Posts in category: ppid

Palu-Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo menjadi narasumber pada Sosialisasi Penyajian Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Lintas Sektor Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Aston. Selasa, (20/08/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Beasiswa SDM Kesehatan dr. Ita Dahlia selaku narasumber, Kementrian Kesehatan dan Dirjen SDM Kesehatan.

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda membawakan materi tentang Kebijakan Perencanaan Kesehatan Tahun 2025-2045. Ia menjelaskan terkait permasalahan pembangunan tahun 2025-2029 yang terdiri dari 5 (lima) poin yakni ; pertama, Masih kurangnya kualitas SDM yang berdaya saing ; kedua, terbatasnya hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata serta pengolahan hasil pertambangan.

Ketiga, tata kelola pemerintahan belum optimal ; keempat, Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata ; kelima, potensi bencana daerah yang cukup tinggi serta adanya ancaman degradasi lingkungan hidup.

“Mengenai arah pembangunan dan sasaran pokok yang dimana pada poin tersebut memiliki 8 Misi yang harus dituntaskan bersama”, jelas Shandra dalam paparannya

Selain itu, Shandra juga menerangkan bahwa transformasi SDMK Kesehatan diantaranya, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan khususnya dokterdan dokter spesialis, pemerataan tenaga kesehatan terkhususnya di Puskesmas dan RSUD, Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui satu platform pelatihan yang mudah digunakan dan berkeadilan serta transformasi pengelolaan tenaga kesehatan (satu data dan terintegrasi).

Sebagai penutup, Shandra berharap upaya peningkatan kompetensi, Isu strategis dan tantangan SDMK menjadi PR pemerintah terkait dengan bekerjasama untuk menuntaskan segala persoalan yang ada.

Sumber : Bappeda Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045. Bertempat, di Ruang Nagana Bappeda Provinsi Sulteng. Selasa (20/8/2024)

Rapat ini dipimpin langsung Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo dan dihadiri oleh Tim Asistensi Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai beserta jajarannya, Sulawesi Tengah.

Kaban Bappeda Shandra menyampaikan, pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional, sekaligus merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia juga menjelaskan, penyusunan RPJPD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045.

“RPJPD disusun sebagai pedoman dalam merencanakan upaya nyata pembangunan daerah guna mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045”, terang Shandra

Menurutnya, perlu dipastikan keselarasan dan kesesuaiannya dengan RPJPN, RTRW, Kepentingan Umum, dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru.

“Kebijakan pembangunan jangka panjang Indonesia harus bersifat imperatif atau wajib dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, ucap Shandra

Kemudian, tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 yaitu Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Sedangkan, Visi Kabupaten Banggai yaitu Banggai sebagai Gerbang Timur Sulawesi Tengah yang Maju dan Berkelanjutan melalui Industri Komoditas Sumber Daya Alam (Banggai Emas 2045).

Terkahir, Shandra mengungkapkan bahwa RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagai rangkaian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sampai dengan tahun 2045, dan menjadi bahan bagi setiap bakal calon kepala daerah dalam menyusun visi, misi, serta program unggulannya.

Sumber : Bappeda Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Provinsi Sulawesi Tengah Andi Ruly Djanggola bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako Lukman melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Aksi Tematik menurunkan Kemiskinan Ekstrim melalui Pekarya Jaringan Irigasi (SULTENG JAYA) di Ruang Aula lantai 1 Dinas Cikasda. Senin, (19/08/2024)

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tim Sekretariat Dinas, Kepala Bidang Irigasi dan Rawa, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung, Kepala Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Kepala UPT PSDA Wil. I, Kepala UPT PSDA Wil. II, Pejabat Fungsional Dinas Cikasda, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta staf Dinas Cikasda.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Cikasda Andi Ruly Djanggola menyampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan salah satu inovasi proses yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan proyek perubahannya selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 2 angkatan 16 lembaga Administrasi Negara RI yang berjudul Strategi Tematik Menurunkan Kemiskinan Ekstrim melalui Pekarya Jaringan Irigasi (SULTENG JAYA).

Hal itu kata Kadis Cikasda, sesuai arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mengenai program-program yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mensasar masyarakat miskin ekstrim di Prov. Sulteng, yang diharapkan setiap tahunnya bisa mengalami penurunan.

“Saya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan bantuan Universitas Tadulako dalam merealisasikan program ini”, Ucap Kadis Cikasda Andi Ruly Djanggola

Lanjut, Andi Ruly menjelaskan bahwa hal ini juga sejalan dengan rencana program nasional atau program reformasi birokrasi tematik Provinsi Sulawesi Tengah yang diintervensi melalui Program KKN Aksi Tematik Menurunkan Kemiskinan Ekstrim Melalui Pekarya Jaringan Irigasi (SULTENG JAYA).

Dijelaskannya juga, tugas dari Mahasiswa KKN Tematik ini yakni, membantu verifikasi data dan outputnya dengan melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana irigasi yang ada di lapangan agar bisa meningkatkan fasilitas infrasturkturnya guna memberikan pelayanan fasilitas air pada masyarakat.

“Kami membutuhkan tenaga Mahasiswa KKN Tematik untuk merecord data dengan baik agar tidak terjadi misleading terhadap data”, ujarnya

Untuk itu, Andi Ruly berharap program KKN Tematik di 5 (lima) Kabupaten ini, mampu membantu pembangunan pemerintah khususnya dalam pengurangan angka kemiskinan ekstrim di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Kepala LPPM Universitas Tadulako Lukman menyampaikan bahwa program ini dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan pemahaman empiris dan dapat melihat realitas yang ada di masyarakat, sehingga mereka bisa mencocokan dan menyinergikan dengan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.

Lukaman juga menerangkan, perguruan tinggi memiliki 3 (tiga) tugas, yaitu : tugas pertama melaksanakan pendidikan, kedua melaksanakan penelitian dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. dalam hal ini ada dua yang di titipkan kepada LPPM yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan rencana kita ini bisa terwujud sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kedepannya, dalam pembekalan nanti kita harus menyampaikan pesan-pesan dan target-target yang nantinya akan dilaksanakan di lapangan”, ungkap Lukman dalam kesempatan itu

Adapun daerah yang menjadi tempat pelaksanaan program ini berada di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sulawesi tengah yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu : Kabupaten Sigi (D.I Paneki dan Kekeloe), Kabupaten Donggala (D.I Malonas), Kabupaten Toli-Toli (D.I Malomba, Tendelalos, dan Kolondom), Kabupaten Boul (D.I Air Terang) dan Kabupaten Parigi Moutong (D.I Ongka Atas, Mepanga Hilir, Malino, Tada, Kasimbar, Dolago, Maoti dan Torue) yang merupakan lingkup kerja UPT PSDA Wil. 1 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : Dinas Cikasda Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Donggala, Sulawesi Tengah – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Pranata Humas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfosantik Provinsi Sulteng Intje Yusuf memberikan materi pada kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Bertempat, di Desa Tosale, Kab. Donggala. Selasa, (20/8/2024).

Melalui kesempatan tersebut, Intje Yusuf memberikan materi tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM merupakan kelompok masyarakat yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan desiminasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat.

Kemudian Ia menyampaikan, peran penting KIM lainnya adalah dapat membantu mempromosikan potensi-potensi desa/kelurahan/kampung serta memberikan informasi kepada masyarakat di kelurahan/desa/kampung tersebut.

“Dengan jaringan komunikasi dan sarana yang dimiliki, KIM dapat mempromosikan potensi desa/kampung tertentu yang belum diketahui oleh banyak orang, KIM juga dapat secara cepat menginformasikan jika terjadi sesuatu pada desa tersebut misalnya bencana alam” ujar Intje Yusuf.

Lebih lanjut, Intje Yusuf menyampaikan KIM dapat membantu masyarakat untuk menyaring informasi yang benar dan salah sehingga masyarakat terhindar dari informasi yang bersifat hoax.

Selain itu, fungsi KIM adalah sebagai Wahana informasi, sebagai Mitra diskusi pemerintah, meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat dan sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

Adapun hasil dari kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Tosale adalah terbentuknya KIM dengan nama Komunitas Informasi Masyarakat “Karya Tani” Desa Tosale. Pembentukan KIM tersebut diresmikan secara langsung oleh Kepala Diskominfo Kab. Donggala Anhar bersama Kades Tosale Moh. Raziqin.

Turut Hadir : Kepala Diskominfo Kab. Donggala Anhar, Kabid Persandian Diskominfo Kab. Donggala Sofyan Rauf, Kades Tosale Moh. Raziqin, Staf Diskominfo Santik Sulteng, Staf Diskominfo Kab. Donggala dan Masyarakat Desa Tosale.

Sumber : PPID Pelaksana/Diskominfo Santik Prov. Sulteng

Jakarta-Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Arfan menerima secara langsung duplikat Bendera Pusaka Republik Indonesia dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia berlangsung khidmat dan dipimpin Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (05/08/2024).

Megawati secara simbolis menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Penyerahan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua BPIP Yudian Wahyudi dan Wakil Ketua BPIP Rima Agristina kepada kepada para gubenur dan Pj. Gubernur.

Selain itu juga diberikan salinan teks Proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945 dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi itu nantinya akan digunakan dalam upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di daerah masing-masing pada tanggal 17 Agustus 2024.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menuturkan penyerahan duplikat Bendera Pusaka ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sampai (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

“Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya”, bebernya.

Ia menyampaikan duplikat bendera pusaka ini digunakan selama 10 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Namun, lanjut Yudian, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, maka Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.

“Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya”, tutupnya.

Gubernur Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), terlebih khusus kepada Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang telah menyerahkan Duplikat Bendera Pusaka Republik Indonesia.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan Nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

“Bendera ini akan digunakan untuk memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah”, pungkasnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bangun Askrida yang dilaksanakan di Hotel Borobudur. Senin, (5/8/2024)

Dalam Rapat ini membahas tindak lanjut hasil konsultasi Pengurus/Managemen Perusahaan PT. Bangun Askrida ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait dengan pembagian Laba Perusahaan, Perubahan PSP (Pemegang Saham Pengendali) lingkup PT. Bangun Askrida dan Perubahan Pengurus/Managemen Perusahaan.

Hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, seluruh Pemegang Saham PT. Bangun Askrida, baik dari unsur Pemerintah Daerah, Yayasan Dana Pensiun, Perusahaan Daerah dan beberapa pihak terkait lainnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat finalisasi hasil kajian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sistem Pertanian Organik. Bertempat di Hotel Best Western Coco Palu. Senin, (5/8/2024)

Acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sulteng yakni ; Winiar H. Lamakarate dan Adi Pitoyo dari Komisi 2, serta Aminullah BK, Fadli Anang, dan Irianto Malinggong dari Komisi 3.

Adapun narasumber pada rapat ini yaitu, Muhammad Andar, Abdul Rahim, dan Amrizal yang merupakan pakar di bidang pertanian dan memiliki keahlian dalam pengembangan pertanian organik.

Rapat ini merupakan langkah penting dalam proses legislasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan isu-isu lingkungan dan pertanian modern. Untuk itu, dengan disahkannya Ranperda ini, Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pelopor dalam penerapan pertanian organik di Indonesia.

Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas secara mendalam tentang pentingnya sistem pertanian organik sebagai bagian integral dari pertanian berkelanjutan.

Pertanian organik berfokus pada penggunaan sumber daya dan proses alam untuk membudidayakan tanaman, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan berkelanjutan.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan peraturan daerah yang mendukung pengembangan pertanian organik di wilayah Sulawesi Tengah.

Diharapkan juga, Ranperda ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pangan yang sehat dan ramah lingkungan.

Sumber : DPRD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana
(Rilis : Sulpiaty)

Tangerang-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulteng Arfan bersama 2 purna Paskibraka 2023 Moh. Zacky Al Rahman dan Nayla Salsabila Saharuddin mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menerima secara langsung Duplikat Bendera Pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (5/8/2024)

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Wahyudi menjelaskan bahwa penyerahan Duplikat Bendera Pusaka yang dilaksanakan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat Bendera Pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun Bendera Pusaka Rusak atau tidak layak dikibarkan, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” tegas Kepala BPIP RI.
Dirinya berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan itu juga Megawati menyampaikan, dibentuknya BPIP adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah dari Pancasila, untuk mengingatkan kembali bahwa Ideologi Indonesia ialah Pancasila, serta memperbiasakan diri agar setiap memulai upacara diawali dengan penyebutan “Salam Pancasila”.

Untuk diketahui selain penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, juga turut dilakukan penyerahan Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato 1 Juni, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Puncak Perayaan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024 secara virtual. Bertempat, di Ruang Teleconverence Kantor Gubernur. Rabu, (26/6/2024).

Perayaan HANI ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN RI Marthinus Hukom dan disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube Humas News BNN RI dari Kota Dumai Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI Marthinus Hukom menyampaikan bahwa peringatan HANI 2024 merupakan momen keprihatinan terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang secara global cenderung meningkat setiap tahun.

“Pencegahan penyalahgunaan narkoba dimaknai sebagai upaya investasi membangun generasi masa depan bangsa yang unggul, berdaya saing dan sehat tanpa narkoba”, ujarnya.

