Posts in category: ppid

Palu – Suasana khidmat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Gedung Al Muhsinin Alkhairaat Palu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., beserta seluruh jajarannya turut hadir memenuhi undangan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Keluarga Besar Alkhairaat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dengan mengusung tema “Meneladani Rasulullah SAW: Memperkuat Sinergi, Merawat Harmoni, Menuju Sulawesi Tengah Nambaso.” Selasa (06/10/2026).

Acara akbar ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, tokoh agama, serta ribuan jamaah. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, Prof. Dr. H. Saepudin Mashuri, M.Pd., dilanjutkan dengan penyampaian hikmah Maulid oleh Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag. Dalam ceramahnya, beliau mengibaratkan nama Gubernur Sulawesi Tengah sebagai kilauan cahaya terang yang melindungi dan memberdayakan masyarakat. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Umum PB Alkhairaat, KH. Husen Habibo, M.Hi., serta Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., yang memaparkan pentingnya persiapan strategis menghadapi tantangan satu dekade ke depan, termasuk keberhasilan program “Berani Cerdas” yang telah mengakomodir 47.000 penerima manfaat demi mencetak generasi gemilang. Amanat sekaligus doa penutup kemudian disampaikan oleh Ketua Utama Alkhairaat, Al-Mukarram Habib Syaid Alwi Sagaf Al-Jufri, Lc., MA.

Sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan pemberdayaan umat, acara dirangkaikan dengan penyerahan 600 paket sembako kepada pihak-pihak di lingkup Alkhairaat. Selain itu, dilakukan pula pembagian beras organik secara simbolis oleh Ketua Utama Alkhairaat kepada perwakilan guru, pondok pesantren, dan panti asuhan masing-seberat 100 kg.

Beras organik premium ini merupakan hasil binaan Badan Usaha Milik Alkhairaat (BUMA) dari kelompok tani Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Adapun lembaga penerima manfaat bantuan beras organik tersebut meliputi:
* Pondok Pesantren Alkhairaat Desa Ungkaya, Kabupaten Morowali
* Pondok Pesantren Putra Alkhairaat Palu
* Panti Asuhan Alkhairaat Palu
* Panti Asuhan Baitul Yatima (Binaan Islam Alkhairaat Pusat)
* Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Desa Uwekuli, Kabupaten Tojo Una-Una.

Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini, sinergi antara pemerintah daerah dan Keluarga Besar Alkhairaat diharapkan semakin kokoh dalam merawat harmoni sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang berdaya saing.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu –  Kegiatan yang bertema “Meningkatkan Kompetensi Pengelola Kearsipan dalam Mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Provinsi Sulawesi Tengah.”
Di hari Kamis (24/09/2026) menghadirkan dua narasumber kompeten di bidang tata kelola kearsipan. Sesi pertama diisi oleh Abigail, SE., M.Si, yang memberikan pemaparan mendalam terkait strategi penguatan tata kelola Arsip Dinamis serta pentingnya integrasi sistem kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah.
Memasuki sesi kedua, kegiatan dilanjutkan oleh Abdul Wahid, S.Sos., M.Si. Beliau menekankan pentingnya standarisasi pemeliharaan, penyelamatan, dan perlindungan dokumen guna mewujudkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) secara konsisten di tingkat provinsi.

Seluruh peserta yang terdiri dari para pengelola kearsipan antar-perangkat daerah tampak antusias mengikuti pemaparan materi dan sesi diskusi. Melalui penyelenggaraan diklat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berharap para peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk meningkatkan profesionalisme serta mewujudkan tertib administrasi kearsipan di instansi masing-masing.

Sumber : PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Rabu, 23 September 2026, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Sosialisasi, Penandatanganan, dan Deklarasi Benturan Kepentingan serta Penguatan Whistle Blowing System (WBS).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas, transparansi, dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, seluruh pejabat Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan semakin memahami pentingnya pencegahan benturan kepentingan dan berani menyampaikan laporan melalui mekanisme WBS.

Bersama membangun integritas, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Pada Rabu, 23 September 2026, telah dilaksanakan Rapat Petugas Arsip Lingkup Dinas Pangan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Pangan.

Rapat ini menjadi forum koordinasi untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan pengelolaan arsip di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Pembahasan diarahkan pada penataan, pengelolaan, serta pemeliharaan arsip agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, sistematis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, para petugas arsip bersama jajaran terkait melakukan koordinasi dan menyamakan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari mendukung kelancaran administrasi dan tata kelola organisasi.

Sumber : PPID Pelaksana Dispangan Prov. Sulteng

Gelorakan Semangat Juara, Kejuaraan Bola Voli Antar Pelajar Se-Sulawesi Tengah BERANI CUP 2026 Dibuka

Palu, Sulawesi Tengah Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid yang diwakili kadispora Sulteng Muchsin Husain Pakaya, SE., M.Si membuka secara langsung kejuaraan Kejuaraan Bola Voli Antar Pelajar Se-Sulawesi Tengah BERANI CUP 2026, menggelorakan semangat juara kepada atlit pelajar bola voli putra dan putri. Bertempat di GBK Andi Raga Pettalolo, rabu, 23/09/2026.

Dalam Sambutanya ia menyampaikan kejuaraan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi ini untuk mencari juara, tetapi juga wadah untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan prestasi bola voli, dan membangun semangat sportivitas di antara kita semua.

“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya merasa bangga dan sangat terhormat memperoleh kesempatan untuk membuka secara resmi kejuaraan bola voli antar pelajar tahun 2026,”ujar kadispora

Ia menambahkan Atlet-atlet bola voli yang hadir hari ini berasal dari berbagai daerah di provinsi sulawesi tengah, menunjukkan bahwa olahraga bola voli sangat diminati oleh masyarakat dan generasi muda pada khususnya.

“saya yakin, kejuaraan ini akan menjadi momen penting untuk mengungkit prestasi atlet bola voli, mengasah kemampuan, dan menemukan bibit-bibit atlet berbakat yang siap mengharumkan nama daerah dan bangsa indonesia di berbagai event kejuaraan bola voli dalam scope nasional maupun internasional.” Ujarnya

Terakhir ia berpesan kepada anak-anakku, adik-adikku para atlet bola voli, saya mengucapkan selamat bertanding. tunjukkanlah kemampuan terbaik kalian dengan penuh semangat sportivitas, kejujuran, dan kerja keras. jadikanlah kejuaraan ini sebagai ajang kalian untuk belajar, berkembang, dan membangun jaringan persahabatan.

ia juga mengapresiasi kepada para pelatih, official, dan pendukung, terima kasih atas totalitas dan dedikasi yang telah diberikan untuk mendukung para atlet. peran kalian sangat penting dalam mencetak generasi atlet bola voli yang tangguh dan berprestasi.

Sebanyak 43 tim dari 31 SMA/SMK yang ambil bagian dalam kejuaraan bola voli antar pelajar sesulawesi Tengah.

Palu – Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah, yang diselenggarakan sebagai upaya memperkuat tata kelola pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Bertempat, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Rabu, (29/7/2026).

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan komitmen kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, serta seluruh Bupati/Wali Kota dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina.

Mengawali sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian ATR/BPN yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pertanahan.

“Hari ini KPK dan ATR/BPN memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.” Ucap Gubernur.

Menurut Gubernur, sektor pertanahan merupakan salah satu bidang yang paling strategis karena hampir seluruh konflik yang terjadi di daerah berawal dari persoalan lahan. Oleh sebab itu, pelayanan pertanahan harus menjadi perhatian bersama agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Hampir segala konflik di republik ini bermula dari persoalan pertanahan. Karena itu, tata kelola pelayanan pertanahan harus terus kita perbaiki agar kepastian hukum dan rasa keadilan benar-benar hadir di tengah masyarakat.” Ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya masih banyak aset pemerintah yang belum memiliki sertifikat, tingginya konflik lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang lebih transparan.

Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu faktor utama dalam menarik investasi. Tanpa adanya kepastian lahan, berbagai rencana investasi akan sulit terealisasi.

“Apapun investasi yang akan masuk, apabila bermasalah dengan persoalan pertanahan, pasti akan menunda investasi di daerah tersebut.” Tambahnya.

Karena itu, Gubernur meminta seluruh kepala daerah menjadikan persoalan pertanahan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia juga mendorong agar Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih dioptimalkan dalam menyelesaikan konflik agraria.

Selain penataan aset daerah, Gubernur menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan pertanahan, transparansi pelayanan, serta penguatan pengawasan internal untuk menutup ruang terjadinya pungutan liar dan tindak pidana korupsi.

“Mari kita bekerja sesuai aturan, menolak segala bentuk yang mencederai pelayanan kepada masyarakat, serta bekerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.” Tegas gubernur.

Melalui forum tersebut, Gubernur juga mengusulkan percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah, penambahan kuota program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat, percepatan penyusunan RDTR, serta penguatan integrasi sistem pelayanan pertanahan dan perizinan berbasis elektronik agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Menutup sambutannya, Gubernur berharap sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan ATR/BPN terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Kami berharap terus mendapatkan pembinaan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.” Tutup Gubernur Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Utama/Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Novalina, M.M., memimpin rapat koordinasi bersama 17 Kepala Perangkat Daerah dan 3 Kepala Biro Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan ini, di inisiasi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., bersama pejabat Fungsional Arsiparis, sebagai upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) demi mendorong reformasi tata kelola administrasi pemerintahan yang berbasis digital. Kamis (25/062026).

Langkah ini diambil sebagai salah satu tindak lanjut atas temuan lemahnya tata kelola dokumen di lingkungan pemerintah provinsi, tercatat 41 perangkat daerah masih menempati kategori nilai “D” dalam indeks Kearsipan Regional. Dalam arahannya, Sekprov menekankan bahwa pemanfaatan aplikasi SRIKANDI bukanlah formalitas alih media belaka, melainkan instrumen vital guna menjaga autentisitas, keamanan, dan akuntabilitas naskah dinas resmi. Melalui sistem yang terdigitalisasi, setiap perubahan kata, penyisipan tanda baca, hingga proses berjenjang verifikasi dokumen sejak tingkat pelaksana (staf) akan terekam secara transparan, sekaligus meminimalkan biaya operasional (paperless) dan mencegah kebocoran dokumen negara.

Guna mengejar ketertinggalan dan mempercepat indeks Reformasi Birokrasi (RB) serta kesiapan penilaian Pemerintahan Digital (SPBE) yang dijadwalkan pada Juli mendatang, Pemprov Sulteng menerapkan strategi komprehensif. Mulai 6 Juli 2026, Dispusaka akan menyelenggarakan program magang kearsipan intensif selama dua minggu bagi seluruh perangkat daerah yang terbagi dalam dua batch, dengan memprioritaskan optimalisasi tenaga PPPK jabatan fungsional arsiparis sebagai penggerak proyek percontohan (pilot project). Seluruh pimpinan Perangkat Daerah diinstruksikan segera memperbarui akun personal aparatur di lingkungan kerjanya agar alur disposisi, verifikasi substansi, serta pengelolaan arsip dinamis dapat berjalan tertib, aman, dan terintegrasi.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu — Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., memimpin langsung apel pagi minggu ketiga Triwulan II pada Senin (22/6/2026). Di halaman kantor Dispusaka, beliau menyampaikan arahan tegas guna mengevaluasi kinerja dan kedisiplinan seluruh aparatur sipil negara. (22/6).

Dalam amanatnya, Muh. Idham Khalid menekankan bahwa kedisiplinan ASN dan PPPK merupakan harga mati yang memengaruhi integritas institusi. Bagaimana implementasinya? Beliau mengingatkan bahwa kelalaian presensi harian kini berdampak langsung pada pemotongan Tambahan Penghasilan (TP) hingga penundaan gaji.

Yang menjadi catatan penting Sekdis: “Pelanggaran berat tidak akan ditoleransi. Berdasarkan hasil rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov), langkah tegas berupa pemecatan kini mengancam pegawai yang terbukti indisipliner.”
Selain aspek kepegawaian, penguatan tata kelola administrasi juga menjadi sorotan. Seluruh lini diinstruksikan segera menginput data ke Biro Organisasi. Langkah taktis ini diwajibkan guna melengkapi dokumen tindak lanjut serta menghindari temuan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, demi menjaga performa instansi tetap akuntabel.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., memimpin rapat rutin lingkup dinas. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Deposit ini dihadiri oleh jajaran kepala bidang, pejabat fungsional, dan staf untuk membahas sejumlah agenda strategis organisasi. Senin (22/6/2026).

Dalam arahannya, Kepala Dinas menegaskan agar seluruh administrasi terkait program magang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan persiapan rapat tanggap darurat bencana segera dirampungkan hari ini. Beliau menekankan bahwa pelaksanaan magang yang ditargetkan berjalan empat angkatan hingga Juli ini mutlak tanpa anggaran dan gratis. Dispusaka berkomitmen menunjukkan kinerja optimal sebagai cerminan tata kelola arsip Pemerintah Provinsi yang menjadi patokan bagi OPD lain.

Terkait pengembangan SDM, Kepala Dinas menginstruksikan percepatan rekomendasi Uji Kompetensi (Ukom) ke BKD yang sempat tertunda, melalui pengajuan secara kolektif. Selain itu, menyikapi penginputan aplikasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bulan depan, setiap bidang diminta bergerak cepat memfasilitasi rapat bersama Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan PMD guna menindaklanjuti Surat Edaran pendirian perpustakaan di perangkat daerah, serta meminta laporan tertulis dari kabupaten/kota.

Menghadapi tantangan efisiensi anggaran menyeluruh, Kepala Dinas mengarahkan jajarannya agar tetap produktif dengan mengoptimalkan kegiatan berbasis daring secara kreatif tanpa mengeluh. Beliau juga mewajibkan Dispusaka Sulteng untuk mengakreditasi lembaganya sendiri secara internal yang dibagi ke dalam empat bidang termasuk sekretariat, guna memenuhi kelengkapan teknis administrasi dari Perpusnas RI sejak 2019 yang diterima via aplikasi SRIKANDI.

Usai memimpin rapat, Kepala Dinas langsung bergerak melakukan peninjauan lapangan guna memeriksa kondisi fisik Gedung Layanan yang baru. Langkah cepat ini diambil untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak kerusakan pascagempa bumi bermaknitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu pada Minggu (14/6/2026) lalu.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja dari Dispusaka Kabupaten Banggai Laut. Pertemuan penting ini berlangsung di ruang Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Konservasi Bahan Pustaka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Senin (22/06/2026).

Tim perwakilan dari pemerintah Kabupaten Banggai Laut.  tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang, Andi Ariani, S.E., M.Si. Dalam mendampingi jalannya pertemuan, Kepala Bidang didampingi oleh Pustakawan Muda, Nurliah, S.Sos., beserta jajaran staf dari bidang terkait.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan identifikasi awal terkait program pengembangan, pengolahan, serta pengalihmediaan naskah-naskah kuno berharga milik masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Upaya kolaboratif ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh kekayaan literatur budaya daerah dapat dilestarikan dengan baik, sekaligus didayagunakan secara optimal sebagai media edukasi dan riset bagi generasi mendatang.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.