Posts in category: ppid

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa jutaan warga Singapura pindah ke Kota Batam akibat melemahnya ekonomi Singapura disertai Singapura diambang bangkrut otw jadi kota hantu.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “jutaan rakyat Singapura pindah ke Batam”, hasilnya tidak ada informasi yang ditemukan untuk membenarkan klaim. Mengutip artikel dari tempo.co yang berjudul “Turis Singapura dan Malaysia Belanja ke Batam” yang diunggah pada Selasa, 20 Januari 2026. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kunjungan wisatawan asal Singapura dan Malaysia ke Batam mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk kegiatan belanja dan wisata singkat. Selain itu batampos.co.id juga melansir sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kota Batam menembus 1.613.202 kunjungan. Jadi, bukan jutaan warga Singapura yang pindah menetap, melainkan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan.

Link Counter

https://turnbackhoax.id/articles/33282-salah-jutaan-rakyat-singapura-pindah-ke-batam https://www.tempo.co/hiburan/turis-singapura-dan-malaysia-belanja-ke-batam-2108635

https://metropolis.batampos.co.id/kunjungan-wisman-ke-batam-tembus-16-juta-sumbang-79-wisman-kepri

Palu — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat evaluasi capaian indikator spesifik percepatan penurunan stunting tahun 2025 sekaligus menyusun rencana pelaksanaan tahun 2026, bertempat di ruang Kepala Dinas Kesehatan, Senin, 6 April 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural serta tim teknis terkait.

Dalam arahannya, Kepala Dinas menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya berfokus pada aspek layanan kesehatan semata, tetapi membutuhkan penguatan intervensi yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data.

“Penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya intervensi gizi, tetapi juga harus menyentuh aspek perilaku, lingkungan, serta siklus hidup masyarakat,” tegasnya.

Capaian dan Tantangan Penurunan Stunting

Berdasarkan data yang dipaparkan, prevalensi stunting secara nasional menunjukkan tren penurunan menjadi 19,8 persen pada tahun 2024.
Namun demikian, di tingkat daerah masih terdapat berbagai tantangan, terutama pada:

• Partisipasi sasaran dalam deteksi dini masalah gizi
• Cakupan intervensi spesifik pada ibu hamil dan balita
• Konsumsi suplemen yang belum optimal meskipun distribusi berjalan baik

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam penguatan intervensi, bahkan pada beberapa program penguatan masih belum teralokasi secara optimal.

Penguatan Strategi Intervensi Tahun 2026

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis untuk tahun 2026, di antaranya:

• Pemenuhan mikro dan makronutrien bagi kelompok sasaran
• Pengadaan alat antropometri untuk meningkatkan kualitas skrining tumbuh kembang
• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan pengukuran
• Penguatan sistem data terintegrasi melalui dashboard monitoring
• Kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program

Pendekatan intervensi juga akan diperkuat melalui konsep continuum of care, yaitu intervensi berkelanjutan sejak remaja, ibu hamil, hingga balita.

Faktor Perilaku dan Lingkungan Jadi Perhatian

Kepala Dinas juga menyoroti bahwa stunting tidak hanya terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pola asuh dan perilaku kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, edukasi dan perubahan perilaku menjadi bagian penting dalam strategi percepatan penurunan stunting.

“Masalah stunting tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan. Perilaku dan pola asuh sangat menentukan, sehingga edukasi harus diperkuat,” jelasnya.

Selain itu, aspek sanitasi, pencegahan infeksi berulang, serta penanganan kecacingan juga menjadi fokus dalam intervensi sensitif.

Dorong Kolaborasi dan Inovasi Daerah

Rapat juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan inovasi daerah, dengan mencontohkan keberhasilan penurunan stunting di Kabupaten Donggala melalui pendekatan kolaboratif bersama akademisi dan pihak ketiga.

Ke depan, Dinas Kesehatan akan mendorong:

• Penguatan koordinasi antar perangkat daerah
• Pemanfaatan data kemiskinan untuk penentuan sasaran
• Pemberian reward bagi kader berprestasi
• Inovasi program berbasis kebutuhan lokal

Komitmen Berkelanjutan

Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung target nasional percepatan penurunan stunting melalui penguatan layanan kesehatan primer dan intervensi berbasis masyarakat.

Dengan perencanaan yang lebih terarah, berbasis data, serta dukungan lintas sektor, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Humas Dinkes Sulteng

PALU– Memasuki hari ketiga, semangat penataan administrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah semakin diperkuat. Bertempat di ruang Sekretariat, Tim 1 terus berjibaku melaksanakan agenda krusial, yakni pemilahan arsip yang selaras dengan Kode Klasifikasi Arsip yang berlaku. Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini bukanlah semata-mata rutinitas teknis, melainkan upaya menjaga memori kolektif daerah agar tetap tertata dan mudah diakses. Tim 1 yang digawangi oleh Ibu Dra. Hana Rondonuwu, M.M., bersama Sri Rahayu, S.E., Pratiwi Abd. Maki, S.E., Sriyanti, S.Pt., Budi Salama, dan Bapak Deni Ladjaru menunjukkan dedikasi tinggi dalam menyeleksi dokumen demi dokumen secara teliti.

Penerapan Kode Klasifikasi Arsip menjadi instrumen vital dalam proses ini. Dengan pengelompokan yang tepat, retensi arsip dapat terukur dengan jelas: mana dokumen yang harus dilestarikan secara permanen dan mana yang telah habis masa kegunaannya. Sinergi yang dibangun oleh Tim 1 diharapkan menjadi standar bagi pengelolaan kearsipan yang modern dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keberhasilan pemilahan ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu layanan literasi daerah. , bertempat di ruang rapat utama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., memimpin langsung rapat rutin yang difokuskan pada percepatan akreditasi perpustakaan. Didampingi oleh Sekdispudaka, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi penataan ulang strategi organisasi. Senin (06/04/2026).

​Dalam arahannya, Ibu Siti Rachmi menyoroti sejumlah tantangan nyata di lapangan, terutama mengenai pemenuhan jumlah koleksi yang harus selaras dengan standar nasional. Beliau menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar mengejar predikat, melainkan upaya menjamin kualitas layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, rapat ini secara resmi menyepakati pembentukan kembali Tim Akreditasi Perpustakaan yang lebih solid dan komprehensif.

​Langkah strategis kali ini melibatkan integrasi lintas bidang, termasuk Sekretariat dan seluruh Subbagian terkait. Tim ini akan bekerja secara spesifik untuk membedah enam komponen utama penilaian akreditasi, yaitu:
1. ​Komponen Koleksi
2. ​Komponen Sarana dan Prasarana
3. ​Komponen Pelayanan Perpustakaan
4. ​Komponen Tenaga (Pustakawan)
5. ​Komponen Penyelenggaraan, dan
6. ​Komponen Pengelolaan Perpustakaan

​Melalui kolaborasi antarlini ini, diharapkan kendala teknis dalam strategi penilaian dapat teratasi secara sistematis. Dengan terbentuknya tim baru ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah optimis mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sekaligus mewujudkan perpustakaan yang modern, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya program bantuan pemerintah 2026. Adapun nominal bantuan yang diberikan diklaim sebesar Rp35 juta bagi pengguna bank BRI, BCA, BNI, dan Bank Mandiri.

Baca Selengkapnya

Daftar Isu Hoaks & Disinformasi :

• [HOAKS] Mencium Kucing Mampu Sebabkan Infeksi Otak
• [HOAKS] Tautan Pendaftaran Lowongan Ombudsman 2026
• [HOAKS] Bantuan Pemerintah Bagi Pengguna BRI, BCA, BNI, & Bank Mandiri
• [HOAKS] Bahlil Dorong PLN Naikkan Harga Token Listrik
• [HOAKS] Akun TikTok Mengatasnamakan Kapolres Pagaralam AKBP Januar Kencana Setia Persada

Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri kegiatan Pelepasan Program Berani Mudik Gratis Libur Hari Raya Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/03/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di halaman depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Palu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Henri Kusuma Muhidin, anggota Komisi II DPRD Sulteng.

Acara pelepasan program mudik gratis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., serta dihadiri unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, dan para peserta mudik.

Program Berani Mudik Gratis merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung saat libur Hari Raya, sekaligus mendukung keselamatan perjalanan dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.

Mewakili Ketua DPRD Sulteng, Henri Kusuma Muhidin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut yang dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendukung berbagai program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini sangat positif karena memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mudik dengan aman dan nyaman. DPRD tentu mendukung program-program yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan pelepasan mudik gratis ini menjadi bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta berbagai pihak pendukung untuk memastikan masyarakat Sulawesi Tengah dapat merayakan Hari Raya bersama keluarga dengan lebih mudah dan aman.

Sumber: Humas DPRD Sulteng/Rilis: Risly Wardian

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid memberikan pujian kepada Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Provinsi Sulteng, yang dinilainya sukses menggelar kegiatan itikaf selama 10 hari terakhir Ramadan 1447 H, di Masjid Al Mujahidin kompleks Kantor Gubernur.

Apresiasi itu diungkapkannya ketika menutup kegiatan itikaf, Kamis (18/3/2026). Pada kesempatan itu, Anwar juga memberikan tausiah subuh di hadapan ratusan jemaah itikaf dan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng.

“Kegiatan itikaf yang digaas oleh Ikadi bagi saya ini adalah sebuah aksi yang bernilai ibadah, dan patut diapresiasi. Makanya, saya kemudian memastikan diri untuk hadir bersama mereka saat menutup kegiatan,” kata Anwar Hafid.

Menurut Anwar, banyak lembaga atau kelompok yang mungkin melakukan kegiatan itikaf, namun ia menegaskan apa yang dilakukan Ikadi patut diapresiasi, karena kemasan kegiatannya yang cukup menarik, dihadiri jemaah yang jumlahnya mencapai ratusan orang, bahkan didominasi generasi Z.

Ia juga menyampaikan hal yang mengharukan adalah banyaknya jemaah yang lengakp membawa anggota keluarganya untuk tidur di masjid, mencari keberkahan di 10 malam terakhir Ramadan.

“Kegiatan ini Insyaallah menginspirasi saya untuk menggelarnya pada bulan puasa tahun depan, di Masjid Raya Baitul Khairaat. Tentunya dengan sebuah penegasan dari saya sebagai Gubernur. Insyaallah, dukungan apapun dalam kegiatan itu nantinya akan saya desain dengan baik,” janji Anwar Hafid.

Sementara itu, ketua IKADI Sulteng, Citrawan mengatakan kegiatan itikaf tahun ini adalah yang keempat kalinya digelar di Masjid yang sama. Setiap tahunnya, pihaknya mencoba beberapa formula baru, agar lebih menarik tanpa meninggalkan nilai ibadah.

“Alhamdulillah, momentum kali ini kami diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan dukungan dari para imam salat malam yang memang para hafiz. Serta kehadiran para gen Z, menjadi energi tersediri bagi kami,” tutup Citrawan. MBH

Palu– Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar di Kota Palu, Selasa, (17/3/2026)

Sidak dilakukan di Pasar Inpres, Pasar Masomba, serta Gudang Bulog untuk memantau ketersediaan stok dan perkembangan harga bahan pokok di lapangan. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, di antaranya Kajati Sulteng, Kapolda Sulteng, Pangdam XIII/Merdeka, DPRD Provinsi Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Kepala Perum Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Polda Sulteng.

Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menyampaikan, hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok relatif stabil meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan.

“Hari ini kami bersama TPID dan unsur terkait melakukan sidak. Kami menemukan beberapa komoditas seperti daging sapi naik dari Rp130 ribu menjadi Rp150 ribu per kilogram karena keterbatasan pasokan. Begitu juga ayam potong dari Rp70 ribu menjadi Rp80 ribu. Namun untuk beras Bulog, harganya masih terjangkau,” ujarnya.

Ia juga memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman. “Stok beras di Bulog saat ini mencapai 35 ribu ton, cukup untuk 5 hingga 6 bulan ke depan. Begitu pula minyak goreng ‘Minyak Kita’ tersedia sekitar 120 ribu liter dan diperkirakan mencukupi hingga 6 bulan ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dr. Reny menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menekan laju inflasi daerah melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

Adapun harga sejumlah bahan pokok terpantau masih dalam kondisi terkendali, di antaranya bawang merah Rp43.775/kg, bawang putih Rp42.553/kg, beras medium Rp13.861/kg, beras premium Rp15.430/kg, cabai rawit merah Rp60.633/kg, daging ayam ras Rp35.350/kg, serta minyak goreng “Minyak Kita” Rp16.390/liter.

Menutup kunjungannya, Wakil Gubernur mengimbau seluruh unsur TPID untuk terus memperkuat koordinasi dan pemantauan harga secara berkala.

“Kami berharap TPID bersama OPD terkait tetap aktif melakukan monitoring dan analisis harga, sehingga potensi inflasi dapat diantisipasi lebih awal,” pungkasnya.

Sumber: PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng

PALU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Novalina, selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, memberikan tanggapan resmi terkait dinamika keterwakilan perempuan dalam proses seleksi yang tengah berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam keterangannya, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Sulteng tidak hanya menjunjung tinggi kesetaraan gender sebagai prinsip norma penyelenggaaran pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses seleksi berlangsung secara terbuka, objektif, dan bebas dari diskriminasi.

*“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,”* tegasnya.

Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam birokrasi tidak semata ditentukan oleh kebijakan afirmatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan kesiapan individu untuk mengambil peran strategis.

Menanggapi isu minimnya keterwakilan perempuan dalam hasil seleksi administrasi, Sekda memaparkan data faktual bahwa *dari total 85 peserta yang mendaftar dan dinyatakan lolos administrasi, sebanyak 19 peserta atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.*

“Faktanya, “Angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka, Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi 19 rekan ASN perempuan yang telah mengambil bagian dalam proses ini untuk ikut berkompetisi,” ujar Sekda.

Namun, panitia seleksi tidak bisa memaksakan angka persentase tertentu jika dari sisi partisipasi pendaftar sejak awal memang terbatas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ibu Novalina menjelaskan bahwa meski keterwakilan perempuan penting secara simbolis dan substantif, Pansel memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan keunggulan kompetensi secara komprehensif. Hal ini dikarenakan pejabat yang terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Tengah dalam jangka panjang.

“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tapi mencari pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan 30% tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar kualitas kepemimpinan. Ke depan, tantangan birokrasi semakin kompleks, sehingga kapasitas dan kapabilitas menjadi tolok ukur utama yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Sebagai sosok perempuan yang menduduki jabatan tertinggi di birokrasi provinsi, Sekda menepis adanya anggapan diskriminasi gender dalam tim pansel. Justru keberadaan beliau sebagai Ketua Pansel adalah bukti nyata bahwa Pemprov Sulteng sangat menghargai peran perempuan di posisi strategis.

“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” pungkasnya.

“Saat ini proses masih berjalan dan masih ada tahapan uji publik. Semua masukan dari masyarakat akan kami himpun sebagai bahan pertimbangan Bapak Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan pilihan terbaik bagi kemajuan Sulawesi Tengah,” tutupnya.

Sumber : Tim Media Berani

 Semangat Berbagi Di Bulan Suci Ramadhan, KORPRI Unit BKD Provinsi Sulawesi Tengah Menyalurkan Sembako Melalui Kegiatan “KORPRI Berani Berbagi”. Dalam rangka menumbuhkan semangat keperdulian dan kebersamaan di bulan suci Ramadhan, KORPRI Unit Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan “KORPRI Berani Berbagi” dengan menyalurkan paket sembako, pada Rabu, 11 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk keperdulian sosial dari keluarga besar KORPRI Unit BKD Provinsi Sulawesi Tengah kepada PPPK Paruh Waktu dan pegawai Non ASN BKD sekaligus sebagai upaya mempererat rasa solidaritas dan kebersamaan di lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan nilai-nilai empati, keperdulian sosial dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari budaya kerja ASN.
    Penyaluran paket sembako tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen KORPRI Unit BKD Provinsi Sulawesi Tengah untuk hadir dan memberikan manfaat bagi sesama, khususnya di momentum bulan Ramadhan yang penuh berkah.