Posts in category: ppid

Palu-Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Buol pada Selasa, 27 Mei 2025, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima laporan langsung dari Bupati Donggala, Vera Laruni, mengenai bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Wombo Kalonggo dan Wombo Induk, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Anwar Hafid langsung menginstruksikan Kepala BPBD Provinsi Sulteng, Akris Fattah, untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan bencana. Gubernur menekankan pentingnya sinergitas, kolaborasi, dan komitmen antar instansi pemerintah serta unsur masyarakat dalam setiap penanganan bencana.

“Bencana adalah urusan bersama. Untuk itu, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh unsur – baik pemerintah, lembaga vertikal, maupun masyarakat – agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan tuntas,” tegas Gubernur Anwar Hafid, Jumat, (30/5/2025)

Menindaklanjuti arahan tersebut, BPBD Provinsi Sulteng segera membangun komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk BPBD Kabupaten Donggala, Dinas Sosial Sulteng dan Donggala, Dinas BMPR dan Cikasda SDA Sulteng, BWSS III, BPJN, BPPW, Dinas Kesehatan Sulteng dan Donggala, serta perangkat kecamatan dan desa setempat.

Status Tanggap Darurat resmi ditetapkan oleh Bupati Donggala per tanggal 28 Mei 2025 untuk jangka waktu 14 hari kalender.
Beberapa aksi tanggap darurat yang telah dilaksanakan antara lain ; Pertama, Pendiran Pos Komando Tanggap Darurat oleh BPBD Sulteng dan BPBD Donggala pada 27 Mei 2025, termasuk penyediaan light tower dan bronjong.

Kedua, penyaluran bantuan logistik dari Pemprov Sulteng, Pemkab Donggala, dan Kemensos RI oleh Dinas Sosial pada 28 Mei 2025.

Ketiga, operasi evakuasi dan pencarian dua korban hilang oleh tim gabungan yang melibatkan BPBD, Basarnas, Tagana, TNI, Polri dan masyarakat. Kedua korban, atas nama Raho (55) dan Ramsia (60), ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada 28 Mei 2025.

Keempat, dukungan alat berat dari Pemkab Donggala berupa 3 unit excavator, 1 loader, 6 truk, 2 tangki air, serta penyediaan tenda dan posko pengungsi.

Kelima, bantuan dari instansi vertikal : 1 unit excavator dan 200 m³ bronjong dari BWSS III, rangka baja Bailey 30 meter dari BPJN, dan 4 unit hidran umum dari BPPW.

Keenam, hingga Jumat, 30 Mei 2025, kegiatan pembersihan dan normalisasi masih berlangsung, termasuk pemasangan jembatan Bailey dan layanan air bersih oleh berbagai pihak.

Ketuju, layanan dapur umum terus berjalan di bawah koordinasi Dinas Sosial Donggala dan relawan.

Kedelapan, pelayanan kesehatan terpadu disediakan oleh Dinas Kesehatan Sulteng dan Donggala, Universitas Alkhairaat (UNISA), Baznas, Puskesmas, dan relawan.

Kepala BPBD Sulteng, Akris Fattah, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan ini adalah wujud konkret dari arahan Gubernur dalam memperkuat koordinasi lintas sektor demi respons bencana yang lebih baik.

“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas: harus ada kerja kolektif dan respons terpadu. Ini yang sedang dan terus kami lakukan,” ujar Akris Fattah.

Dalam pernyataan resminya, Gubernur Anwar Hafid juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas korban jiwa akibat banjir bandang ini.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya dua warga Desa Wombo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan seluruh warga terdampak segera pulih dari musibah ini,” ucap Gubernur.

Lebih lanjut, Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan bencana di Sulawesi Tengah ke depan akan dijalankan dalam kerangka program “BERANI BERINTEGRITAS dan BERANI LANCAR”. Ia berharap agar kecepatan dalam penanganan – “Cepat Tanggap, Cepat Tindak, Cepat Tuntas” – dapat menjadi prinsip dasar dalam setiap kejadian bencana.

“Kami ingin pelayanan kebencanaan berjalan efektif, efisien, terstruktur, terkoordinir, dan terukur. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi soal komitmen moral kita bersama,” tutup Gubernur Anwar Hafid.

Sumber : PPID Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

Buol-Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si memimpin rapat kerja strategis antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Buol, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Buol, Rabu (28/5/2025). Agenda ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas pemerintahan melalui implementasi Program 9 BERANI.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Dadang, Ketua DPRD Buol Ryan Nathaniel Kwendy, serta unsur Forkopimda, kepala OPD, kepala desa, dan mitra strategis seperti Bank Sulteng, BPS, Bulog, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya menyamakan persepsi antar jenjang pemerintahan agar pembangunan berjalan searah dan terkoordinasi.

“Kami datang untuk menyamakan persepsi agar pelaksanaan pemerintahan dari tingkat provinsi hingga kabupaten dapat berjalan searah,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Ia juga mengingatkan agar ego sektoral antar instansi tidak lagi menjadi penghambat pembangunan.
“Kalau dulu kita sama-sama bekerja, sekarang kita harus bekerjasama. Sinergi adalah kunci. Kita ubah pendekatan dari sektoral menjadi kolaboratif, demi rakyat Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Gubernur Anwar Hafid memaparkan Program 9 BERANI, sebagai visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program ini merupakan refleksi pengalaman pribadi Anwar Hafid, dari kepala desa hingga pejabat pusat.

1. BERANI Cerdas Pendidikan gratis untuk SMA/SMK/SLB negeri maupun swasta. Tersedia BERANI Beasiswa dengan lebih dari 80.000 pendaftar, bantuan seragam, serta BOS daerah.
2. BERANI Sehat Layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Sulteng melalui kerja sama dengan BPJS. Cakupan kesehatan sudah mencapai status Universal Health Coverage (UHC).
3. BERANI Lancar Pembangunan 1.000 kilometer jalan desa untuk memperkuat akses pedalaman.
4. BERANI Menyala Sinergi dengan PLN untuk elektrifikasi desa. Dari 89 desa yang belum teraliri listrik, kini tersisa 87 desa.
5. BERANI Berkah Penghentian aktivitas pemerintahan selama 30 menit menjelang waktu ibadah sebagai bentuk penghormatan lintas agama.
6. BERANI Makmur Peningkatan hasil pertanian dan perikanan melalui program Berani Panen Raya dan Berani Tangkap Banyak, serta pembentukan brigade pertanian.
7. BERANI Harmoni Pengembangan 1.000 Desa Wisata (DEWI) berbasis potensi lokal.
8. BERANI Sejahtera Program SAWIRA (Sawit Milik Rakyat), pemberian bibit sawit untuk peningkatan ekonomi petani.
9. BERANI Tanggap Penanganan cepat terhadap bencana dan keadaan darurat sebagai bagian dari pelayanan prima kepada masyarakat.

“Program ini bukan slogan, tapi aksi nyata berdasarkan pengalaman dan kebutuhan rakyat. Kita ingin seluruh rakyat Sulteng merasakan manfaat langsung dari pemerintahan,” jelas Gubernur.

Sebagai bentuk penguatan implementasi, Gubernur menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng untuk melakukan pendampingan langsung ke setiap OPD di Kabupaten Buol.

“Saya ingin pastikan program ini tidak berhenti di kertas. Kita turun langsung, kawal, dan pastikan rakyat merasakan dampaknya,” tandas Anwar Hafid.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan bibit tanaman kepada petani, santunan jaminan kematian, dan beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kehadiran seluruh elemen pemerintah dan mitra strategis menandai komitmen kolektif untuk membangun Sulawesi Tengah secara inklusif dan berkelanjutan melalui semangat BERANI.

Sumber rilis : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulteng
Foto : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Palu-Era digital membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam administrasi kelulusan. Inovasi terkini yang didorong adalah ijazah elektronik (e-Ijazah) yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi. Rabu, (28/5/2025)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Dinas Pendidikan, terus mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan e-Ijazah guna mewujudkan layanan pendidikan yang lebih cepat, aman, dan efisien.

E-Ijazah menjadi solusi modern untuk pengelolaan dokumen kelulusan. Untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 58 Tahun 2024 memberikan opsi bagi satuan pendidikan untuk menerbitkan ijazah dengan tanda tangan basah atau TTE tersertifikasi. Sementara untuk Jenjang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024 mengatur lebih lanjut mengenai ijazah elektronik.

Dalam rangka penerapan ijazah elektronik tersebut, pengadaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat difasilitasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Pihak sekolah/institusi dapat memilih menggunakan layanan PSrE Instansi, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maupun PSrE Non-Instansi, seperti Mekari Sign.

Sebagai dokumen kelulusan dalam format digital, ijazah elektronik yang menggunakan TTE tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ijazah konvensional.
Penerapan ijazah digital menawarkan berbagai keunggulan signifikan, seperti keamanan yang lebih tinggi dari risiko pemalsuan, proses penerbitan dan verifikasi yang jauh lebih efisien, kemudahan akses bagi para lulusan, serta mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

Dengan berbagai manfaat tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengimbau seluruh insan pendidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat luas untuk mendukung pemanfaatan e-Ijazah. Langkah ini demi mewujudkan sistem administrasi pendidikan di Sulawesi Tengah yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

Sumber : PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng

Palu-Perkembangan teknologi membawa transformasi signifikan pada layanan kesehatan, khususnya dalam administrasi data pasien. Inovasi penting adalah Rekam Medis Elektronik (RME) yang dilengkapi tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Rabu, (28/5/2025)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Dinas Kesehatan, terus mendorong implementasi RME dan tanda tangan digital tersertifikasi ini untuk layanan kesehatan yang lebih cepat, aman, dan efisien.
RME dan tanda tangan digital menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pencatatan riwayat medis pasien di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Keabsahan dan kewajiban penggunaan RME telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasyankes, mulai dari praktik mandiri hingga rumah sakit, untuk menyelenggarakan RME secara bertahap.

Penerapan RME ini juga mencakup penggunaan tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh PSrE untuk menjamin keamanan, integritas data, dan autentisitas petugas kesehatan yang melakukan pencatatan.

Untuk mendapatkan tanda tangan digital tersertifikasi, fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengakses layanan dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Instansi, yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta layanan dari PSrE Non-Instansi, yang disediakan oleh entitas swasta terakreditasi seperti Mekari Sign.

Saat ini, fasyankes di Sulawesi Tengah terus didorong untuk sepenuhnya beralih dan menerapkan sistem RME sesuai amanat Permenkes tersebut, demi tercapainya standar layanan kesehatan nasional.

Dengan berbagai keunggulan seperti kemudahan akses data pasien antar fasyankes, pengurangan risiko kesalahan medis, efisiensi biaya, dan keamanan data yang lebih terjamin, RME dengan tanda tangan digital tersertifikasi menjadi pilihan tepat untuk layanan kesehatan modern.

Dinas Kesehatan Sulteng mengimbau seluruh fasyankes dan tenaga kesehatan untuk mengadopsi RME dan tanda tangan digital, mendukung sistem layanan kesehatan yang lebih maju, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.

Sumber : PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng

DONGGALA – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menginstruksikan langsung Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, untuk meninjau dan menangani banjir bandang yang terjadi di Desa Wombo Kalonggo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Selasa (27/5/2025).

Meski sedang melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Gubernur dan jajaran OPD Pemprov Sulteng di Kabupaten Buol, Gubernur Anwar tetap memantau situasi bencana dan memastikan pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat yang terdampak.

“Saya memang tidak bisa hadir langsung karena sedang berada di Buol. Tapi saya sudah menghubungi Ibu Bupati untuk segera turun dan melihat langsung kebutuhan warga,” ujar Anwar Hafid.

Bupati Donggala, Vera Laruni, membenarkan bahwa dirinya menerima telepon langsung dari Gubernur Anwar Hafid tak lama setelah mengetahui informasi banjir.

“Pak Gubernur menelpon saya dan menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir. Beliau minta saya untuk segera meninjau lokasi dan memastikan apa saja yang dibutuhkan masyarakat,” kata Vera.

Menurut Bupati, kebutuhan mendesak di lapangan saat ini antara lain tenda darurat (gonjong) dan normalisasi aliran sungai. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mulai mengupayakan alat berat ke lokasi dalam waktu dekat.

“Saya sudah laporkan ke Pak Gubernur, dan mudah-mudahan mulai besok (hari ini, red) kita bisa turunkan alat berat,” ucap Bupati Vera.

Sumber Rilis : Tim Media AH
Foto : Dok Bupati Donggala

Buol-Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara resmi membuka kegiatan Rembuk Budaya “Bokid Hadat” di Lapangan Anjungan Leok, Kabupaten Buol, Selasa (27/5/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerja perdananya sejak dilantik bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Anwar Hafid turut didampingi sejumlah pejabat, antara lain Wakil Gubernur dr. Reny, Komisaris Utama Bank Sulteng, para kepala perangkat daerah Provinsi Sulteng, serta pimpinan instansi vertikal seperti BPJS, Bulog, dan BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Kabupaten Buol menjadi daerah pertama yang dikunjungi Gubernur Anwar Hafid dalam kapasitasnya sebagai Gubernur. Ia mengaku memiliki kedekatan khusus dengan Buol sejak lama.

“Buol bukan wilayah yang asing bagi saya. Sebelum menjadi anggota DPR RI, saya sudah sering berkunjung ke sini,”ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Buol bersama Raja Buol menganugerahkan gelar kehormatan “Tao Doka” atau “Orang Besar” kepada Gunernur Anwar Hafid. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih dan komitmennya untuk menjaga amanah gelar tersebut.

“Insya Allah, gelar ini akan saya sandang dengan penuh kebanggaan. Saya akan buktikan bahwa saya layak menyandangnya,”tegasnya.

Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya pelestarian budaya di tengah gempuran globalisasi. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan identitas budaya lokal dan berencana menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam sistem pemerintahan, melalui peraturan daerah.

Lebih lanjut, Ia menyatakan komitmennya untuk menyalurkan dana hibah kepada seluruh keraton aktif di Sulawesi Tengah, termasuk Kerajaan Buol, sebagai bagian dari upaya pelestarian adat dan budaya.

Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, berharap rembuk budaya ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dituangkan dalam produk hukum daerah, antara lain : penguatan institusi kerajaan, seni budaya lokal, kurikulum muatan lokal, serta peradilan adat.

Sementara itu, Raja Buol, Moh. Syafri Turungku, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai “nafas” bagi keberlangsungan adat dan budaya di Buol.

“Budaya bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi penunjuk arah masa depan,”ujarnya.

Tampak hadir, Wabup Buol, Unsur Forkopimda Buol, Perangkat kerajaan dan Dewan Adat Buol, Pimpinan OPD Kab.Buol, Para Kades dan Ketua BPD Desa.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Buol– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP, menghadiri gelaran Rembuk Budaya yang berlangsung meriah di Lapangan Anjungan Leok Kabupaten Buol, Selasa (27/5/2025).

Kegiatan budaya ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, yang hadir bersama Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. Turut hadir dalam acara ini antara lain ; Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, MM, Raja Buol beserta permaisuri, unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, stakeholder serta pejabat terkait lainya.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Buol. Ia juga mengungkapkan keterikatan emosionalnya dengan masyarakat setempat, bahkan sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI.

“Buol memiliki tempat khusus di hati saya. Ini adalah daerah pertama yang saya kunjungi sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Jauh sebelum saya duduk di DPR, saya sudah merasa menjadi bagian dari masyarakat Buol,” ungkap Anwar Hafid.

Pada kesempatan istimewa tersebut, Gubernur Anwar Hafid juga menerima gelar kehormatan “Tao Doka” atau “Orang Besar” dari Pemerintah Kabupaten dan Raja Buol. Gelar ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau.

“Insya Allah, gelar ini akan saya jaga dengan sebaik-baiknya. Saya akan membuktikan bahwa saya pantas menyandang gelar ini, bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar dalam memajukan budaya dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menegaskan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman. Ia berkomitmen memperkuat peran budaya lokal melalui kebijakan afirmatif, termasuk regulasi dan pemberian dana hibah bagi kerajaan-kerajaan aktif di Sulawesi Tengah, termasuk Kerajaan Buol.

Plt. Kadis Kominfosantik, Wahyu Agus Pratama, dalam kesempatan terpisah, menyampaikan dukungannya terhadap pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas daerah. Ia menilai bahwa kegiatan seperti Rembuk Budaya harus terus dilestarikan sebagai sarana mempererat solidaritas dan memperkuat jati diri masyarakat.

“Budaya adalah fondasi yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Melalui komunikasi publik yang strategis, kami di Kominfosantik siap menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal,” tutur Wahyu.

Acara Rembuk Budaya ini menjadi momentum penting dalam mengangkat kembali nilai-nilai adat, memperkuat harmoni sosial, serta mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dan masyarakat adat di daerah.

Sumber : PPID Pelaksana Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, memaparkan langsung potensi strategis daerah dalam diskusi virtual bersama sejumlah investor asal Tiongkok, Selasa (26/5/2025). Kegiatan ini difasilitasi oleh DPP Apindo Sulawesi Tengah dan berlangsung dari ruang kerja Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa Sulawesi Tengah terbuka luas terhadap masuknya investasi asing, khususnya dari Tiongkok yang selama ini menjadi mitra penting Indonesia dalam sektor ekonomi dan pembangunan.

“Kita melihat Tiongkok sebagai mitra strategis. Investasi mereka di Indonesia sangat besar, dan Sulawesi Tengah memiliki banyak peluang yang belum tergarap optimal,” ujar Anwar Hafid.

Ia menyebutkan berbagai sektor unggulan yang dapat menjadi daya tarik investor, mulai dari pengembangan kawasan industri dan tambang emas serta tembaga, hingga sektor kelautan, perikanan, dan energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air dan surya.

“Sulteng kini menjadi salah satu tujuan utama investasi di Indonesia. Kawasan industri seperti smelter nikel, LNG, dan kelapa sawit berkembang pesat, semua berjalan aman dan kondusif,” tambahnya.

Gubernur juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti setiap peluang kerja sama yang muncul dari diskusi tersebut.

“Kami siap bergerak cepat. Sulawesi Tengah terbuka untuk investasi dan siap memberi kepastian kepada para investor,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Apindo Sulteng, Wijaya Chandra, menyambut positif langkah cepat pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog dengan calon investor internasional.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi Sulawesi Tengah ke dunia internasional. Kehadiran langsung Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada para investor,” ucapnya.

Ia memastikan Apindo Sulteng akan terus menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan investor, demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sumber rilis dan foto : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menggelar pertemuan strategis bersama civitas RSUD Undata dan RSUD Madani di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Senin (26/5/2025). Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan layanan kesehatan publik yang modern, manusiawi, dan berstandar internasional di Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya penyediaan pelayanan umum yang berkualitas tinggi, tanpa diskriminasi, bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengusulkan agar RSUD Undata dan Madani tidak hanya menjadi rumah sakit umum, tetapi juga menghadirkan layanan khusus yang dapat diakses oleh masyarakat umum secara maksimal.

“Rumah sakit ini bukan hanya soal bangunan, tapi bagaimana kita memberi pelayanan yang membuat masyarakat merasa dilayani secara layak dan bermartabat,” ujar Anwar Hafid.

Mengambil inspirasi dari RSUP Wahidin Sudirohusodo di Makassar yang memiliki fasilitas unggulan seperti JIS dan PCC, Anwar mendorong agar Sulawesi Tengah memiliki pusat pelayanan serupa di RSUD Undata. Ia menyarankan pemanfaatan ruang kosong di bagian belakang rumah sakit untuk membangun fasilitas modern yang dilengkapi teknologi dan sistem pelayanan terbaik.

“Kita harus berani membangun sesuatu yang menunjukkan Sulawesi Tengah bisa memiliki rumah sakit bertaraf internasional. Tidak perlu merombak semua, tapi tata kembali, benahi, dan modernisasi bagian-bagian penting, terutama bagian depan,” katanya.

Tak hanya soal fasilitas, Anwar juga menekankan pentingnya perencanaan yang partisipatif. Ia meminta masukan langsung dari para tenaga kesehatan, arsitek, hingga perencana teknis agar desain rumah sakit dapat memenuhi standar keindahan, keamanan gempa, dan kenyamanan kerja tenaga medis.

“Saya ingin perencanaan ini lahir dari dialog bersama, dari mereka yang paham lapangan. Supaya desainnya bukan hanya indah, tapi juga kuat secara struktur, nyaman bagi petugas, dan aman bagi pasien. Termasuk soal pintu masuk, itu fleksibel. Yang penting masyarakat merasa dilayani dengan baik,” tegasnya.

Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido turut menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam pembangunan rumah sakit ke depan. Ia menyambut baik arahan Gubernur dan mengajak seluruh civitas untuk mendukung upaya reformasi sistem kesehatan di daerah.

Pemerintah provinsi menargetkan RSUD Undata dan RSUD Madani dapat menjadi model rumah sakit rujukan yang mengedepankan pelayanan manusiawi, aksesibilitas publik, serta kesiapan menghadapi tantangan kesehatan masa depan.2

Sumber rilis dan foto : Tim Media AH

Palu– Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Aswin Saudo, memimpin rapat koordinasi strategis terkait publikasi 100 hari kerja Program “9 Berani” yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.

Rapat yang berlangsung pada Jumat (23/5/2025) di ruang rapat Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas Pendapatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BPKAD, serta media.

Dalam arahannya, Aswin Saudo menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan capaian program “9 Berani” dapat terkomunikasikan secara luas dan efektif kepada masyarakat.

“Publikasi 100 hari kerja ini bukan sekadar laporan administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban publik atas komitmen pemerintah dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan berdaya saing,” tegas Aswin.

Ia juga menyampaikan bahwa peran strategis Dinas Kominfosantik adalah mengawal narasi pembangunan agar tetap akurat, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap capaian Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diketahui oleh masyarakat secara utuh, dengan bahasa yang membumi dan media yang tepat,” tambahnya.

Rapat ini menjadi bagian awal dari rangkaian persiapan menjelang momentum 100 hari kerja kepemimpinan Anwar Hafid dan dr. Reny, yang akan dipublikasikan dalam berbagai bentuk media, baik cetak, daring, maupun visual.

Sumber foto dan rilis : PPID Pelaksana Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng2