Posts in category: ppid

Palu — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjiido, menyambut hangat kedatangan Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda bersama rombongan di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, Rabu pagi (7/5/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rombongan tiba di Palu pukul 06.05 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta yang berangkat pada pukul 02.20 WIB.

Kehadiran Komisi II disambut pula oleh unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi II DPR RI terhadap pembangunan dan tata kelola BUMD di daerah.”Kehadiran Komisi II DPR RI menjadi semangat baru bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan tata kelola BUMD yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Gubernur Anwar Hafid

Gubernur berharap, kunjungan kerja ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis dalam upaya memperkuat fungsi BUMD sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah.

“Kami berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta menjadi ajang evaluasi bersama demi perbaikan tata kelola BUMD di seluruh Indonesia,” tambah salah satu anggota Komisi II DPR RI dalam kesempatan yang sama.

Kunjungan ini akan dilanjutkan dengan agenda tatap muka dan dialog bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng Foto: Humas Pemprov Sulteng

Palu— Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido didampingi Kepala DPMPTSP Provinsi Sulteng Moh. Rifani, Sekretaris DPMPTSP Nurhalis M. Lauselang, dan jajaran pejabat terkait lainya mengikuti Sosialisasi Pengawasan Perizinan Pemerintah Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya pada Selasa (6/5/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi (BAPPISUS) terkait pengawasan bersama terhadap penyelenggaraan perizinan di daerah.

Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektur Jenderal Kemendagri, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bappisus, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengungkapkan sejumlah permasalahan yang selama ini menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan perizinan di Sulawesi Tengah.

“Permasalahan mendasar yang kami hadapi adalah tumpang tindih lahan, pembebasan lahan, dan persoalan lingkungan. Untuk itu, kami telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan serta Peraturan Gubernur mengenai pembentukan Tim Pendampingan Fasilitas Permasalahan Penanaman Modal,” ujar dr. Reny.

Tim tersebut, lanjutnya, terdiri dari Biro Hukum sebagai koordinator, Inspektorat Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, serta tenaga profesional dari berbagai sektor.

“Dengan adanya perda dan pergub ini, kami mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Tujuannya untuk memberi kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha serta perlindungan hukum dalam berinvestasi di Sulawesi Tengah,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses perizinan kini telah dilakukan secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS). “Semua perizinan kami lakukan lewat OSS agar transparan, akuntabel, dan tidak ada lagi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi,” tegasnya.

Wakil Gubernur juga memaparkan bahwa target investasi Sulawesi Tengah dari pemerintah pusat pada tahun 2024 sebesar Rp131 triliun telah berhasil dilampaui dengan capaian Rp139 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pengawasan dan pengamanan, Pemprov Sulawesi Tengah berencana membentuk lembaga pengamanan perizinan bersama KPK.

“Kami akan segera menindaklanjuti pembentukan lembaga tersebut untuk memperkuat pengawasan dan mendorong iklim investasi yang sehat,” tutup Wagub

Sumber Rilis dan Foto : PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng

Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menunjukkan komitmen dan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran kabupaten dan kota siap bergerak cepat untuk menyukseskan program unggulan tersebut.

Bukan tanpa alasan, visi Presiden Prabowo ini sejalan dengan program kerja yang dimiliki oleh Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido, yakni Berani Cerdas. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulteng menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Anwar Hafid saat menghadiri audiensi bersama Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf.

“Kami Provinsi Sulawesi Tengah dan para Bupati juga Walikota siap untuk menyambut program Sekolah Rakyat Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena ini bagian dari visi misi kita juga yaitu Berani Cerdas,” ujar Anwar Hafid, Senin (5/5/2025).

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional yang digagas untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di Sulawesi Tengah sendiri, prinsip pendidikan gratis dan inklusif telah lama menjadi perhatian utama melalui program Berani Cerdas yang secara konsisten didorong oleh pasangan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido.

Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid juga menyampaikan kepada Menteri Sosial bahwa Pemprov Sulteng telah menyiapkan sejumlah lokasi strategis yang dapat digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini merupakan bentuk kesiapan konkret dalam mendukung pelaksanaan program nasional di tingkat daerah.

“Kita sudah sampaikan beberapa lokasi yang kita siap bangun sekolah rakyatnya Bapak Presiden Prabowo,” tegas Anwar Hafid.

Dengan dukungan kuat dari seluruh elemen pemerintahan daerah, diharapkan implementasi Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah akan berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, serta membuka lebih banyak kesempatan belajar bagi anak-anak di seluruh pelosok provinsi.

Dukungan penuh dari Anwar Hafid dan jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Tengah menandakan bahwa Sulteng tegak lurus dengan arahan Presiden Prabowo. Dengan dibangunnya Sekolah Rakyat maka visi besar Indonesia Emas 2045 akan terwujud sempurna.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu– Dalam upaya memperkuat transparansi dan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi meluncurkan pengembangan Sistem Aplikasi Electronic Monitoring, Evaluation and Planning (e-MEP) Tepra untuk Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan sosialisasi sistem ini dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Abd. Raaf Malik, M.Si, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (5/5/2025).

Dalam sambutannya, Abd. Raaf menekankan bahwa APBD merupakan tulang punggung pembangunan daerah sekaligus alat untuk melindungi masyarakat dari berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

“APBD adalah instrumen strategis yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pemerintah daerah. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana kita menjawab kebutuhan rakyat dengan perencanaan yang kredibel dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa APBD Sulteng saat ini tengah mengalami masa transisi melalui proses refocusing anggaran. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mendukung realisasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk penguatan program unggulan daerah Sulteng Nambaso dan program nasional Asta Cita yang menjadi prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Sinergi antara program pusat dan daerah harus terus kita jaga. Kita tidak boleh melihat efisiensi anggaran pusat sebagai hambatan, tetapi sebagai tantangan untuk bekerja lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih inovatif,” tambahnya.

Pengembangan aplikasi e-MEP yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi langkah nyata Pemprov Sulteng dalam mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan perangkat daerah dalam melakukan input dan pelaporan realisasi anggaran secara lebih cepat dan akurat.

“Melalui pengembangan sistem ini, kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program,” ujar Abd. Raaf.

Ia berharap, sosialisasi e-MEP ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang akan diterapkan, guna mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih responsif dan adaptif.

“Mari kita bangun Sulawesi Tengah yang lebih nambaso dan lebih maju melalui kolaborasi, kerja keras, dan pemanfaatan teknologi,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan PT. Tardus Technology selaku pengembang sistem sekaligus narasumber utama, serta para Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, dan Kepala Tata Usaha dari berbagai OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber Rilis dan Foto: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulteng

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi membuka Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat Tahun 2025. Acara pembukaan yang berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (5/5/2025), dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, mewakili Gubernur.

Kegiatan seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah ini dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sulteng, para pembina dan pengurus Paskibraka Provinsi, serta 131 peserta seleksi dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Novalina menegaskan bahwa seleksi ini menjadi bagian penting dari upaya membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan berwawasan kebangsaan.

“Hari ini, kita menyambut 131 putra-putri terbaik Sulawesi Tengah yang siap mengikuti proses seleksi ketat untuk menjadi Paskibraka tingkat provinsi dan nasional. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan integritas, komitmen, dan semangat kebangsaan,” ujar Novalina.

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kesbangpol Provinsi Sulteng atas inisiatif dan pelaksanaan kegiatan seleksi ini, serta menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar menjaga sikap, kesehatan, dan perilaku selama mengikuti tahapan seleksi.

“Jaga integritas, disiplin, dan tunjukkan bahwa kalian layak menjadi representasi daerah di tingkat nasional,” tambahnya.

Selain itu, Sekdaprov juga memperkenalkan salah satu dari 9 program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Berani Cerdas, yaitu program pemberian beasiswa untuk siswa-siswi SMA/SMK dan mahasiswa di perguruan tinggi.

“Program Berani Cerdas merupakan wujud nyata komitmen Pemprov untuk mencetak generasi yang unggul dan berpendidikan tinggi,” jelasnya.

Adapun tahapan seleksi Paskibraka yang dilaksanakan mencakup pemberkasan ulang ; seleksi pancasila dan wawasan kebangsaan, menggunakan aplikasi perisai paskibraka bpip
seleksi intelegensia umum, menggunakan aplikasi perisai paskibraka bpip;
pemeriksaan kesehatan (general check up), oleh tim medis; seleksi peraturan baris berbaris (pbb) dan kesamaptaan, oleh tni, polri, ppi dan bakesbangpol prov. sulteng;
seleksi psikotes, oleh tim psikolog;
seleksi kepribadian, oleh ppi, akademisi, tim psikolog dan bakesbangpol prov. sulteng.

Turut mendampingi Sekdaprov dalam pembukaan kegiatan ini, Kepala Bakesbangpol Provinsi Sulteng Arfan, Sekretaris Dinas Bakesbangpol, dan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol selaku Ketua Panitia Seleksi Rustam.

“Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah lolos hingga tahap ini. Kalian adalah harapan dan kebanggaan daerah. Semoga hasil terbaik menyertai perjuangan kalian,” tutup Novalina.

Sumber Rilis dan Foto : PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng

PALU – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa almarhumah Moudita Hernanda Puri, mahasiswi Universitas Hasanuddin (Unhas) asal Palu yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, adalah peserta aktif BPJS Kesehatan.

Klarifikasi ini disampaikan guna merespons sorotan publik yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan isu keterbatasan akses layanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulteng melalui program Berani Sehat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Wayan Apriani, SKM, M.Epid, menjelaskan bahwa Moudita merupakan penduduk ber-KTP Kota Makassar dan terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri kelas 3 yang aktif, dengan iuran terakhir dibayarkan pada 9 April 2025.

“Secara administratif dan kepesertaan, almarhumah adalah peserta aktif BPJS. Itu berarti, dia memiliki akses layanan kesehatan di seluruh fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS, tidak hanya di Makassar tapi juga di seluruh Indonesia,” ujar Wayan, pada Minggu (4/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan Universitas Hasanuddin sangat mendukung kebutuhan kesehatan mahasiswanya. “Unhas menanggung seluruh pembiayaan berobat bagi mahasiswa yang tidak memiliki jaminan, selama berobat di klinik atau rumah sakit di lingkungan kampus. Jadi meskipun tanpa BPJS, mahasiswa tetap bisa dilayani. Apalagi dalam kasus ini, almarhumah punya BPJS aktif,” tegasnya.

Wayan turut menjelaskan bahwa Moudita telah lama menetap di Makassar, sejak SMA hingga kuliah, dan diketahui merupakan yatim piatu. Jenazah almarhumah telah dimakamkan oleh keluarga di Campalagian, Sulawesi Barat, kampung asal ayahnya.

“Penting untuk kami luruskan bahwa ini bukan soal tidak terlayaninya kebutuhan kesehatan. Ananda Moudita memiliki perlindungan kesehatan yang berlaku secara nasional. Kasus ini adalah duka kemanusiaan yang mendalam, namun jangan sampai disalahpahami secara fakta,” jelas Wayan.

Sebelumnya, Moudita ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Jalan Sahabat, Tamalanrea, Makassar, Kamis (1/5/2025) malam, setelah tiga hari tidak merespons pesan dan panggilan dari teman-temannya. Saat ditemukan, almarhumah dalam kondisi membengkak di atas tempat tidur. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai langkah awal dalam menyambut kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke wilayah Sulawesi Tengah. Rapat berlangsung di ruang kerja Asisten II Kantor Gubernur pada Jumat (2/5/2025), dan dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi, Rudy Dewanto, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pemerintah Provinsi Sulteng pun mempersiapkan segala hal secara teknis dan substansial agar informasi dan laporan yang dibutuhkan dapat tersaji secara optimal kepada para wakil rakyat.

Dalam arahannya, Rudy Dewanto menegaskan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menghadirkan data, dokumen pendukung, serta bahan paparan yang lengkap dan akurat.

“Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk menunjukkan komitmen dan capaian kita dalam tata kelola BUMD dan BLUD di Sulawesi Tengah. Saya minta seluruh OPD terkait mempersiapkan bahan presentasi dan dokumen secara rinci dan terstruktur,” tegasnya.

Rapat turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin Yambas, Kepala Bappeda, Bapenda, BKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta perwakilan instansi vertikal dan mitra strategis, antara lain Direktur Utama RSUD Undata, PT. Bank Sulteng, PT. Pembangunan Sulteng, dan Kepala Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyambut baik rencana kunjungan kerja ini sebagai wujud sinergi pusat dan daerah, sekaligus sebagai sarana memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik dan aset daerah.

Sumber Rilis dan Foto: PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, memimpin langsung upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 yang digelar di halaman Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (2/5/2025). Upacara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam upacara tersebut, Gubernur Anwar Hafid membacakan sambutan resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti. Peringatan Hardiknas tahun ini mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.

“Pendidikan bukan sekadar kewajiban negara, melainkan hak asasi setiap warga negara. Maka tidak boleh ada diskriminasi dalam akses pendidikan, baik karena agama, ekonomi, domisili, maupun latar belakang lainnya,” tegas Gubernur Anwar.

Ia menambahkan bahwa UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menjamin hak atas pendidikan yang bermutu. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk manusia berakhlak, mendorong mobilitas sosial, serta menjadi pilar utama pembangunan peradaban bangsa.

Lebih lanjut, Gubernur Anwar menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Asta Cita keempat, telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Pendidikan diharapkan menjadi motor penggerak untuk mencetak generasi tangguh, unggul, dan mampu menjadi agen perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur.

“Presiden juga berkomitmen untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Fokus pemerintah saat ini antara lain pada revitalisasi infrastruktur sekolah, transformasi pembelajaran digital, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru,” ujarnya.

Guru, lanjut Gubernur Anwar, memiliki peran strategis sebagai agen peradaban dan mentor pembentuk karakter. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis, seperti perbaikan tata kelola guru, penerapan deep learning, pengenalan AI dan coding, serta penguatan karakter melalui program “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”. Program tersebut mendorong kebiasaan positif seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bersosialisasi, dan tidur cukup.

Tak hanya itu, kegiatan “Pagi Ceria” juga mulai diterapkan di berbagai jenjang pendidikan dasar sebagai upaya menumbuhkan semangat belajar melalui aktivitas fisik dan spiritual di pagi hari.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergotong royong menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

“Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita jadikan pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa,” tutupnya.

Upacara ini turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, Unsur Forkopimda Sulteng, Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov. Sulteng, ASN, dewan guru, mahasiswa serta siswa/siswi SMA/SMK sederajat sekota palu.

Sumber Rilis : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulteng
Foto : PPID Utama / Humas Pemprov. Sulteng

PALU – Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, agar daerah penghasil nikel mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil mulai membuahkan hasil. Setelah pernyataannya viral usai disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (1/5/2025) langsung merespons. Kepala Bappenas bahkan meminta Gubernur Anwar menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan di tingkat nasional, membuka peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.

“Alhamdulillah, tadi pagi saat kami sedang melaksanakan talk show dalam rangka Berani Ngopi bersama teman-teman serikat pekerja KLS, saya ditelepon oleh Pak Deputi dari Kementerian Bappenas dan saya bicara langsung dengan Kepala Bappenas. Beliau menyampaikan, ‘Tolong Pak Gubernur dibuatkan kajiannya supaya nanti kita sama-sama presentasikan di Jakarta, sehingga kita bisa melihat dan mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana sungguhnya proporsi yang adil buat masyarakat Sulawesi Tengah dengan adanya industri, kawasan-kawasan industri penghasil nikel di Indonesia ini,’” ujar Anwar Hafid.

Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa perjuangan untuk mendapatkan porsi DBH yang adil bukanlah hal baru baginya. Sejak menjabat sebagai Bupati Morowali, beliau telah menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang proporsional kepada daerah penghasil. “Saya kira ini adalah hal yang harus kita perjuangkan oleh semua stakeholder, elemen masyarakat Sulawesi Tengah. Karena memang kita ini adalah salah satu penghasil devisa negara dengan adanya industri-industri smelter nikel yang ada di Sulawesi Tengah. Sehingga kita berharap bahwa ke depan ini perhitungan DBH itu setidaknya diberikan secara proporsional kepada Provinsi Sulawesi Tengah, baik itu kabupaten penghasil maupun pemerintah Sulawesi Tengah secara umum,” tegasnya.

Beliau juga menyoroti perbedaan antara DBH dan Corporate Social Responsibility (CSR), di mana DBH langsung masuk ke pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era pasca-tambang. “Karena dana ini langsung ke pemerintah daerah, beda dengan CSR yang juga CSR adalah kewenangan perusahaan sehingga kita tidak bisa mengontrolnya,” jelasnya.

Dukungan terhadap perjuangan ini datang dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat umum. “Saya sangat bersyukur bahwa ternyata apa yang saya suarakan ini sekarang menjadi viral dan itu mendapat dukungan luar biasa. Saya melihat diskusi di setiap grup-grup WhatsApp yang ada di Sulawesi Tengah ini, kebanyakan memberikan support agar terus kita berjuang bersama-sama,” ungkap Anwar Hafid.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah menyusun data dan program-program pembangunan prioritas yang akan didukung oleh DBH. Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah “Berani Cerdas”, yang memberikan beasiswa kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang berprestasi dan tidak mampu.

“Sampai dengan hari ini, kurang lebih ada sudah sekitar 50 ribu rakyat Sulawesi Tengah yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa,” katanya.

Gubernur Anwar Hafid berharap bahwa dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bappenas, Sulawesi Tengah dapat memperoleh porsi DBH yang adil, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami butuh ada kekuatan fiskal daerah dengan berharap dari dana bagi hasil itu untuk mendukung semua program-program Bapak Presiden, sehingga ini bisa terwujud dengan baik dan masyarakat pasti sejahtera, Sulawesi Tengah juga begitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid menggegerkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4/2025), dengan pernyataan keras soal ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang yang diterima Sulawesi Tengah. Ia mengungkap bahwa meski provinsinya menjadi salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara dari industri nikel dan smelter, namun hanya menerima sekitar Rp200 miliar DBH per tahun, jauh dari proporsi yang layak dibanding dampak kerusakan yang ditanggung daerah.

Anwar juga menyoroti praktik perpajakan yang tak berpihak ke daerah penghasil, serta kebijakan tax holiday yang dinilainya justru menguntungkan korporasi besar dan memiskinkan daerah. Pernyataan itu viral dan memicu respons luas, hingga akhirnya Bappenas meminta Pemprov Sulawesi Tengah menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan kebijakan DBH yang lebih adil di tingkat nasional.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) resmi melaksanakan tahapan ujian seleksi tertulis bagi para calon anggota KPID periode 2025–2028. Kegiatan ini digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (29/4/2025).

Sebanyak puluhan peserta yang telah lolos tahap administrasi hadir mengikuti ujian tertulis yang dirancang untuk mengukur pemahaman mereka terhadap dunia penyiaran, wawasan umum, serta aspek psikologis. Ujian dibuka secara resmi oleh Perwakilian Komisioner KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan yang juga merupakan anggota Tim Seleksi KPID Sulteng.

“Seleksi ini menjadi momentum penting dalam menjaring figur-figur penyiaran yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam mengawal ekosistem penyiaran di Sulawesi Tengah,” ujar Anggota Timsel

Proses seleksi berlanjut ke hari kedua, Rabu (30/4), dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari uji psikologi. FGD ini bertujuan menilai kemampuan peserta dalam berkomunikasi, berkolaborasi, serta menyelesaikan masalah secara tim, mengingat tantangan dunia penyiaran yang semakin kompleks dan dinamis.

“Melalui tahapan ini, kami ingin melihat kesiapan para calon anggota tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari tim yang akan bersinergi menjaga kualitas penyiaran di daerah,” jelasnya

Setelah melewati ujian tertulis dan FGD, peserta akan memasuki tahap wawancara mendalam bersama Tim Seleksi. Mereka yang lolos akan menghadapi tahapan akhir, yakni uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Harapan kami, seleksi ini mampu melahirkan sosok-sosok KPID yang profesional, berdedikasi, dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan penyiaran yang sehat, edukatif, dan berkualitas,” tutupnya

Pengumuman hasil seleksi tertulis akan menjadi agenda berikutnya, dilanjutkan dengan uji kepatutan dan kelayakan serta penetapan anggota KPID Sulteng periode 2025–2028 secara resmi.

Sumber Rilis dan Foto: PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng