Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi lintas stakeholder dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang damai dan sehat tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Best Western Pluss Coco Palu. Selasa, (12/11/2024).

Berdasarkan laporan ketua panitia penyelenggara I Wayang Yudana tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan sinergitas bersama antar stakeholder dalam rangka mengantisipasi munculnya berbagai potensi permasalahan di masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya:

Kapolda Sulteng yang diwakili oleh Kepala Biro Operasi Giuseppe Reinhard Gultom yang membawakan materi Strategi Polda Sulteng dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Danrem 132/Tadulako yang diwakili oleh Kasi Intel Kasrem 132/Tadulako Agung Sinaring Mahapasti yang membawakan materi Dukungan TNI dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Perwakilan Kepala Badan Intelejen Daerah Provinsi Sulteng Khaerudin yang membawakan materi “Deteksi dan Waspada Dini dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah”.

Kajati Sulteng yang diwakili oleh Kasi I Bidang Intelejen Muhammad Rum Dahlan yang membawakan materi Pembinaan dan Penegakan Hukum dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rakor tersebut dibuka oleh Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulteng Arfan, dalam sambutan ya beliau menyampaikan pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2004 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga di era keterbukaan seperti ini, masyarakat dan pemangku kepentingan telah semakin kritis serta semakin memahami keberadaan Pilkada sebagai wahana untuk mengubah harapan menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.

“Dengan demikian, kita bersama mempunyai tanggung jawab untuk mengawal terselenggaranya Pilkada serentak tahun 2024 secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) jujur dan adil (jurdil) aman, sehat dan bertanggung jawab sesuai tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan” ujar Arfan.

Kemudian, Arfan menyampaikan dalam perhelatan pilkada banyak permasalahan yang cukup kompleks, seiring dengan meningkatnya pengetahuan, perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap Pilkada serentak tahun 2024.

“Karena itu, setiap masalah harus segera diantisipasi sedini mungkin agar tidak melebar lebih luas, karena kita semua tidak menginginkan Pilkada diwarnai dengan keributan dan cacat hukum, yang akhirnya menimbulkan kerawanan politik dan keamanan serta mengganggu ketertiban masyarakat”, ucap Kaban Kesbangpol Sulteng

Lebih lanjut Arfan menyampaikan, hasil review pelaksanaan Pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan tahun 2020 di provinsi Sulawesi Tengah dari aspek keamanan secara umum berjalan dengan baik, “Hal tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi Pilkada serentak di tahun 2024, sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali” terangnya.

Terakhir Arfan berharap, agar dalam rapat koordinasi lintas stakeholder kali ini, dapat membahas dan mendiskusikan beberapa hal pokok terkait situasi dan kondisi politik di daerah yang harus diwaspadai.

“Dukungan serta peran seluruh elemen menjadi perhatian kita bersama, dalam upaya meningkatkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesamaan persepsi agar Pilkada serentak tahun 2024 dapat terlaksana secara kondusif, aman, damai dan bermartabat”, harapnya.

Turut hadir : Asisten ahli gubernur, staf ahli gubernur, seluruh kepala OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, Bakesbangpol kab/kota Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Sulteng, BEM seluruh Universitas lingkup kota Palu, FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, FKDM Provinsi Sulawesi Tengah, FKP Provinsi Sulawesi Tengah, FKDM Kota Palu dan FPK kota Palu.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Palu- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Evaluasi Aksi Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Tahun 2024 dan Perencanaan Tahun 2025. Bertempat, di Hotel Santika Palu. Selasa, (12/11/2024)

Pertemuan ini dihadiri ; Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulteng, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah Pilot Project Program Tetra-Pandu, Tim Akademisi Tetra-Pandu dan Tim Pelaksana Tetra- Pandu Provinsi Sulteng.

Kegiatan ini mengangkat tema “Desain Inovasi Penurunan Daerah Rawan Pangan Sebagai Input Penyelenggaraan Pembangunan Pangan Menuju Sulawesi Tengah Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng diwakili Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Sulteng Ahfan menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Sulawesi Tengah tahun 2022, bahwa ada peningkatan daerah rawan pangan (2022) untuk prioritas 1 meningkat sebanyak 25 kecamatan dari 4 kecamatan di tahun 2021, prioritas 2 (rawan) meningkat sebanyak 26 kecamatan tahun 2022 dari 10 kecamatan tahun 2021, dan untuk prioritas 3 (agak rawan) juga meningkat sebanyak 35 kecamatan pada tahun 2022 dari sebanyak 27 kecamatan di tahun 2021.

Ahfan juga menjelaskan bahwa dari hasil analisis bahwa penyebab peningkatan daerah rawan pangan yaitu ; jumlah produksi pertanian yang menurun akibat perubahan iklim yang tidak menentu, harga pangan naik yang menyebabkan inflasi dan yang paling utama yaitu distribusi pangan yang belum maksimal untuk mencapai daerah-daerah yang membutuhkan pangan seperti ; di daerah pegunungan, kepulauan, lembah dan wilayah perbatasan.

Untuk itu, Sulawesi Tengah memerlukan inovasi dalam rangka intervensi langsung terhadap permasalahan tersebut, yaitu menentukan mekanisme sentra (terminal) pangan dan distribusi (transportasi) pangan untuk meningkatkan masyarakat dalam hal penyediaan, pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan.

Dijelaskannya, lokasi desa pilot project dari pelaksanaan inovasi tahun 2024 ini berada di Kabupaten Poso, Tojo Una-Una dan Donggala sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.6.1/15.1/BAPPEDA-G.ST/2024 tentang penetapan desa percontohan inovasi terminal dan transportasi pangan terpadu tahun 2024.

“Dari hasil evaluasi tahun 2024 dan pelaksanaan inovasi di tahun 2025 akan disempurnakan dengan mekanisme pelibatan daerah penyangga atau desa penyangga sehingga intervensi penurunan daerah rawan pangan yang dilaksanakan
dapat lebih dirasakan secara merata oleh masyarakat disekitarnya”, jelas Ahfan

Selanjutnya, adapun desa yang menjadi pilot project pelaksanaan inovasi Tetra-Pandu Tahun 2025 yakni ; pertama, Desa Ongulara (peringkat 1 sangat rentan) dengan daerah penyangga Desa Malino Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala.

Kedua, Desa Bainaa Barat (peringkat 1 sangat rentan) dengan daerah penyangga Desa Bainaa Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong.

Ketiga, Kelurahan Buluri (peringkat 2 rentan) dengan daerah penyangga Kelurahan Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu.

Sebanyak 20 (dua puluh) institusi yang terlibat pada inovasi ini, yaitu ; Disbunnak Sulteng, Dinas Koperasi & UMKM Sulteng, Dinkes Sulteng, di dalam Brida Sulteng, Dinas PMD Sulteng, Dinas TPH Sulteng, DP2KB Sulteng, Disperindag Sulteng, DP3A Sulteng, Dinas Pangan Sulteng, Dinas Sosial Sulteng, Dinas Bima Tarung Sulteng, DKP Sulteng, Dinas Perhubungan Sulteng, Biro Perekonomian Setdaprov. Sulteng, Untad, BPSIT Sulteng, BPOM Palu, LSM Mombine Palu dan sebagai inisiator dari pelaksanaan inovasi ini adalah Bappeda Prov. Sulteng.

Ia berharap, inovasi ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat sehingga target penurunan persentase daerah rawan pangan di sulawesi tengah dapat tercapai.

“Semoga aksi inovasi Tetra-Pandu yang telah dilaksanakan di tahun 2024, serta perencanaan di tahun 2025 semakin baik, penuh optimise dan rasa tanggung jawab dari perangkat daerah yang terlibat serta kerjasama seluruh tim pelaksana baik ditingkat Provinsi, Kabupaten maupun ditingkat Desa”, harapnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Novalina membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Di Sulawesi Tengah tahun 2024. Bertempat, di Hotel Best Western Coco Plus. Rabu, (13/11/2024).