Menurut Marthinus, HANI diperingati di seluruh dunia dengan tema global “Evidence is Clear : Invest in Prevention”, tema ini mengandung pesan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kesungguhan hati, pikiran, konsistensi dan orientasi jangka panjang. Sedangkan, secara nasional mengusung tema “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”.

Lanjut Marthinus menyampaikan, pesan dari tema ini adalah ajakan dan seruan kepada seluruh elemen bangsa untuk selalu mewaspadai, menguatkan kesadaran, menguatkan komitmen dan keberanian bergerak melawan kejahatan narkoba yang dilakukan siapapun, dimanapun dan kapanpun.

“Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, angka ini mewakili 5,8 persen penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun dan menunjukkan kenaikan 12 juta jiwa dari tahun sebelumnya”, sebutnya

Terakhir, Marthinus berharap pembangunan sumberdaya manusia harus menjadi perhatian serius, sekaligus harus dibarengi dengan upaya yang nyata dalam melindungi generasi penerus bangsa dari berbagai faktor destruktif yang salah satunya adalah ancaman narkoba.

“Penanganan narkoba yang multidimensi harus melibatkan seluruh sektor dan elemen baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan elemen lainnya”, tambahnya

Turut hadir : Kepala BNN Provinsi beserta jajaran, Perwakilan Pengadilan Tinggi Sulteng, Perwakilan Kemenkumham Sulteng, Perwakilan Polda Sulteng, Perwakilan Dinas Sosial Sulteng, Perwakilan Bakesbangpol Sulteng dan Perwakilan Dinas Kesehatan Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Donggala-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir meninjau lokasi bencana alam, banjir bandang, di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, pada Rabu (26/6/2024).

Kehadiran Bupati Banggai periode 2006-2011 Ma’mun Amir atas instruksi Gubernur Rusdy Mastura sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal penanggulangan bencana.

Setiba di lokasi bencana, Wagub Ma’mun Amir langsung menuju ke Posko Darurat Bencana Desa Dampal dan bergabung bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Effendi.

Dalam kunjungannya, Ia juga memastikan seluruh penanganan berjalan optimal. Mulai dari segi penanganan pengungsi hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

Setelah dari posko darurat, Wagub Ma’mun Amir beserta rombongan menggunakan sepeda motor menuju Sungai Dampal karena debit air sungai tersebut sering meluap diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi serta pendangkalan sehingga dilakukan normalisasi sungai.

Tak hanya melihat, Beliau juga memberikan arahan kepada operator alat berat yang sedang melakukan normalisasi.

Pada kesempatan itu, Wagub Ma’mun Amir menuturkan tujuan kedatangannya untuk mencari solusi yang terbaik terhadap bencana banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Berdasarkan pendapatnya, banjir merupakan bencana yang tidak bisa diprediksi oleh karena itu perlu diadakannya penanggulangan atau mitigasi bencana di Sulawesi Tengah.

Ia pun berharap, bencana banjir dapat segera selesai agar masyarakat terdampak bisa beraktivitas dengan normal.

“Semoga upaya yang kita ambil hari ini berdampak baik agar masyarakat tidak lagi mengalami dampak banjir”, katanya.

Beliau juga menghimbau masyarakat untuk bersabar dalam penanganan banjir bandang dan berharap Pemerintah Kabupaten Donggala segera mengeluarkan status tanggap darurat agar penanganan dampak banjir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Wagub meninjau lokasi posko pelayanan kesehatan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta menyerahkan paket bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Berdasarkan data BPBD Sulteng, Banjir menerjang Desa Dampal di subuh hari usai hujan mengguyur daerah sekitar semalaman.

Banjir itu menerjang 250 unit rumah, satu unit perkantoran, dua unit PAUD, dua unit TK, satu unit SD, satu unit Polindes, dua unit tempat Ibadah, dua unit gilingan Padi, dan 52 Ha Persawahan.

Turut mendampingi kunjungan Wagub, Tenaga Ahli Gubernur Hamdin, Kalak BPBD Akris Fattah Yunus, Kadis Kominfosantik Sudaryano R. Lamangkona, Kadis Perkimtan Abdul Haris Karim, Karo Umum Suandi, Sekdis Cikasda Anti, Sekdisbunak Erwin, Sekretaris Bimatarung Rusmiadi, Kabag Protokol Ferianus Jator, Pejabat Dinas Perhubungan, Dinsos Yudi, Dinkes Riska.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana