Posts in category: ppid

PALU – Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, agar daerah penghasil nikel mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil mulai membuahkan hasil. Setelah pernyataannya viral usai disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (1/5/2025) langsung merespons. Kepala Bappenas bahkan meminta Gubernur Anwar menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan di tingkat nasional, membuka peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.

“Alhamdulillah, tadi pagi saat kami sedang melaksanakan talk show dalam rangka Berani Ngopi bersama teman-teman serikat pekerja KLS, saya ditelepon oleh Pak Deputi dari Kementerian Bappenas dan saya bicara langsung dengan Kepala Bappenas. Beliau menyampaikan, ‘Tolong Pak Gubernur dibuatkan kajiannya supaya nanti kita sama-sama presentasikan di Jakarta, sehingga kita bisa melihat dan mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana sungguhnya proporsi yang adil buat masyarakat Sulawesi Tengah dengan adanya industri, kawasan-kawasan industri penghasil nikel di Indonesia ini,’” ujar Anwar Hafid.

Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa perjuangan untuk mendapatkan porsi DBH yang adil bukanlah hal baru baginya. Sejak menjabat sebagai Bupati Morowali, beliau telah menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang proporsional kepada daerah penghasil. “Saya kira ini adalah hal yang harus kita perjuangkan oleh semua stakeholder, elemen masyarakat Sulawesi Tengah. Karena memang kita ini adalah salah satu penghasil devisa negara dengan adanya industri-industri smelter nikel yang ada di Sulawesi Tengah. Sehingga kita berharap bahwa ke depan ini perhitungan DBH itu setidaknya diberikan secara proporsional kepada Provinsi Sulawesi Tengah, baik itu kabupaten penghasil maupun pemerintah Sulawesi Tengah secara umum,” tegasnya.

Beliau juga menyoroti perbedaan antara DBH dan Corporate Social Responsibility (CSR), di mana DBH langsung masuk ke pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era pasca-tambang. “Karena dana ini langsung ke pemerintah daerah, beda dengan CSR yang juga CSR adalah kewenangan perusahaan sehingga kita tidak bisa mengontrolnya,” jelasnya.

Dukungan terhadap perjuangan ini datang dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat umum. “Saya sangat bersyukur bahwa ternyata apa yang saya suarakan ini sekarang menjadi viral dan itu mendapat dukungan luar biasa. Saya melihat diskusi di setiap grup-grup WhatsApp yang ada di Sulawesi Tengah ini, kebanyakan memberikan support agar terus kita berjuang bersama-sama,” ungkap Anwar Hafid.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah menyusun data dan program-program pembangunan prioritas yang akan didukung oleh DBH. Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah “Berani Cerdas”, yang memberikan beasiswa kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang berprestasi dan tidak mampu.

“Sampai dengan hari ini, kurang lebih ada sudah sekitar 50 ribu rakyat Sulawesi Tengah yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa,” katanya.

Gubernur Anwar Hafid berharap bahwa dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bappenas, Sulawesi Tengah dapat memperoleh porsi DBH yang adil, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami butuh ada kekuatan fiskal daerah dengan berharap dari dana bagi hasil itu untuk mendukung semua program-program Bapak Presiden, sehingga ini bisa terwujud dengan baik dan masyarakat pasti sejahtera, Sulawesi Tengah juga begitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid menggegerkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4/2025), dengan pernyataan keras soal ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang yang diterima Sulawesi Tengah. Ia mengungkap bahwa meski provinsinya menjadi salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara dari industri nikel dan smelter, namun hanya menerima sekitar Rp200 miliar DBH per tahun, jauh dari proporsi yang layak dibanding dampak kerusakan yang ditanggung daerah.

Anwar juga menyoroti praktik perpajakan yang tak berpihak ke daerah penghasil, serta kebijakan tax holiday yang dinilainya justru menguntungkan korporasi besar dan memiskinkan daerah. Pernyataan itu viral dan memicu respons luas, hingga akhirnya Bappenas meminta Pemprov Sulawesi Tengah menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan kebijakan DBH yang lebih adil di tingkat nasional.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) resmi melaksanakan tahapan ujian seleksi tertulis bagi para calon anggota KPID periode 2025–2028. Kegiatan ini digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (29/4/2025).

Sebanyak puluhan peserta yang telah lolos tahap administrasi hadir mengikuti ujian tertulis yang dirancang untuk mengukur pemahaman mereka terhadap dunia penyiaran, wawasan umum, serta aspek psikologis. Ujian dibuka secara resmi oleh Perwakilian Komisioner KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan yang juga merupakan anggota Tim Seleksi KPID Sulteng.

“Seleksi ini menjadi momentum penting dalam menjaring figur-figur penyiaran yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam mengawal ekosistem penyiaran di Sulawesi Tengah,” ujar Anggota Timsel

Proses seleksi berlanjut ke hari kedua, Rabu (30/4), dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari uji psikologi. FGD ini bertujuan menilai kemampuan peserta dalam berkomunikasi, berkolaborasi, serta menyelesaikan masalah secara tim, mengingat tantangan dunia penyiaran yang semakin kompleks dan dinamis.

“Melalui tahapan ini, kami ingin melihat kesiapan para calon anggota tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari tim yang akan bersinergi menjaga kualitas penyiaran di daerah,” jelasnya

Setelah melewati ujian tertulis dan FGD, peserta akan memasuki tahap wawancara mendalam bersama Tim Seleksi. Mereka yang lolos akan menghadapi tahapan akhir, yakni uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Harapan kami, seleksi ini mampu melahirkan sosok-sosok KPID yang profesional, berdedikasi, dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan penyiaran yang sehat, edukatif, dan berkualitas,” tutupnya

Pengumuman hasil seleksi tertulis akan menjadi agenda berikutnya, dilanjutkan dengan uji kepatutan dan kelayakan serta penetapan anggota KPID Sulteng periode 2025–2028 secara resmi.

Sumber Rilis dan Foto: PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng

JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara blak-blakan mengungkap ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami daerahnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Selasa (29/4/2025). Dalam forum yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendsgri) Ribka Haluk dan dipimpin langsung Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda, Anwar menumpahkan kegelisahan yang selama ini dirasakan masyarakat Sulawesi Tengah terhadap ketidakadilan distribusi hasil kekayaan alam.

Dalam pernyataannya, Anwar Hafid menyampaikan fakta mencolok bahwa meskipun Sulawesi Tengah menjadi salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara dari sektor tambang, termasuk industri smelter yang disebut Presiden menyumbang hingga Rp570 triliun, provinsinya hanya menerima DBH sekitar Rp200 miliar per tahun. Ia menggambarkan kondisi daerahnya sebagai “hancur-hancuran” akibat aktivitas pertambangan yang masif namun tak memberi dampak signifikan bagi pendapatan daerah.

“Saya contohkan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu adalah salah satu provinsi penyumbang defisit terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada Rp570 triliun dari pajak yang berasumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi coba Bapak bayangkan setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan Rp200 miliar. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana, hancur-hancuran, Pak, negeri kami itu,” ungkap Anwar penuh emosi di hadapan Komisi II.

Ia juga menyoroti kelemahan sistem perpajakan yang hanya mengenakan pajak di “mulut tambang”, bukan di “mulut industri” seperti halnya di wilayah-wilayah lain yang telah mengadopsi izin usaha pertambangan pemurnian. Menurutnya, jika pajak dikenakan saat produk nikel telah menjadi stainless steel, maka nilai ekonomis dan PAD Sulawesi Tengah bisa bersaing dengan provinsi-provinsi kaya seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Tak hanya itu, Anwar menyoroti kebijakan tax holiday dan tax allowance yang diberikan kepada perusahaan industri smelter hingga 25 tahun. Sementara cadangan nikel di Morowali, katanya, hanya tinggal 10 tahun. Ia mengkhawatirkan kondisi pasca-ekspolitasi nikel, ketika semua keuntungan telah diraup dan wilayahnya ditinggalkan tanpa hasil berarti.

“Kemarin saya paksa, Pak. Tapi takutnya nanti dilaporin lagi saya ke pusat. Saya bilang kalau kalian tidak mau membuka perwakilan di Sulawesi Tengah, silakan angkat kaki. Tapi mereka semua sekarang bilang, Gubernur apa-apa sih, biar marah juga nggak ada masalah. Kita nggak ketemu juga, nggak ada juga keperluan kita sama Gubernur,” tambah Anwar dengan nada kecewa.

Ia juga menyinggung keberadaan NPWP para pengusaha yang mayoritas terdaftar di Jakarta. “Jadi mereka benar-benar mengambil keuntungan di sana. Kita yang merasakan dampaknya, kita tidak punya apa-apa,” ujarnya seraya meminta Komisi II untuk memperjuangkan hak daerah secara lebih serius.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari pengawasan dana transfer pusat ke daerah. Ia menyebut selama ini DPR RI belum maksimal mengawasi setelah dana ditransfer ke APBD. Komisi II, katanya, ingin mendalami penggunaan berbagai jenis dana, termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Insentif Daerah.

“Kita tahu hakikat dana transfer pusat ke daerah ini adalah dana APBN yang ditransfer ke provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Tapi selama ini DPR RI belum melakukan pengawasan setelah dana itu masuk ke APBD,” kata Rifqi.

Ia juga menyoroti kinerja BUMD yang di banyak daerah justru menjadi beban, bukan aset. Komisi II kini mendorong hadirnya regulasi pembinaan dan pengawasan BUMD, termasuk kemungkinan pembubaran BUMD yang tidak sehat.

Rapat ini juga membahas reformasi birokrasi dan penyelesaian masalah honorer, yang disebut Rifqi masih menjadi pekerjaan rumah besar di berbagai daerah. Ia memastikan bahwa forum seperti ini akan terus dilanjutkan secara berkala agar kebijakan pusat benar-benar berpijak dari kebutuhan nyata di daerah.

Bagi Anwar Hafid, forum ini menjadi ruang penting untuk menyampaikan kegelisahan yang selama ini tak terdengar. Ia menegaskan bahwa para kepala daerah, meski dipilih langsung oleh rakyat, masih terkekang oleh wewenang pusat dan sistem regulasi yang kerap tak berpihak pada kepentingan daerah. “Komisi 2 ini adalah komisi yang sangat strategis. Dan pintu kami ada di situ, Pak. Mungkin sudah waktunya, Pak, dikorek-korek lagi,” pungkas Anwar dengan harapan besar.

RDP ini menjadi momentum penting, menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia masih menyisakan ketimpangan yang dalam, dan suara dari daerah seperti Sulawesi Tengah harus menjadi prioritas dalam pembenahan kebijakan nasional.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-V di Ruang Sinergitas, Kantor Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, (29/4/2025). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi kepada DWP atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga. Ia menekankan pentingnya peran strategis DWP dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

“Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi yang mewadahi istri-istri ASN memiliki peran yang sangat penting dan strategis, baik dalam mendukung pelaksanaan tugas suami di pemerintahan, maupun dalam mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan, keluarga, dan masyarakat luas,” ujar dr. Reny A. Lamadjido.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anggota DWP untuk aktif berkontribusi dalam program-program pemerintah daerah, termasuk Berani Sehat dan Berani Cerdas, dua program unggulan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia unggul.

“Saya mengimbau kepada seluruh ibu-ibu anggota DWP untuk tidak ragu mengambil peran, berbagi pengetahuan, serta membangun jejaring yang produktif dalam organisasi ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Ny. Yeni Fahrudin Yambas, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Musprov merupakan amanat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DWP, serta tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional DWP pada 19 September 2024.

“Musprov merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang berwenang menetapkan Renstra, program kerja, laporan pertanggungjawaban, serta putusan penting lainnya bagi keberlangsungan organisasi,” jelas Ny. Yeni.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Sekretaris Daerah selaku penasihat DWP, atas dukungan dan arahan yang selama ini diberikan.
“Kami juga mengapresiasi seluruh mitra kerja DWP yang telah bersinergi dalam mendukung program-program kami demi kesejahteraan anggota dan masyarakat,” tutupnya.

Musprov ke-V DWP Provinsi Sulawesi Tengah kali ini mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi Dharma Wanita Persatuan Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini mencerminkan komitmen organisasi dalam bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia.

Musprov dihadiri oleh seluruh pengurus DWP dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, serta turut dihadiri para pejabat pemerintah daerah, mitra kerja, dan stakeholder lainnya.

Sumber : PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng

Palu- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Haji Ramah Lansia dan Disabilitas, bertempat, di gedung Pogombo Kantor Gubernur, pada Senin, (28/4/2025).

Kegiatan ini sebagai upaya nyata untuk menciptakan layanan haji yang lebih inklusif, ramah, dan humanis bagi seluruh jamaah, khususnya jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Kanwil Kementerian Agama Muchlis, kepala biro kesejahteraan rakyat Awaludin, Dinas Kesehatan, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun strategi pelayanan yang optimal, mengidentifikasi kebutuhan khusus jamaah, serta memperkuat sinergi antar instansi demi memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh jamaah haji asal Sulawesi Tengah.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Awaludin dalam sambutannya menekankan pentingnya pendekatan pelayanan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan.

“Ibadah haji adalah panggilan suci. Sudah menjadi kewajiban kita memastikan bahwa setiap jamaah, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan terbaik, mulai dari persiapan di daerah hingga pelaksanaan di tanah suci,” ujarnya.

Dalam rakor ini dibahas kesiapan sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, sistem transportasi, serta peningkatan kapasitas petugas haji agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh calon jamaah.

Ia berharap, melalui koordinasi ini, kualitas pelayanan haji dapat meningkat secara signifikan, sejalan dengan semangat Haji Ramah Lansia dan Disabilitas yang dicanangkan secara nasional.

“Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita ingin memastikan bahwa seluruh jamaah dapat beribadah dengan tenang, nyaman, dan penuh khidmat, tanpa terbebani oleh keterbatasan yang ada,” tutup Awaludin.

Sumber Rilis dan Foto : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, turun langsung memimpin sesi wawancara dalam uji kompetensi dan evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (28/4/2025).

Bertempat di salah satu hotel di Kota Palu, kegiatan ini dipandu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Dra. Novalina, MM, yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi. Ia didampingi oleh tim pansel yang terdiri atas Ahmad Husin Tambunan, S.STP, M.Si, Prof. Dr. Djayani Nurdin, SE, M.Si, Prof. Dr. H. Slamet Riadi Cante, M.Si, serta Dr. Surahman, SH, MH.

Dalam sesi wawancara yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan, para pejabat dinilai tidak hanya dari sisi kompetensi teknis, melainkan juga dari aspek integritas, kepemimpinan, dan inovasi yang telah mereka tunjukkan selama menjabat.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan, evaluasi ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin memastikan bahwa pejabat yang memimpin Perangkat Daerah benar-benar memiliki kompetensi, dedikasi, serta mampu membawa perubahan nyata untuk Sulawesi Tengah,” tegas Gubernur.

Ia berharap, melalui proses ini, para pejabat dapat terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat komitmen, serta mendukung penuh visi pembangunan daerah dalam bingkai Sulteng Nambaso.

Uji kompetensi ini pun disambut antusias oleh para peserta, yang melihatnya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kinerja terbaik sekaligus memperkuat profesionalisme di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber Rilis dan Foto: Biro Administrasi Pimpinan

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kongres Mbaso yang digagas oleh Forum Pemuda Kaili Bangkit. Dukungan ini disampaikan saat menerima audiensi perwakilan forum tersebut di kediaman pribadinya, Senin pagi (28/4/2025).

Gubernur Anwar menilai Kongres Mbaso sebagai langkah strategis dalam memperkuat nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Ia mengutip falsafah hidup yang selalu ia pegang selama merantau: “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”

Kongres Mbaso direncanakan berlangsung pada Agustus 2025 dengan fokus utama pada penguatan hukum adat dan pelestarian budaya lokal. Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar mengapresiasi inisiatif Forum Pemuda Kaili Bangkit dan mendorong agar disusun kajian akademis untuk memformalkan hukum adat di Sulawesi Tengah.

“Bantu saya buat kajiannya untuk memformalkan hukum adat,” ujar Gubernur.

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat, pelestarian budaya lokal di Sulawesi Tengah memang telah memiliki payung hukum. Namun, menurut Anwar Hafid, diperlukan langkah konkret agar hukum adat memiliki posisi lebih kuat dalam sistem hukum formal nasional.

Tidak hanya soal adat, Gubernur Anwar juga menyoroti pentingnya pelestarian bahasa daerah. Ia menyambut baik rencana Forum Pemuda Kaili Bangkit untuk menyusun kamus bahasa lokal, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya di lingkungan keluarga dan sekolah.

Di bidang pendidikan, Anwar Hafid mengungkapkan rencana pembangunan “Sekolah Rakyat” untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya dari kelompok Desil 1 dan Desil 2. Program ini bertujuan membentuk 1.000 “Tadulako” — sebutan bagi pemuda-pemudi Sulteng — yang akan mendapatkan akses pendidikan melalui pembiayaan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial RI telah menyetujui usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tojo Una-una dan Donggala sebagai tahap awal program tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Gubernur Anwar juga menyinggung masalah lingkungan, khususnya terkait maraknya buaya di sekitar Teluk Palu. Ia mengusulkan upaya penangkaran buaya sebagai solusi menjaga keamanan warga sekaligus membuka peluang ekowisata baru.

Sementara itu, Ketua Panitia Kongres Mbaso, Abd Rahman Syamsu, mengungkapkan bahwa kongres akan mengangkat tema besar kearifan lokal dan harmonisasi hukum adat dengan program pembangunan daerah. Ia juga memastikan komitmen Forum Pemuda Kaili Bangkit untuk mendukung pelestarian budaya melalui penyusunan kamus bahasa daerah dan berkontribusi pada program penangkaran buaya di Teluk Palu.

Sumber Rilis dan Foto : Biro Administrasi Pimpinan

Palu– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menghadiri acara Tabligh Akbar dan Halal Bi Halal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah di Masjid Al-Haq, Kota Palu, pada Minggu (27/4/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala perangkat daerah, pengurus wilayah Muhammadiyah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen umat Islam di Sulawesi Tengah.

Mengawali kegiatannya, Gubernur Anwar Hafid melaksanakan Shalat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Al-Haq yang berlokasi di Jalan Soeprapto, Palu. Suasana khusyuk dan penuh keakraban mewarnai ibadah yang kemudian dilanjutkan dengan Tabligh Akbar dan Halal Bi Halal.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Muhammadiyah atas peran aktifnya dalam membangun moral, pendidikan, dan sosial keagamaan di Sulawesi Tengah.

“Muhammadiyah adalah salah satu kekuatan besar dalam pembangunan bangsa, khususnya di Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan seperti ini, kita mempererat ukhuwah, memperkokoh persatuan, dan membangun semangat bersama untuk mewujudkan daerah kita menjadi lebih religius, maju, dan sejahtera,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Halal Bi Halal sebagai sarana memperbaiki hubungan antar sesama, memperkuat toleransi, serta menjaga persatuan di tengah dinamika kehidupan sosial.

“Mari kita jadikan suasana syawal ini untuk saling memaafkan, menguatkan persaudaraan, dan mempererat tali silaturahmi. Semangat kebersamaan ini akan menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan ke depan,” tambahnya.

Kegiatan Tabligh Akbar ini juga diisi dengan tausiyah dari para ulama dan tokoh Muhammadiyah, yang menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Tabligh Akbar dan Halal Bi Halal Muhammadiyah Sulawesi Tengah tahun ini menjadi momentum berharga untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan, sekaligus memperkokoh sinergi dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

Sumber Rilis: PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng Foto: Tim Media AH

PALU- Semarak Sulteng Nambaso 2025 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah kembali mengguncang Kota Palu. Pada Sabtu (26/4/2025), puluhan ribu warga memadati Lapangan Imanuel Palu untuk mengikuti kemeriahan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.

Setelah sukses dengan minggu pertama yang dibuka oleh Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan dimeriahkan oleh penampilan spektakuler Marion Jola, gelaran week 2 semakin membara. Kali ini, panggung Semarak Sulteng Nambaso menghadirkan Last Child dan Justy Aldrin sebagai bintang utama yang mengguncang malam puncak.

Acara dimulai sejak sore hari dengan penampilan band-band lokal seperti Komunitas Polelea Sigi, Moy Nandez, dan The Moska yang membawakan 2 hingga 3 lagu masing-masing, menghidupkan suasana di Lapangan Imanuel. Menjelang malam, selepas istirahat Magrib, acara berlanjut dengan sesi edukasi singkat tentang pentingnya kekayaan intelektual yang dibawakan oleh perwakilan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.

Usai break Isya, panggung kembali bergemuruh dengan penampilan FEO 404 Not Found, diikuti penyanyi lokal Septi Vhanesa. Suasana makin memanas saat Justy Aldrin, artis ibu kota, tampil dengan membawakan 4 hingga 5 lagu andalannya, sebelum akhirnya Last Child menutup malam dengan full performance yang membuat ribuan penonton larut dalam semangat dan emosi.

Tidak hanya menjadi hiburan semata, acara ini juga membawa berkah bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Puluhan tenant UMKM yang menjajakan aneka produk makanan, minuman, hingga kerajinan tangan, turut merasakan dampak positif dari membludaknya pengunjung. Omzet mereka melonjak tajam, menambah semarak perayaan HUT ke-61 Sulawesi Tengah.

Dengan antusiasme yang begitu besar, Semarak Sulteng Nambaso week 2 membuktikan bahwa semangat masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus bersatu dan berbahagia dalam perayaan HUT ke-61 provinsi ini benar-benar membara. Kehadiran langsung Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido semakin menegaskan komitmen pemimpin daerah dalam merangkul seluruh elemen masyarakat melalui momentum bersejarah ini.

Sumber rilis dan foto : Tim Media AH

Sigi— Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, secara resmi melepas ratusan peserta ajang lari lintas alam bertajuk Sulteng Tahura Trail Run 2025, Sabtu (26/4), di kawasan wisata Bukit Soeharto, Desa Ngata Baru, Kabupaten Sigi.

Ajang olahraga berbasis alam ini tidak hanya menjadi sarana promosi pariwisata daerah, tetapi juga media edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya, Wagub Reny mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang memadukan aktivitas fisik dengan nilai-nilai konservasi alam”Trail run bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang mencintai alam dan memperkenalkan potensi wisata daerah,” ungkap Reny di hadapan para peserta dan tamu undangan.

Lebih lanjut, Reny mengisahkan kenangan pribadinya terhadap kawasan Bukit Soeharto. Ia menceritakan bahwa di era 1990-an, dirinya pernah mengunjungi lokasi ini bersama sang ayah, Abdul Azis Lamadjido, yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, dalam rangka penyambutan kunjungan Presiden Soeharto. Momen bersejarah tersebut kemudian menginspirasi penamaan kawasan tersebut sebagai Bukit Soeharto.

“Tempat ini punya kenangan tersendiri bagi saya. Dulu, sebelum kawasan ini berkembang seperti sekarang, saya pernah ke sini saat masih SMA,” kenangnya penuh nostalgia.

Kegiatan Sulteng Tahura Trail Run tahun ini menjadi bagian dari upaya mendukung misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Program 9 Barani, khususnya Berani Sehat dan Berani Harmoni. Pemerintah daerah berharap event serupa dapat dijadikan agenda tahunan untuk memperkuat peran Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai destinasi unggulan ekowisata di Sulawesi Tengah.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Muhammad Nenk, Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu Titik Wurdiningsih, Sekretaris Dinas ESDM Sulteng, perwakilan BKSDA, Balai PPI, jajaran Pemerintah Kabupaten Sigi, serta kepala UPT KPH se-Sulawesi Tengah.

Sumber Rilis dan Foto: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tengah