Posts in category: ppid

Donggala- Hujan deras mengguyur beberapa desa di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, megakibatkan debit air sungai meluap ke pemukiman warga.

Andapun desa yang terdampak diantaranya, Desa Mbuwu, Desa Watatu, Desa Tanampulu, Desa Surumana, dan Desa Salumpaku.

“Banjir terjadi pada Senin 24 Juni 2024, pukul 13.30 Wita”, terang Akris selaku Kepala BPBD Provinsi Sulteng dalam wawancara Via WhatsApp Rabu, (26/6/2024)

Akris juga menambahkan, banjirl merendam 257 KK di desa Watatu, 482 KK di desa Mbuwu, 100 KK di desa Tanampulu, 174 KK desa Sarumana dan desa Salumpaku masih dalam pendataan.

Selain itu, 2 (dua) unit rumah warga hanyut terbawa banjir di desa Mbuwu, jalan penghubung Desa Watatu dan Desa Mbuwu terputus akibat longsor, di Desa Tanampulu kurang lebih 100 unit rumah terdampak, akses jalan penghubung desa terputus.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini”, sebutnya

Selain itu kata Akris, kebutuhan mendesak saat ini yaitu ; sembako, beras, perlengkapan tidur, perlengkapan dapur, alat berat untuk normalisasi sungai dan mobil tangki air

“Situasi terakhir, hujan telah reda, air telah surut dan tim gabungan melakukan penyaluran sembako”, tambahnya

Akris menambahkan tim BPBD masih melakukan assessment di lokasi untuk mendata dampak banjir.

Sumber : BPBD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri melaksanakan Magang bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Pasca Pelatihan dan Pendampingan. Bertempat, di Aula Sakulati Disperindag Sulteng. Selasa, (25/06/2024)

Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai pada 25 Juni hingga 27 Juni 2024. Adapun peserta IKM program pengentasan kemiskinan ekstrim berasal dari 3 (tiga) Kabupaten yakni, Donggala, Toli-Toli dan Banggai Laut.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Disperindag Sulteng Mahnila Jotolembah membacakan sambutan tertulis Plh. Kadis Perindag menyampaikan bahwa magang IKM merupakan program Disperindag, yang menjadi satu metode untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membekali para pelaku IKM dengan P/pengetahuan, keterampilan, sikap dan juga motivasi dalam menjalankan industri.

“IKM memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan ekonomi daerah”, ujar Mahnila

Selain itu, Mahnila juga menjelaskan, tujuan dari program magang ini adalah tersedianya SDM yang profesional, beretos kerja tinggi dan amanah demi peningkatan kinerja IKM itu sendiri.

Ia berharap, pendampingan yang konsisten terhadap IKM sangat dibutuhkan agar upaya pemberdayaan dan peningkatan kinerja sektor ekonomi berkelanjutan.

Sebelumnya, Konsultan Industri Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Fardianto menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia bagi IKM pasca pendampingan serta membantu proses trasnformasi teknologi tepat guna yang dipakai para IKM pasca pendampingan dalam proses produksi untuk meningkatkan produktifitas yang lebih efektif dan efisien.

Instruktur/Pelatih pada kegiatan ini adalah Alberthyn dan Prayitno.

Sumber : Disperindag Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Kelima, terkait Pembahasan/Penetapan 4 (Empat) Buah Raperda Tahun 2024, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil pembahasan, permintaan persetujuan, dan pendapat akhir kepala daerah. Bertempat, diruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulteng. Senin, (24/06/2024).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua-I DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim. Dan dihadiri Wakil Ketua-II DPRD Provinsi Sulteng Zalzulmidah A. Djanggola, Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng Siti Rachmi Amir Singi, para Kepala OPD, Pejabat Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan itu, Moh. Arus Abdul Karim menyampaikan bahwa rapat paripurna ini adalah merupakan lanjutan daripada pembahasan/penetapan 4 (Empat) buah raperda tahun 2024 yakni Raperda Provinsi Sulteng tentang penyelenggaraan kesehatan, kesejahteraan Lanjut Usia (lansia), perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penyelenggaraan kerjasama daerah. Raperda tersebut atas perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015.

“Dari keempat raperda tersebut, tiga buah raperda merupakan inisiatif dari DPRD Provinsi Sulteng dan satu buah raperda inisiatif dari pemerintah daerah provinsi sulteng”, ucap Wakil Ketua-I DPRD

Selanjutnya, Wakil Ketua I juga menuturkan bahwa sebagai tindaklanjut atas pengajuan raperda tersebut, DPRD Provinsi Sulteng telah membentuk dan menugaskan kepada Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan instansi terkait serta melakukan konsultasi kepada Kementerian atau Lembaga yang membidangi.

Senadah dengan hal tersebut, Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Pansus-I, Pansus-II, dan Pansus-III DPRD Provinsi Sulteng untuk menyampaikan laporan hasil kerjanya sebagai tindaklanjut atas raperda tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulteng diwakili Sekdaprov Novalina menyampaikan bahwa atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulteng yang sudah menyetujui keempat buah raperda tersebut untuk dibahas menjadi sebuah Perda.

Selain itu kata Novalina, raperda tersebut juga sudah memperoleh hasil daripada fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otda, maka keempat buah raperda telah layak dari sisi subtansi dan telah memenuhi syarat secara formil untuk disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Melalui Sekdaprov, Gubernur Sulteng menekankan kepada para OPD terkait selaku pengampuh tugas dan fungsinya masing-masing agar kiranya dapat segera menindaklanjutinya.

“Semoga raperda yang telah menjadi peraturan daerah, dapat memberikan manfaat bagi pencapaian Visi pembangunan Sulteng tahun 2021-2026 melalui Gerak Cepat menuju Sulteng lebih Sejahtera dan lebih Maju”, Tambahnya

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana (Zainal)

Bogor- Menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan RI Nomor IM.02.03/Menkes/311/2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap 2 (dua). Bertempat, di The Mirah Hotel Bogor. Selasa, (25/6/2024)

Nampak hadir OPD lingkup Provinsi Sulteng yakni, Kepala Dinas Pendidikan Yudiawati V. Windarrusliana, Dinas Kesehatan dr. Jumriani, Dinas Kominfo Santik Aswin Saudo, TP-PKK Eriewahyuningtias, Kanwil Kemenag Moh. Taslim dan Bappeda.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Dan pertemuan ini juga dihadiri, Kementrian dan Lembaga serta Gubernur di 27 Provinsi se-Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid yakni daring dan luring. Berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai dari Senin, 24 Juni sampai dengan Rabu, 26 Juni 2024.

Secara Virtual, Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Yudhi Pramono mengatakan, terjadinya Pandemi Covid-19 mengakibatkan pelaksanaan imunisasi rutin tidak berjalan optimal. Beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi rutin yang cukup signifikan. Termasuk salah satunya adalah imunisasi polio.

“Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kelumpuhan seumur hidup bahkan kematian”, ucap Yudhi

Yudhi menjelaskan, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target global, salah satunya adalah era dekalisasi polio yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2026.

“Era dekalisasi berarti memberantas seluruh penyakit sehingga tidak ada lagi suatu penyakit di muka bumi”, ucap Yudhi

Selain itu kata Yudhi, berdasarkan penilaian resiko menggunakan tools standar WHO ada 32 Provinsi yaitu, 84 persen, 399 Kabupaten/Kota 78 persen di Indonesia masih masuk kategori resiko tinggi terjadinya KLB Polio.

Ia juga mengungkapkan, total kasus polio yang sudah di laporkan sejak tahun 2022 sebanyak 11 kasus yang tersebar di tujuh provinsi yaitu, Aceh, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, Papua tengah, Papua pegunungan dan Papua selatan.

“Tahun 2024 masih dilaporkan 3 kasus polio yaitu, dari Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan”, sebutnya

Komite Ahli Eradikalisasi Polio dan Komite Imunisasi Nasional telah merekomendasikan agar dilakukan pemberian imunisasi novel oral vaksin tipe 2, kepada seluruh sasaran anak usia 0 sampai 7 tahun.

PIN ini akan dilaksanakan dalam dua tahap, dimana tahap satu di 6 (enam) Provinsi dan dilaksanakan sejak 27 Mei 2024. Sedangkan, PIN tahap dua dilaksanakan di 27 Provinsi pada 23 Juli 2024.

Untuk itu, ia berharap dukungan dan komitmen seluruh perangkat daerah serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat di butuhkan dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Saya berharap, tidak ada satu pun anak tertinggal dan tidak mendapatkan imunisasi polio, ini menjadi PR kita bersama”, tambahnya

Adapun narasumber pada kegiatan ini yakni, Ketua Komite Imunisasi Nasional, Ketua Tim Kerja Imunisasi Tambahan dan Khusus, Ketua Tim Kerja Imunisasi WUS, Surveilans PD3I dan KIPI, WHO Indonesia dan UNICEF Indonesia.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng
Naragubung : Ahyain (082251271042)

Sigi, 25 Juni 2024 – Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana (PPSP), Kementerian Desa Sofyan Hanafi, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano R. Lamangkona, melakukan kunjungan kerja ke Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung hasil pelatihan Smart Village yang dilaksanakan pada bulan Mei lalu oleh working group Common Room, Roa Jaga Roa, Sekolah Internet Komunitas dengan pola kemitraan bersama Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Program Smart Village ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan akses informasi, serta memperkuat perekonomian lokal. Disamping itu, melalui internet diharapkan, masyarakat dapat melakukan proses pembelajaran secara online dari berbagai platform aplikasi, seperti pertanian, Perkebunan, perbengkelan, mekanisasi, penjualan komoditi dan lain sebagainya.

Dalam kunjungannya, baik Sofyan bersama Sudaryano berdialog dan berdiskusi langsung dengan komunitas internet bersama pemangku adat Desa Toro yang dipimpin Rukmini sekaligus sebagai Pembina Komunitas Internet Toro dan mendapatkan masukan serta tanggapan terkait pelaksanaan program ini. Mereka juga berkesempatan untuk melihat secara langsung fasilitas internet yang telah dibangun serta hasil-hasil pelatihan yang telah diterapkan oleh komunitas internet Desa Toro.

Hendrik, Koordinator Komunitas Internet Desa Toro, menyampaikan bahwa dalam waktu dua bulan setelah pelatihan, mereka telah menyambung tiga akses poin, menggunakan fiber optic dengan jarak terjauh 2 Kilometer dalam dusun I. Sedangkan permintaan akses jaringan ada di 6 Dusun dalam Desa Toro. Secara bertahap pemenuhan akses internet akan diupayakan oleh komunitas tersebut.

Ditempat yang sama, Sofyan Hanafi menyampaikan apresiasi kepada komunitas internet desa yang begitu semangat dan antusiasme yang tinggi, mengurus pemanfaatan teknologi internet di Desa Toro, untuk kemajuan desa melalui Program Smart Village. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Sulawesi Tengah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada komunitas internet dan warga Masyarakat Desa Toro yang telah mengembangkan internet desa, untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pembelajaran dan kegiatan usaha dalam menggerakkan ekonomi desa’, ujar Sofyan.

Sementara itu, Sudaryano R. Lamangkona mengatakan bahwa Internet Desa berbasis komunitas bukan hanya memberikan akses informasi yang lebih luas, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian desa. Hal ini seiring dengan arah kebijakan Bapak Gubernur yang akan membangun dan mengembangkan program Smart Village di Sulawesi Tengah.

Lanjut Sudaryano juga menyampaikan harapan Gubernur Rusdy Mastura, bahwa, internet desa tidak saja sebagai saluran akses komunikasi dan akses informasi bagi Masyarakat, akan tetapi internet desa dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat desa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dibidang pertanian, perkebunan, nelayan, perbengkelan dan sektor lainnya.

Hal menarik dalam dialog, Rukmini, Ntina Adat Desa Toro menyampaikan bahwa saat ini Pengurus Adat, sedang melakukan revisi peraturan Adat Desa Toro terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan internet sebagai media pengarustamaan komunikasi dan informasi yang baik, beretika dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai lokal yang ada di Desa Toro.

“Dengan adanya internet di Desa Toro, kami segera melakukan penyesuaian aturan adat penggunaan internet. Hal ini untuk mencegah penggunaan internet ke arah yang negative, seperti judi online aplikasi negative lainnya”, ujar Rukmini.

Diakhir pertemuan, Hendrik menyampaikan bahwa dengan adanya internet di Desa Toro, masyarakat desa telah memanfaatkan melakukan penjualan hasil pertanian melalui aplikasi WA dan Facebook dengan nama Kareba dari Toro serta sebagian besar Masyarakat menggunakan internet untuk belajar tentang pertanian, perkebenunan dan perbengkelan.

“Voucher kami lekas habis karena warga gunakan untuk menonton video tentang pertanian, Perkebunan, perbengkelan dan video pengolahan bambu dari salag satu platform aplikasi”, ujar Hendrik.

Kunjungan ini juga dihadiri pejabat dari Kemendes RI, perwakilan dari Common Room, Roa Jaga Roa dan tokoh masyarakat setempat.

Sofyan berharap, agar keberhasilan smart village di desa toro ini mendapatkan perhatian dan embinaan dari Pemerintah Kabupaten Sigi serta menjadi pemicu sinergi antara pemerintah dan masyarakat di era digitalisasi saat ini.

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu– Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio secara Virtual bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bertempat, diruang Rapat Asisten II. Senin, (24/06/2024).

Mendagri, Tito mengatakan penyakit polio merupakan penyakit yang sudah lama, namun saat ini dikhawatirkan menjadi wabah. “Ada beberapa daerah yang cukup tinggi polionya, untuk itu diminta kepada Kepala Daerah masing-masing agar melaksanakan imunisasi polio serentak di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Tito menambahkan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan rakor yang dilaksanakan secara mingguan untuk mengendalikan inflasi. “Rakor yang kita laksanakan setiap minggu ini sangat baik, terbukti dengan adanya beberapa daerah yang berhasil mempertahankan dan menurunkan angka inflasinya dari bulan ke bulan,” ungkapnya.

Tito menyebut, inflasi Indonesia bulan Mei di angka 2,84 persen (y-o-y) sudah sangat bagus, diikuti deflasi bulan ke bulan Mei terhadap April sebesar 0,03 persen. “Untuk daerah-daerah yang inflasinya masih tinggi, saya minta untuk melakukan langkah-langkah mengevaluasi apa penyebab kenaikan atau tingginya inflasi di daerahnya dan juga kenaikan harga barang dan jasa di daerahnya, serta apa saja upaya yang dilakukan untuk menurunkan inflasi”, imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti harga cabai merah pada minggu ketiga Juni 2024 naik sebesar 8,63 persen dibanding Mei 2024. “Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada minggu ketiga Juni 2024 bertambah,” jelasnya.

Lebih lanjut, harga cabai rawit pada minggu ketiga Juni 2024 naik sebesar 5,13 persen dibanding Mei 2024. “Sedangkan harga telur ayam turun 1,61 persen, harga daging ayam ras turun 2,39 persen, dan harga beras turun 0,95 persen,” pungkasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Narasumber dari Badan Pusat Statistik dan beberapa Kementrian/Lembaga terkait.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona memimpin Rapat Pelaksanaan Smart Village. Bertempat, diruang rapat Dinas Kominfosantik. Senin, (24/6/2024).

Rapat tersebut dihadiri, Kabid Aptika Kominfosantik Wahyu Agus Pratama, Perwakilan Common Room, Roa Jaga Roa dan OPD terkait lingkup Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan itu, Sudaryano mengatakan, rapat ini dilaksanakan untuk membahas pembangunan Smart Village di Sulawesi Tengah, sebagaimana harapan dan kebijakan Gubernur Rusdy Mastura.

“Terdapat 132 Desa di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran program Smart Village pada tahun 2025 mendatang”, ujar Sudaryano.

Kadis Kominfosantik itu juga mengungkapkan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan Smart Village diharapkan mewujudkan desa yang mandiri, maju dan sejahtera di wilayah Sulawesi Tengah.

Hal tersebut sesuai dengan visi Sulawesi Tengah, yakni “Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Sementara itu, Gustaff H. Iskandar selaku perwakilan Common Room Network Foundation juga menjelaskan, sejak masa Pandemi Covid-19, konektivitas internet telah menjadi alat penting untuk mendukung komunikasi sehari-hari. Namun demikian, masih ada tantangan berupa kesenjangan digital dikalangan masyarakat umum terutama di daerah pedesaan dan tempat terpencil, tertinggal dan terbelakang.

“Saat ini, kami membangun sekolah internet komunitas di Sulawesi Tengah. Salah satu desa percontohan dari program ini adalah Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi”, sebutnya

Nantinya, akan dilaksanakan Self Assessment (penilaian mandiri) bersama para kepala Desa melalui zoom. Asesmen dilaksanakan untuk mengetahui lebih jauh kebutuhan Desa yang menjadi sasaran dari Smart Village.

“Intervensi programnya berbeda. Berdasarkan hasil asesmen akan terlihat menu apa yang cocok dikembangkan di Desa tersebut, dalam konteks Smart Village”, ujar Gustaff yang.

Senada yang dikatakan Nudin Lasahido, Team Leader Roa Jaga Roa, bahwa Smart Village yang akan dikembangkan di Sulawesi Tengah, sebaiknya mengacu pada Desa Toro yang mendapatkan penilaian berhasil dari Access Digital Programme (ADP), karena telah menambah 3 akses point untuk kebutuhan internet masyarakat di Desa Toro.

“Semoga Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, dapat mewujudkan Smart Digital di Desa-desa sebagai wujud dari Sulawesi Tengah yang Sejahtera dan Maju”, harap Nudin.

Sumber : Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana.

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa secara resmi melauching Mortar Instan dan Bata Ringan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Terampil Pertukangan di Hotel BW Coco Palu, pada Rabu (05/06/2024).

Turut hadir, Unsur Forkopimda, Pimpinan Kalla Beton, Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Para Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Asosiasi Profesi Konstruksi di Sulawesi Tengah.

Melalui Asisten Administrasi Umum, Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan bawah konstruksi merupakan sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan di Sulawesi Tengah yang menjadi kawasan penyangga IKN Nusantara yang berdampak dengan pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis nasional, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya.

Untuk menyambut bonus infrastruktur dan menghadapi tantangan dunia konstruksi yang semakin kompleks seperti kurangnya tenaga terampil, mahalnya bahan baku dan lambatnya proses pembangunan, maka diperlukan inovasi dan solusi seperti yang dihasilkan oleh kalla beton melalui launching mortar instan dan bata ringan.

Karena itu, gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas terobosan Kalla Beton yang mendukung perkembangan dunia konstruksi yang maju dan kompetitif di Negeri Seribu Megalit Sulawesi Tengah, dengan harapan semoga para pelaku konstruksi dapat terpacu untuk menangkap peluang-peluang usaha yang bisa diraih dari inovasi mortar instan dan bata ringan yang dikembangkan Kalla Beton.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Palu-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir menerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya di Ruang Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Rabu (05/06).

Turut mendampingi wagub, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Yoppy Patiro serta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.

Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah dan menjadi amanah bagi penerima untuk tetap meningkatkan upaya-upaya yang sudah dilakukan.

Kalpataru bertujuan untuk memotivasi dan mendorong kepeloporan penerima dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan, dengan harapan dapat meningkatkan peran stakeholder/masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bidang lain, Wagub Ma’mun Amir mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah memberikan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dianugerahkan sejak 41 tahun lalu, tepatnya dimulai pada tahun 1980.

Ia pun mengajak semua stakeholder untuk terus bersinergi melestarikan fungsi lingkungan hidup di Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi se-Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Swiss-Belhotel. Rabu, (5/6/2024)

Kegiatan ini diinisiasi oleh Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tema “Transformasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Rakor yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dimulai pada 5 Juni hingga 6 Juni 2024. Dan dihadiri Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, KemenPAN-RB Insan Fahmi, Analis SDM Aparatur Ahli Madya Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Muh. Yuliarto, Asisten Administrasi Umum Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Sulteng dan panitia pelaksana.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Novalina mengatakan, revolusi industri 4.0 berdampak terhadap seluruh lini kehidupan, intervensi teknologi yang begitu despruptif dan massif yang membawa perubahan pada aspek birokrasi dan pelayanan publik.

“Transformasi organisasi pemerintah tidak hanya sekedar menyederhanakan besaran organisasi dan prosedural semata, namun lebih fundamental pada pola kerja, budaya organisasi dan nilai-nilai strategis”, ujarnya

Novalina juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber, khususnya kepada Biro Organisasi yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai sarana strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi daerah dalam rangka membangun Provinsi Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

Selain itu kata Novalina, kegiatan ini dilaksanakan guna menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang pelayanan publik serta menjaring berbagai masukan implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan dan memberikan pemahaman kepada bagian organisasi tentang pentingnya kualitas pelayanan publik dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah.

Lebih lanjut, Sekdaprov menjelaskan bahwa penataan dan peningkatan pelaksanaan manajemen kinerja kualitas penyelenggara di berbagai unit pelayanan publik merupakan tugas dan kewenangan sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Terkahir, Novalina berharap, melalui rakor ini unit pemerintahan dapat meningkatkan kualitas birokrasi melalui transformasi organisasi untuk meningkatkan keunggulan pelayanan publik menuju Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan lebih Maju.

Sumber : PPID Utama Provinsi Sulawesi Tengah/Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)