Posts in category: ppid

PALU — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri kegiatan Launching Aplikasi BERANI SERVICE dan Pendampingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai III BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Elisabeth Supit, S.Kom., MAP, bersama admin pelayanan publik Dinkes Sulteng. Acara secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan tersebut, seluruh perangkat daerah diberikan pendampingan teknis terkait mekanisme pelaksanaan evaluasi PEKPPP Mandiri sekaligus pengenalan penggunaan aplikasi BERANI SERVICE sebagai sistem pendukung digitalisasi pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menekankan pentingnya transformasi digital, penguatan data, dan inovasi pelayanan publik di setiap perangkat daerah. Menurutnya, penerapan sistem digital menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Aplikasi BERANI SERVICE hadir sebagai inovasi untuk mempermudah proses pengumpulan dokumen eviden, monitoring, hingga pelaporan penilaian pelayanan publik secara real time. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi pelayanan publik di seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain launching aplikasi, kegiatan juga diisi dengan pemaparan materi dari narasumber Kementerian PANRB terkait penguatan pelayanan publik, implementasi PEKPPP Mandiri, serta strategi peningkatan indeks pelayanan publik daerah.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penuh implementasi aplikasi BERANI SERVICE sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Humas Dinkes

PALU— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen ini menjadi fokus utama peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang berlangsung di Kota Palu, Sabtu hingga Minggu (2-3 Mei 2026).

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana memuliakan martabat manusia.

“Pendidikan tidak boleh menyisakan ruang bagi diskriminasi, baik karena kondisi fisik, latar belakang etnis, maupun status ekonomi. Setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu,” ujar Reny Lamadjido di hadapan peserta upacara, Sabtu (2/5/2026).

Aspirasi Siswa Berkebutuhan Khusus

Momen yang paling menyentuh terjadi saat Muhamad Abid dan Khairunisa, dua siswa tunanetra dari Sekolah Luar Biasa (SLB) ABCD Palu, tampil bernyanyi dan menyampaikan harapan mereka secara langsung kepada Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmanza.

“Kami ingin melanjutkan kuliah setelah lulus dan bercita-cita menjadi guru. Kami berharap bisa mendapat manfaat dari Program Berani Cerdas,” kata Muhamad Abid.

Suara dari Masyarakat

Hasnah, orang tua siswa berkebutuhan khusus, mengungkapkan harapannya. “Saya berharap program pemerintah dapat membantu anak-anak seperti anak saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara Ahmad, guru honorer, menyoroti masalah distribusi guru. “Penambahan guru dan pemerataan penempatan sangat diperlukan, terutama di daerah terpencil,” katanya.

Program Berani Cerdas dan Persiapan Generasi Emas

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmanza menyatakan bahwa Program Berani Cerdas menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan pemerataan pendidikan.

“Program ini dirancang untuk menjangkau pelosok daerah, termasuk bagi penyandang disabilitas. Kami juga berupaya memperbaiki distribusi guru di wilayah pegunungan, kepulauan, serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” jelas Firmanza.

Menurut Firmanza, berbagai upaya ini dilakukan untuk menyiapkan generasi muda Sulawesi Tengah yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, termasuk melalui peningkatan kompetensi guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih inklusif.

Rangkaian Kegiatan

Selain upacara utama, peringatan Hardiknas 2026 juga diisi dengan penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) secara simbolis, penganugerahan pemenang lomba film edukasi “Berani Mosipeinta”, serta penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi.

Acara ditutup pada Minggu pagi dengan jalan sehat massal yang diikuti aparatur sipil negara dan masyarakat umum sebagai simbol sinergi dalam memajukan mutu pendidikan daerah.

Peringatan Hari Buruh (Mayday) yang digelar di Millenium Waterpark Palu menjadi agenda berbeda dari biasanya. Dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Minggu (03/04/2026).

Ketua panitia, Abd. Wahyudin, melontarkan gagasan menarik: menggenapkan 9 Berani menjadi 10 Berani, dengan tambahan “Berani Mensejahterakan Kebutuhan Buruh”. Ia merujuk pada kajian agama Islam dan feng shui yang menganggap angka 10 sebagai pembawa keberuntungan. Secara politis, usul ini adalah pengingat bahwa program “9 Berani” sebagai jaring pengaman sosial belum cukup jika inti kebutuhan buruh—upah layak, jaminan kerja, dan rumah layak huni—belum sepenuhnya teratasi.

Gubernur Anwar Hafid sendiri mengakui kompleksitasnya. Ia bercerita dengan blak-blakan: ketika menjadi Bupati Morowali, ia sempat dianulir (dibatalkan) oleh Pemerintah Provinsi karena menetapkan Upah Minimum Sektoral yang tinggi. Anulir, yang kita pahami dalam bahasa sehari-hari sebagai pembatalan kebijakan, menjadi tamparan bahwa birokrasi berjenjang kerap menghambat niat baik. Namun, Anwar Hafid membuktikan perjuangan tidak berhenti. Smelter Morowali hadir setelah ia terbang ke China, meski harus melewati konfrontasi.

Narasi yang paling mengena adalah pengakuan pribadi Gubernur: lahir dari buruh, ia pernah menjadi sopir truk, menggoreng rotan, memupuk kelapa, tukang kayu, hingga buruh bangunan. Di tahun 2007, ia diorbitkan Partai Buruh dengan tagline “Dibawah Sinar Bulan dan Bintang, Buruh Damai Sejahtera”. Ini bukan sekadar nostalgia, tetapi legitimasi bahwa pemimpin yang benar-benar merasakan kerasnya hidup buruh akan memiliki empati kebijakan.

APINDO lewat bapak Wijaya Chandra yang biasa disapa Koh Awi mengajak buruh “naik level” dan KSBSI melalui Henri Hutabarat turut memberi dukungan. Namun, kenaikan level tidak akan terjadi tanpa kepastian upah. Gubernur menyebut fakta memilukan: masih ada buruh berpenghasilan Rp600.000 per bulan, dan sekitar 70.000 rumah tidak layak huni di Sulteng. Jika kemiskinan masih di angka 311.000 jiwa, maka jargon “Sulteng Nambaso” (yang berarti Besar, Maju) hanya akan menjadi slogan kosong.

Yang patut diapresiasi adalah gebrakan transparansi: konsultasi seusai salat subuh, layanan Berani Samporoa, hingga nomor WhatsApp 0811666222. Juga pelatihan bahasa Mandarin yang mulai berlaku 22 April 2026. Ini langkah maju mengingat banyak investasi China di Morowali. Buruh yang menguasai bahasa Mandarin setidaknya memiliki daya tawar lebih tinggi.

Ibu Suryani, seorang cleaning service RS Anutapura, yang beruntung mendapat motor matic dari Gubernur adalah kilasan kecil bahwa keberpihakan bisa diwujudkan dalam aksi nyata, meskipun tentu tidak cukup dengan undian. Hadiah motor bukan solusi struktural, tapi setidaknya menjadi pengakuan bahwa pekerja kebersihan juga layak mendapat perhatian.

Peringatan Mayday tahun ini di Sulawesi Tengah meninggalkan pesan ditutup dengan Empat pantun yang dituturkan Gubernur menambah semarak: “Sulteng Nambaso bukan sekadar nama, nyata melayani buruh pun sejahtera.” Kalimat itu indah di bibir, tetapi akan lebih indah jika terwujud dalam kenaikan UMP, perbaikan rumah layak huni, dan penghapusan diskriminasi upah. Selamat Mayday untuk buruh Sulteng dan seluruh Indonesia. Saatnya keberanian tidak hanya diucapkan, tetapi dialokasikan dalam anggaran dan kebijakan.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tentena (29/4) — Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Rifki Anata Mustaqim, M.Si, mengunjungi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena (PSTW), sekaligus melakukan tatap muka dan silaturahmi dengan Kepala UPT, pejabat, serta staf Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena.

Rifki Anata Mustaqim yang akrab dipanggil Ka Bond menyampaikan bahwa ini merupakan kunjungan pertama sejak beliau dilantik pada tanggal 31 Desember 2025 lalu. Beliau didampingi KTU, pejabat pengawas, dan staf Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, tidak hanya berdialog, tetapi juga secara langsung meninjau berbagai fasilitas yang ada. Beberapa poin penting yang menjadi fokus evaluasi meliputi:

• Kondisi Fisik Bangunan: Pemeriksaan ruang rawat dan fasilitas umum untuk memastikan kenyamanan para lansia.
• Pemenuhan Gizi: Pengecekan menu makanan harian untuk memastikan asupan gizi terpenuhi.
• Pelayanan Kesehatan: Memastikan ketersediaan layanan kesehatan dasar bagi lansia yang kondisi fisiknya rentan.

Usai dialog, Kepala Dinas Sosial meninjau kondisi gedung yang didampingi oleh Kepala UPT, Ibu Rajanna Sangle Kuddi, S.Hut, bersama pejabat pengawas di lingkup Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena (PSTW) Kabupaten Poso.

PT Taspen dan Mandiri Taspen Sosialisasikan Program Jaminan Sosial di BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi Program Taspen bagi seluruh ASN pada Rabu, 29 April 2026, di Ruangan PPID BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., ini dihadiri oleh perwakilan PT Taspen (Persero) dan Mandiri Taspen. Sosialisasi mencakup Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta program kesejahteraan lainnya, guna meningkatkan pemahaman ASN terhadap hak-hak kepegawaian mereka.

Palu, 29 April 2026 — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Taspen bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026, pukul 09.00 WITA, bertempat di Halaman PUSDALOPS BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan layanan pemberian informasi kepada ASN mengenai program-program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero), yang meliputi Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta program peningkatan kesejahteraan lainnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari PT Taspen (Persero) dan Mandiri Taspen. Acara secara resmi dibuka oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., yang dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap hak-hak kepegawaian, khususnya terkait program perlindungan dan jaminan sosial dari Taspen.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dapat memahami secara menyeluruh dan memanfaatkan program-program Taspen secara optimal, guna mendukung kesejahteraan aparatur secara berkelanjutan.

— PPID BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

Palu–Di tengah dinamika pembangunan dan penataan administrasi daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah, Novalina, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan penjelasan resmi terkait penganggaran hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

Penjelasan ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta upaya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, khususnya dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang.

Sekdaprov Novalina menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur H. Anwar Hafid, sangat mencintai dan membanggakan Gerakan Pramuka. Bagi beliau, Pramuka bukan sekadar organisasi, melainkan kawah candradimuka utama dalam membentuk karakter generasi muda menuju Visi Sulteng Nambaso.

“Semangat gerakan Pramuka adalah investasi hati dan masa depan. Tidak ada niat, apalagi kebijakan untuk membatasi ruang gerak Pramuka. Komitmen kami untuk mendukung tumbuh kembangnya kegiatan-kegiatan Pramuka di Sulawesi Tengah tetap teguh dan tak tergoyahkan,” tutur Sekdaprov Novalina, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah, tengah menghadapi penyesuaian kebijakan keuangan daerah sebagai tindak lanjut dari regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD), sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp1,2 triliun atau sekitar 25 persen dari total APBD Tahun 2026. Kondisi ini menuntut adanya penataan ulang anggaran secara cermat dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi memastikan bahwa dukungan terhadap Gerakan Pramuka tetap menjadi perhatian utama. Komunikasi intensif dan konstruktif terus dilakukan bersama jajaran Kwarda Pramuka Sulawesi Tengah.

“Kami sedang merajut solusi terbaik bersama Ketua Kwarda. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk tetap hadir memberikan dukungan, baik moril maupun materil, agar agenda strategis kegiatan Pramuka tetap berjalan, tentu dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah,” tegasnya.

Sekdaprov juga mengapresiasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk pandangan terkait langkah hukum, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan Gerakan Pramuka.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan pendekatan dialogis dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan pandangan.

“Dalam semangat kekeluargaan khas Sulawesi Tengah, mari kita utamakan dialog yang sejuk dan musyawarah yang teduh. Dengan begitu, energi kita tetap terfokus untuk membangun daerah dan memajukan generasi muda,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar proses penyesuaian kebijakan ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang luas.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu – Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu, 29 April 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian rekomendasi hasil Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. menegaskan bahwa LKPJ adalah perwujudan amanat konstitusi untuk memberikan gambaran kebijakan yang telah diambil pemerintah daerah kepada masyarakat. Beliau sangat mengapresiasi kerja keras DPRD dalam mengevaluasi dokumen tersebut dan menganggap rekomendasi yang diberikan sebagai instrumen penting check and balance demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh pimpinan OPD, termasuk jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, untuk segera menyerap dan mengimplementasikan rekomendasi dewan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Langkah ini krusial untuk menyelaraskan visi besar mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju serta berkelanjutan.

Kehadiran Bapak Muh. Idham Khalid dalam forum ini mempertegas komitmen instansi perpustakaan dan kearsipan untuk terus meningkatkan prestasi dan produktivitas kinerja. Melalui evaluasi ini, diharapkan segala kekurangan dapat dibenahi demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu–Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar apel pagi yang dirangkaikan dengan purna bakti Kepala Dinas Kominfosantik, Suandi, di halaman Kantor Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (28/4/2026).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kadis Diskominfosantik Suandi dan didampingi Sekretaris Dinas, Wahyu Agus Pratama. Kegiatan ini dihadiri para kepala bidang, pejabat fungsional, pejabat pengawas, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah.

Apel pagi yang dirangkaikan dengan purna bakti ini berlangsung khidmat dan penuh suasana haru, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian Suandi selama memimpin Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Suandi menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kedisiplinan seluruh pegawai yang mengikuti apel pagi tersebut. Ia menilai partisipasi aktif jajaran pegawai mencerminkan komitmen dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh rekan-rekan pada apel pagi ini. Ini menjadi momen yang sangat berarti bagi saya,” ujar Suandi.

Lebih lanjut, Suandi juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin selama dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfosantik. Ia menegaskan bahwa capaian kinerja yang diraih selama ini tidak terlepas dari kolaborasi seluruh jajaran.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang telah kita bangun selama ini. Semua pencapaian yang ada merupakan hasil kerja kita bersama,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Suandi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai apabila selama masa kepemimpinannya terdapat kekhilafan atau hal-hal yang kurang berkenan.

“Sebagai manusia biasa, saya tentu tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, saya memohon maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekeliruan yang tidak disengaja,” tuturnya.

Sumber: PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng

PALU – Dalam upaya memperkuat upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu pada Selasa, 28 April 2026.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pemeliharaan serta Pelestarian Naskah Kuno. Langkah strategis ini diambil guna memastikan naskah-naskah bersejarah yang ada di wilayah Morowali Utara mendapatkan penanganan pemeliharaan yang sesuai dengan standar kearsipan nasional.

Penerimaan Langsung oleh Kepala Dinas
Rombongan dari Kabupaten Morowali Utara diterima langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah di terima langsung di ruang Kerjanya dan diajak berkeliling melihat Ruang Layanan Gedung Baru. Dalam pertemuan tersebut, Kadis menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif Dispusaka Morowali Utara dalam memprioritaskan penyelamatan naskah kuno.

“Naskah kuno adalah identitas peradaban kita. Melalui koordinasi teknis ini, kita berharap ada kesamaan standar dalam hal konservasi fisik maupun digitalisasi informasi agar nilai sejarah di dalamnya tetap utuh bagi generasi mendatang,” ujar Kadis Dispusaka Provinsi Sulteng dalam sambutannya.

Fokus Konsultasi Teknis
Agenda utama pertemuan ini mencakup beberapa poin krusial terkait teknis pelestarian, antara lain:

* Identifikasi dan Klasifikasi: Teknik mengenali jenis bahan dan usia naskah untuk menentukan metode perawatan yang tepat.
* Konservasi Fisik: Diskusi mengenai penyimpanan yang aman, pengaturan suhu ruang, serta penanganan naskah yang sudah mengalami kerusakan (fragil).
* Digitalisasi: Alih media naskah kuno ke dalam bentuk digital sebagai langkah preventif untuk melindungi naskah asli dari kerusakan akibat penggunaan yang berulang.

Harapan Kedepan
Kunjungan koordinasi ini diharapkan dapat mempererat kerja sama antarinstansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam lingkup Sulawesi Tengah. Dengan adanya pendampingan teknis dari tingkat provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara optimis dapat mengelola dan melestarikan naskah-naskah kuno di daerahnya secara lebih profesional dan terintegrasi.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

PALU— Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah memperkuat komitmen perlindungan hukum bagi tenaga pendidik sekaligus mengawal transparansi program pendidikan daerah. Hal ini mengemuka dalam kunjungan silaturahmi jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu, Selasa (21/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan persepsi mengenai perlindungan profesi guru dari ancaman kriminalisasi. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nuzul Rahmat R, S.H., M.H. menegaskan bahwa pendidik harus memiliki ketenangan dalam menjalankan tugasnya tanpa dibayangi ketakutan akan jeratan hukum selama bertindak sesuai kaidah pendidikan.

“Kejaksaan hadir sebagai mitra bagi para guru. Kami ingin memastikan martabat guru tetap terjaga dan mereka terlindungi dari segala bentuk intimidasi hukum saat sedang berupaya mencerdaskan generasi bangsa,” ujar Nuzul Rahmat.

Selain aspek perlindungan profesi, Kejati Sulteng juga memberikan perhatian khusus pada pengawalan program “Berani Cerdas”. Program beasiswa unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini dinilai membutuhkan mitigasi hukum sejak dini agar penyalurannya tepat sasaran, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi yang dapat merugikan hak-hak pelajar.

Isu perundungan (bullying) di lingkungan sekolah juga menjadi poin edukasi yang ditekankan. Kejaksaan mendorong optimalisasi program Jaksa Menyapa untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada siswa. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membangun karakter kuat bagi anak didik untuk menolak narkoba dan obat-obatan terlarang yang merusak masa depan. 

Edukasi ini bertujuan agar siswa memahami konsekuensi hukum dari tindakan perundungan serta membangun budaya sekolah yang aman dan humanis.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si. menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, kolaborasi antara institusi penegak hukum dan dinas pendidikan merupakan langkah preventif yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ekosistem pendidikan yang kondusif di Sulawesi Tengah.

Kunjungan ini diharapkan mampu menciptakan iklim pendidikan di mana guru berani mendidik dengan disiplin, siswa cerdas dalam beretika hukum, dan program beasiswa daerah dapat terlaksana dengan integritas tinggi.

Penulis : Humas
Foto : Humas