Kegiatan tersebut diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan meningkatkan sinergitas bersama dalam rangka deteksi munculnya berbagai potensi permasalahan di masyarakat jelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Mengawali sambutannya, Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Novalina mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi ini, sebagai upaya peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik, pengembangan etika, dan budaya politik di Sulawesi Tengah.

“Pemilihan Umum bukan hanya sekedar ajang untuk memilih pemimpin tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat”, ucap Novalina.

Novalina juga menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk menggalang kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, parpol, lembaga pendidikan dan masyarakat.

“Kolaborasi yang baik dapat merancang program-program efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik, hak dan kewajiban sebagai pemilih serta pentingnya etika dalam berpolitik”, tuturnya.

“Selain itu, pentingnya budaya politik yang sehat, yang mencakup toleransi, dialog dan partisipasi yang konstruktif, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi. Sehingga, dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat” lanjut Novalina.

Terakhir Novalina berharap, agar menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai contoh dalam penerapan etika politik yang baik, dimana setiap individu dan partai politik saling menghormati, mendengarkan dan berkolaborasi untuk kepentingan bersama.

“Untuk itu, saya meminta kepada peserta rakor agar menggunakan momentum ini untuk memperkuat jaringan antara berbagai elemen masyarakat, berbagi pengetahuan dan saling mendukung dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas di provinsi Sulawesi Tengah”, harapnya.

Perlu untuk diketahui, dalam kegiatan Rakor ini turut menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya :

Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Abdul Gafur yang membawakan materi Pemantauan Laporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Melalui Cipta Kondisi dan Kondusifitas Aktivitas Ormas di Wilayah Sulteng,

Kasudbid Keamanan Negara Polda Sulteng AKBP Safrudin yang membawakan materi Situasi dan Kondisi Terkini Situasi Politik di Provinsi Sulawesi Tengah Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024,

Kadep Mastra Seskoad Korem 132/Tadulako Kolonel Inf Antonius Totok Chirshardjoko yang membawakan materi Langkah-langkah Strategis TNI Dalam Mengantisipasi Potensi Kerawanan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah,

Kepala Bakesbangpol Sulteng Arfan yang membawakan materi Tugas, Fungsi dan Peran Tim Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah.

Turut Hadir : Kepala Bakesbangpol 13 kab/kota se-Sulteng, Ketua KPU Sulteng Risvirenol, Ketua KPU 13 kab/kota se-Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun, dan Ketua Bawaslu 13 kab/kota se-Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

PALU – Setelah menunggu 10 Tahun, akhirnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menempatkan posisi di 10 besar Nasional dengan perolehan point 97 pada Survey Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia. Rabu, (13/11/2024)

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulteng, M. Iqbal Andi Magga saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur dan seluruh perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di Sulawesi Tengah.

“Alhamdulillah, Sulawesi Tengah mendapat peringkat 10 besar tingkat nasional pada survey opini penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024”, ujar Iqbal.

Sebagaimana dilansir dari Naratoria, Kandidat Doktor Ilmu Hukum itu mengatakan pemberian penghargaan oleh Presiden RI kepada pemerintah Sulteng akan diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, 14 November 2024 dan seperti biasanya penghargaan tersebut akan diterima oleh Gubernur.

Lanjut Iqbal mengatakan bahwa prestasi ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah pemerintahan Sulawesi Tengah, sejak survey opini pelayanan publik mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Pencapaian itu berkat kerjasama yang baik antara para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) disertai dukungan dari pimpinan daerah.

Untuk diketahui bahwa survey pelayanan publik tersebut menunjukan bahwa Sulteng menjadi daerah yang ramah bagi investasi dan mampu memenuhi hak hak masyarakat atas pelayanan perizinan untuk investasi dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan rumah sakit.

Capaian penghargaan yang diraih ini berbanding lurus dengan tingginya angka investasi secara nasional dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai tujuan investasi di Indonesia. Selain itu menjadikan pula negeri seribu megalit itu sebagai peringkat kedua pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Prestasi ini menunjukan prestasi kerja Pemprov Sulteng atas pelayanan untuk pemenuhan hak hak dasar masyarakat,” jelas mantan Ketua DPRD Kota Palu itu.

Diapun berharap komunikasi yang aktif dan lancar serta membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat ini dapat terus terjaga, agar prestasi nasional yang diterima dapat dipertahankan, jika perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Prestasi terbaik nasional ini jangan hanya tahun ini saja. Tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya juga harus mendapat prestasi pelayanan publik, supaya tidak terkesan tambal sulam”, harap Iqbal.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng
Foto : Humas Pemprov. Sulteng (Ahyain)

Palu-Pjs Gubernur Sulawesi Tengah Novalina secara resmi membuka pelatihan pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pejabat fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Berlangsung di Ruang Sinergitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, (12/11/2024)

Turut mendampingi, Plh. Kapus Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Juddy J. Damond dan Plh. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Salim.

Dalam kesempatan itu, Pjs Gubernur Novalina menyampaikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

“SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar”,

Novalina menambahkan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman khusus pada pejabat fungsional PPUPD tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta dapat membuat rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM oleh perangkat daerah mengampu SPM.

Oleh karena itu, Pjs Gubernur mengapresiasi langkah Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN-nya dengan menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, Novalina juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berkomiten untuk mewujudkan Good Governace melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

“Jabatan Pengawas PPUPD, perlu mendapatkan penguatan fungsi serta kompetensi dalam melakukan pengawasan yang efektif melalui SPM”, ungkap Novalina

Diakhir sambutannya Pjs. Gubernur berharap melalui kegiatan ini, dapat mewujudkan pelaksanaan standar pelayanan minimal di pemerintah provinsi Sulawesi Tengah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Ketua Panitia Moh Riyan, melaporkan bahwa peserta pelatihan berjumlah 40 orang dengan rincian Laki-laki 17 orang dan Perempuan 23 orang yang seluruhnya berasal dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Pelatihan berlangsung selama 5 hari dimulai dari tanggal 12 November sampai dengan 16 November 2024”, jelas Ryan

Sumber : BPSDMD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Statistik melaksanakan Desk (pendampingan) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pengelolaan Metadata bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, diruang rapat Diskominfosantik Provinsi Sulteng. Kamis, (13/11/2024)

Desk ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada Rabu, 13 November sampai dengan Jumat, 15 November 2024. Dan dihadiri perwakilan OPD lingkup Pemprov. Sulteng, pejabat dan staf bidang Statistik Diskominfosantik Provinsi Sulteng.

Desk ini dipimpin Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng yang diwakili Kepala Bidang Statistik Diskominfosantik Madda. Ia menyampaikan, desk ini bertujuan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

“Penilaian EPSS tahun 2024 sudah dilakukan pada Mei 2024, hasilnya akan kita ketahui diawal Desember 2024”, tutur Madda

Selain itu kata Kabid Statistik, desk ini juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 serta mempersiapkan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral secara nasional.

Dijelaskan juga, bahwa di tahun 2023 nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Provinsi Sulteng memperoleh 2,28 point. Dan ditahun 2024 pemerintah pusat menargetkan Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 2,6 point.

“Dari hasil desk ini, pusat akan menunjuk dua OPD untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah”, ungkap Madda

Selanjutnya, Diskominfosantik Provinsi Sulteng selaku Walidata akan menilai tingkat kematangan data sektoral dari masing-masing OPD dan akan ditentukan peringkat 1 sampai 10.

Terkahir, ia berharap melalui pelaksanaan Desk ini dapat diketahui tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing perangkat daerah selaku produsen data.

“Saya berharap pengelolaan data sektoral di perangkat daerah benar-benar memenuhi prinsip Satu Data Indonesia”, tutupnya

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian M. Sadly Lesnusa menghadiri sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi Peran Serta Profesi dalam Mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang Transparan Partisipatif dan Akuntabel. Bertempat, di Palu Golden Hotel (14/11/2024).

Dalam sambutanya Asisten III M. Sadly Lesnusa menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian resensial dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Informasi yang terbuka akuntabel dan mudah di akses oleh masyarakat merupakan pondasi yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien dan berintegritas.

“Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari peran serta komponen dari seluruh masyarakat, termasuk organisasi profesi”, ucap Asisten M. Sadly Lesnusa

Menurut Asisten III, organisasi profesi memiliki peran dan strategis sebagai admin yang mendorong trasparasi akuntabilitas dan partisipasi. Melalui keterlibatan aktif berbagai organisasi profesi baik di bidang hukum, kesehatan, ekonomi pendidikan maupun bidang-biddang lainnya. Sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keberadaan organisasi profesi ini diharapkan mampu menjadi penyambung lidah bagi masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi serta masukan masukan konsuntif kepada pemerintah dalam berbagai aspek”, ujar Asisten

Lebih jauh, M. Sadly menjelaskan bahwa dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks pemerintah daerah sangat membutuhkan peran dari organisasi profesi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Untuk itu, Asisten mengajak seluruh organisasi profesi untuk secara bersama-sama menyukseskan agenda keterbukaan informasi pablik.

Terkahir, ia berharap melalui sosialisasi ini seluruh pihak dapat bersinergi antara pemerintah dan organisasi Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, efektif dan partisipatif demi mewujudkan misi pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

“Mari kita jadikan keterbukaan informasi sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat ”, tutup Asisten

Turut hadir ; Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona selaki narasumber, Ketua Komisi Informasi Sulteng Abbas H.A Rahim, Wakil Ketua Komisi Informasi Sulteng Jevit Sumampouw, jajaran KI Sulteng dan peserta sosialisasi.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng

Palu- Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Daerah sebagai kelembagaan negara di Sulawesi Tengah, bersama Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah melakukan audiens dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H.M Arus Abd. Karim di ruang kerjanya, Kamis, 14 November 2024.

Dalam kesempatan itu, H.M Arus Abd Karim menyambut baik kunjungan ketiga pimpinan lembaga pemerintah tersebut yang terdiri dari Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano Lamangkona, Ketua Komisi Informasi, H. Abbas Rahim dan Ketua Komisi Penyiaran Daerah, Indra Yosvidar didampingi Sekretaris Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, H. Aswin Saudo.

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi, Abbas Rahim menyampaikan laporan bahwa Sulawesi Tengah mendapat kenaikan point Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 87,11 dan mengantar Provinsi Sulawesi Tengah pada posisi 4 Nasional. Selanjutnya Abbas juga menyampaikan laporan terkait rekomendasi Komisi Informasi Pusat yang menetapkan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi Tahun 2025 mendatang.

Dalam pertemuan itu, H.M Abd. Karim memberikan apresiasi atas kinerja kepada Komisi Informasi dalam mengawal dan meningkatkan proses keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah. Demikian pula apresiasi Ketua DPRD itu kepada Komisi Penyiaran Daerah yang telah melakukan pengendalian terhadap siaran publik di Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang baik dan benar.

“Terima kasih kepada Ketua Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran yang telah berkontribusi nyata dalam. melakukan pendampingan terhadap keterbukaan informasi dan pengendalian, pengawasan siaran publik dilembaga Penyiaran”, ujar Arus.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano Lamangkona menyampaikan laporan terkait dengan penggantian antar waktu (PAW) salah seorang anggota Komisi Informasi Sulawesi Tengah yang meninggal dunia serta proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah untuk Periode selanjutnya.

Mendengar penyampaian tersebut, H.M Abd. Karim menyambut baik dan berharap kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Kominfosantik untuk mengawal seluruh proses baik secara teknis maupun administrasi dan disesuaikan dengan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Diakhir pertemuan, Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu menyampaikan kiranya kedua Komisi dapat terus meningkatkan kolaborasi dan sinergitas kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar keterbukaan informasi publik dan pengawasan penyiaran dapat terus berlangsung dengan baik.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng

Palu- Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto menghadiri “Press Release Berita Resmi Statistik tentang “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah” per Agustus 2024, yang disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Simon Sapary, di Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat siang (15/11/2024).

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa indikator Indeks Pembangunan Manusia memiliki 3 Dimensi yaitu : pertama, dimensi Umur Panjang & Hidup Sehat, dengan indikator UHH/Umur Harapan Hidup.

Kedua, dimensi Pengetahuan, dengan indikator HLS/Harapan Lama Sekolah dan RLS/Rara-rata Lama Sekolah.

Ketiga, dimensi Standar Hidup Layak, dengan indikator Pengeluaran Riil per kapita yang disesuaikan.

Merujuk “Press Release Berita Resmi Statistik” tersebut, bahwa sepanjang periode tahun 2021 s.d 2024 kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut sebagaimana terlihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yaitu tahun 2021 sebesar 70,54 (yang meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 70,31), dan selanjutnya IPM Tahun 2022 sebesar 71,01 (yang meningkat dibandingkan tahun 2021), kemudian IPM Tahun 2023 sebesar 71,66 (yang meningkat dari tahun 2022) dan IPM Tahun 2024 sebesar 72,24 ( yang meningkat dari tahun 2023).

Dari data tersebut juga terlihat bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan per tahun sebesar 0,68 persen.

Secara rinci disebutkan bahwa untuk Indikator UHH/Umur Harapan Hidup saat lahir Sulawesi Tengah tahun 2024 selama 70,84 tahun dan RLS/Rara-rata Lama sekolah selama 9,04 tahun sementara untuk HLS/Harapan Lama Sekolah selama 13,34 tahun. Sementara untuk Pengeluaran Riil per kapita yang disesuaikan sebesar Rp.10.536.000.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang sebesar 72,24 tersebut, masuk dalam klasififikasi IPM Tinggi dan masuk urutan ke-6 dari 14 Provinsi untuk IPM di Kawasan SULAMPUA (Sulawesi, Maluku dan Papua).

Hadir langsung pada saat release data BPS tersebut selain Kepala Kanwil Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan Jajaran, juga dari OPD Provinsi Sulawesi Tengah (Kepala Bappeda dan jajaran, Perwakilan Dinas Kominfo & PS serta Instansi Verikal yaitu Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Perwakilan Bank Indonesia.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Sulawesi Tengah di Hotel Santika Kota Palu. Kamis, (14/11/2024)

Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah (P2IPK), Hapit Tolla, pada kesempatan tersebut di dampingi oleh Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Eko Mardiono membacakan sambutan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Monev.

Dalam sambutannya, ia mengatakan pelaksanaan rencana pembangunan Industri buka hanya menjadi bukan hanya tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melainkan tanggung jawab semua pihak baik di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Sebaliknya, program dan kegiatan OPD yang membidangi urusan perindustrian harus mengakomodasikan rencana yang ditetapkan oleh berbagai dokumen perencanaan, termasuk RPIP.

Untuk itu, ia berharap melalui monev ini dapat terjalin sinergitas antara sektor industri dan sektor terkait melalui program-program pembangunan industri dan kerjasama lintas sektoral.

“Inpdustri akan sulit berkembang tanpa peran serta sektor hulu dan sektor lainnya”

Nur Afraeni selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa Monev ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi pada setiap program rencana pembangunan industri yang telah dilaksanakan sampai tahun 2024 serta hambatan dan permasalahan yang menyebabkan program pembangunan industri unggulan belum dapat dilaksanakan sesuai RPIP ataupun RPIK.

Lanjut Ketua Panitia, menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi RPIP Sulawesi Tengah oleh Tim Evaluasi Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian bahwa dari 330 item program dan rencana aksi yang direncanakan, sampai dengan tahun anggaran 2024, 135 item program / rencana (sekitar 40 persen) yang sudah dilaksanakan.

Turut hadir sebagai Narasumber dari Biro Perencanaan Setjen Kementerian Perindustrian RI Catur Basuki Rakhmawan selaku Pembina Industri Ahli Madya, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Prov. Sulteng Ahfan serta Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng Noval Jawas, Adapun para peserta merupakan OPD Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota urusan Perindustrian.

Sumber : Humas Disperindag Sulteng/PPID Pelaksanan Disperindag Sulteng