Posts in category: ppid

Palu – Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah, yang diselenggarakan sebagai upaya memperkuat tata kelola pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Bertempat, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Rabu, (29/7/2026).

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan komitmen kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, serta seluruh Bupati/Wali Kota dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina.

Mengawali sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian ATR/BPN yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pertanahan.

“Hari ini KPK dan ATR/BPN memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.” Ucap Gubernur.

Menurut Gubernur, sektor pertanahan merupakan salah satu bidang yang paling strategis karena hampir seluruh konflik yang terjadi di daerah berawal dari persoalan lahan. Oleh sebab itu, pelayanan pertanahan harus menjadi perhatian bersama agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Hampir segala konflik di republik ini bermula dari persoalan pertanahan. Karena itu, tata kelola pelayanan pertanahan harus terus kita perbaiki agar kepastian hukum dan rasa keadilan benar-benar hadir di tengah masyarakat.” Ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya masih banyak aset pemerintah yang belum memiliki sertifikat, tingginya konflik lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang lebih transparan.

Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu faktor utama dalam menarik investasi. Tanpa adanya kepastian lahan, berbagai rencana investasi akan sulit terealisasi.

“Apapun investasi yang akan masuk, apabila bermasalah dengan persoalan pertanahan, pasti akan menunda investasi di daerah tersebut.” Tambahnya.

Karena itu, Gubernur meminta seluruh kepala daerah menjadikan persoalan pertanahan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia juga mendorong agar Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih dioptimalkan dalam menyelesaikan konflik agraria.

Selain penataan aset daerah, Gubernur menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan pertanahan, transparansi pelayanan, serta penguatan pengawasan internal untuk menutup ruang terjadinya pungutan liar dan tindak pidana korupsi.

“Mari kita bekerja sesuai aturan, menolak segala bentuk yang mencederai pelayanan kepada masyarakat, serta bekerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.” Tegas gubernur.

Melalui forum tersebut, Gubernur juga mengusulkan percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah, penambahan kuota program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat, percepatan penyusunan RDTR, serta penguatan integrasi sistem pelayanan pertanahan dan perizinan berbasis elektronik agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Menutup sambutannya, Gubernur berharap sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan ATR/BPN terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Kami berharap terus mendapatkan pembinaan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.” Tutup Gubernur Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Utama/Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Novalina, M.M., memimpin rapat koordinasi bersama 17 Kepala Perangkat Daerah dan 3 Kepala Biro Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan ini, di inisiasi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., bersama pejabat Fungsional Arsiparis, sebagai upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) demi mendorong reformasi tata kelola administrasi pemerintahan yang berbasis digital. Kamis (25/062026).

Langkah ini diambil sebagai salah satu tindak lanjut atas temuan lemahnya tata kelola dokumen di lingkungan pemerintah provinsi, tercatat 41 perangkat daerah masih menempati kategori nilai “D” dalam indeks Kearsipan Regional. Dalam arahannya, Sekprov menekankan bahwa pemanfaatan aplikasi SRIKANDI bukanlah formalitas alih media belaka, melainkan instrumen vital guna menjaga autentisitas, keamanan, dan akuntabilitas naskah dinas resmi. Melalui sistem yang terdigitalisasi, setiap perubahan kata, penyisipan tanda baca, hingga proses berjenjang verifikasi dokumen sejak tingkat pelaksana (staf) akan terekam secara transparan, sekaligus meminimalkan biaya operasional (paperless) dan mencegah kebocoran dokumen negara.

Guna mengejar ketertinggalan dan mempercepat indeks Reformasi Birokrasi (RB) serta kesiapan penilaian Pemerintahan Digital (SPBE) yang dijadwalkan pada Juli mendatang, Pemprov Sulteng menerapkan strategi komprehensif. Mulai 6 Juli 2026, Dispusaka akan menyelenggarakan program magang kearsipan intensif selama dua minggu bagi seluruh perangkat daerah yang terbagi dalam dua batch, dengan memprioritaskan optimalisasi tenaga PPPK jabatan fungsional arsiparis sebagai penggerak proyek percontohan (pilot project). Seluruh pimpinan Perangkat Daerah diinstruksikan segera memperbarui akun personal aparatur di lingkungan kerjanya agar alur disposisi, verifikasi substansi, serta pengelolaan arsip dinamis dapat berjalan tertib, aman, dan terintegrasi.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu — Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., memimpin langsung apel pagi minggu ketiga Triwulan II pada Senin (22/6/2026). Di halaman kantor Dispusaka, beliau menyampaikan arahan tegas guna mengevaluasi kinerja dan kedisiplinan seluruh aparatur sipil negara. (22/6).

Dalam amanatnya, Muh. Idham Khalid menekankan bahwa kedisiplinan ASN dan PPPK merupakan harga mati yang memengaruhi integritas institusi. Bagaimana implementasinya? Beliau mengingatkan bahwa kelalaian presensi harian kini berdampak langsung pada pemotongan Tambahan Penghasilan (TP) hingga penundaan gaji.

Yang menjadi catatan penting Sekdis: “Pelanggaran berat tidak akan ditoleransi. Berdasarkan hasil rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov), langkah tegas berupa pemecatan kini mengancam pegawai yang terbukti indisipliner.”
Selain aspek kepegawaian, penguatan tata kelola administrasi juga menjadi sorotan. Seluruh lini diinstruksikan segera menginput data ke Biro Organisasi. Langkah taktis ini diwajibkan guna melengkapi dokumen tindak lanjut serta menghindari temuan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, demi menjaga performa instansi tetap akuntabel.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., memimpin rapat rutin lingkup dinas. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Deposit ini dihadiri oleh jajaran kepala bidang, pejabat fungsional, dan staf untuk membahas sejumlah agenda strategis organisasi. Senin (22/6/2026).

Dalam arahannya, Kepala Dinas menegaskan agar seluruh administrasi terkait program magang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan persiapan rapat tanggap darurat bencana segera dirampungkan hari ini. Beliau menekankan bahwa pelaksanaan magang yang ditargetkan berjalan empat angkatan hingga Juli ini mutlak tanpa anggaran dan gratis. Dispusaka berkomitmen menunjukkan kinerja optimal sebagai cerminan tata kelola arsip Pemerintah Provinsi yang menjadi patokan bagi OPD lain.

Terkait pengembangan SDM, Kepala Dinas menginstruksikan percepatan rekomendasi Uji Kompetensi (Ukom) ke BKD yang sempat tertunda, melalui pengajuan secara kolektif. Selain itu, menyikapi penginputan aplikasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bulan depan, setiap bidang diminta bergerak cepat memfasilitasi rapat bersama Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan PMD guna menindaklanjuti Surat Edaran pendirian perpustakaan di perangkat daerah, serta meminta laporan tertulis dari kabupaten/kota.

Menghadapi tantangan efisiensi anggaran menyeluruh, Kepala Dinas mengarahkan jajarannya agar tetap produktif dengan mengoptimalkan kegiatan berbasis daring secara kreatif tanpa mengeluh. Beliau juga mewajibkan Dispusaka Sulteng untuk mengakreditasi lembaganya sendiri secara internal yang dibagi ke dalam empat bidang termasuk sekretariat, guna memenuhi kelengkapan teknis administrasi dari Perpusnas RI sejak 2019 yang diterima via aplikasi SRIKANDI.

Usai memimpin rapat, Kepala Dinas langsung bergerak melakukan peninjauan lapangan guna memeriksa kondisi fisik Gedung Layanan yang baru. Langkah cepat ini diambil untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak kerusakan pascagempa bumi bermaknitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu pada Minggu (14/6/2026) lalu.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja dari Dispusaka Kabupaten Banggai Laut. Pertemuan penting ini berlangsung di ruang Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Konservasi Bahan Pustaka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Senin (22/06/2026).

Tim perwakilan dari pemerintah Kabupaten Banggai Laut.  tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang, Andi Ariani, S.E., M.Si. Dalam mendampingi jalannya pertemuan, Kepala Bidang didampingi oleh Pustakawan Muda, Nurliah, S.Sos., beserta jajaran staf dari bidang terkait.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan identifikasi awal terkait program pengembangan, pengolahan, serta pengalihmediaan naskah-naskah kuno berharga milik masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Upaya kolaboratif ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh kekayaan literatur budaya daerah dapat dilestarikan dengan baik, sekaligus didayagunakan secara optimal sebagai media edukasi dan riset bagi generasi mendatang.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat pembentukan Pos Komando (Posko) dan struktur komando penanganan darurat bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya pada Sabtu (20/6/2026), bertempat di Gedung Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Asbudianto, S.T., M.Si. Hadir pula Agus Riyanto, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, mewakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dandy Adhi Prabowo.

Selain itu, rapat turut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD kabupaten/kota, instansi teknis, organisasi kemanusiaan, relawan, dan pihak terkait lainnya.

Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut penanganan darurat pascagempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Torue, Parigi Moutong, dan dirasakan hingga Kota Palu pada Selasa (16/6/2026). Gempa yang dipicu aktivitas Sesar Sausu tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan fasilitas umum di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Parigi Moutong, serta menimbulkan korban luka-luka.

Dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah penanganan darurat, termasuk pembentukan struktur komando tanggap darurat yang akan menjadi acuan seluruh unsur dalam percepatan penanganan dampak bencana di lapangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui BPBD terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Limboto, Gorontalo — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi membuka kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) KTNA XVII Tahun 2026 yang dilaksanakan di Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus terus diperkuat, terutama di tengah berbagai tantangan geopolitik global yang berdampak pada sektor pangan dunia.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, atas upaya penyederhanaan regulasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga diharapkan dapat lebih mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh para petani.

Pembukaan PENAS KTNA XVII Tahun 2026 berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Kegiatan ini dihadiri sekitar 13.000 peserta, termasuk perwakilan petani dan nelayan, kepala daerah, bupati/wali kota dari berbagai daerah di Indonesia, serta unsur pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Wapres Gibran yang mengenakan Batik Rawo Karawang khas Gorontalo disambut hangat oleh para peserta.
Dalam rangkaian kegiatan pembukaan, turut dilaksanakan sesi dialog langsung antara Wapres dengan perwakilan petani dan nelayan. Sebanyak 12 perwakilan petani dan nelayan diberi kesempatan naik ke panggung untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan harapan mereka secara langsung.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah turut hadir dalam kegiatan tersebut. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, bersama 901 kontingen dari Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Anggota KTNA, Penyuluh, Dinas Pertanian dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota Se-Sulteng.
Keikutsertaan Sulawesi Tengah dalam PENAS KTNA XVII Tahun 2026 menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap penguatan sektor pertanian, peningkatan kapasitas petani dan nelayan, serta sinergi pembangunan pangan nasional.
Melalui momentum PENAS KTNA XVII yang dilaksanakan mulai tanggal 19 s.d 25 Juni Tahun 2026 dan direncanakan akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia diacara puncak penutupan, diharapkan dapat membangun semangat kolaborasi antara pemerintah, petani, nelayan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat upaya mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan.

Palu – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban (11 Dzulhijjah 1447H / 28 Mei 2026M), dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha. Kegiatan religius dan sosial ini dilaksanakan atas arahan langsung dari Kepala Dinas, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., serta Sekretaris Dinas, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P. Kamis (28/5).

Pada tahun ini, dinas menyembelih sebanyak dua ekor sapi. Prosesi pemotongan hewan kurban dipimpin oleh Ustadz Fadlan, S.Sos., dengan didampingi secara penuh oleh para pegawai dinas beserta warga yang tinggal di lingkungan sekitar kantor. Kerja sama dan gotong royong tampak jelas selama proses penyembelihan hingga pengemasan daging.

Rencananya, seluruh paket daging kurban ini akan didistribusikan secara merata kepada warga sekitar dinas. Melalui arahan pimpinan, kegiatan ini bukan hanya menjalankan ibadah secara spritual, tetapi juga menjadi momentum nyata untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kepedulian sosial antara aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat sekitar. Diharapkan, langkah ini dapat membawa berkah serta kebahagiaan bersama.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, – Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah hari ini mengalami perubahan jadwal. Apel yang seyogianya dipimpin oleh Sekretaris Dinas, diambil alih langsung oleh Kepala Bidang Deposit, Koleksi, dan Konservasi, Ibu Andi Ariani, S.E., M.Si. Senin (25/05/2026).

Dalam arahannya, beliau menekankan tiga poin krusial. Pertama, penguatan kedisiplinan bagi seluruh aparatur, mulai dari ASN, PPPK, hingga tenaga honorer. Kedua, apresiasi yang mendalam disampaikan kepada semua pihak atas dedikasi dan kerja samanya dalam kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada Jumat (22/05) kemarin. Terakhir, beliau menyoroti pentingnya penegakan aturan serta etika tata krama antarpegawai di lingkungan dinas.

Persoalan etika dan perilaku sehari-hari sering kali dianggap sepele oleh sebagian pihak. Padahal, aspek ini merupakan pivot point atau titik tumpu utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat, harmonis, dan berintegritas secara menyeluruh. Kedisiplinan bukan sekadar formalitas kehadiran, melainkan cerminan dari tanggung jawab moral pelayanan publik. Melalui momentum apel pagi ini, seluruh jajaran Dispusaka diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut demi meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme kerja.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Kegiatan magang bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala resmi ditutup pada Jum’at, 22 Mei 2026. Agenda yang berlangsung sejak 19 Mei ini menjadi momentum krusial dalam upaya transformasi tata kelola literasi dan dokumentasi daerah. (22/5). 

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., yang mewakili Kepala Dinas, Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya implementasi ilmu yang telah didapat. Fokus utama pascamagang ini adalah mendongkrak Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Selain itu, penguatan pengawasan dan pengelolaan kearsipan yang akuntabel menjadi harga mati.

“Alumni magang harus menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelaksana administrasi.”

Melalui sinergi ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala diharapkan mampu mengoptimalkan performa instansi. Permohonan maaf yang disampaikan pihak provinsi atas segala kekurangan selama kegiatan juga mencerminkan sikap rendah hati yang menjunjung tinggi profesionalisme demi kemajuan bersama di Sulawesi Tengah.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.