Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Novalina membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Di Sulawesi Tengah tahun 2024. Bertempat, di Hotel Best Western Coco Plus. Rabu, (13/11/2024).

Kegiatan tersebut diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan meningkatkan sinergitas bersama dalam rangka deteksi munculnya berbagai potensi permasalahan di masyarakat jelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Mengawali sambutannya, Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Novalina mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi ini, sebagai upaya peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik, pengembangan etika, dan budaya politik di Sulawesi Tengah.

“Pemilihan Umum bukan hanya sekedar ajang untuk memilih pemimpin tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat”, ucap Novalina.

Novalina juga menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk menggalang kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, parpol, lembaga pendidikan dan masyarakat.

“Kolaborasi yang baik dapat merancang program-program efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik, hak dan kewajiban sebagai pemilih serta pentingnya etika dalam berpolitik”, tuturnya.

“Selain itu, pentingnya budaya politik yang sehat, yang mencakup toleransi, dialog dan partisipasi yang konstruktif, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi. Sehingga, dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat” lanjut Novalina.

Terakhir Novalina berharap, agar menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai contoh dalam penerapan etika politik yang baik, dimana setiap individu dan partai politik saling menghormati, mendengarkan dan berkolaborasi untuk kepentingan bersama.

“Untuk itu, saya meminta kepada peserta rakor agar menggunakan momentum ini untuk memperkuat jaringan antara berbagai elemen masyarakat, berbagi pengetahuan dan saling mendukung dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas di provinsi Sulawesi Tengah”, harapnya.

Perlu untuk diketahui, dalam kegiatan Rakor ini turut menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya :

Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Abdul Gafur yang membawakan materi Pemantauan Laporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Melalui Cipta Kondisi dan Kondusifitas Aktivitas Ormas di Wilayah Sulteng,

Kasudbid Keamanan Negara Polda Sulteng AKBP Safrudin yang membawakan materi Situasi dan Kondisi Terkini Situasi Politik di Provinsi Sulawesi Tengah Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024,

Kadep Mastra Seskoad Korem 132/Tadulako Kolonel Inf Antonius Totok Chirshardjoko yang membawakan materi Langkah-langkah Strategis TNI Dalam Mengantisipasi Potensi Kerawanan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah,

Kepala Bakesbangpol Sulteng Arfan yang membawakan materi Tugas, Fungsi dan Peran Tim Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah.

Turut Hadir : Kepala Bakesbangpol 13 kab/kota se-Sulteng, Ketua KPU Sulteng Risvirenol, Ketua KPU 13 kab/kota se-Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun, dan Ketua Bawaslu 13 kab/kota se-Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

PALU – Setelah menunggu 10 Tahun, akhirnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menempatkan posisi di 10 besar Nasional dengan perolehan point 97 pada Survey Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia. Rabu, (13/11/2024)

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulteng, M. Iqbal Andi Magga saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur dan seluruh perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di Sulawesi Tengah.

“Alhamdulillah, Sulawesi Tengah mendapat peringkat 10 besar tingkat nasional pada survey opini penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024”, ujar Iqbal.

Sebagaimana dilansir dari Naratoria, Kandidat Doktor Ilmu Hukum itu mengatakan pemberian penghargaan oleh Presiden RI kepada pemerintah Sulteng akan diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, 14 November 2024 dan seperti biasanya penghargaan tersebut akan diterima oleh Gubernur.

Lanjut Iqbal mengatakan bahwa prestasi ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah pemerintahan Sulawesi Tengah, sejak survey opini pelayanan publik mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Pencapaian itu berkat kerjasama yang baik antara para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) disertai dukungan dari pimpinan daerah.

Untuk diketahui bahwa survey pelayanan publik tersebut menunjukan bahwa Sulteng menjadi daerah yang ramah bagi investasi dan mampu memenuhi hak hak masyarakat atas pelayanan perizinan untuk investasi dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan rumah sakit.

Capaian penghargaan yang diraih ini berbanding lurus dengan tingginya angka investasi secara nasional dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai tujuan investasi di Indonesia. Selain itu menjadikan pula negeri seribu megalit itu sebagai peringkat kedua pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Prestasi ini menunjukan prestasi kerja Pemprov Sulteng atas pelayanan untuk pemenuhan hak hak dasar masyarakat,” jelas mantan Ketua DPRD Kota Palu itu.

Diapun berharap komunikasi yang aktif dan lancar serta membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat ini dapat terus terjaga, agar prestasi nasional yang diterima dapat dipertahankan, jika perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Prestasi terbaik nasional ini jangan hanya tahun ini saja. Tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya juga harus mendapat prestasi pelayanan publik, supaya tidak terkesan tambal sulam”, harap Iqbal.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng
Foto : Humas Pemprov. Sulteng (Ahyain)

Palu – Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tadulako berhasil lolos seleksi untuk memamerkan inovasi mereka dalam Brida Innovation Week (BIW) 2024, sebuah ajang yang menampilkan berbagai inovasi teknologi yang bermanfaat.

Komang Putra, Andi Fitriani, Mega Khotimah dan Wahyudi merupakan kelompok uang mengsung inovasi ini. Inovasi tersebut adalah sistem irigasi tetes otomatis berbasis Internet of Things (IoT), dengan nama produk PALU DRIP (Palu Automated Land Utilization & Drip Irrigation Project) untuk Optimalisasi Produktivitas Lahan dan Efesiensi Air Budidaya Bawang Merah Lembah Palu pada Kelompok Tani Terdampak Bencana Alam di Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi. Rabu, (13/11/2024)

Komang Putra selaku ketua tim mengatakan “Inovasi ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam dunia pertanian, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien”.

Inovasi ini, yang saat ini berada dalam tahap prototipe, menggabungkan teknologi IoT untuk mengatur irigasi secara otomatis, berdasarkan kebutuhan tanaman.

“Sistem ini dirancang untuk mengurangi pemborosan air, meningkatkan hasil pertanian, serta mendukung praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan”, jelas Komang selaku ketua tim

Dijelaskannya juga, dengan menggunakan sensor kelembapan tanah yang terhubung melalui jaringan IoT, sistem ini dapat memantau kondisi tanah secara real-time dan memberikan air hanya ketika diperlukan oleh tanaman.

Sebagai bagian dari kegiatan BIW 2024, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang tergabung dalam tim Mahasiswa AgricultureRND Faperta juga akan berperan sebagai narasumber dalam sesi edukasi inovasi kepada para pelajar.

Pada kesempatan ini, mereka akan berbagi pengetahuan mengenai pengembangan sistem irigasi berbasis teknologi, serta pentingnya inovasi dalam dunia pertanian modern.

Brida Innovation Week (BIW) 2024 akan digelar dalam beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 21-23 November 2024. Dan acara ini akan dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, serta para profesional di bidang teknologi dan inovasi. Selain memamerkan berbagai karya inovatif, BIW juga akan mengadakan sesi penilaian, dengan penghargaan untuk tiga juara terbaik yang akan diumumkan pada acara penutupan.

Sumber : PPID Pelaksana/BRIDA Sulteng

Palu-Pjs Gubernur Sulawesi Tengah Novalina secara resmi membuka pelatihan pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pejabat fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Berlangsung di Ruang Sinergitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, (12/11/2024)

Turut mendampingi, Plh. Kapus Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Juddy J. Damond dan Plh. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Salim.

Dalam kesempatan itu, Pjs Gubernur Novalina menyampaikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

“SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar”,

Novalina menambahkan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman khusus pada pejabat fungsional PPUPD tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta dapat membuat rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM oleh perangkat daerah mengampu SPM.

Oleh karena itu, Pjs Gubernur mengapresiasi langkah Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN-nya dengan menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, Novalina juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berkomiten untuk mewujudkan Good Governace melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

“Jabatan Pengawas PPUPD, perlu mendapatkan penguatan fungsi serta kompetensi dalam melakukan pengawasan yang efektif melalui SPM”, ungkap Novalina

Diakhir sambutannya Pjs. Gubernur berharap melalui kegiatan ini, dapat mewujudkan pelaksanaan standar pelayanan minimal di pemerintah provinsi Sulawesi Tengah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Ketua Panitia Moh Riyan, melaporkan bahwa peserta pelatihan berjumlah 40 orang dengan rincian Laki-laki 17 orang dan Perempuan 23 orang yang seluruhnya berasal dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Pelatihan berlangsung selama 5 hari dimulai dari tanggal 12 November sampai dengan 16 November 2024”, jelas Ryan

Sumber : BPSDMD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah gelar Bimbingan Teknis Pendampingan Penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) dan Permasalahan Prioritas Daerah (PPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bertempat di Aula Nagaya Brida. Selasa (12/11/2024).

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Brida Provinsi Sulawesi Tengah, Faridah Lamarauna, dengan menghadirkan narasumber yaitu Perencana Ahli Utama Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hamid, dan Koor. Pelaksana Fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, BRIN, Eko Kurniawan, yang dihadiri secara daring.

Dalam sambutannya, Faridah Lamarauna, mengungkapkan bahwa produk unggulan daerah serta permasalahan prioritas daerah merupakan dokumen pendukung dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah (RIJP PID).

Dokumen yang dihasilkan dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan terkait arah kebijakan daerah dalam hal riset dan inovasi bagi pemerintah. Hal ini guna peningkatan tata kelola, pelayanan publik, kualitas kebijakan, ekosistem riset dan inovasi daerah, serta salah satu syarat untuk meningkatkan indeks inovasi daerah (IID).

“Berbicara masalah produk unggulan yang ada di Prov. Sulteng, ini merupakan bukan suatu hal yang baru untuk dibicarakan. Bahkan masing-masing dari Kabupaten/Kota sudah memiliki produk unggulan daerahnya” jelas Faridah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah secara terpadu mengidentifikasi produk unggulan serta permasalahan prioritas daerah, ditinjau dari potensi sumber daya alam yang melimpah serta budaya yang kaya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Urgensi dari kegiatan ini karena PUD dan PPD digunakan untuk menyusun penyusunan rencana awal rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah (RIPJ PID). Dokumen ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau rencana pembangunan daerah (RPD) provinsi, kab/kota memiliki kewajiban yang sama.

“Sekarang kita memasuki musim pilkada yang artinya kita akan mempunyai pimpinan baru yang mana nantinya terdapat RPJMD yang baru juga. Ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan identifikasi yang nantinya akan dimasukkan dalam RPJMD tersebut”, lanjutnya.

Setelah resmi membuka acara tersebut, bimtek ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, sekaligus tanya jawab terkait topik yang diangkat.

Turut hadir : Tim penyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK Prov. Sulteng, Perwakilan BRIDA, BApperida, Bapelitbang, Balitbang Kab/Kota se-Sulteng, Pejabat lingkup Brida Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : Brida Prov. Sulteng/PPID Pelaksana

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi lintas stakeholder dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang damai dan sehat tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Best Western Pluss Coco Palu. Selasa, (12/11/2024).

Berdasarkan laporan ketua panitia penyelenggara I Wayang Yudana tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan sinergitas bersama antar stakeholder dalam rangka mengantisipasi munculnya berbagai potensi permasalahan di masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya:

Kapolda Sulteng yang diwakili oleh Kepala Biro Operasi Giuseppe Reinhard Gultom yang membawakan materi Strategi Polda Sulteng dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Danrem 132/Tadulako yang diwakili oleh Kasi Intel Kasrem 132/Tadulako Agung Sinaring Mahapasti yang membawakan materi Dukungan TNI dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Perwakilan Kepala Badan Intelejen Daerah Provinsi Sulteng Khaerudin yang membawakan materi “Deteksi dan Waspada Dini dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah”.

Kajati Sulteng yang diwakili oleh Kasi I Bidang Intelejen Muhammad Rum Dahlan yang membawakan materi Pembinaan dan Penegakan Hukum dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rakor tersebut dibuka oleh Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulteng Arfan, dalam sambutan ya beliau menyampaikan pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2004 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga di era keterbukaan seperti ini, masyarakat dan pemangku kepentingan telah semakin kritis serta semakin memahami keberadaan Pilkada sebagai wahana untuk mengubah harapan menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.

“Dengan demikian, kita bersama mempunyai tanggung jawab untuk mengawal terselenggaranya Pilkada serentak tahun 2024 secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) jujur dan adil (jurdil) aman, sehat dan bertanggung jawab sesuai tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan” ujar Arfan.

Kemudian, Arfan menyampaikan dalam perhelatan pilkada banyak permasalahan yang cukup kompleks, seiring dengan meningkatnya pengetahuan, perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap Pilkada serentak tahun 2024.

“Karena itu, setiap masalah harus segera diantisipasi sedini mungkin agar tidak melebar lebih luas, karena kita semua tidak menginginkan Pilkada diwarnai dengan keributan dan cacat hukum, yang akhirnya menimbulkan kerawanan politik dan keamanan serta mengganggu ketertiban masyarakat”, ucap Kaban Kesbangpol Sulteng

Lebih lanjut Arfan menyampaikan, hasil review pelaksanaan Pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan tahun 2020 di provinsi Sulawesi Tengah dari aspek keamanan secara umum berjalan dengan baik, “Hal tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi Pilkada serentak di tahun 2024, sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali” terangnya.

Terakhir Arfan berharap, agar dalam rapat koordinasi lintas stakeholder kali ini, dapat membahas dan mendiskusikan beberapa hal pokok terkait situasi dan kondisi politik di daerah yang harus diwaspadai.

“Dukungan serta peran seluruh elemen menjadi perhatian kita bersama, dalam upaya meningkatkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesamaan persepsi agar Pilkada serentak tahun 2024 dapat terlaksana secara kondusif, aman, damai dan bermartabat”, harapnya.

Turut hadir : Asisten ahli gubernur, staf ahli gubernur, seluruh kepala OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, Bakesbangpol kab/kota Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Sulteng, BEM seluruh Universitas lingkup kota Palu, FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, FKDM Provinsi Sulawesi Tengah, FKP Provinsi Sulawesi Tengah, FKDM Kota Palu dan FPK kota Palu.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Palu- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Evaluasi Aksi Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Tahun 2024 dan Perencanaan Tahun 2025. Bertempat, di Hotel Santika Palu. Selasa, (12/11/2024)

Pertemuan ini dihadiri ; Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulteng, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah Pilot Project Program Tetra-Pandu, Tim Akademisi Tetra-Pandu dan Tim Pelaksana Tetra- Pandu Provinsi Sulteng.

Kegiatan ini mengangkat tema “Desain Inovasi Penurunan Daerah Rawan Pangan Sebagai Input Penyelenggaraan Pembangunan Pangan Menuju Sulawesi Tengah Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng diwakili Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Sulteng Ahfan menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Sulawesi Tengah tahun 2022, bahwa ada peningkatan daerah rawan pangan (2022) untuk prioritas 1 meningkat sebanyak 25 kecamatan dari 4 kecamatan di tahun 2021, prioritas 2 (rawan) meningkat sebanyak 26 kecamatan tahun 2022 dari 10 kecamatan tahun 2021, dan untuk prioritas 3 (agak rawan) juga meningkat sebanyak 35 kecamatan pada tahun 2022 dari sebanyak 27 kecamatan di tahun 2021.

Ahfan juga menjelaskan bahwa dari hasil analisis bahwa penyebab peningkatan daerah rawan pangan yaitu ; jumlah produksi pertanian yang menurun akibat perubahan iklim yang tidak menentu, harga pangan naik yang menyebabkan inflasi dan yang paling utama yaitu distribusi pangan yang belum maksimal untuk mencapai daerah-daerah yang membutuhkan pangan seperti ; di daerah pegunungan, kepulauan, lembah dan wilayah perbatasan.

Untuk itu, Sulawesi Tengah memerlukan inovasi dalam rangka intervensi langsung terhadap permasalahan tersebut, yaitu menentukan mekanisme sentra (terminal) pangan dan distribusi (transportasi) pangan untuk meningkatkan masyarakat dalam hal penyediaan, pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan.

Dijelaskannya, lokasi desa pilot project dari pelaksanaan inovasi tahun 2024 ini berada di Kabupaten Poso, Tojo Una-Una dan Donggala sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.6.1/15.1/BAPPEDA-G.ST/2024 tentang penetapan desa percontohan inovasi terminal dan transportasi pangan terpadu tahun 2024.

“Dari hasil evaluasi tahun 2024 dan pelaksanaan inovasi di tahun 2025 akan disempurnakan dengan mekanisme pelibatan daerah penyangga atau desa penyangga sehingga intervensi penurunan daerah rawan pangan yang dilaksanakan
dapat lebih dirasakan secara merata oleh masyarakat disekitarnya”, jelas Ahfan

Selanjutnya, adapun desa yang menjadi pilot project pelaksanaan inovasi Tetra-Pandu Tahun 2025 yakni ; pertama, Desa Ongulara (peringkat 1 sangat rentan) dengan daerah penyangga Desa Malino Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala.

Kedua, Desa Bainaa Barat (peringkat 1 sangat rentan) dengan daerah penyangga Desa Bainaa Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong.

Ketiga, Kelurahan Buluri (peringkat 2 rentan) dengan daerah penyangga Kelurahan Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu.

Sebanyak 20 (dua puluh) institusi yang terlibat pada inovasi ini, yaitu ; Disbunnak Sulteng, Dinas Koperasi & UMKM Sulteng, Dinkes Sulteng, di dalam Brida Sulteng, Dinas PMD Sulteng, Dinas TPH Sulteng, DP2KB Sulteng, Disperindag Sulteng, DP3A Sulteng, Dinas Pangan Sulteng, Dinas Sosial Sulteng, Dinas Bima Tarung Sulteng, DKP Sulteng, Dinas Perhubungan Sulteng, Biro Perekonomian Setdaprov. Sulteng, Untad, BPSIT Sulteng, BPOM Palu, LSM Mombine Palu dan sebagai inisiator dari pelaksanaan inovasi ini adalah Bappeda Prov. Sulteng.

Ia berharap, inovasi ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat sehingga target penurunan persentase daerah rawan pangan di sulawesi tengah dapat tercapai.

“Semoga aksi inovasi Tetra-Pandu yang telah dilaksanakan di tahun 2024, serta perencanaan di tahun 2025 semakin baik, penuh optimise dan rasa tanggung jawab dari perangkat daerah yang terlibat serta kerjasama seluruh tim pelaksana baik ditingkat Provinsi, Kabupaten maupun ditingkat Desa”, harapnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Jakarta – Rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024, Komisi Informasi Pusat melaksanakan uji publik kepada Badan Publik yang terpilih, dihadapan panel yang terdiri dari, anggota Komisi Informasi Pusat dan sejumlah ahli di bidang keterbukaan informasi dengan model presentasi dan wawancara, Selasa, 12 November 2024.

Tahapan ini merupakan penentuan untuk memperoleh predikat Badan Publik yang berstatus Informatif. Adapun Badan Publik yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas kelompok Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) merupakan salah satu dari 28 Pemerintah Provinsi Se-Indonesia yang terpilih mengikuti Tahapan uji publik ini.

Adapun uji publik tersebut sebagai salah satu syarat penentu bagi setiap kelompok badan publik untuk mendapatkan kreteria dari Tim Penilai dengan status Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano Lamangkona mengatakan Tahapan Uji Publik ini merupakan tahap akhir dan merupakan langkah penting, untuk memastikan tingkat pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik guna mencapai status informatif.

Lanjut Sudaryano menjelaskan, penilaian pada monev ini berbeda dengan penilaian pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang bersifat umum dan berhubungan dengan implementasi pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik selama satu tahun berjalan.

“Penilaian pada monev untuk melihat arah dan dukungan kebijakan yang terkait dengan keterbukaan informasi yang berimplikasi pada kinerja dan kepatuhan badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada organisasi pemerintah daerah dalam melaksanakan perintah dan amanat Undang-undang KIP”, jelasnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan evaluasi mandiri adalah mengukur Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dimana pada tahun 2024 ini, Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh poin sebesar 82,16 dan mengantar posisi Sulawesi Tengah pada rangking 4 Nasional. Negeri Seribu Megalit ini mengalami kenaikan poin sebesar 4.05, yang mana pada tahun 2023 memperoleh poin sebesar 78,11, membawa Sulawesi Tengah menempati rangking 11 dari tahun 2022 berada dirangking 28 nasional.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus mendorong keterbukaan informasi sebagai upaya membangun transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan melalui tahapan ini, instansi publik dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi bagi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, ujar Sudaryano.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini berlangsung hingga akhir tahun, dengan hasil yang akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus dorongan bagi seluruh instansi publik untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi di Indonesia.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi lintas stakeholder dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang damai dan sehat tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Best Western Pluss Coco Palu. Selasa, (12/11/2024).

Berdasarkan laporan ketua panitia penyelenggara I Wayang Yudana tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan sinergitas bersama antar stakeholder dalam rangka mengantisipasi munculnya berbagai potensi permasalahan di masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya:

Kapolda Sulteng yang diwakili oleh Kepala Biro Operasi Giuseppe Reinhard Gultom yang membawakan materi Strategi Polda Sulteng dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah”,

Danrem 132/Tadulako yang diwakili oleh Kasi Intel Kasrem 132/Tadulako Agung Sinaring Mahapasti yang membawakan materi Dukungan TNI dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah”,

Perwakilan Kepala Badan Intelejen Daerah Provinsi Sulteng Khaerudin yang membawakan materi “Deteksi dan Waspada Dini dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah”,

Kajati Sulteng yang diwakili oleh Kasi I Bidang Intelejen Muhammad Rum Dahlan yang membawakan materi Pembinaan dan Penegakan Hukum dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah”.

Rakor tersebut dibuka oleh Pjs Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulteng Arfan, dalam sambutan ya beliau menyampaikan pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2004 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga di era keterbukaan seperti ini, masyarakat dan pemangku kepentingan telah semakin kritis serta semakin memahami keberadaan Pilkada sebagai wahana untuk mengubah harapan menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.

“Dengan demikian, kita bersama mempunyai tanggung jawab untuk mengawal terselenggaranya Pilkada serentak tahun 2024 secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) jujur dan adil (jurdil) aman, sehat dan bertanggung jawab sesuai tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan” ujar Arfan.

Kemudian, Arfan menyampaikan dalam perhelatan pilkada banyak permasalahan yang cukup kompleks, seiring dengan meningkatnya pengetahuan, perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap Pilkada serentak tahun 2024.

“Karena itu, setiap masalah harus segera diantisipasi sedini mungkin agar tidak melebar lebih luas, karena kita semua tidak menginginkan Pilkada diwarnai dengan keributan dan cacat hukum, yang akhirnya menimbulkan kerawanan politik dan keamanan serta mengganggu ketertiban masyarakat” ucap Kaban Kesbangpol Sulteng

Lebih lanjut Arfan menyampaikan, hasil review pelaksanaan Pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan tahun 2020 di provinsi Sulawesi Tengah dari aspek keamanan secara umum berjalan dengan baik, “Hal tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi Pilkada serentak di tahun 2024, sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali” terangnya.

Terakhir Arfan berharap, agar dalam rapat koordinasi lintas stakeholder kali ini, dapat membahas dan mendiskusikan beberapa hal pokok terkait situasi dan kondisi politik di daerah yang harus diwaspadai.

“Dukungan serta peran seluruh elemen menjadi perhatian kita bersama, dalam upaya meningkatkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesamaan persepsi agar Pilkada serentak tahun 2024 dapat terl…

Palu – Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 14 orang personil mengikuti Uji Kompetensi (Ujikom). Uji kompetensi ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan para pegawai, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien. Bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulteng. Senin, 11 November 2024.

Turut mendampingi, Kepala BPSDMD Provinsi Sulteng diwakili Koordinator Widyaiswara BPSDMD Abd. Wahab Harmain, perwakilan dari Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah Muhlis selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Ujikom yang diikuti oleh 22 peserta dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tolitoli ini dibuka secara resmi oleh Pjs (Pejabat Sementara) Gubernur Sulawesi Tengah Novalina.

Dalam sambutannya, Pjs Gubernur menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya di lingkungan Satpol PP, untuk mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan di daerah.

“Uji Kompetensi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa personel Satpol PP memiliki keterampilan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka di lapangan dengan mengedepankan pelayanan pada masyarakat dengan cara persuasif dan komunikatif, terutama dalam mengelola ketertiban dan keamanan”, ungkap Novalina.

Pjs Gubernur juga menekankan pentingnya peran Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum di masyarakat. Ia juga mengakui tantangan yang dihadapi oleh anggota Satpol PP, yang sering berhadapan langsung dengan situasi-situasi kritis, seperti demonstrasi masyarakat.

Para peserta ujikom terdiri dari 8 orang perwakilan dari Kabupaten Tolitoli dan 14 peserta lainnya berasal dari Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah. Selama ujikom, peserta diuji dalam berbagai aspek kompetensi terkait dengan peraturan perundang-undangan, kemampuan operasional, serta penerapan tugas fungsional Satpol PP.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja Satpol PP di seluruh wilayah Sulteng dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum.

Sumber Rilis/Foto : Humas PPID Satpol PP Prov.Sulteng