Posts in category: ppid

Palu – Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 14 orang personil mengikuti Uji Kompetensi (Ujikom). Uji kompetensi ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan para pegawai, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien. Bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulteng. Senin, 11 November 2024.

Turut mendampingi, Kepala BPSDMD Provinsi Sulteng diwakili Koordinator Widyaiswara BPSDMD Abd. Wahab Harmain, perwakilan dari Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah Muhlis selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Ujikom yang diikuti oleh 22 peserta dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tolitoli ini dibuka secara resmi oleh Pjs (Pejabat Sementara) Gubernur Sulawesi Tengah Novalina.

Dalam sambutannya, Pjs Gubernur menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya di lingkungan Satpol PP, untuk mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan di daerah.

“Uji Kompetensi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa personel Satpol PP memiliki keterampilan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka di lapangan dengan mengedepankan pelayanan pada masyarakat dengan cara persuasif dan komunikatif, terutama dalam mengelola ketertiban dan keamanan”, ungkap Novalina.

Pjs Gubernur juga menekankan pentingnya peran Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum di masyarakat. Ia juga mengakui tantangan yang dihadapi oleh anggota Satpol PP, yang sering berhadapan langsung dengan situasi-situasi kritis, seperti demonstrasi masyarakat.

Para peserta ujikom terdiri dari 8 orang perwakilan dari Kabupaten Tolitoli dan 14 peserta lainnya berasal dari Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah. Selama ujikom, peserta diuji dalam berbagai aspek kompetensi terkait dengan peraturan perundang-undangan, kemampuan operasional, serta penerapan tugas fungsional Satpol PP.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja Satpol PP di seluruh wilayah Sulteng dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum.

Sumber Rilis/Foto : Humas PPID Satpol PP Prov.Sulteng

Palu, Senin 11 November 2024 – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah Novalina membuka secara resmi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Sinergitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Turut mendampingi, Kepala BPSDMD Provinsi Sulteng diwakili Koordinator Widyaiswara BPSDMD Abd. Wahab Harmain, perwakilan dari Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Pjs Gubernur Novalina menyampaikan bahwa Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penegakkan Peraturan Daerah (Perda) harus selalu mengupgrade diri dan meningkatkan kompetensinya baik dari segi wawasan maupun keterampilannya agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah ini”, ucap Novalina mengawali sambutannya

Pjs. Gubernur juga menambahkan,
dalam aksi lapangan, Satpol PP harus selalu mengedepankan semangat pelayanan pada masyarakat dengan cara-cara yang persuasif dan komunikatif.

Untuk itu, Novalina berharap agar para peserta dapat memanfaatkan uji kompetensi ini dengan baik agar mendapat hasil yang diinginkan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) Prihadi Saputro selaku Panitia Penyelenggara melaporkan uji kompetensi ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dimulai pada 11 November sampai dengan 12 November 2024.

“Peserta uji kompetensi berjumlah 22 orang dengan rincian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 14 orang dan Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebanyak 8 orang dengan narasumber dan Assesor berasal dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia”, terang Prihadi

Sumber : BPSDM Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Kewaspadaan menggelar Forum Komunikasi Penanganan Konflik Daerah dengan tema “Peningkatan Kewaspadaan Dalam Upaya Pencegahan Potensi Konflik Sosial di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024”. Bertempat, di Hotel Best Western Coco Palu. Senin, (11/11/2024)

Forum ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng Arfan dan dihadiri narasumber dari Kepala Satuan Tugas wilayah Densus 88/AT Polri Sulawesi Tengah, Kompol Sugiyanto, Direktur Libu Perempuan Rana Dewi, Kabid Perlindungan dan Hak Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulteng Diana Patalau, perwakilaan Pelajar SMA se-Kota Palu, Mahasiswa, Bakesbangpol Se-Sulawesi Tengah dan Instansi terkait.

Pada kesempatan itu, Kaban Kesbangpol Arfan dalam sambutan Gubernur mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban serta ketentraman di masyarakat guna terwujudnya stabilitas keamanan di daerah.

Arfan juga menjelaskan, kepala daerah mulai dari Gubernur Bupati dan Walikota telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta instansi terkait dalam kegiatan yang telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS) Dirjen Polpum Kemendagri RI.

Agenda tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap beberapa tindak kejahatan yang belakangan terjadi. Kejadian konflik sosial itu di antaranya kejadian klitih, narkoba, pemerkosaan maupun pembegalan yang pelakunya masih berstatus pelajar.

“Ini menjadi sebuah keprihatinan kita dari Bakesbangpol, untuk meningkatkan nilai-nilai moral kepada generasi kita dan masyarakat”, ujar Arfan

Dalam menangani persoalan keamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) seretak tahun 2024, Kaban Kesbangpol juga menghimbau agar seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah mampu melakukan pengamanan di masing-masing daerah. hal ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Lebih jauh, Arfan juga berpesan kepada para pelajar agar tidak terkontaminasi dengan paham-paham radikal.

“Ternyata media sosial digital ini juga harus kita waspadai. Di satu sisi ada sisi positifnya, tetapi di satu sisi ada sisi negatifnya”, ujar Kaban Kesbangpol menutup sambutanya

Arfan berharap, seluruh para kepala instansi vertikal, kepala opd, asn, pengurus forum, mahasiswa, pelajar dan komponen masyarakat mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik tersebut tidak terjadi konflik kekerasan.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada nasasumber dan foto bersama.

Sumber : PPID Bakesbangpol Prov. Sulteng

Palu- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 di Halaman Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Minggu, (10/11/2024)

Upacara ini dipimpin oleh Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa dan dihadiri Unsur Forkopimda Sulteng, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Sulteng, Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional lingkup Pemprov. Sulteng dan pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum M. Sadly membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah semangat mendobrak, menjebol dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di indonesia.

“Kita patut bersyukur karena di bumi nusantara ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan, para mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tutur Asisten Administrasi Umum

Dikatakan Asisten, tema peringatan hari pahlawan tahun 2024 adalah, “Teladani Pahlawanmu, Cintal Negerimu”. tema ini mengandung makna yang dalam. “Teladani Pahlawanmu”, berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan.

Adapun “Cintai Negerimu” mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian, harus memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa indonesia.

Terlebih dalam situasi global kata M. Sadly, mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, persatuan, solidaritas sosial serta menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa.

Asisten berharap, semoga semua komponen bangsa mampu meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan serta mewariskannya kepada generasi yang akan datang.

“Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemashlahatan masyarakat”, tambahnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Balikpapan – Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Se-Indonesia (Askompsi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan pelaksanaan Satu Data Summit pada 7-8 November 2024, di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan mengusung tema data statistik dan geospasial terintegrasi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.

Selain dihadiri para Kadis Kominfo serta Perwakilan Dinas Kominfo Se-Indonesia dan Dinas Kominfo Se-Kalimantan Timur itu, kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni berharap melalui forum ini, dapat membentuk persepsi dan komitmen, untuk memperkuat ketersediaan data di daerahnya masing-masing. Tersedianya data dapat digunakan semua pihak untuk menyusun rencana kegiatan dan dalam mengambil kebijakan pembangunan lebih baik kedepannya.

Sementara itu, Ketua ASKOMPSI, Muhammad Faisal, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Timur, berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mempercepat terwujudnya Satu Data Indonesia di masing-masing Provinsi.

Lanjut Faisal mengatakan bahwa Askompsi akan terus berperan, mendorong agar Satu Data Indonesia dapat terselenggara, untuk memberikan manfaat kepada pemerintah dan masyarakat demi pembangunan berkelanjutan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Pada Satu Data Summit, Askompsi menghadirkan tiga narasumber, yaitu Inspektur Utama Badan Pusat Statistik, Dadang Hardiwan dengan topik Penyediaan Statistik Berkualitas dan Terintegrasi dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia, Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial, Lien Rosalina dengan topik Satu Data Geospasial Provinsi Kalimantan Timur, serta Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Mahfudh Ahmad yang membahas Data Statistik dan Geospasial Terintegrasi untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia.

Dalam paparannya, ketiga nara sumber berharap agar Portal Satu Data Indonesia benar-benar dapat diwujudkan dengan ketersediaan data yang memenuhi prinsip satu data, guna memudahkan perencanaan pembangunan yang holistik berbasis data statistik sektoral dan geospasial.

Untuk diketahui, bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, merupakan kerja kolaborasi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas, Kemenkeu, Kemenkominfo, BPS, BIG, dan ditingkat Provinsi BPS dan Bappeda sebagai Pembina dan Dinas Kominfo sebagai Walidata serta OPD teknis sebagai produsen data.

Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano Lamangkona, disela-sela pertemuan mengatakan kiranya Rakernas dan Satu Data Summit ini menjadi forum strategis untuk menghasilkan rumusan-rumusan rekomendasi yang dapat diusulkan kepada Pemerintah, dalam rangka memperkuat kebijakan nasional dalam mempercepat implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Informasi Geospasial diseluruh Indonesia.

“Agar forum ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan rekomendasi sebagai usulan untuk memperkuat kebijakan Satu Data Indonesia”, ujar Sudaryano.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng

Palu- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona mengajak seluruh masyarakat untuk Sulawesi Tengah memanfaatkan layanan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR.

Diketahui, SP4N LAPOR! adalah platform yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik secara langsung dan mudah.

“Jumlah aduan yang masuk di Aplikasi SP4N Lapor! terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024 sebanyak 39 aduan”, sebut Sudaryano diruang kerjanya pada Rabu, (6/11/2024)

Selain itu kata Sudaryano, ada 3 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang mendisposisi aduanya ke perangkat daerahnya masing-masing yakni ; Kota Palu sebanyak 21 aduan yang belum terdisposisi, Kabupaten Donggala 3 aduan dan Kabupaten Parigi Moutong 1 aduan.

Kemudian, dari hasil laporan Aplikasi SPAN LAPOR terdapat 9 aduan yang telah terdisposisi namun belum ditindaklanjuti yang terdiri dari ; Kota Palu 1 aduan, Kab. Sigi 1 aduan, Kab. Poso 2 aduan, Kab. Morowali Utara 1 aduan dan Banggai Kepulauan 4 aduan.

“Ada 5 aduan yang telah terdisposisi namun masih dalam proses penyelesaian oleh perangkat daerah”, terangnya

Dijelaskannya juga, layanan SP4N LAPOR! dapat diakses melalui website resmi https://lapor.go.id atau melalui SMS ke 1708 ketik lapor 1708! (spasi) Aduan atau masuk ke aplikasi Android dan IOS “SP4N LAPOR!”.

Selain itu, masyarakat juga dapat memantau perkembangan penanganan laporan mereka secara real-time, sehingga proses menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Layanan ini dirancang untuk mempermudah pengaduan, meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan responsivitas pemerintah dalam menanggapi pengaduan masyarakat”, ujarnya

Melalui layanan ini, Sudaryano berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik dan menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah yang lebih maju.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pertemuan dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor BI Perwakilan Sulawesi Tengah pada, Selasa (5/11/2024)

Dalam kesempatan itu, Kepala BI Perwakilan Sulteng Roni Hartawan menyambut baik dan mengapresiasi hasil riset yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui BRIDA Sulteng.

BRIDA Sulteng mempresentasikan tentang sistem pendingin modular terpusat untuk penyimpanan dan distribusi produk perikanan (coolbook).

Adapun hasil dari pertemuan tersebut yakni ; (1) mengintegrasikan hasil inovasi di Sulawesi Tengah. (2) melakukan diseminasi tentang manfaat alat Coolbook kepada kelompok masyarakat sekaligus memberikan bantuan alat tersebut.

Lanjut, (3) BI menawarkan kolaborasi dalam bentuk pembiayaan. (4) BI mendorong BRIDA tuk melakukan Inovasi dri hasil ristek tersebut kedepanx bukan hax menjadi alat alternatif akan tetapi sudah menjadi alat kebutuhan masyarakat, sehingga hal ini dpt di masukan dlm jurnal internasional.

Turut hadir ; Kabid Ristek dan Inovasi Brida Sulteng Hasim R, Kabid Pemanfaatan dan Fasilitasi BRIDA Sulteng M. Edward, Oktavianto, Akademisi Untad Kenedy, Analis Pemanfaatan IPTEK Brida Hengki dan Asril dan jajaran pejabat BI Sulteng.

Sumber : Brida Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Berita Resmi Statistik terkait Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2024 dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024. Bertempat, di Ruang Telecoference BPS Sulteng. Selasa, (5/11/2024).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPS Sulteng Simon Sapary dan dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov. Sulteng Rudy Dewanto, Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni Wibawa dan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo dan jajaran pejabat BPS Sulteng.

Mengawali paparannya, Kepala BPS Sulteng Simon Sapary menyampaikan bahwa sepanjang periode Agustus 2023 – Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 51,49 ribu orang, sedangkan sepanjang periode Februari 2024 – Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 73 ribu orang.

Kemudian, Simon Sapary menjelaskan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah terbanyak dibidang pertanian 40,59 ribu orang, bidang perdagangan 15,15 ribu orang, bidang industri pengolahan 8,45 ribu orang dan administrasi pemerintahan sebanyak 7,18 ribu orang.

Selain itu, Simon juga memaparkan status pekerjaan utama penduduk Sulawesi Tengah adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah 31,28 ribu orang, berusaha sendiri 24,19 ribu orang, pekerja keluarga 16,83 ribu orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 16,08 ribu orang, pekerja bebas di pertanian 4,96 ribu orang, pekerja bebas di non pertanian 3,38 ribu orang dan berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 3,28 ribu orang.

“Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal terus meningkat, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/pegawai/karyawan”, ujar Simon Sapary.

Sementara itu, Simon juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan pada triwulan III 2024, tumbuh 9,08 persen (y-on-y) yang ditopang oleh aktivitas ekspor luar negeri. Angka tersebut menjadikan Provinsi Sulteng menduduki urutan kedua pada kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua), dibawah Provinsi Papua Barat yang tumbuh sebesar 19,56 persen.

“Dibandingkan triwulan II 2024, ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 5,73 persen (q-to-q), polanya memiliki kemiripan dengan tahun sebelumnya, atau pola musiman. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi secara years-on-years, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh positif sebesar 9,08 persen pada triwulan III 2024, melambat dibanding periode sebelumnya”, ucap Ketua BPS Sulteng Simon Sapary.

Adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan yang disorong oleh volume ekspor industri nikel, administrasi pemerintahan yang didorong oleh pertumbuhan realisasi belanja pegawai dab pengadaan listrik dan gas yang didorong oleh peningkatan listrik yang dibangkitkan PLN.

Terakhir, Simon menyampaikan, sumber pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Provisi Sulawesi Tengah, Industri pengolahan menempati posisi puncak, disusul industri pertambangan dan penggalian.

“Pada triwulan III 2024 (y-on-y), industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 5,82 persen”, tutupnya.

Turut hadir : Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Perwakilan Dinas Kominfo Santik Sulteng, Perwakilan Dinas ESDM Sulteng, Perwakilan BPS Kab. Poso dan Staf BPS Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng

Palu- Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah Novalina menghadiri sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI. Bertempat, di Hotel Sutan Raja Palu. Selasa, (5/11/2024)

Dalam sambutannya, Pjs. Gubernur Novalina mengatakan bahwa LPPD merupakan gambaran kinerja tahunan pemerintah daerah dan kepala daerah setiap masa jabatan sekaligus berimplikasi terhadap sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perangkat daerah dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

“LPPD memiliki fungsi strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih”, ucap Pjs. Gubernur Sulteng

Novalina juga menambahkan LPPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi pemerintahan daerah.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kualitas LPPD terutama pemenuhan data dukung yang valid, rasional dan reliable”, ujarnya

Menurut Novalina sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait integrasi sistem pelaporan LPPD melalui SIPD RI serta pentingnya keakuratan data dalam pelaporan. data yang akurat dan tepat waktu akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan yang berdampak pada pembangunan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan Pjs. Gubernur, berdasarkan hasil penyelenggaraan evaluasi pemerintahan daerah terhadap LPPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang disampaikan pada tahun 2023 status kinerja Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam kategori sedang.

Novalina juga mengajak komitmen dan konsistensi dari seluruh jajaran pemerintah daerah dengan mengoptimalkan SIPD dapat memperkuat sinergi antarinstansi serta memastikan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan ini untuk dapat lebih meningkatkan kualitas penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulteng”, ungkap Novalina dalam kesempatan itu

Ia berharap, agar setiap pejabat yang menangani LPPD di opd masing-masing agar mengikuti kegiatan ini dengan serius agar memahami indikator kinerja kunci masing-masing urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Turut hadir : Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Koordinator Stranas PK RI, para Kepala OPD lingkup pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu- Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan program prioritas nasional yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual tentang data sesuai dengan implementasi dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah Abbas H.A Rahim di Podcast Megalist Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah.

Podcast kali ini berkolaborasi dengan TVRI Sulawesi Tengah dan dipandu oleh Dian Merdekawati selaku Host dengan topik “Nilai IKIP Sulteng Raih Peringkat Empat Nasional”.

Dalam kesempatan itu, Ketua KI Sulteng Abbas H.A Rahim menyampaikan bahwa KI Sulteng memiliki tugas yakni, secara masif mendorong pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana, menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa informasi.

“Keterbukaan informasi publik itu sangat penting, karena salah satu ciri khas negara demokrasi”, ucap Ketua KI Sulteng Abbas H.A Rahim

Abbas juga menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 F berbunyi bahwa memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan informasi. Dari penjabaran tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, tahun 2021 nilai IKIP Sulteng masuk dalam kategori buruk, tahun 2022 Sulteng berada di peringkat ke -25, tahun 2023 Sulteng berada di peringkat 11 besar nasional dan tahun 2024 Sulteng berada di peringkat 4 besar nasional.

“Alhamdulillah, nilai yang kita peroleh tahun 2024 yakni 82,16 poin, ini merupakan hasil kerjasama seluruh elemen”, sebutnya

Untuk itu, Abbas menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama dan partisipasi seluruh pihak baik itu pemerintah daerah, badan publik dan elemen masyarakat.

Dijelaskanya juga, ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi tolak ukur penilaian IKIP yaitu, dimensi politik, ekonomi dan hukum.

Terakhir, ia berharap pada penilaian IKIP selanjutnya Sulawesi Tengah dapat meraih peringkat pertama. Dan lebih penting adalah masyarakat menikmati program keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah.

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana