Posts in category: ppid

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa secara resmi membuka Rekonsiliasi dan Rapat Koordinasi Tindaklanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. Bertempat, di Hotel Santika Kota Luwuk Kabupaten Banggai, pada Kamis (29/08/2024).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua yang terlibat atas terlaksananya kegiatan ini”, tutur Gubernur melalui Asisten Administrasi Umum

M. Sadly juga menjelaskan, rakor ini merupakan manifestasi dan perwujudan dari peningkatan kapasitas aparatur pengelola barang milik daerah.

Menurutnya, salah satu tujuannya adalah para pejabat pengelola barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyajikan data yang handal dalam pencatatan barang milik daerah, dan meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat meminimalisir adanya temuan BPK atau kerugian daerah yang ditimbulkan atas kesalahan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Selanjutnya, disampaikan bahwa pelaksanaan inventarisasi dan penertiban aset sebagai bagian dari program pencegahan korupsi yang dilakukan secara sistematis dengan ruang lingkup nasional oleh KPK RI untuk menyelesaikan masalah teknis penertiban aset di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari penyelamatan keuangan negara.

Selain itu, tindaklanjut dari temuan BPK RI TA 2023 sehingga untuk audit oleh pihak eksternal TA 2024 temuan yang sama tidak terulang lagi.

Terakhir, gubernur menekankan agar seluruh pejabat pengelolaan bmd pada organisasi perangkat daerah agar lebih serius dan berperan aktif dalam upaya kita bersama menertibkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyerahkan penghargaan bergengsi Paritrana Tahun 2023 atas capaian luar biasa pemerintah Kabupaten dan Kota serta Desa dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Tenaga Kerja) di Sulteng. Kamis, (29/8/2024).

Acara berlangsung di Hotel Aston dan dihadiri sejumlah undangan yang terdiri dari BPJS-TK Sulteng, forkopimda, pemerintah Kabupaten dan Kota, pemerintah desa penerima penghargaan, pimpinan badan usaha, kepala perangkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, stakeholder dan mitra kerja terkait.

Dalam sambutannya, gubernur menegaskan dan mengajak semua pihak mendukung penuh Inpres No 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan memberikan proteksi ke pegawai non-ASN, aparatur desa, pekerja badan usaha dan pekerja rentan.

“Selamat kepada pemerintah kabupaten kota, desa dan badan usaha peraih penghargaan”, ujarnya memberi selamat dan apresiasi ke penerima Paritrana kategori pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penilaian tim Paritrana ditetapkan pemerintah kabupaten kota peraih penghargaan yakni terbaik 1 Kota Palu, terbaik 2 kabupaten Morowali dan terbaik 3 Kabupaten Banggai.

Sementara, untuk pemerintah desa penghargaan terbaik 1 diraih Desa Puungkoilu (Morowali), terbaik 2 Desa Bakubakulu (Sigi) dan terbaik 3 Desa Pelawa Baru (Parigi Moutong).

“Melalui inovasi, kolaborasi dan implementasi kita tingkatkan coverage (cakupan) perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuh gubernur menyerukan.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu– Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona menjadi pemateri pada Workshop Literasi Digital dengan tema “Cerdas Bermedia Sosial”. Bertempat, di Aula SMA Negeri I Palu. Kamis, (29/8/2024)

Workshop ini diselenggarakan oleh Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng. Pertemuan ini dihadiri ; dewan guru dan staf SMA Negeri I Palu, staf Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng dan siswa/siswi SMA Negeri I Palu.

Dalam paparannya tentang Literasi Digital, Sudaryano menuturkan, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam menggunakan media digital seperti ; alat komunikasi dan jaringan internet.

Selanjutnya, Sudaryano mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya Workshop ini adalah untuk memberikan edukasi bermedia sosial secara cerdas, beretika dan bijak.

Dikataknya juga, berdasarkan laporan We Are Social, pada Januari 2024 185 juta individu pengguna internet di Indonesia, setara 66,5 persen, dari total populasi nasional berjumlah 278,7 juta orang.

“Dalam 10 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan paling tinggi tercatat pada Januari 2017, dimana pengguna internet nasional melonjak 28,4 persen”, ungkap Sudaryano

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) penyalahgunaan media sosial yang paling sering ditemui yaitu ; (1) berjudi atau taruhan, (2) mengumpat dengan kata-kata kasar, (3) berbagi foto korban kecelakaan, (4) pencemaran nama baik, (5) berbagi foto orang meninggal, (6) ingin eksis tapi merusak alam dan mengganggu orang lain, (7) membuly atau mengintimidasi, (8) meng-upload video tidak senonoh.

“Berdasarkan data, rata-rata durasi perbulan yang digunakan pengguna untuk medsos yaitu ; Youtube 31.4 jam/ bulan, WhatsApp 26.4 jam/bulan, Facebook 15.2 jam/bulan, Instagram 16.0 jam/bulan, dan Tiktok sebanyak 23.1 jam/ bulan”, beber Kak Ano sapaan Akrab Kadis Kominfosantik

Sebelum mengakhiri paparanya, Sudaryano juga berpesan kepada para dewan guru, untuk tidak menggunakan peralatan kantor dalam bermedia sosial.

Ia berharap, kepada seluruh peserta Workshop untuk mengendalikan diri dalam bermedia sosial dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia digital diera saat ini.

Sebelumnya, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palu Dahlan Moh. Saleh menyampaikan bahwa teknologi di era modern saat ini berkembang pesat. Dimana saat ini mengalami perubahan yang begitu cepat dari analog ke digital.

“Saya berterima kasih dan mengapresiasi Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng yang telah menyelenggarakan kegiatan ini”, ucap Dahlan dalam sambutanya

Ia berharap, para generasi milenial harus mampu beradaptasi dan bijak dalam menggunakan media sosial serta berkreasi sesuai peruntukannya.

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Aplikasi Kinerja Mobile (K-Mob) mulai disosialisasikan ke para pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah lingkup Provinsi Sulteng secara daring pada Rabu, (28/8/2024).

“Mudah sekali dan bisa diaplikasikan dari HP”, ujarnya mengapresiasi K-Mob.

Dirinya menambahkan K-Mob akan diujicoba mulai 1 September 2024 dan digunakan secara penuh tahun depan.

“Pada masa uji coba kita bisa mengetahui apa yang jadi kekurangan dari aplikasi sehingga masih ada rentang waktu 4 bulan untuk diperbaiki”, terangnya.

Dengan K-Mob, sekprov optimis tingkat kedisiplinan dan produktivitas ASN provinsi akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Mulai 2025 K-Mob jadi instrumen dasar perhitungan TPP”, pungkasnya mengisyaratkan.

Sekprov Novalina berharap, ASN akan terbiasa menggunakan aplikasi yang terpasang di telepon genggam pribadi untuk mengisi kehadiran dan membuat laporan kinerja harian.

Selanjutnya, tim pengembang aplikasi memaparkan secara detail penggunaan K-Mob, dimulai dari cara mengunduh aplikasi, memasang di HP, menjelaskan fungsionalitas menu dan melakukan simulasi pembuatan laporan.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID

Palu-Persiapan pelaksanaan Festival Budaya Negeri Seribu Megalit Lore Lindu yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 12 September 2024 oleh Balai Pemeliharaan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, terus dilaksanakan.

Bertempat, diruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulawesi Tengah, dilaksanakan pertemuannya yang dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fahruddin Yambas. Rabu, (28/8/2024).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah OPD lingkup Pemprov Sulteng, diantaranya Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfosantik, Dinas Pariwisata, Biro Adpim Setdaprov Sulteng serta Balai Pemeliharaan Kebudayaan Kemendikbudristek, Sulawesi Tengah.

Dalam pertemuan dibahas hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan kehadiran tamu/undangan yang akan hadir, peserta yang diundang dan berpartisipasi, ketersediaan akomodasi serta rundown acara.

Direncanakan, yang kegiatan tersebut akan dihadiri Dirjen Kebudayaan, Kemendikbudristek RI bersama beberapa pejabat setingkat Direktur dan para Kepala Balai Pemeliharaan Kebudayaan Se-Indonesia.

Dari pihak Kementerian berharap yang membuka festival ini adalah Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura.

Fahruddin Yambas dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan festival budaya ini merupakan wujud sinergitas dan kolaborasi program Kementerian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada sektor Kebudayaan, khususnya pada situs megalitikum yang berada di Kawasan Tampolore, Kabupaten Poso, yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden RI dan dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura.

“Semoga dengan adanya festival ini semakin memperkuat usulan peninggalan megalitikum itu ditetapkan menjadi situs warisan dunia oleh Unesco, sebagaimana harapan besar dari Bapak Gubernur “, ucap Fahruddin.

Dari Balai Pemeliharaan Kebudayaan sendiri menyampaikan beberapa daerah yang telah menyatakan akan ikut berpartisipasi dalam festival tersebut diantaranya Sulawesi Selatan diwakili Toraja dan Sulawesi Barat diwakili Mamasa dan Kalumpang.

Keikutsertaan ketiga daerah tersebut karena adanya kemiripan dalam prosesi tradisi dan budaya dengan wilayah Tampolore terdiri dari Pekurehua, Behoa, Lore Peore dan Bada.

Pertemuan teknis ini akan dilaksanakan kembali pada tanggal 4 September 2024 dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Diakhir pertemuan, Fahruddin menyampaikan gagasan, kiranya beberapa kegiatan festival yang dilaksanakan di Kawasan Lore Lindu dapat disatukan menjadi festival berbasis kawasan, seperti Festival Danau Lindu, Festival Tampolore dan Festival Budaya Negeri Seribu Megalit Lore Lindu.

“Kedepan pelaksanaan beberapa festival yang ada di Kawasan Tampolore bisa disatukan saja dengan bentuk berbasis Kawasan”, ujar Fahruddin.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng.

Morut – Dalam rangka mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan sejarah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Universitas Tadulako (Untad) menggelar Seminar Hasil Riset Lukisan Tapak Tangan Prasejarah di Kabutapen Morowali Utara (Morut). Bertempat, di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Morowali Utara. Selasa, (27/08/2024).

Seminar tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Morut yang diwakili oleh Asisten II Bidang Pemerintahan Morowali Utara, Ridwan Nonci. Turut hadir pula Kepala Bappelitbang Morut, unsur forkopimda Morut, perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kab. Morut, perwakilan Camat Petasia, Lurah Baholue, perwakilan Kepala Desa Ganda-Ganda, serta Guru Sejarah di pada SMA dan SMP di Kolonodale.

Dalam sambutannya, Ridwan Nonci, mengungkapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkhusus Brida Prov. Sulteng yang telah melaksanakan Riset “Jejak Tapak Tangan Manusia Prasejarah” yang terletak di Goa Ganda-Ganda, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara.

Menurut Ridwan, Saat ini terdapat 5 (lima) titik lokasi tapak tangan di Kec. Petasia, yaitu ; tapak tangan ganda-ganda yang berada di Desa Topohulu, tapak tangan gili lana di gunung batu putih, tapak tangan goa air di Desa Gili Lana, tapak tangan pingia di Wilayah Tanjung Uge, dan tapak tangan Pulau Balasika di Desa Tana Uge.

“Karena lokasi tapak tangan tersebut berada di lokasi yang tersebar dan sulit dijangkau, maka untuk menjaga keberadaan situs tersebut tidak cukup dengan keterlibatan Pemerintah saja, akan tetapi perlunya keterlibatan stakeholder lainnya”, ungkap Ridwan Nonci.

Ia berharap kepada perangkat daerah yang mengurusi kebudayaan dan kepariwisataan segera menyikapi hasil rekomendasi riset ini. Selain sebagai cerminan peradaban masyarakat Morut, juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan kepariwisataan.

Sementara itu, dalam paparannya Haliadi Sadi selaku peneliti menjelaskan bahwa lukisan tapak tangan atau yang dikenal juga dengan sebutan hand stensil yang ada di Morut ini merupakan sebuah obyek diduga cagar budaya (ODCB) dan dilindungi oleh dua Undang-Undang yakni UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

“Dari hasil penelitian yang kami lakukan, gambaran batu cadas yang ada di Morut ini dapat diartikan bahwa masyarakat kuno di Morowali menyisakan tanda tapak tangan yang menggambarkan bahwa mereka telah secara sadar membangun keluarga dan memulai sejarah seni di cadas Morowali” jelas Haliadi

Senada, Zainuddin Badollahi selaku Anggota Tim Peneliti mengungkapkan bahwa keunikan dan nilai sejarah dari jejak tapak tangan ini menjadikan Goa Topogaro sebagai destinasi heritage tourism yang potensial.

“Situs lukisan tangan ini bisa menjadi daya tarik wisata yang mendatangkan pengunjung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar melalui pemandu wisata, penjual kerajinan tangan, dan restoran lokal”, lanjutnya.

Sumber : Brida Prov. Sulteng/PPID Pelaksana

Palu- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulteng mengubah nama Brida Award menjadi “Brida Innovation Week” yang akan kembali digelar pada November mendatang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Brida Provinsi Sulteng Agustin Maria Tobondo dalam wawancara bersama PPID Pelaksana Brida Sulteng. Selasa, (27/8/2024)

“Perubahan nama kegiatan Brida Award menjadi Brida Innovation Week ini dikarenakan adanya jenis kegiatan dan konsep baru yang sudah semakin beragam dan berkembang, serta pelaksanaannya dari yang sebelumnya satu hari menjadi tiga hari”, ungkap Sekretaris Brida Sulteng Agustin Maria Tobondo

Agustin juga menjelaskan, acara ini mengangkat tema “Eksplorasi Potensi Unggulan Sulawesi Tengah”. Kegiatan ini merupakan ajang pemberian apresiasi kepada para ASN, pimpinan perangkat daerah dan perangkat daerah untuk komitmennya berinovasi.

Selain itu, acara ini bertujuan untuk membangkitkan semangat inovasi masyarakat melalui perlombaan inovasi teknologi tepat guna, pameran inovasi yg berasal dari SMA/SMK dan Universitas di Sulawesi Tengah, inovasi perangkat daerah Kab/Kota dan masih banyak inovasi lain yang akan ditampilkan.

Dijelaskanya juga bahwa, pada Brida Innovation Week ini akan diselenggarakan beberapa kegiatan diantaranya, pemberian penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), seminar internasional, pameran replika inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG), Lomba inovasi TTG, penandatanganan pakta integritas tentang target inovasi, temu bisnis, festival musik, edukasi kepada pelajar tentang inovasi dan beberapa kegiatan menarik lainya.

“Nantinya acara ini akan menjadi agenda rutin tahunan BRIDA Provinsi Sulteng”, ujar Agustin.

Terakhir, ia berharap kegiatan Ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat serta menjadi ajang mencari inovator-inovator baru. Selain itu, memberikan informasi terkait hasil riset yang sudah dilaksanakan Brida Provinsi Sulteng.

Sumber : BRIDA Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Octovianus Ramba menyerahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) ke Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina dalam acara Forum Komunikasi Provinsi Sulteng Tahun 2024 di ruang Polibu, Rabu (28/8/2024).

Penghargaan UHC yang menyerupai trofi piala dunia diberikan ke Pemprov. Sulteng atas capaian luar biasa kepesertaan JKN yang masuk kategori utama.

“Di Sulawesi hanya dua provinsi yang meraih kategori utama yaitu Sulawesi Tengah dan Gorontalo”, kata Octovianus Ramba.

Untuk masuk dalam UHC kategori utama maka indikator yang dijadikan tolak ukur ialah persentase keaktifan peserta JKN pada suatu daerah harus lebih dari 80 persen.

“Dari total 3.154.499 penduduk, sebanyak 2.610.026 orang atau 82,74 persen telah terdaftar sebagai peserta aktif JKN”, urainya melaporkan.

Dengan diterimanya penghargaan ini kata Sekprov, menjadi motivasi bagi Sulteng untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan sehingga makin banyak masyarakat terlindungi dan sejahtera dengan kehadiran layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini kebanggaan kita dan saya mengapresiasi kerja keras kawan-kawan (perangkat daerah) yang komitmen dalam perencanaan dan kepesertaannya”, ujarnya dengan bahagia.

Dirinya menambahkan, lewat forum komunikasi yang diselenggarakan BPJS Kesehatan menjadi wadah strategis untuk berdiskusi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan program layanan kesehatan berkelanjutan.

“Kita dapat menyampaikan permasalahan dan mencari solusinya sehingga layanan BPJS Kesehatan bisa meng-cover masyarakat dengan layanan terbaik”, harapnya.

Acara dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu H.S Rumondang Pakpahan, Kadis Kesehatan dr. I Komang Adi Sujendra, Kadis Sosial Sitti Hasbiah N. Zaenong, dan perwakilan perangkat daerah.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu– Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Farid Rifai Yotolembah membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota Pokja KPA Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Gedung Bakeswi. Selasa, (27/8/2024)

Rakor ini juga dihadiri ; Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Provinsi Sulteng, Sekretaris KPA Provinsi Sulteng dan pejabat terkait lainya.

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Farid R. Yotolembah membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan bahwa Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan april tahun 2024 secara kumulatif terungkap berjumlah kurang lebih 4.023 kasus HIV.

“Terungkap saat ini sudah mencapai 85 persen, dimana penularannya lebih dari 90 persen melalui hubungan seks beresiko baik hetero seksual maupun homoseksual”, sebut Sahli Farid R. Yotolembah

Menurut Staf Ahli, upaya pengendalian HIV-AIDS telah dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi maupun Kabupaten dan Kota namun belum optimal.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat tentang informasi dasar HIV-AIDS masih rendah. Khususnya, pada anak usia 15-24 tahun dari 3.118 siswa yang mendapatkan sosialisasi hiv sejumlah 654 siswa/orang mempunyai pengetahuan komprehensif (32,29 persen) target 95 persen.

“Upaya pencegahan HIV-AIDS dapat secara langsung maupun melalui media sosial”, ujarnya

Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak terkait dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan melawan HIV-AIDS sehingga dapat menekan adanya infeksi baru dan hilangnya stigma serta diskriminasi sebagai tujuan yang akan di capai Three Zero tahun 2030 yakni ; zero new infection, zero diskrimination dan zero related death aids.

“Gerakan penanggulangan HIV-AIDS di Provinsi Sulawesi Tengah perlu keterlibatan semua sektor”, pungkasnya

Melalui Sahli, Gubernur berharap agar OPD berkomitmen dan bersama-sama merencanakan progamnya sebagai anggota Pokja KPAP sesuai tupoksi masing-masing dan memadukan dengan upaya pencegahan HIV-AIDS.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Palu-Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Administrator serta Pejabat Fungsional sebanyak 4 (empat) orang di Ruang Video Converence (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin, (26/8/2024).

Adapun empat Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang dilantik adalah :

1. Fitri Rosmala Dewi Mastura, S.Sos., MM : Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah
2. Fernando Kekung, S.Kom : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
3. Muhamad Akbar, SE : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
4. Novalinda Tawil, S.Tr.IP : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 800.1.3.2/325/BKD-KUD.SE/2024 tentang Pengangkatan dan Pelantikan dari dan dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pembacaan naskah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Sekprov Sulawesi Tengah Novalina.

Pelantikan ditutup dengan foto bersama Sekprov dan Pejabat yang baru saja dilantik.

Acara ini turut dihadiri oleh Inspektur Pembantu Wilayah I Salim.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana