All posts by : Ahyain DKIPS

Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima secara langsung perwakilan massa aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, Honorer Kabupaten Donggala Pertemuan tersebut berlangsung di DPRD Sulteng Jl Samratulangi di Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, bersama anggota komisi I Mahfud Masuara. Senin, 04/05/2026.

Aksi damai tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari serikat pekerja, Honorer Kabupaten Donggala, hingga organisasi masyarakat sipil.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menyampaikan bahwa kami mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya secara damai dan tertib. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita jaga bersama. DPRD sebagai representasi rakyat tentu berkewajiban mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi tersebut.”

Ia menambahkan, pihaknya akan mengkaji secara mendalam setiap poin tuntutan yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.

Seluruh poin tuntutan akan kami pelajari secara komprehensif. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar setiap persoalan yang diangkat, ditindaklanjuti secara konkret dan terukur.”

Hidayat juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dalam mencari solusi.

Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di meja penerimaan saja. Harus ada langkah nyata. DPRD akan mengawal ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.”

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menyoroti pentingnya menjaga komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.

“Apa yang disampaikan hari ini adalah gambaran nyata kondisi yang dirasakan masyarakat. DPRD hadir sebagai jembatan agar suara rakyat ini bisa sampai dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat.”

“Kami membuka ruang komunikasi yang berkelanjutan. Jika diperlukan, kami siap memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak eksekutif maupun stakeholder terkait agar solusi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi benar-benar implementatif.”

Perwakilan massa aksi berharap DPRD Sulteng dapat mengawal tuntutan yang telah disampaikan dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif, serta ditutup dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara serius.

Sumber : Humas DPRD Sulteng/Rilis : Risly Wardian

PALU– Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., memimpin dua agenda rapat penting guna memperkuat tata kelola arsip dan peningkatan indeks literasi di Sulawesi Tengah. Senin (04/05/2026).

Pada agenda pertama, Ibu Siti Rachmi didampingi Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip (PPA), Ibu Jely Rompas, S.Sos., M.Adm.KP., melakukan bedah poin strategis berdasarkan Surat Menpan RB No. B/17/M.HK.99/2026. Fokus utama pembahasan meliputi identifikasi arsip program prioritas nasional, kepatuhan instrumen kearsipan, serta percepatan digitalisasi melalui aplikasi SRIKANDI. Para arsiparis juga menekankan pentingnya penyelamatan arsip bernilai sejarah dan transparansi publik melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). 

Memasuki agenda kedua, rapat beralih pada pembahasan pemenuhan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) tahun 2026. Didampingi Sekdispudaka, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sod., M.A.P., bersama Kabid P3KM, Bapak Munashir, S.E., M.M., Kadis menekankan strategi efisiensi melalui penggunaan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), sinkronisasi data riil pengurus perpustakaan desa, serta kampanye literasi zero budget melalui media sosial. Pemanfaatan koleksi digital melalui aplikasi iPusSulteng dan pendampingan akreditasi secara virtual menjadi pilar utama dalam pemutakhiran data, baik secara manual maupun digital.

Dalam arahannya, Ibu Siti Rachmi menetapkan garis waktu yang ketat. Pelaksanaan kunjungan dimulai pada Mei, disusul evaluasi berkala pada Juni hingga Juli, sebelum penilaian akhir pada September 2026. Beliau menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot prasyarat NPP di bawah kewenangan provinsi guna memastikan data kearsipan dan perpustakaan Sulawesi Tengah tervalidasi secara nasional.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

PALU – Mengawali pekan pertama di bulan Mei, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., memimpin apel pagi . Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya penguatan kedisiplinan dan ketertiban presensi bagi seluruh elemen pegawai, mulai dari ASN, PPPK, hingga tenaga honorer. Penegasan ini krusial mengingat kedisiplinan berkorelasi langsung terhadap capaian kinerja organisasi serta menjadi dasar penghitungan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Senin (04/05/2026).

Selain aspek disiplin, agenda strategis yang menjadi sorotan adalah persiapan Desk Peta Proses Bisnis (Probis) yang dijadwalkan pada Selasa besok. Melalui pendampingan langsung (coaching clinic) dari Biro Organisasi, Dispusaka berkomitmen melakukan penataan alur kerja yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran strategis dalam RPJMD Sulawesi Tengah. Langkah ini merupakan akselerasi nyata dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien untuk lima tahun ke depan.

Menutup arahannya, beliau mengingatkan jadwal rapat terdekat mengenai pembentukan Tim Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Pertemuan tersebut akan digelar di Ruang Sekretariat Dispusaka sebagai bagian dari upaya serius dinas dalam meningkatkan kualitas layanan literasi di Negeri Seribu Megalit.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat dan jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (3/5/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dilaksanakan oleh Tim CKG Provinsi dengan melibatkan lintas unit pelayanan kesehatan, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kesehatan.

Pelaksanaan CKG tahun ini menargetkan sebanyak 1.000 sasaran pemeriksaan kesehatan. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah secara gratis.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, sebanyak 30 tenaga kesehatan diterjunkan dari berbagai fasilitas dan bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari Puskesmas Singgani 4 orang, Puskesmas Talise 4 orang, Puskesmas Mabelopura 4 orang, UPT Laboratorium Kesehatan 5 orang, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 7 orang, serta Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 5 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes, menyampaikan bahwa kegiatan CKG menjadi salah satu upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini.

“Momentum Hardiknas tidak hanya menjadi pengingat pentingnya pendidikan, tetapi juga pentingnya kesehatan sebagai fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari dengan hadirnya pegawai, tenaga pendidik, hingga masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kesehatan secara tertib.

Melalui pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya serta menjadikan pemeriksaan kesehatan berkala sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

Humas Dinkes

PALU — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri kegiatan Launching Aplikasi BERANI SERVICE dan Pendampingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai III BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Elisabeth Supit, S.Kom., MAP, bersama admin pelayanan publik Dinkes Sulteng. Acara secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan tersebut, seluruh perangkat daerah diberikan pendampingan teknis terkait mekanisme pelaksanaan evaluasi PEKPPP Mandiri sekaligus pengenalan penggunaan aplikasi BERANI SERVICE sebagai sistem pendukung digitalisasi pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menekankan pentingnya transformasi digital, penguatan data, dan inovasi pelayanan publik di setiap perangkat daerah. Menurutnya, penerapan sistem digital menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Aplikasi BERANI SERVICE hadir sebagai inovasi untuk mempermudah proses pengumpulan dokumen eviden, monitoring, hingga pelaporan penilaian pelayanan publik secara real time. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi pelayanan publik di seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain launching aplikasi, kegiatan juga diisi dengan pemaparan materi dari narasumber Kementerian PANRB terkait penguatan pelayanan publik, implementasi PEKPPP Mandiri, serta strategi peningkatan indeks pelayanan publik daerah.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penuh implementasi aplikasi BERANI SERVICE sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Humas Dinkes

PALU— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen ini menjadi fokus utama peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang berlangsung di Kota Palu, Sabtu hingga Minggu (2-3 Mei 2026).

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana memuliakan martabat manusia.

“Pendidikan tidak boleh menyisakan ruang bagi diskriminasi, baik karena kondisi fisik, latar belakang etnis, maupun status ekonomi. Setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu,” ujar Reny Lamadjido di hadapan peserta upacara, Sabtu (2/5/2026).

Aspirasi Siswa Berkebutuhan Khusus

Momen yang paling menyentuh terjadi saat Muhamad Abid dan Khairunisa, dua siswa tunanetra dari Sekolah Luar Biasa (SLB) ABCD Palu, tampil bernyanyi dan menyampaikan harapan mereka secara langsung kepada Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmanza.

“Kami ingin melanjutkan kuliah setelah lulus dan bercita-cita menjadi guru. Kami berharap bisa mendapat manfaat dari Program Berani Cerdas,” kata Muhamad Abid.

Suara dari Masyarakat

Hasnah, orang tua siswa berkebutuhan khusus, mengungkapkan harapannya. “Saya berharap program pemerintah dapat membantu anak-anak seperti anak saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara Ahmad, guru honorer, menyoroti masalah distribusi guru. “Penambahan guru dan pemerataan penempatan sangat diperlukan, terutama di daerah terpencil,” katanya.

Program Berani Cerdas dan Persiapan Generasi Emas

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmanza menyatakan bahwa Program Berani Cerdas menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan pemerataan pendidikan.

“Program ini dirancang untuk menjangkau pelosok daerah, termasuk bagi penyandang disabilitas. Kami juga berupaya memperbaiki distribusi guru di wilayah pegunungan, kepulauan, serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” jelas Firmanza.

Menurut Firmanza, berbagai upaya ini dilakukan untuk menyiapkan generasi muda Sulawesi Tengah yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, termasuk melalui peningkatan kompetensi guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih inklusif.

Rangkaian Kegiatan

Selain upacara utama, peringatan Hardiknas 2026 juga diisi dengan penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) secara simbolis, penganugerahan pemenang lomba film edukasi “Berani Mosipeinta”, serta penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi.

Acara ditutup pada Minggu pagi dengan jalan sehat massal yang diikuti aparatur sipil negara dan masyarakat umum sebagai simbol sinergi dalam memajukan mutu pendidikan daerah.

Peringatan Hari Buruh (Mayday) yang digelar di Millenium Waterpark Palu menjadi agenda berbeda dari biasanya. Dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Minggu (03/04/2026).

Ketua panitia, Abd. Wahyudin, melontarkan gagasan menarik: menggenapkan 9 Berani menjadi 10 Berani, dengan tambahan “Berani Mensejahterakan Kebutuhan Buruh”. Ia merujuk pada kajian agama Islam dan feng shui yang menganggap angka 10 sebagai pembawa keberuntungan. Secara politis, usul ini adalah pengingat bahwa program “9 Berani” sebagai jaring pengaman sosial belum cukup jika inti kebutuhan buruh—upah layak, jaminan kerja, dan rumah layak huni—belum sepenuhnya teratasi.

Gubernur Anwar Hafid sendiri mengakui kompleksitasnya. Ia bercerita dengan blak-blakan: ketika menjadi Bupati Morowali, ia sempat dianulir (dibatalkan) oleh Pemerintah Provinsi karena menetapkan Upah Minimum Sektoral yang tinggi. Anulir, yang kita pahami dalam bahasa sehari-hari sebagai pembatalan kebijakan, menjadi tamparan bahwa birokrasi berjenjang kerap menghambat niat baik. Namun, Anwar Hafid membuktikan perjuangan tidak berhenti. Smelter Morowali hadir setelah ia terbang ke China, meski harus melewati konfrontasi.

Narasi yang paling mengena adalah pengakuan pribadi Gubernur: lahir dari buruh, ia pernah menjadi sopir truk, menggoreng rotan, memupuk kelapa, tukang kayu, hingga buruh bangunan. Di tahun 2007, ia diorbitkan Partai Buruh dengan tagline “Dibawah Sinar Bulan dan Bintang, Buruh Damai Sejahtera”. Ini bukan sekadar nostalgia, tetapi legitimasi bahwa pemimpin yang benar-benar merasakan kerasnya hidup buruh akan memiliki empati kebijakan.

APINDO lewat bapak Wijaya Chandra yang biasa disapa Koh Awi mengajak buruh “naik level” dan KSBSI melalui Henri Hutabarat turut memberi dukungan. Namun, kenaikan level tidak akan terjadi tanpa kepastian upah. Gubernur menyebut fakta memilukan: masih ada buruh berpenghasilan Rp600.000 per bulan, dan sekitar 70.000 rumah tidak layak huni di Sulteng. Jika kemiskinan masih di angka 311.000 jiwa, maka jargon “Sulteng Nambaso” (yang berarti Besar, Maju) hanya akan menjadi slogan kosong.

Yang patut diapresiasi adalah gebrakan transparansi: konsultasi seusai salat subuh, layanan Berani Samporoa, hingga nomor WhatsApp 0811666222. Juga pelatihan bahasa Mandarin yang mulai berlaku 22 April 2026. Ini langkah maju mengingat banyak investasi China di Morowali. Buruh yang menguasai bahasa Mandarin setidaknya memiliki daya tawar lebih tinggi.

Ibu Suryani, seorang cleaning service RS Anutapura, yang beruntung mendapat motor matic dari Gubernur adalah kilasan kecil bahwa keberpihakan bisa diwujudkan dalam aksi nyata, meskipun tentu tidak cukup dengan undian. Hadiah motor bukan solusi struktural, tapi setidaknya menjadi pengakuan bahwa pekerja kebersihan juga layak mendapat perhatian.

Peringatan Mayday tahun ini di Sulawesi Tengah meninggalkan pesan ditutup dengan Empat pantun yang dituturkan Gubernur menambah semarak: “Sulteng Nambaso bukan sekadar nama, nyata melayani buruh pun sejahtera.” Kalimat itu indah di bibir, tetapi akan lebih indah jika terwujud dalam kenaikan UMP, perbaikan rumah layak huni, dan penghapusan diskriminasi upah. Selamat Mayday untuk buruh Sulteng dan seluruh Indonesia. Saatnya keberanian tidak hanya diucapkan, tetapi dialokasikan dalam anggaran dan kebijakan.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tentena (29/4) — Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Rifki Anata Mustaqim, M.Si, mengunjungi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena (PSTW), sekaligus melakukan tatap muka dan silaturahmi dengan Kepala UPT, pejabat, serta staf Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena.

Rifki Anata Mustaqim yang akrab dipanggil Ka Bond menyampaikan bahwa ini merupakan kunjungan pertama sejak beliau dilantik pada tanggal 31 Desember 2025 lalu. Beliau didampingi KTU, pejabat pengawas, dan staf Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, tidak hanya berdialog, tetapi juga secara langsung meninjau berbagai fasilitas yang ada. Beberapa poin penting yang menjadi fokus evaluasi meliputi:

• Kondisi Fisik Bangunan: Pemeriksaan ruang rawat dan fasilitas umum untuk memastikan kenyamanan para lansia.
• Pemenuhan Gizi: Pengecekan menu makanan harian untuk memastikan asupan gizi terpenuhi.
• Pelayanan Kesehatan: Memastikan ketersediaan layanan kesehatan dasar bagi lansia yang kondisi fisiknya rentan.

Usai dialog, Kepala Dinas Sosial meninjau kondisi gedung yang didampingi oleh Kepala UPT, Ibu Rajanna Sangle Kuddi, S.Hut, bersama pejabat pengawas di lingkup Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena (PSTW) Kabupaten Poso.

PT Taspen dan Mandiri Taspen Sosialisasikan Program Jaminan Sosial di BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi Program Taspen bagi seluruh ASN pada Rabu, 29 April 2026, di Ruangan PPID BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., ini dihadiri oleh perwakilan PT Taspen (Persero) dan Mandiri Taspen. Sosialisasi mencakup Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta program kesejahteraan lainnya, guna meningkatkan pemahaman ASN terhadap hak-hak kepegawaian mereka.

Palu, 29 April 2026 — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Taspen bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026, pukul 09.00 WITA, bertempat di Halaman PUSDALOPS BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan layanan pemberian informasi kepada ASN mengenai program-program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero), yang meliputi Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta program peningkatan kesejahteraan lainnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari PT Taspen (Persero) dan Mandiri Taspen. Acara secara resmi dibuka oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., yang dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap hak-hak kepegawaian, khususnya terkait program perlindungan dan jaminan sosial dari Taspen.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dapat memahami secara menyeluruh dan memanfaatkan program-program Taspen secara optimal, guna mendukung kesejahteraan aparatur secara berkelanjutan.

— PPID BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

Palu–Di tengah dinamika pembangunan dan penataan administrasi daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah, Novalina, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan penjelasan resmi terkait penganggaran hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

Penjelasan ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta upaya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, khususnya dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang.

Sekdaprov Novalina menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur H. Anwar Hafid, sangat mencintai dan membanggakan Gerakan Pramuka. Bagi beliau, Pramuka bukan sekadar organisasi, melainkan kawah candradimuka utama dalam membentuk karakter generasi muda menuju Visi Sulteng Nambaso.

“Semangat gerakan Pramuka adalah investasi hati dan masa depan. Tidak ada niat, apalagi kebijakan untuk membatasi ruang gerak Pramuka. Komitmen kami untuk mendukung tumbuh kembangnya kegiatan-kegiatan Pramuka di Sulawesi Tengah tetap teguh dan tak tergoyahkan,” tutur Sekdaprov Novalina, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah, tengah menghadapi penyesuaian kebijakan keuangan daerah sebagai tindak lanjut dari regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD), sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp1,2 triliun atau sekitar 25 persen dari total APBD Tahun 2026. Kondisi ini menuntut adanya penataan ulang anggaran secara cermat dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi memastikan bahwa dukungan terhadap Gerakan Pramuka tetap menjadi perhatian utama. Komunikasi intensif dan konstruktif terus dilakukan bersama jajaran Kwarda Pramuka Sulawesi Tengah.

“Kami sedang merajut solusi terbaik bersama Ketua Kwarda. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk tetap hadir memberikan dukungan, baik moril maupun materil, agar agenda strategis kegiatan Pramuka tetap berjalan, tentu dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah,” tegasnya.

Sekdaprov juga mengapresiasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk pandangan terkait langkah hukum, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan Gerakan Pramuka.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan pendekatan dialogis dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan pandangan.

“Dalam semangat kekeluargaan khas Sulawesi Tengah, mari kita utamakan dialog yang sejuk dan musyawarah yang teduh. Dengan begitu, energi kita tetap terfokus untuk membangun daerah dan memajukan generasi muda,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar proses penyesuaian kebijakan ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang luas.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan