Posts in category: ppid

P​alu – Memasuki hari keempat, kegiatan pemilahan dan pengelolaan arsip kepegawaian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah terus diintensifkan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen instansi dalam mewujudkan tertib administrasi serta menjamin ketersediaan data personel yang akurat dan sistematis. Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Arsiparis Ahli Madya, Ibu Dra. Hana Rondonuwu, M.M., yang turun tangan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi. Rabu (08/04/2026).

​Proses teknis pengelolaan ini melibatkan sinergi tim yang terdiri dari Sri Rahayu, S.E., Pratiwi Abd. Maki, S.E., Sriyanti, S.Pt., Budi Salama, dan Bapak Deni Ladjaru. Tim bekerja secara komprehensif mengklasifikasikan dokumen berdasarkan bidang masing-masing guna mempermudah aksesibilitas informasi di masa depan. Pengorganisasian berkas dilakukan secara teliti, mulai dari penyusunan riwayat kepangkatan hingga dokumentasi pengembangan kompetensi pegawai.

​Melalui pengelolaan yang profesional, diharapkan risiko kehilangan informasi penting dapat diminimalisasi. Selain itu, digitalisasi dan penataan fisik arsip ini menjadi fondasi kuat dalam mendukung sistem birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Semangat kolaboratif yang ditunjukkan tim menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan arsip bukan sekadar tugas rutin, melainkan jantung dari efisiensi pelayanan administrasi pemerintahan di Sulawesi Tengah.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

PALU – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tengah ke-62, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulteng menggelar rapat internal strategis. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Dinas, Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., bertempat di ruang kerja Kadispusaka ini membahas detail teknis partisipasi dinas dalam perayaan besar tersebut. Selasa (07/04/2026).

Salah satu poin utama yang ditekankan adalah penggunaan atribut adat Siga dan Sampolu sebagai dresscode resmi, yang mencerminkan identitas budaya lokal. Selain itu, Dispusaka dipastikan akan memeriahkan pawai kendaraan hias dengan mengerahkan armada Perpustakaan Keliling sebagai simbol literasi bergerak.

Di sisi lain, Dispusaka Sulteng menegaskan perannya sebagai pilar pendukung program “Sembilan Berani” yang diusung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., khususnya pada poin “Berani Cerdas”. Implementasi nyata program ini ditandai dengan pembukaan pendaftaran beasiswa pada 13 April 2026 mendatang.

Guna menyukseskan hal tersebut, Dispusaka kini tengah berkoordinasi intensif dengan Biro Organisasi serta Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng dalam pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi (Verval). Langkah kolaboratif ini bertujuan agar distribusi beasiswa tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ibu Kadispusaka berharap, melalui sinergi ini, Dispusaka dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan visi kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah di masa depan.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

PALU – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., menghadiri rangkaian agenda krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung di Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan ini mencakup Pembukaan Rakortekrenbang, Forum Perangkat Daerah, serta Pra-Musrenbang Tematik Stunting Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Selasa (07/04/2026).

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, MM., yang hadir mewakili Gubernur. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa integrasi antara koordinasi teknis dan forum perangkat daerah merupakan kunci untuk memastikan program kerja tahun 2027 tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan Pra-Musrenbang Tematik Stunting menjadi bukti komitmen serius pemerintah daerah dalam mengakselerasi penurunan angka stunting di Bumi Tadulako.

Agenda utama dilanjutkan dengan pemaparan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 oleh Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Sulteng. Paparan ini membedah arah kebijakan makro dan prioritas pembangunan yang akan menjadi acuan bagi setiap organisasi perangkat daerah.

Guna memperkaya perspektif perencanaan, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui para Ketua Komisi menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk tahun 2027. Aspirasi tersebut disampaikan secara berurutan oleh Ibu Dra. Marlela, M.Si. (Ketua Komisi II), Bapak Ir. H. Musliman, MM. (Ketua Komisi III), dan Bapak H. Hidayat Pakamundi (Ketua Komisi IV). Pokir DPRD ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan riil masyarakat di lapangan dengan kebijakan administratif pemerintah.

Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam forum ini, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi instrumen perubahan yang konkret demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih merata.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota, camat, dan kepala desa se-Sulawesi Tengah. Rapat ini membahas implementasi program “Berani Berdering” yang berlangsung di Aula Gedung BPKAD, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu, Senin (13/4/2026).

Program “Berani Berdering” merupakan salah satu program unggulan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido yang bertujuan mempercepat pertumbuhan desa serta mendukung penuntasan kemiskinan melalui penyediaan akses internet yang merata. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kominfo bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta didukung penganggaran melalui BPKAD.

Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Suandi, dalam sambutannya menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran di tengah keterbatasan yang ada. Ia menjelaskan bahwa penyusunan petunjuk teknis (juknis) menjadi langkah strategis untuk memastikan program berjalan terarah dan akuntabel.

“Dengan anggaran yang terbatas, kami berharap sarana ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Juknis disusun sebagai pedoman pelaksanaan agar program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suandi.

Ia juga mengharapkan adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah desa, Dinas Kominfo, dan BPKAD agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan optimal. Menurutnya, dukungan dari APBD desa juga perlu disinergikan untuk memperkuat implementasi program.

“Jika desa memiliki dukungan anggaran, kami harap dapat dikoordinasikan dengan Kominfo agar pelaksanaan program ini semakin kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfosantik Wahyu Agus Pratama menegaskan bahwa program “Berani Berdering” diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan desa berbasis digital.

“Melalui program ini, desa-desa di Sulawesi Tengah diharapkan dapat berkembang lebih cepat dengan dukungan teknologi digital, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Selanjutnya, Kepala Bidang Aptika Moh. Rusli menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerima sekitar 150 usulan dari desa terkait kebutuhan akses internet. Untuk memperkuat koordinasi, akan dibentuk grup komunikasi berbasis WhatsApp yang melibatkan Dinas PMD dan Kominfo kabupaten/kota.

Dalam aspek infrastruktur, program ini akan memanfaatkan teknologi berbasis satelit, seperti Starlink, yang memungkinkan satu jaringan internet menjangkau hingga tiga titik akses (access point) di setiap desa.

“Setiap desa nantinya akan memiliki satu jaringan internet dengan tiga titik akses untuk mendukung aktivitas masyarakat, baik untuk pelayanan publik maupun kebutuhan digital lainnya,” jelas Kepala Bidang Aptika.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis pemerataan akses digital dapat segera terwujud, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi digital hingga ke tingkat desa.

Sumber : PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng

Palu — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat evaluasi capaian indikator spesifik percepatan penurunan stunting tahun 2025 sekaligus menyusun rencana pelaksanaan tahun 2026, bertempat di ruang Kepala Dinas Kesehatan, Senin, 6 April 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural serta tim teknis terkait.

Dalam arahannya, Kepala Dinas menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya berfokus pada aspek layanan kesehatan semata, tetapi membutuhkan penguatan intervensi yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data.

“Penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya intervensi gizi, tetapi juga harus menyentuh aspek perilaku, lingkungan, serta siklus hidup masyarakat,” tegasnya.

Capaian dan Tantangan Penurunan Stunting

Berdasarkan data yang dipaparkan, prevalensi stunting secara nasional menunjukkan tren penurunan menjadi 19,8 persen pada tahun 2024.
Namun demikian, di tingkat daerah masih terdapat berbagai tantangan, terutama pada:

• Partisipasi sasaran dalam deteksi dini masalah gizi
• Cakupan intervensi spesifik pada ibu hamil dan balita
• Konsumsi suplemen yang belum optimal meskipun distribusi berjalan baik

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam penguatan intervensi, bahkan pada beberapa program penguatan masih belum teralokasi secara optimal.

Penguatan Strategi Intervensi Tahun 2026

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis untuk tahun 2026, di antaranya:

• Pemenuhan mikro dan makronutrien bagi kelompok sasaran
• Pengadaan alat antropometri untuk meningkatkan kualitas skrining tumbuh kembang
• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan pengukuran
• Penguatan sistem data terintegrasi melalui dashboard monitoring
• Kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program

Pendekatan intervensi juga akan diperkuat melalui konsep continuum of care, yaitu intervensi berkelanjutan sejak remaja, ibu hamil, hingga balita.

Faktor Perilaku dan Lingkungan Jadi Perhatian

Kepala Dinas juga menyoroti bahwa stunting tidak hanya terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pola asuh dan perilaku kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, edukasi dan perubahan perilaku menjadi bagian penting dalam strategi percepatan penurunan stunting.

“Masalah stunting tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan. Perilaku dan pola asuh sangat menentukan, sehingga edukasi harus diperkuat,” jelasnya.

Selain itu, aspek sanitasi, pencegahan infeksi berulang, serta penanganan kecacingan juga menjadi fokus dalam intervensi sensitif.

Dorong Kolaborasi dan Inovasi Daerah

Rapat juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan inovasi daerah, dengan mencontohkan keberhasilan penurunan stunting di Kabupaten Donggala melalui pendekatan kolaboratif bersama akademisi dan pihak ketiga.

Ke depan, Dinas Kesehatan akan mendorong:

• Penguatan koordinasi antar perangkat daerah
• Pemanfaatan data kemiskinan untuk penentuan sasaran
• Pemberian reward bagi kader berprestasi
• Inovasi program berbasis kebutuhan lokal

Komitmen Berkelanjutan

Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung target nasional percepatan penurunan stunting melalui penguatan layanan kesehatan primer dan intervensi berbasis masyarakat.

Dengan perencanaan yang lebih terarah, berbasis data, serta dukungan lintas sektor, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Humas Dinkes Sulteng

PALU– Memasuki hari ketiga, semangat penataan administrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah semakin diperkuat. Bertempat di ruang Sekretariat, Tim 1 terus berjibaku melaksanakan agenda krusial, yakni pemilahan arsip yang selaras dengan Kode Klasifikasi Arsip yang berlaku. Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini bukanlah semata-mata rutinitas teknis, melainkan upaya menjaga memori kolektif daerah agar tetap tertata dan mudah diakses. Tim 1 yang digawangi oleh Ibu Dra. Hana Rondonuwu, M.M., bersama Sri Rahayu, S.E., Pratiwi Abd. Maki, S.E., Sriyanti, S.Pt., Budi Salama, dan Bapak Deni Ladjaru menunjukkan dedikasi tinggi dalam menyeleksi dokumen demi dokumen secara teliti.

Penerapan Kode Klasifikasi Arsip menjadi instrumen vital dalam proses ini. Dengan pengelompokan yang tepat, retensi arsip dapat terukur dengan jelas: mana dokumen yang harus dilestarikan secara permanen dan mana yang telah habis masa kegunaannya. Sinergi yang dibangun oleh Tim 1 diharapkan menjadi standar bagi pengelolaan kearsipan yang modern dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keberhasilan pemilahan ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu layanan literasi daerah. , bertempat di ruang rapat utama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., memimpin langsung rapat rutin yang difokuskan pada percepatan akreditasi perpustakaan. Didampingi oleh Sekdispudaka, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi penataan ulang strategi organisasi. Senin (06/04/2026).

​Dalam arahannya, Ibu Siti Rachmi menyoroti sejumlah tantangan nyata di lapangan, terutama mengenai pemenuhan jumlah koleksi yang harus selaras dengan standar nasional. Beliau menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar mengejar predikat, melainkan upaya menjamin kualitas layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, rapat ini secara resmi menyepakati pembentukan kembali Tim Akreditasi Perpustakaan yang lebih solid dan komprehensif.

​Langkah strategis kali ini melibatkan integrasi lintas bidang, termasuk Sekretariat dan seluruh Subbagian terkait. Tim ini akan bekerja secara spesifik untuk membedah enam komponen utama penilaian akreditasi, yaitu:
1. ​Komponen Koleksi
2. ​Komponen Sarana dan Prasarana
3. ​Komponen Pelayanan Perpustakaan
4. ​Komponen Tenaga (Pustakawan)
5. ​Komponen Penyelenggaraan, dan
6. ​Komponen Pengelolaan Perpustakaan

​Melalui kolaborasi antarlini ini, diharapkan kendala teknis dalam strategi penilaian dapat teratasi secara sistematis. Dengan terbentuknya tim baru ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah optimis mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sekaligus mewujudkan perpustakaan yang modern, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri kegiatan Pelepasan Program Berani Mudik Gratis Libur Hari Raya Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/03/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di halaman depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Palu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Henri Kusuma Muhidin, anggota Komisi II DPRD Sulteng.

Acara pelepasan program mudik gratis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., serta dihadiri unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, dan para peserta mudik.

Program Berani Mudik Gratis merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung saat libur Hari Raya, sekaligus mendukung keselamatan perjalanan dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.

Mewakili Ketua DPRD Sulteng, Henri Kusuma Muhidin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut yang dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendukung berbagai program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini sangat positif karena memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mudik dengan aman dan nyaman. DPRD tentu mendukung program-program yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan pelepasan mudik gratis ini menjadi bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta berbagai pihak pendukung untuk memastikan masyarakat Sulawesi Tengah dapat merayakan Hari Raya bersama keluarga dengan lebih mudah dan aman.

Sumber: Humas DPRD Sulteng/Rilis: Risly Wardian

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid memberikan pujian kepada Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Provinsi Sulteng, yang dinilainya sukses menggelar kegiatan itikaf selama 10 hari terakhir Ramadan 1447 H, di Masjid Al Mujahidin kompleks Kantor Gubernur.

Apresiasi itu diungkapkannya ketika menutup kegiatan itikaf, Kamis (18/3/2026). Pada kesempatan itu, Anwar juga memberikan tausiah subuh di hadapan ratusan jemaah itikaf dan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng.

“Kegiatan itikaf yang digaas oleh Ikadi bagi saya ini adalah sebuah aksi yang bernilai ibadah, dan patut diapresiasi. Makanya, saya kemudian memastikan diri untuk hadir bersama mereka saat menutup kegiatan,” kata Anwar Hafid.

Menurut Anwar, banyak lembaga atau kelompok yang mungkin melakukan kegiatan itikaf, namun ia menegaskan apa yang dilakukan Ikadi patut diapresiasi, karena kemasan kegiatannya yang cukup menarik, dihadiri jemaah yang jumlahnya mencapai ratusan orang, bahkan didominasi generasi Z.

Ia juga menyampaikan hal yang mengharukan adalah banyaknya jemaah yang lengakp membawa anggota keluarganya untuk tidur di masjid, mencari keberkahan di 10 malam terakhir Ramadan.

“Kegiatan ini Insyaallah menginspirasi saya untuk menggelarnya pada bulan puasa tahun depan, di Masjid Raya Baitul Khairaat. Tentunya dengan sebuah penegasan dari saya sebagai Gubernur. Insyaallah, dukungan apapun dalam kegiatan itu nantinya akan saya desain dengan baik,” janji Anwar Hafid.

Sementara itu, ketua IKADI Sulteng, Citrawan mengatakan kegiatan itikaf tahun ini adalah yang keempat kalinya digelar di Masjid yang sama. Setiap tahunnya, pihaknya mencoba beberapa formula baru, agar lebih menarik tanpa meninggalkan nilai ibadah.

“Alhamdulillah, momentum kali ini kami diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan dukungan dari para imam salat malam yang memang para hafiz. Serta kehadiran para gen Z, menjadi energi tersediri bagi kami,” tutup Citrawan. MBH

Palu– Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar di Kota Palu, Selasa, (17/3/2026)

Sidak dilakukan di Pasar Inpres, Pasar Masomba, serta Gudang Bulog untuk memantau ketersediaan stok dan perkembangan harga bahan pokok di lapangan. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, di antaranya Kajati Sulteng, Kapolda Sulteng, Pangdam XIII/Merdeka, DPRD Provinsi Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Kepala Perum Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Polda Sulteng.

Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menyampaikan, hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok relatif stabil meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan.

“Hari ini kami bersama TPID dan unsur terkait melakukan sidak. Kami menemukan beberapa komoditas seperti daging sapi naik dari Rp130 ribu menjadi Rp150 ribu per kilogram karena keterbatasan pasokan. Begitu juga ayam potong dari Rp70 ribu menjadi Rp80 ribu. Namun untuk beras Bulog, harganya masih terjangkau,” ujarnya.

Ia juga memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman. “Stok beras di Bulog saat ini mencapai 35 ribu ton, cukup untuk 5 hingga 6 bulan ke depan. Begitu pula minyak goreng ‘Minyak Kita’ tersedia sekitar 120 ribu liter dan diperkirakan mencukupi hingga 6 bulan ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dr. Reny menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menekan laju inflasi daerah melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

Adapun harga sejumlah bahan pokok terpantau masih dalam kondisi terkendali, di antaranya bawang merah Rp43.775/kg, bawang putih Rp42.553/kg, beras medium Rp13.861/kg, beras premium Rp15.430/kg, cabai rawit merah Rp60.633/kg, daging ayam ras Rp35.350/kg, serta minyak goreng “Minyak Kita” Rp16.390/liter.

Menutup kunjungannya, Wakil Gubernur mengimbau seluruh unsur TPID untuk terus memperkuat koordinasi dan pemantauan harga secara berkala.

“Kami berharap TPID bersama OPD terkait tetap aktif melakukan monitoring dan analisis harga, sehingga potensi inflasi dapat diantisipasi lebih awal,” pungkasnya.

Sumber: PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng