Posts in category: ppid

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 harus fokus pada penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah. Ia meminta seluruh kepala OPD memahami betul substansi RPJMD dalam mengimplementasikan visi besar Sulteng Nambaso melalui sembilan program unggulan yang dikenal sebagai Sembilan Berani.

“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” tegas Anwar dalam rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (14/5/2025). Hadir dalam rapat ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan dan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah Imron Taufik J Musa, Turut mendampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido.

Ia pun meminta Bappeda melakukan need assessment berbasis data DTKS untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.

Anwar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia berencana membawa seluruh kepala dinas ke Buol pada 27 Mei mendatang untuk berdialog langsung dengan Bupati dan OPD setempat.

“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, gagal bersama,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur mencontohkan pendekatan sederhana namun berdampak dalam sektor pertanian. “Yang penting itu cuma dua, benih dan alat. Maka kita akan bangun 13 penangkaran benih di setiap kabupaten dan siapkan brigade pertanian untuk bantu mekanisasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga etika dan penghormatan terhadap lembaga legislatif, terutama menjelang penyampaian draft RPJMD di DPRD. “Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” pesannya.

Dalam suasana rapat yang santai namun penuh gagasan, Gubernur Anwar turut membagikan pengalamannya selama perayaan HUT Sulawesi Tengah. Ia mengaku mendapat banyak laporan dari pedagang kecil yang mengungkapkan dagangan mereka laris manis selama acara berlangsung.

Salah satu contoh keberhasilan lainnya adalah kehadiran Mall Pelayanan Publik selama perayaan HUT. “Saya punya lembaga survei pribadi yang memantau secara berkala. Hasilnya, banyak warga yang ingin semua pelayanan disatukan dalam satu tempat,” tuturnya. Ia juga menyebut tingginya permintaan masyarakat agar layanan diperpanjang sebagai bukti bahwa publik merespons positif layanan yang efisien.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

PALU – PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) bersama Gubernur Sulawesi Tengah mempercepat penyalaan listrik di desa-desa terpencil sebagai bagian dari komitmen pemerataan energi nasional.

General Manager PLN Suluttenggo, Basuki Atmoko, menyampaikan hal tersebut saat audiensi langsung bersama Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, di kediamannya, Selasa (13/5/2025) di kediaman Gubernur Sulteng, bahwa secara teknis, sistem kelistrikan sudah siap menyalurkan daya ke sejumlah desa yang sebelumnya belum terjangkau listrik.

“Sebagian besar infrastruktur sudah terkoneksi dengan sistem, daya listrik sudah tersedia. Tinggal menunggu penyalaan resmi, termasuk di wilayah seperti Palu 3 dan desa-desa di Murwari Utara,” ujar Basuki Atmoko dalam pertemuan bersama Gubernur Sulteng, Anwar Hafid.

Basuki juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan akses energi yang berkeadilan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Gubernur Anwar Hafid. Dengan sinergi seperti ini, kami optimistis tidak ada lagi wilayah di Sulawesi Tengah yang tertinggal dari segi kelistrikan,” tambahnya.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah “Light Up The Dream”, inisiatif pegawai PLN yang menyisihkan sebagian gaji untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik.

“Program ini menunjukkan bahwa kepedulian tidak hanya datang dari institusi, tapi juga dari individu pegawai PLN yang ingin meringankan beban masyarakat,” jelas Basuki.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung percepatan elektrifikasi hingga ke pelosok.

“Alhamdulillah, sebagian besar wilayah sudah bebas dari gelap. Wilayah seperti Morowali progresnya sudah 90 persen. Insyaallah September ini bisa menyala, kalau tidak ada hambatan,” ujar Anwar.

Gubernur juga menjelaskan bahwa dirinya aktif meninjau langsung pembangunan infrastruktur listrik di lapangan.

“Saya turun langsung, cek tower-towernya. Kalau ada yang menghambat, langsung saya selesaikan. Kita tidak boleh main-main soal pelayanan dasar seperti listrik,” tegasnya.

Pemprov Sulteng juga tengah menyiapkan anggaran untuk membantu sambungan listrik dan meteran gratis bagi masyarakat tidak mampu.

“Banyak warga yang tidak bisa bayar biaya penyambungan. Kami hadir untuk bantu. Jangan sampai karena tidak punya uang, mereka tetap hidup dalam gelap,” lanjut Anwar.

Tercatat masih ada 69 desa di Sulawesi Tengah yang belum teraliri listrik secara penuh. Namun menurut PLN, sebagian besar sudah masuk dalam daftar prioritas penyalaan, dengan lebih dari 250 pelanggan terdaftar, dan lebih dari 100 di antaranya telah menyelesaikan pembayaran.

Penyaluran listrik ke wilayah terpencil seperti Morowali, dan daerah kepulauan lainnya menjadi bagian dari program Berani Menyala, salah satu misi prioritas Gubernur Anwar Hafid dalam mewujudkan keadilan infrastruktur untuk seluruh rakyat Sulawesi Tengah.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu-Semarak Sulteng Nambaso 2025 resmi ditutup oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, dalam malam puncak yang meriah di Lapangan Imanuel Palu, Senin (12/5/2025). Acara penutupan tersebut menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Provinsi Novalina, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli gubernur, kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mitra kerja, stakeholder, serta ribuan masyarakat yang memadati lokasi acara.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya rangkaian kegiatan selama hampir satu bulan penuh.“Semarak Sulteng Nambaso bukan sekadar perayaan. Ini adalah upaya membangkitkan kembali kecintaan kita terhadap tanah kelahiran, Sulawesi Tengah yang kita cintai bersama,” ujar Gubernur Anwar.

Ia menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat sangat luar biasa, terutama dalam kunjungan ke Mall Pelayanan Publik di Jojokodi Convention Center (JCC), yang menjadi pusat kegiatan pelayanan selama acara berlangsung.

“Alhamdulillah, sebanyak 79 ribu orang mendaftarkan diri untuk program beasiswa kuliah di Sulawesi Tengah. Ini angka yang luar biasa dan semoga semuanya memenuhi syarat agar bisa menjadi bagian dari generasi unggul Sulteng,” tambahnya.

Gubernur juga mengapresiasi kerja keras panitia, stakeholder, dan seluruh masyarakat yang telah ikut berperan dalam menyukseskan kegiatan ini, meski di tengah keterbatasan anggaran.

“Dalam kondisi efisiensi anggaran, panitia tetap mampu memberikan yang terbaik. Ini adalah bentuk cinta dan dedikasi kita kepada masyarakat,” ungkap Anwar.

Selain itu, ia turut menyoroti dampak positif terhadap sektor ekonomi, khususnya peningkatan pendapatan pelaku UMKM selama kegiatan berlangsung.“UMKM kita tumbuh dan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Semoga tahun depan, Semarak Sulteng bisa lebih meriah dan berdampak lebih besar,” katanya.

Gubernur Anwar menutup sambutannya dengan harapan dan permohonan dukungan dari masyarakat Sulawesi Tengah untuk masa kepemimpinannya.
“Saya memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. InsyaAllah, dalam lima tahun ke depan, saya akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kemajuan bagi Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Malam penutupan turut dimeriahkan oleh penampilan artis ibu kota seperti Jacson Miran, NDX dan AKA, serta band-band lokal dari Kota Palu yang menambah semarak suasana.

Sumber : PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng

Palu– Proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah periode 2025–2028 kini memasuki tahap krusial. Dari total 49 peserta yang mendaftar, hanya 18 orang yang berhasil melaju ke tahapan akhir seleksi. Senin, (12/5/2025)

Seleksi yang ketat telah memangkas jumlah peserta secara signifikan setelah melalui tahap tes tulis dan psikologi. Berdasarkan surat pengumuman Tim Seleksi KPID Sulteng nomor 007/372/DKIPS tertanggal 9 Mei 2025.

Sebanyak 14 peserta dinyatakan lolos ke tahap wawancara. Mereka adalah Abdul Majid, Dwitriansyah, Farid, Fery, Hadija, Hafid, Mita Meinansi, Moh Misbahudin, Moh Syayaf Rabbani Al-Munthazar, Muhammad Faras Muhadzdzit L, Rachmat Caisaria, Sepriyanus Tolule, Temu Sutrisno, Yusuf B Lamongki.

Adapun Tim Seleksi KPID Sulteng 2025–2028 terdiri dari lima orang yakni, Sekretaris Provinsi Sulteng Novalina, Prof. Dr. Slamet Riadi Cante, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, Dr. Rahmad Arsyad, dan M. Hasrul Hasan.

Tahap wawancara akan berlangsung pada tanggal 19–20 Mei 2025 di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Santik) Sulawesi Tengah, Jalan RA Kartini, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dari 14 peserta ini, hanya 10 yang akan terpilih untuk lanjut ke tahapan berikutnya.

Selain peserta yang lolos tes tulis dan psikologi, empat anggota incumbent KPID Sulteng juga turut berkompetisi, yakni Andi Kaimuddin, Muhammad Wahid, Muhammad Ramadhan Tahir, dan Yeldi S Adel. Keempatnya akan langsung mengikuti tahapan akhir berupa fit and proper test yang digelar oleh DPRD Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, total 14 calon komisioner — terdiri dari 10 peserta baru dan 4 incumbent akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Sulteng untuk menentukan tujuh nama terpilih sebagai komisioner KPID Sulteng periode mendatang.

Sumber Rilis dan Foto : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya inovasi dan koordinasi lintas daerah dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikan Gubernur dalam rapat bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Rifani, serta seluruh Kepala Dinas PTSP kabupaten dan kota se-Sulteng melalui Zoom Meeting pada Jumat (9/5/2025).

Dalam arahannya, Anwar Hafid menyampaikan apresiasi terhadap tingginya angka investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut kondisi ini sebagai sebuah anugerah yang tak lepas dari kerja keras seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada para investor.

“Sulawesi Tengah ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat investasi sangat tinggi. Ini adalah sebuah anugerah dan juga hasil kerja keras saudara-saudara sekalian dalam memberikan pelayanan kepada para investor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Anwar.

Gubernur juga mengulas kembali bagaimana geliat investasi mulai tumbuh sejak 2013, terutama di sektor industri pengolahan nikel yang menjadikan Sulawesi Tengah sebagai primadona dunia. Ia menekankan bahwa kunci utama untuk menarik investor adalah kepercayaan dan rasa aman, khususnya dalam hal pelayanan perizinan.

Mengutip pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali, Anwar menekankan bahwa kecepatan dan inovasi dalam pelayanan merupakan faktor kunci keberhasilan. Ia juga membandingkan sistem perizinan di negara maju, seperti Turki, yang kini telah memungkinkan proses pengurusan izin dilakukan sepenuhnya secara daring. Menurutnya, inovasi digital seperti itu perlu diadopsi di Sulawesi Tengah agar para investor merasa nyaman dan proses perizinan menjadi lebih efisien.

“Saya silaturahmi dengan Duta Besar Turki di Jakarta. Beliau menyampaikan sekarang orang tidak perlu lagi ke kantor untuk urus izin. Cukup dari rumah atau hotel, mereka bisa ajukan dan langsung diterima. Bayangkan inovasi itu mereka lakukan agar customer senang. Mereka ini orang kaya yang mau bawa uang ke daerah kita, yang pertama mereka butuh adalah kenyamanan,” katanya.

Anwar juga mengingatkan bahwa investasi bukan hanya dari luar negeri. Banyak warga lokal kini memiliki kapasitas dan jaringan untuk menjadi investor. Karena itu, ia berharap seluruh kepala dinas PTSP di bawah koordinasi dinas provinsi bisa menciptakan sistem pelayanan yang adil dan mendorong partisipasi semua pihak.

Namun, Gubernur juga mengingatkan tentang pentingnya kehati-hatian. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen yang dapat menjerat petugas pelayanan perizinan dalam masalah hukum. Ia mencontohkan kasus terbaru di Morowali, di mana terjadi aksi protes masyarakat terhadap perusahaan yang mengambil air baku tanpa izin yang sah.

“Ternyata rekomendasi dari dinas terkait dipalsukan. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau mau menerbitkan perizinan, tanya semua dulu. Telepon Kepala Dinas, konfirmasi apakah benar rekomendasi itu dari dia. Sekarang ini apapun bisa dipalsukan,” tegasnya.

Ia menyarankan perlunya sistem aplikasi digital yang aman untuk mencegah pemalsuan dokumen dan menjamin integritas proses perizinan.

Lebih lanjut, Anwar menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia meminta agar setiap izin yang diterbitkan oleh provinsi wajib dikomunikasikan ke pemerintah kabupaten/kota terkait. Menurutnya, perbedaan kewenangan tidak boleh menghalangi sinergi antar level pemerintahan.

“Saya sangat berharap ini dibuat mekanismenya, apapun perizinan yang menjadi kewenangan gubernur, wajib itu diketahui oleh teman-teman Kepala Dinas di Kabupaten/Kota. Supaya kalau terjadi permasalahan, kita tidak saling menyalahkan. Karena kita ini sama-sama pemerintah,” ujar Anwar.

Gubernur juga menyampaikan rencananya untuk turun langsung ke kabupaten-kabupaten bersama seluruh kepala dinas provinsi. Ia ingin memperkuat sinkronisasi antara program gubernur dan kepala daerah, agar dana yang terbatas bisa dimanfaatkan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

“Gubernur, bupati, wali kota itu sama. Yang membedakan kita hanya kewenangan. Tapi tujuan kita satu, yaitu rakyat Sulawesi Tengah. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan turun ke kabupaten-kabupaten membawa semua kepala dinas, supaya kita bisa duduk bersama dengan bupati, wali kota, dan seluruh kepala dinas. Supaya kita sinkron,” tutup Gubernur.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dan anggota DPRD Provinsi Sulteng, Hidayat Pakamundi, melakukan audiensi resmi dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (8/5/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya menghadirkan keadilan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat Morowali dan Morowali Utara.“Alhamdulillah. Hari ini kami menyampaikan aspirasi besar masyarakat Morowali dan Morowali Utara, termasuk para buruh dan pencari keadilan, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Poso atau Palu untuk mengikuti proses hukum,” ujar Anwar Hafid usai pertemuan. Dalam audiensi tersebut, Gubernur Anwar menyampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung harapan masyarakat agar segera dibentuk Pengadilan Negeri di Morowali. Ia mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung merespons aspirasi itu secara positif dan menyampaikan bahwa proses pembentukan pengadilan tersebut sudah berjalan.

“Alhamdulillah, prosesnya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden. Jika itu sudah keluar, maka Pengadilan Negeri Morowali akan segera hadir,” jelas Anwar Hafid.

Tak hanya itu, Anwar juga mengungkapkan adanya arahan untuk segera berkoordinasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial agar sidang-sidang terkait ketenagakerjaan juga bisa digelar langsung di Morowali. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pekerja dan buruh yang selama ini mengalami kesulitan mengakses proses hukum.

“Nantinya, masyarakat tidak perlu lagi ke Palu atau Poso. Sidang bisa dilakukan langsung di Morowali. Ini bagian dari upaya kita mendekatkan pelayanan hukum kepada rakyat,” tambahnya.Gubernur juga memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Morowali atas komitmennya dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat. “Luar biasa, Pak Bupati Morowali punya semangat besar untuk melayani rakyat lebih dekat,” kata Anwar.

Dengan langkah ini, diharapkan rakyat Morowali yang selama ini harus bersusah payah mencari keadilan ke luar daerah, akan segera merasakan kemudahan dan efisiensi dalam mendapatkan layanan hukum yang layak dan manusiawi.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu – Ribuan masyarakat tumpah ruah di Lapangan Imanuel, Palu, dalam rangka mengikuti Fun Walk “Sulteng Nambaso” yang digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah pada Minggu pagi (11/5/2025)

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid secara resmi melepas peserta jalan santai sekaligus melaunching mobil sehat TP-PKK Provinsi Sulteng.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, unsur Forkopimda Sulteng, para asisten, staf ahli gubernur, kepala OPD, serta berbagai elemen masyarakat dan stakeholder terkait.

Rute Fun Walk dimulai dari area parkir Lapangan Imanuel, melintasi kapsul waktu di depan Kantor Kejaksaan Palu, pertigaan Jalan Moh. Yamin – Tanjung Satu, dan kembali ke Lapangan Vatulemo.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dalam meramaikan peringatan HUT Provinsi.

“Kegiatan ini bukan hanya ajang hiburan, tapi juga menjadi momentum kebersamaan dan semangat persatuan seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah. Mari kita jaga kekompakan ini demi kemajuan daerah yang kita cintai bersama,” ujar Anwar Hafid.

Kemeriahan acara semakin terasa dengan senam zumba bersama dan pembagian doorprize menarik bagi para peserta. Hadiah yang disiapkan panitia antara lain kulkas, laptop, dispenser, rice cooker, dan beragam perlengkapan rumah tangga lainnya. Sebagai hadiah utama, disediakan satu unit sepeda motor yang sukses menjadi daya tarik utama bagi peserta.

Kegiatan Fun Walk Sulteng Nambaso menjadi simbol semangat hidup sehat dan kolaborasi masyarakat dalam menyambut era baru Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.

Sumber Rilis dan Foto : PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng

PALU — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi meresmikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Roviga milik TP PKK Provinsi Sulteng, Sabtu (10/5/2025).

Dalam sambutannya, Sry Nirwanti menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Roviga merupakan langkah nyata TP PKK dalam mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui wadah yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Koperasi ini menjadi bagian dari program unggulan Pokja II PKK melalui Gelari Pelangi, yakni Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif Pokja II dalam mendirikan koperasi ini. Koperasi Roviga diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ujar Ketua TP PKK dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan OPD mitra untuk mendukung eksistensi koperasi, baik melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM maupun kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi daerah.

Dalam upaya mendukung keberlangsungan koperasi, Ketua TP PKK Sulteng juga mengimbau seluruh pengurus dan anggota untuk aktif berbelanja dan memanfaatkan layanan Koperasi Roviga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, saya yakin koperasi ini dapat tumbuh mandiri, menjadi motor penggerak ekonomi keluarga, serta berkontribusi bagi pembangunan sosial ekonomi di Sulawesi Tengah,” tambahnya.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya mengedepankan esensi pendidikan yang edukatif dan inklusif ketimbang kegiatan seremonial yang membebani orang tua. Hal ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 14 Tahun 2023.

Dalam surat tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyoroti larangan kegiatan wisuda atau acara perpisahan yang bersifat seremoni di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). Ia menilai kegiatan tersebut sering kali menimbulkan beban ekonomi bagi orang tua murid yang seharusnya dapat dihindari.

Sebagai gantinya, satuan pendidikan didorong untuk menggelar kegiatan akhir tahun ajaran yang edukatif, kreatif, serta melibatkan partisipasi aktif siswa. Kegiatan semacam ini dianggap lebih mendukung perkembangan karakter dan kreativitas anak didik, sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna.

Gubernur juga meminta setiap kepala daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, serta melibatkan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan.

“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, kita dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh anak di Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid dalam surat yang juga ditembuskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai berpihak pada rakyat, khususnya para orang tua dan peserta didik di wilayah Sulteng. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan yang mendorong kemajuan tanpa membebani.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, menyambut langsung rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Dede Yusuf, serta sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi termasuk Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, Anang Susanto, Taufan Pawe, Agustina Mangade, Iwan Kurniawan, Sea Mustofa, Muhammad Khozin, Aus Hidayat Nur, dan Ateng Sutisna.

Turut hadir pula para bupati dan pejabat dari seluruh kabupaten/kota se-Sulteng, termasuk Bupati Tojo Una-Una, Wakil Bupati Morut, Wakil Wali Kota Palu, para Sekda dan Asisten Daerah dari Banggai, Bangkep, Tolitoli, Donggala, serta kepala-kepala BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi momen istimewa, karena merupakan pertama kalinya ia menerima kunjungan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai Gubernur.

“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya paham betul kekuatan politik dan peran penting Komisi II. Maka saya selalu tekankan kepada jajaran pemerintah daerah untuk menyambut dengan hormat dan memberi pelayanan terbaik kepada setiap anggota dewan yang datang. Karena mereka inilah yang akan mengingat dan membawa suara daerah saat kembali ke pusat,” ujar Anwar.

Anwar Hafid menekankan bahwa dua program prioritas, Berani Cerdas dan Berani Sehat, telah mulai berjalan melalui efisiensi anggaran. Program Berani Cerdas telah menggratiskan seluruh biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri se-Sulteng, sementara Berani Sehat diwujudkan dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencakup 80 persen warga Sulteng, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami membiayai semua ini tanpa menambah beban fiskal. Dana efisiensi digunakan langsung untuk rakyat,” tegasnya.

Gubernur juga memaparkan tantangan infrastruktur dan pelayanan dasar. Saat ini, masih ada 89 desa dari total 2.002 desa/kelurahan yang belum tersambung listrik, dan 606 desa yang belum memiliki akses telekomunikasi. Melalui program Berani Menyala, pemerintah daerah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh Sulteng.

Di sektor pertanian dan perikanan, Gubernur memaparkan program unggulan seperti Brigade Pertanian yang mendukung sinkronisasi musim tanam dan panen, serta bantuan alat tangkap skala besar untuk nelayan. Ia juga menyinggung rencana penetapan kebijakan satu harga bahan pokok di Sulteng sebagai langkah menekan kesenjangan harga yang saat ini sangat tinggi.

Harga LPG bisa mencapai Rp70.000 di wilayah-wilayah tertentu, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini harus segera dicarikan solusi,” tambahnya.

Dalam sesi akhir, Gubernur juga memaparkan upaya penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan Satgas Khusus di tingkat provinsi.

“Tumpang tindih antara masyarakat, perkebunan, pertambangan, dan HGU semakin kompleks. Kita dorong musyawarah, namun jika tak ada jalan keluar, proses hukum akan ditempuh,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN di daerah guna mengisi kekosongan jabatan dengan cepat dan profesional.

Sebagai penutup, Anwar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung arah pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.

“Kami membangun dengan fondasi nilai-nilai religius dan kearifan adat. Pemerintah daerah wajib menghentikan aktivitas ketika waktu salat tiba, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat Sulteng,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya peran BUMD dan BLUD di tengah terbatasnya fiskal daerah. Ia mengatakan, meski refocusing anggaran terjadi di tingkat pusat, dampaknya sangat terasa di daerah yang bergantung pada dana transfer dari APBN.

“Ketika pagu APBN direfocusing untuk program-program nasional, maka kegiatan di daerah yang pendapatan aslinya rendah pasti terdampak. Di sinilah BUMD dan BLUD seharusnya hadir sebagai penggerak ekonomi sekaligus pemasok pendapatan daerah,” jelas Rifky.

Ia menyoroti kondisi BUMD di Sulawesi Tengah yang lebih dari 70 persen dinilai tidak sehat. Menurutnya, ini bukan hanya soal manajemen, tetapi juga menyangkut keberanian melakukan diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan.

“Kita tahu Sulteng punya peluang usaha besar, bahkan sektor sederhana seperti jasa air saja belum digarap optimal. Kita perlu cek cost-benefit-nya dan dorong diversifikasi usaha BUMD,” katanya. Rifky menambahkan, perlu ada peran aktif Mendagri untuk membina dan, bila perlu, membubarkan BUMD yang tidak sehat.

Lebih lanjut, Rifky menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI tengah mendorong hadirnya regulasi baru dalam bentuk Permendagri tentang pembinaan dan pengawasan BUMD. Ia menyebut regulasi ini penting agar BUMD tidak hanya menjadi tempat “balas budi politik”, tetapi benar-benar dikelola oleh manajer profesional. “Kuncinya, apakah mereka bisa bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer BUMD yang profesional dan profitable? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH