Posts in category: ppid

Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 dengan khidmat di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (20/5/2025). Upacara ini mengusung tema nasional “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat” dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Upacara turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur membacakan amanat resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Ia menekankan bahwa peringatan Harkitnas bukan sekadar mengenang sejarah, namun juga menjadi titik refleksi dan pembaruan semangat kebangsaan dalam menghadapi tantangan zaman.

“Kebangkitan Nasional yang dimulai pada 20 Mei 1908 adalah tonggak kesadaran kolektif untuk membangun kekuatan sendiri, bukan bergantung pada kekuatan asing. Kini, kita menghadapi tantangan yang berbeda disrupsi teknologi, krisis pangan global, hingga ancaman terhadap kedaulatan digital,” ujar Wagub membacakan amanat Menteri.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan berbagai langkah konkret yang telah diambil dalam 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya, program makan bergizi gratis untuk jutaan anak Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, serta penguatan ekosistem digital melalui pendirian pusat pelatihan vokasi dan AI Centre of Excellence di Papua.

Selain itu, pemerintah terus mendorong perlindungan anak di ruang digital melalui regulasi yang adaptif dan berorientasi pada masa depan.

“Seluruh kebijakan ini bertujuan mewujudkan masa depan yang adil dan berpihak pada rakyat. Pemerintah telah menetapkan Asta Cita, delapan misi besar pembangunan nasional, sebagai kompas arah kebangkitan bangsa,” imbuhnya.

dr. Reny juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjaga semangat kebangkitan sebagai landasan menuju Indonesia yang kuat dan berdaya saing.

“Mari jaga semangat kebangkitan ini, seperti akar yang tumbuh pelan namun kuat. Tak selalu terlihat, tetapi mampu menopang kehidupan. Kebangkitan sejati adalah yang tumbuh dari nilai kemanusiaan dan menghasilkan keadilan serta kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kedamaian, dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah.

Diakhir upacara Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido didampingi Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Sulteng Arnold Firdaus dan Kepala Biro Umum Suandi menyerahkan santunan jaminan kematian kepada perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber Rilis dan Foto : PPID Utama / Humas Pemprov. Sulawesi Tengah

14 Peserta Ikuti Tahap Wawancara Seleksi KPID Sulteng Periode 2025–2028

Palu– Sebanyak 14 peserta mengikuti tahap wawancara dalam rangkaian seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah periode 2025–2028. Wawancara berlangsung di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Santik) Provinsi Sulawesi Tengah,Senin (19/5/2025).

Seleksi ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya yang mencakup ujian tertulis dan tes psikologi. Dari total pendaftar, hanya 14 peserta yang berhasil lolos dan berhak mengikuti proses wawancara, sebagaimana tercantum dalam surat pengumuman Tim Seleksi KPID Sulteng nomor 007/372/DKIPS tanggal 9 Mei 2025.

Adapun nama-nama peserta yang mengikuti tahap wawancara yakni ; Abdul Majid, Dwitriansyah, Farid, Fery, Hadija, Hafid, Mita Meinansi, Moh. Misbahudin, Moh. Syayaf Rabbani Al-Munthazar, Muhammad Faras Muhadzdzit L, Rachmat Caisaria, Sepriyanus Tolule, Temu Sutrisno, Yusuf B. Lamongki.

Tim Seleksi KPID Sulteng periode 2025–2028 terdiri dari lima orang yang berasal dari berbagai latar belakang akademik dan birokrasi, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Prof. Dr. Slamet Riadi Cante, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, Dr. Rahmad Arsyad, dan M. Hasrul Hasan.

Wawancara dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 19–20 Mei 2025, bertempat di Kantor Diskominfo Santik Sulteng, Jalan RA Kartini, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dari 14 peserta, hanya 10 yang akan dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya.

Tahapan ini menjadi penentu penting dalam menjaring calon anggota KPID yang memiliki integritas, kompetensi, serta pemahaman mendalam mengenai dunia penyiaran di Sulawesi Tengah.

Sumber Rilis dan Foto: PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng

Palu– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.Si., memimpin apel pagi yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kominfosantik Sulteng, Senin (19/5/2025).

Apel pagi yang diikuti oleh Sekretaris Dinas Kominfosantik Drs. Aswin Saudo, M.Si, para Kepala Bidang, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta staf honorer ini menjadi momen penting untuk memperkuat kembali semangat disiplin dan kebersamaan di lingkungan kerja.

Dalam arahannya, Wahyu Agus menekankan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

“Kedisiplinan adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan membangun budaya kerja yang disiplin, kita turut menciptakan pemerintahan yang kredibel dan profesional,” ujar Wahyu Agus di hadapan peserta apel.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh bidang di lingkungan Dinas Kominfosantik agar senantiasa menjaga kekompakan dan meningkatkan sinergi dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan.

“Kita harus terus menjaga kekompakan dan bekerja sama. Tidak ada keberhasilan yang diraih secara individual, semua harus terintegrasi dan saling mendukung,” tambahnya.

Apel pagi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya etos kerja dan semangat pelayanan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan khidmat, serta ditutup dengan doa bersama untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

Sumber Rilis dan Foto : PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng

PALU– Provinsi Sulawesi Tengah mencuri perhatian nasional. Program unggulan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido akan ditampilkan secara khusus dalam acara seremonial Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (19/5/2025). Dari ratusan daerah, hanya tiga provinsi yang programnya dipilih untuk tayang dalam forum bergengsi ini, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.

Melalui video berdurasi dua menit, Provinsi Sulawesi Tengah akan mempresentasikan praktik baik perencanaan daerah dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Sorotan utama jatuh pada dua program andalan, Berani Cerdas dan Berani Sehat, bagian dari visi besar BERANI (Bersama Anwar-Reny).

Dalam narasi yang disampaikan langsung oleh Gubernur Anwar Hafid, ia menegaskan bahwa membangun daerah bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi membangun harapan melalui keadilan akses pendidikan dan layanan kesehatan. “Kami memulai dengan satu langkah berani, program Berani Cerdas, beasiswa pendidikan tinggi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, dari desa terpencil hingga pesisir,” kata Anwar.

Program ini telah mengantarkan ribuan mahasiswa asal Sulawesi Tengah melanjutkan studi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. “Kami ingin memastikan: tak ada mimpi yang terhenti hanya karena biaya,” tegas Anwar.

Tak berhenti di sana, Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia. Melalui Berani Sehat, masyarakat kini bisa mengakses layanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP Sulawesi Tengah.

“Kami tak ingin ada ibu melahirkan tanpa bantuan medis, atau anak kehilangan masa depan karena tak mampu berobat,” ujarnya.

Program-program ini dijalankan sepenuhnya dari hasil efisiensi anggaran, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Setiap rupiah adalah investasi, bukan sekadar angka, tapi jalan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Anwar.

Penayangan video ini menjadi bukti bahwa sinergi pusat dan daerah, jika dikelola dengan visi dan keberanian, mampu melahirkan program nyata yang menjawab kebutuhan rakyat. “Ketika pusat dan daerah menyatu dalam satu visi, rakyatlah yang menang,” pungkas Anwar Hafid.

Melalui forum Musrenbangnas ini, Sulawesi Tengah tidak hanya hadir sebagai peserta, tapi sebagai contoh bahwa dengan keberanian, komitmen, dan perencanaan yang matang, keadilan sosial bisa benar-benar terwujud dari bawah.

Sumber rilis dan foto : Tim Media AH

PALU – Suasana penuh suka cita mewarnai prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Gedung Pogombo, Jumat (16/5/2025). Sebanyak 437 CPNS resmi menerima SK pengangkatan, diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan pesan tegas namun penuh makna kepada para aparatur sipil negara baru. Ia mengingatkan agar para CPNS tidak terjangkit tiga penyakit kronis yang kerap melemahkan birokrasi, yakni KUDIS (Kurang Disiplin), KURAP (Kurang Rapi), dan GINJAL (Gaji Ingin Naik Tapi Kerja Lamban).

“Sebagai pegawai, kita ini terikat dengan aturan yang jelas, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan ada yang merasa bebas setelah lulus CPNS. Ini baru awal dari pengabdian kalian,” tegas Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga penampilan dan etika sebagai pelayan publik. Menurutnya, seragam dinas bukan hanya pakaian kerja, melainkan simbol kewibawaan dan identitas seorang abdi negara. “Apa yang akan dikatakan masyarakat jika melihat pakaian dinas kita kusut, tidak disetrika? Itu mencerminkan ketidaktertiban dalam birokrasi,” ujarnya.

SK CPNS yang diserahkan berlaku efektif mulai 1 April 2025. Para CPNS ini diharapkan dapat langsung menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di masing-masing unit kerja.

Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh CPNS untuk menjadi bagian dari gerakan perubahan di lingkungan birokrasi Sulawesi Tengah melalui visi besar Sulteng Nambaso dan 9 misi strategis BERANI, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, hingga nilai-nilai spiritual dan integritas birokrasi.

“Visi dan misi ini bukan hanya slogan, tapi panduan kerja kita semua. Saya yakin, kalian yang muda dan semangat inilah yang akan menjadi lokomotif kemajuan birokrasi kita,” tambahnya.

Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemprov Sulteng untuk mendorong aparatur yang berprestasi agar dapat meniti karir hingga ke tingkat nasional. Menurutnya, birokrasi daerah harus menjadi ruang yang subur bagi tumbuhnya talenta pelayanan publik yang unggul.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Provinsi Novalina, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Adiman serta sejumlah kepala perangkat daerah penerima formasi CPNS tahun 2024.

Sumber rilis dan foto : Tim Media AH

Palu-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah secara resmi melepas keberangkatan 1.994 jemaah calon haji asal Sulawesi Tengah untuk musim haji tahun 2025. Pelepasan berlangsung khidmat di Aula Serbaguna Asrama Haji Transit Palu, Kamis (15/5/2025).

Acara pelepasan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulteng H.Muchlis Aseng, jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta para pejabat dari lingkungan Pemprov dan Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Novalina yang mewakili Gubernur H. Anwar Hafid, menyampaikan pesan mendalam kepada para jemaah. Ia berharap agar seluruh calon haji mendoakan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, daerah, dan bangsa Indonesia.

“Doa bapak dan ibu di Tanah Suci adalah doa yang makbul. Mohon doanya juga untuk Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, dan saya pribadi,” ucap Novalina.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menganggarkan dana sebesar Rp11,9 miliar untuk mendukung kebutuhan para jemaah haji, termasuk biaya penerbangan domestik, transportasi lokal, konsumsi, hingga porter.

“Ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Provinsi kepada para jemaah. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan bagi Sulawesi Tengah,” tuturnya.

Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng, H. Muchlis Aseng mengapresiasi Pemprov Sulteng, yang telah menganggarkan biaya domestik haji. Menurutnya, hal itu merupakan perhatian besar dari pemerintah daerah kepada jemaah.

“Terima kasih kepada Pemerintah Daerah, yang telah memberikan perhatian, dengan mengalokasikan anggaran cukup besar,” kata Muchlis.

Muchlis dalam laporannya menyebutkan bahwa dari total 1.994 jemaah, sebanyak 1.870 merupakan jemaah haji reguler, 405 merupakan jemaah prioritas lansia, enam pembimbing ibadah dari KBIHU, dan 18 petugas haji daerah (PHD).

Seluruh jemaah diberangkatkan dalam enam kelompok terbang (kloter), terdiri dari lima kloter penuh dan satu kloter gabungan bersama jemaah asal Kalimantan Timur, yakni Kloter BPN-7 hingga BPN-12. Kloter pertama yang diberangkatkan pada 16 Mei berasal dari Kota Palu, Morowali, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Tojo Una-Una.

Menariknya, jemaah haji asal Kota Palu tahun ini berasal dari berbagai kelompok usia. Jemaah termuda tercatat berusia 18 tahun, sementara yang tertua berusia 90 tahun.

Sebagai penutup, acara pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih oleh Sekretaris Daerah kepada perwakilan jemaah sebagai simbol keberangkatan.

Seluruh jemaah diharapkan dapat menunaikan rukun Islam kelima dengan khusyuk dan kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur.

Sumber Rilis : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Sulteng
Foto : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

PARIGI MOUTONG- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-106 Pemadam Kebakaran (Damker), HUT ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan HUT ke-63 Satlinmas di Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (15/5/2025).

Dalam upacara yang dihadiri ratusan personel dari berbagai kabupaten/kota ini, Gubernur Anwar Hafid bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan membacakan sambutan resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, di akhir sambutan, Gubernur juga menyampaikan sejumlah instruksi penting yang menjadi arah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh bupati yang belum memiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan agar dalam waktu satu tahun ke depan segera membentuknya sebagai dinas mandiri, terpisah dari Satpol PP,” tegas Anwar.

Menurutnya, semakin meningkatnya kasus kebakaran menuntut kesiapsiagaan dan profesionalisme yang lebih tinggi dari unit Damkar. Dengan berdirinya dinas khusus, pelayanan kebencanaan dapat dilakukan lebih cepat dan optimal. Pemerintah Provinsi sendiri, lanjut Anwar, akan segera mengusulkan perda pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan tingkat provinsi yang berdiri sendiri.

Gubernur Anwar Hafid juga menyoroti peran krusial Satpol PP dalam menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Ia menegaskan, kekuatan dan otoritas kepala daerah sangat tergantung pada kemampuan Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah (perda).

“Kita sering membuat perda, tapi implementasinya lemah. Salah satunya karena peran Satpol PP belum diberdayakan secara maksimal. Banyak yang menganggap mereka hanya pengawal rumah jabatan, padahal mereka adalah penegak hukum daerah,” ujarnya.

Sebagai mantan Kasat Pol PP di Kabupaten Luwu Timur pada 2005–2006, Anwar Hafid menuturkan pengalamannya dalam membentuk pasukan yang disiplin dan tangguh. “Saya pernah latih anggota saya selama tiga bulan di barak militer. Mereka keluar sebagai aparat yang paham betul tugas penegakan perda dan siap turun ke lapangan,” kenangnya.

Untuk itu, ia berencana mengundang seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah untuk membahas keseragaman tunjangan dan kesejahteraan Satpol PP. Tujuannya adalah agar tidak ada kesenjangan antar kabupaten/kota, serta memperkuat solidaritas dan profesionalisme lintas daerah.

“Tidak boleh ada yang tinggi, ada yang rendah. Satpol PP harus mendapat hak dan pelatihan yang sama, agar mereka bekerja dengan bangga dan dihormati,” ujarnya.

Anwar Hafid menutup sambutannya dengan memberikan semangat kepada seluruh anggota Satpol PP dan Damkar.

“Kepada seluruh anggota Satpol PP dan Damkar, tetap semangat. Kalian bukan hanya pelindung daerah, tapi bagian penting dari pembangunan. Mari kita buktikan bahwa perda bukan sekadar aturan di atas kertas, tapi benar-benar ditegakkan demi kebaikan rakyat,” pungkasnya.

Sumber rilis dan Foto : Tim Media AH

PALU – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi mengukuhkan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bakti 2024–2029 dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng, Kamis (15/5/2025).

Dalam kapasitasnya sebagai Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan perempuan, khususnya istri-istri Aparatur Sipil Negara.

“Sungguh senang bisa hadir menyapa ibu-ibu semua, para wanita tangguh yang luar biasa. Ini adalah momen penting, bukan hanya untuk organisasi, tapi untuk kemajuan perempuan Sulawesi Tengah,” ucapnya.

Sry Nirwanti juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus DWP sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian mereka. Ia berharap pengurus baru dapat terus melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan inovasi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh anggota untuk menghidupkan kembali kegiatan DWP yang sempat vakum di sejumlah OPD.

Sebagai Penasehat DWP, ia menyampaikan bahwa organisasi ini memiliki peran vital dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk sembilan program unggulan BERANI di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, SPPK, M.Kes.

“Dharma Wanita Persatuan adalah mitra strategis pemerintah. Ke depan, saya berharap DWP dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, hingga pendidikan karakter bagi anak,” tambahnya.

Dalam sambutannya yang sarat nilai moral dan pesan-pesan kebersamaan, Sry Nirwanti turut mengingatkan pentingnya peran istri dalam mendukung karier suami, menjaga etika berorganisasi, serta membangun rumah tangga yang harmonis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi ini bergantung pada komitmen kolektif seluruh jajaran pengurus dan anggota.

“Berlayar perahu menuju Palu,
Singgah sebentar di Tanjung Api.
Selamat atas pengukuhan pengurus baru, Semoga amanah dijaga sepenuh hati,” tutupnya dengan pantun.

Sumber rilis dan foto : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., memimpin rapat penting bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (14/5/2025). Turut hadir Ketua Satgas PKA, Eva Bande, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah dan perizinan usaha di berbagai wilayah Sulteng.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kejelasan arah dan hubungan kerja antarinstansi. Ia menyatakan bahwa kehadiran Satgas PKA bukan sekadar formalitas, tetapi harus terhubung secara nyata dengan upaya penyelesaian konflik.

“Apapun bentuk hubungannya, yang penting harus ada solusi. Usaha masyarakat harus dibebaskan dari ketidakpastian. Kita bertaruh di sini untuk masa depan yang lebih baik,” tegas Gubernur.

Ia juga mendorong agar setiap kasus ditangani secara spesifik, dengan pendekatan yang terstruktur dan tertulis. “Kalau bisa, satu kasus, satu paper. Lengkap dengan ringkasan masalah, dasar hukum, serta usulan penyelesaian. Ini penting agar keputusan bisa diambil dengan dasar yang jelas dan tidak mengambang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengusulkan agar kasus-kasus diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitannya, mulai dari yang mudah, sedang, hingga yang berat. Hal ini untuk mempermudah proses penyelesaian bertahap, agar Satgas dapat bergerak lebih cepat menyelesaikan kasus yang paling memungkinkan terlebih dahulu.

Persoalan izin lokasi usaha dan status lahan juga menjadi sorotan. Menurut Anwar Hafid, banyak kasus terjadi karena tumpang tindih perizinan dan belum adanya kejelasan status tata ruang, termasuk yang berkaitan dengan kawasan hutan.

“Kalau dia berada di kawasan hutan, harus jelas dulu, apakah sudah ada izin atau belum. Kalau belum, berarti tidak boleh beraktivitas sampai ada kejelasan,” ujarnya.

Gubernur meminta agar semua kasus dirangkum dalam bentuk resumen per kasus. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan langkah kompulsori, yakni tindakan wajib yang akan dijalankan sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah agraria.

“Sekarang kita sudah berada di tahap penting. Saya melihat ada kemajuan luar biasa. Tinggal bagaimana kita menyempurnakan dokumen, memperkuat koordinasi, dan menegaskan sikap kita dalam menyelesaikan semua ini,” tutup Anwar Hafid.

Sumber rilis dan foto : Tim Media AH

PARIGI MOUTONG– Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan inklusi sejak usia dini melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini (PAUD) yang digelar di Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (14/5/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo Djanggola, serta jajaran pejabat daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam sambutannya, Sry Nirwanti menekankan pentingnya penguatan pendidikan PAUD yang menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan anak-anak. Ia menyampaikan bahwa kualitas pembelajaran di PAUD harus ditunjang oleh guru-guru berkualitas, lingkungan belajar yang aman dan stimulatif, serta sinergi dengan orang tua dan masyarakat.

“PAUD bukan hanya tempat anak bermain, tetapi merupakan fondasi karakter dan kecerdasan anak bangsa. Maka penting bagi kita semua memastikan layanan PAUD berjalan secara holistik dan integratif,” tegas Sry Nirwanti.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber nasional Dr. Diahrini Leswati, S.Pi., M.Si., yang memaparkan pentingnya pendekatan pendidikan inklusif dalam menciptakan ruang belajar yang ramah bagi seluruh anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Selain memberikan materi sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi para Bunda PAUD di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Parigi Moutong. Sry Nirwanti mendorong agar setiap kecamatan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD sebagai mitra utama dalam merancang dan mengawasi layanan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing.

“Saya berharap peran Bunda PAUD tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak yang membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa penguatan karakter anak sejak dini, transisi yang menyenangkan dari PAUD ke jenjang berikutnya, serta keterlibatan aktif orang tua dalam proses pengasuhan dan pendidikan adalah kunci keberhasilan generasi emas di masa depan.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH