Posts in category: ppid

Palu – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan pengentasan wilayah blank spot atau wilayah tanpa jaringan telekomunikasi, Kamis (31/7/2025), bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng.

Rakor ini merupakan bagian dari implementasi Program Berani Berdering, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan menghadirkan konektivitas digital merata hingga ke pelosok Sulteng. Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kadis Kominfosantik Provinsi Sulteng, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP., dan turut dihadiri oleh sejumlah mitra penyedia layanan telekomunikasi, di antaranya Telkom, Telkomsel, Dewata Net, Lintas Arta, Icon+, serta Indosat.

Dalam penjelasannya, Wahyu Agus Pratama menegaskan pentingnya kolaborasi demi mewujudkan Sulteng Berdering yang diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Ia menekankan bahwa pemerataan akses telekomunikasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong percepatan transformasi digital di daerah. Dengan konektivitas yang merata, masyarakat di wilayah terpencil dapat menikmati layanan publik berbasis digital, mengakses informasi dengan lebih mudah, serta meningkatkan produktivitas di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi bisa mempercepat pemerataan akses jaringan, khususnya di wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur digital,” ujar Wahyu.

Sementara itu, para perwakilan dari provider juga menyambut baik langkah koordinatif ini. Mereka menyampaikan komitmen untuk terus mendukung program Berani Berdering melalui penyediaan infrastruktur jaringan, pemetaan wilayah prioritas, serta kolaborasi teknis yang lebih intensif dengan pemerintah daerah.

Rakor ini diharapkan menjadi titik awal dari percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Pelaksana Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng

Palu, 23 Juli 2025 — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Laboratorium Kesehatan (Labkes) menyelenggarakan kegiatan peluncuran layanan kesehatan strategis dalam rangka mendukung program Berani Sehat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Acara yang berlangsung meriah ini diawali dengan tayangan videotron bertema Berani Sehat Bersama UPT Labkes, pertunjukan tari sambutan, hingga pemutaran video profil laboratorium.

Dalam laporannya, Kepala UPT Labkes Provinsi Sulteng, dr. Ryzqa, menyampaikan bahwa laboratorium ini telah berdiri sejak tahun 1979 dan kini telah memiliki berbagai layanan unggulan, seperti laboratorium hematologi, serologi, mikrobiologi klinik, hingga biomolekuler. Fasilitas ini menjadi satu-satunya yang memiliki spesialis mikrobiologi klinik dan patologi klinik di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kami juga memiliki laboratorium lingkungan dengan alat Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) yang dapat mendeteksi logam berat dalam air. Ini sangat berguna untuk memeriksa air minum, limbah hotel, dan restoran. Potensi ini sangat besar dalam mendukung kualitas lingkungan sekaligus menambah pendapatan asli daerah (PAD),” ujar dr. Ryzqa.

Salah satu momen penting dalam acara ini adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJS Kesehatan dan UPT Labkes. Melalui kerja sama ini, peserta program Prolanis BPJS yang menderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan jantung kini dapat memperoleh layanan pemeriksaan laboratorium secara gratis di UPT Labkes.

“Kami telah menyiapkan tim mobile untuk menjangkau masyarakat di berbagai kabupaten/kota. Pemeriksaan akan dilakukan langsung di lapangan, dan hasilnya bisa diakses secara real-time melalui rekam medis elektronik,” tambahnya.

Selain itu, UPT Labkes juga meluncurkan layanan pemeriksaan HPV DNA sebagai bagian dari program skrining kanker leher rahim. Tahun ini ditargetkan sebanyak 24.000 sampel wanita usia subur akan diperiksa. Layanan ini dilaksanakan sebagai bentuk deteksi dini terhadap kanker serviks, yang merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Tambahan Sambutan dari Plt. Kadis Kesehatan:

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, SKM., M.Epid., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas cakupan layanan kesehatan berbasis deteksi dini.

“Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin meluncurkan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan, mengingat masih rendahnya capaian pemeriksaan kesehatan di masyarakat. Saat ini kita baru mencapai 0,8 persen dari total penduduk, atau sekitar 26.000 jiwa. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain, meskipun bukan yang terendah. Oleh karena itu, kami memohon arahan dari Bapak Gubernur agar kami dapat meningkatkan cakupan ini sehingga kesehatan masyarakat dapat semakin baik. Dengan perkenan Bapak Gubernur, kami mohon kegiatan ini secara resmi dapat dilaunching. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ucapnya.

“Kami telah menyiapkan tim mobile untuk menjangkau masyarakat di berbagai kabupaten/kota. Pemeriksaan akan dilakukan langsung di lapangan, dan hasilnya bisa diakses secara real-time melalui rekam medis elektronik,” tambahnya.

Selain itu, UPT Labkes juga meluncurkan layanan pemeriksaan HPV DNA sebagai bagian dari program skrining kanker leher rahim. Tahun ini ditargetkan sebanyak 24.000 sampel wanita usia subur akan diperiksa. Layanan ini dilaksanakan sebagai bentuk deteksi dini terhadap kanker serviks, yang merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Tambahan Sambutan dari Plt. Kadis Kesehatan:

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, SKM., M.Epid., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas cakupan layanan kesehatan berbasis deteksi dini.

“Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin meluncurkan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan, mengingat masih rendahnya capaian pemeriksaan kesehatan di masyarakat. Saat ini kita baru mencapai 0,8 persen dari total penduduk, atau sekitar 26.000 jiwa. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain, meskipun bukan yang terendah. Oleh karena itu, kami memohon arahan dari Bapak Gubernur agar kami dapat meningkatkan cakupan ini sehingga kesehatan masyarakat dapat semakin baik. Dengan perkenan Bapak Gubernur, kami mohon kegiatan ini secara resmi dapat dilaunching. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ucapnya.

Acara ditutup dengan peresmian Laboratorium TB Biosafety Level 2 (BSL-2), penyerahan bantuan alat pemeriksaan kesehatan gigi (PKG) ke seluruh kabupaten/kota, serta sesi foto bersama sebagai penanda komitmen bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah.

Sumber : UPT. Labkesda Prov. Sulteng

Penulis  Hamdi, SKM., M. Kes (Tim Humas Dinkes)

Dokumentasi : Muhammad Rio Pratama, SM (Tim Humas Dinkes)

Palu, 22 Juli 2025 – Dalam rangka mendukung transformasi layanan kesehatan primer dan sistem ketahanan kesehatan nasional, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Laboratorium Kesehatan menggelar kegiatan Advokasi, Koordinasi, dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang dilaksanakan pada 22 Juli 2025 di Hotel Best Western Plus Coco, Kota Palu.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, SKM., M.Epid., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran Labkesmas dalam mendukung upaya preventif, surveilans berbasis laboratorium, deteksi dini penyakit, serta penjaminan mutu laboratorium di wilayah kerja fasilitas kesehatan tingkat primer.

“Transformasi Labkesmas merupakan bagian dari upaya besar Kementerian Kesehatan dalam membangun sistem layanan primer yang lebih kuat dan tangguh, terutama dalam mendeteksi dan merespons dini kejadian luar biasa atau wabah penyakit,” ungkap Wayan Apriani.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sulteng, Kepala Bidang dan pejabat teknis lintas program, narasumber dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI yang hadir secara daring melalui Zoom Meeting, Balai Labkesmas Regional 8 Donggala, serta Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Sulteng.

Sebanyak 121 peserta mengikuti rangkaian kegiatan yang bertujuan mendorong optimalisasi peran Labkesmas dalam mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, serta penjaminan mutu dan surveilans berbasis laboratorium.

Transformasi Labkesmas mencakup:
– Penguatan kapasitas SDM, infrastruktur, dan peralatan laboratorium
– Penataan ulang laboratorium berdasarkan kategori biosafety (BSL) dan wilayah kerja
– Integrasi Labkesmas di Puskesmas sebagai garda terdepan dalam skrining dan deteksi dini penyakit

“UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulteng saat ini juga tengah bersiap mengoperasikan Laboratorium Tuberkulosis BSL-2 yang akan segera diresmikan oleh Bapak Gubernur,” tambah Kepala Dinkes Sulteng dalam arahannya.

Melalui advokasi dan bimbingan teknis ini, diharapkan terjalin keselarasan antara pusat dan daerah dalam penguatan Labkesmas sebagai bagian penting dari sistem kesehatan nasional yang responsif dan berdaya tanggap.

Sumber    :    UPT. Laboratorium Kesehatan

Penulis     :    Hamdi, SKM., M. Kes (Humas Dinkes Sulteng)

Palu, 22 Juli 2025 – Telah terjadi peristiwa kebakaran di wilayah Pasar Inpres Manonda, Kota Palu, pada hari ini, Selasa, sekitar pukul 19.30 WITA. Api dengan cepat melahap kurang lebih 13 petak los pasar yang berada di lokasi tersebut.

Tim pemadam kebakaran dari Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Damkar Kota Palu bergerak cepat ke lokasi untuk mengendalikan api. Upaya pemadaman dilakukan secara sigap dan terkordinasi, yang berhasil menghentikan perluasan api dan meminimalisir kerugian lebih lanjut.

Selain dua instansi utama tersebut, sejumlah pihak turut terlibat dalam penanganan kebakaran ini, di antaranya:

• TNI/POLRI
• BPBD Kota Palu
• Dinas Perhubungan Kota Palu
• Basarnas Palu
• Satpol PP Kota Palu
• PLN Kota Palu
• Arteria UNISA
• PSC 119 Kota Palu
• Relawan Emergency Sulteng

Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Tidak ada laporan korban jiwa hingga rilis ini disampaikan. Selaku Kepala Bidang Damkar Arjan Usman, S.Sos., M.Si “mengimbau pada masyarakat dan pedagang untuk tetap waspada serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan api di area pasar dilakukan dengan aman”.

Palu, Sulawesi Tengah– Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Idham Khalid, S. Sos., M.A.P., turut menghadiri undangan peresmian Gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah pada Selasa, (22/07/2025).

Peresmian fasilitas layanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ini dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, didampingi Penasihat DWP BNN RI, Ny. Rita Hukom, dan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Ferdinand Maksi Pasule. Acara bersejarah ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Heh, serta Kapolda Sulawesi Tengah, Gus Nugroho, dan Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir.

Gedung kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah yang baru diresmikan ini berdiri megah di atas tanah hibah seluas 20.000 m² dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas bangunan 1.041 m². Terletak strategis di Jalan Soekarno-Hatta, kompleks ini terdiri dari gedung utama, pos jaga, rumah pompa, dan rumah genset.

Selain gedung BNNP, peresmian ini juga mencakup gedung rehabilitasi di Kabupaten Morowali yang turut diresmikan secara simbolik oleh Kepala BNN RI. Gedung rehabilitasi ini dibangun di atas lahan seluas 4.000 m² dengan luas bangunan 829,25 m².

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, dalam sambutannya menegaskan bahwa peresmian kedua gedung baru ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya penanggulangan permasalahan narkoba di wilayah Negeri Seribu Megalit. “Saya memaknai kantor itu adalah merupakan simbol pemerintah menghadirkan layanan, menghadirkan rasa,” ujarnya. Beliau juga menegaskan pentingnya kantor BNN sebagai simbol yang menakutkan bagi para penjahat narkoba.

Keberadaan kedua fasilitas baru ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas program P4GN di Sulawesi Tengah, khususnya dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi pecandu. Hal ini sejalan dengan komitmen BNN dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan bersih tanpa narkoba (Bersinar).

Sumber : PPID Pelaksana Dispusaka Sulteng

Palu, 17 Juli 2025 — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah kembali melaksanakan Upacara Korpri 17 Bulan Berjalan, yang digelar di halaman kantor Dinkes Provinsi. Bertindak sebagai Pemimpin Upacara, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, SKM., M.Epid, memimpin langsung jalannya kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, staf pelaksana, PHL, serta perwakilan dari Kementerian HAM RI, yaitu Mirfad Basalamah, Kabid Instrumen dan Penguatan HAM, Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Dalam arahannya, Plt. Kadis menyampaikan pesan penting mengenai siklus kehidupan ASN, di mana ada yang baru bergabung dan ada pula yang menyelesaikan masa baktinya. Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis diserahkan SK CPNS dan P3K kepada ASN yang baru bergabung, yakni:

• Dr. Haslinda (CPNS, UPT Labkes)
• Hendra (P3K, SDMK)
• Nur Sari Dela Safitri (P3K, Pelkes)
• Dessy Damayanti, A.Md.Kep. (P3K, SDMK)

Plt. Kadis mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada ASN baru serta mengajak untuk segera beradaptasi, bekerja penuh integritas, dan menjunjung tinggi disiplin sebagai dasar dari seluruh proses kerja ASN.Pada saat yang sama, dua ASN senior juga diberi penghargaan menjelang masa purna bakti, yakni:

• Jelyta Horinne Elexin Bofe, SKM., M.Si (Kasubag TU UPT P2KT), dan
• Astuti, SKM (Staf Pengelola Program Gizi, pada Bidang Kesmas),
  yang keduanya akan segera memasuki masa pensiun pada akhir bulan Juli 2025.

Momen ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka selama lebih dari 30 tahun di bidang kesehatan.”Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kanwil Kementerian HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Mirfad Basalamah, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, menjelaskan bahwa Kementerian HAM merupakan transformasi dari Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024. Berdasarkan regulasi ini, Kementerian HAM menjalankan fungsi strategis dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang instrumen HAM, penguatan, serta pelayanan kepatuhan terhadap HAM.

Mirfad menegaskan bahwa HAM merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, karena negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan kunci sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang berperspektif HAM.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian HAM Sulteng mengemban tugas untuk memberikan penguatan pemahaman HAM kepada para ASN, khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, mencegah potensi pelanggaran HAM dalam pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Disampaikan pula bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terdapat sepuluh kelompok hak dasar yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Salah satunya adalah hak untuk hidup, yang sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik di sektor kesehatan. Mulai dari masa janin hingga tumbuh dan berkembang, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

“Oleh karena itu, ASN di sektor kesehatan perlu memiliki pemahaman yang kuat terkait prinsip-prinsip HAM, agar setiap kebijakan dan tindakan pelayanan yang dilakukan benar-benar melindungi hak-hak masyarakat secara menyeluruh,” tegas Mirfad.Sebagai penutup, dilakukan penyerahan cendera mata bagi ASN yang memasuki masa pensiun, serta foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Penulis, Hamdi, SKM., M. Kes

Palu– Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan menghadiri Lokakarya Aplikasi Panduan Penilaian Sensitif Gender dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang diperuntukkan bagi Kelompok Kerja (Pokja) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD PE) Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Sya, Palu, Selasa (15/7/2025).

Lokakarya ini terselenggara atas kolaborasi antara AMAN Indonesia dan UN Women, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengarusutamaan gender dalam strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di tingkat daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unsur, antara lain perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat sipil, akademisi, serta anggota Pokja RAD PE. Selama lokakarya, peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai penggunaan Gender Audit Tools (GAT), yaitu alat bantu evaluasi yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan program mengakomodasi perspektif gender secara adil dan inklusif.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip responsif gender dalam setiap tahapan pelaksanaan RAD PE. Tujuannya, agar langkah-langkah pencegahan ekstremisme tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga menjamin keterlibatan dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

Sebagai penutup, lokakarya diakhiri dengan sesi diskusi dan refleksi untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelaksanaan RAD PE yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Pelaksana Bakesbangpol Provinsi Sulteng

Palu,-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Elektronik Berintegritas dan Mandiri (SURABE BERANI) di Ruang Rapat Biro Organisasi Kantor Gubernur. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (14–15 Juli 2025) ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Senin, (14/07/2025).

SURABE BERANI hadir sebagai terobosan untuk menciptakan sistem pengukuran reformasi birokrasi yang terintegrasi, mandiri, dan bebas dari intervensi. Melalui sistem ini, proses penilaian kinerja perangkat daerah dapat berjalan lebih objektif, efisien, dan real-time. Hal ini sejalan dengan semangat Nawacita Pemerintah Pusat maupun visi Pemprov Sulawesi Tengah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Rapat hari ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengutus Ibu Indrawati, S.Sos. selaku pengampu yang terlibat langsung dalam Aplikasi tersebut. Kolaborasi antarsektor seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap masukan, kritik, dan saran dari lapangan dapat diakomodasi dalam penyempurnaan sistem.

Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan Sulawesi Tengah dalam mencapai target reformasi birokrasi tahun 2025. Dengan semangat gotong royong, sistem ini diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga pendorong percepatan perubahan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.

Implementasi SURABE BERANI tentu tidak lepas dari tantangan, mulai dari kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, hingga konsistensi evaluasi. Namun, dengan komitmen tinggi dan sinergi yang terbangun, seperti terlihat dalam rapat hari ini-Provinsi Sulawesi Tengah berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan reformasi birokrasi berbasis digital.

Kami berharap, hasil dari diskusi dua hari ini akan melahirkan rekomendasi konkrit yang dapat memperkuat sistem, sekaligus memastikan bahwa reformasi birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bersama BERANI, mari wujudkan birokrasi Sulawesi Tengah yang efisien, integritas tinggi, dan berorientasi pelayanan!

Sumber : Trias (PPID Dispusaka Sulteng)

Jakarta-Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah turut ambil bagian dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengenai revisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, (11/7/2025), secara hybrid dan diikuti oleh para komisioner KI dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Delegasi KI Sulteng dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dr. Jefit Sumampow, didampingi oleh Komisioner Ridwan, Sustrisno, dan Sitti Norma Mardjanu, serta Kepala Sekretariat KI Sulteng yang juga Sekretaris Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah, Aswin Saido.

Dalam forum tersebut, Dr. Jefit menyampaikan apresiasi atas inisiatif KI Pusat menyelenggarakan FGD yang dinilai sangat strategis untuk memperkuat integritas lembaga Komisi Informasi dari pusat hingga daerah.

“FGD ini sangat penting untuk mendapatkan masukan dari seluruh KI se-Indonesia dalam merumuskan revisi Perki Kode Etik. Revisi ini menjadi kebutuhan mendesak sebagai respons atas sejumlah kasus pelanggaran etik yang pernah terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Jefit.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran lembaga pengawas yang independen dan objektif dalam menangani pelanggaran etik, agar proses penegakan kode etik berjalan lebih adil dan akuntabel.

“Sudah saatnya kita memikirkan kehadiran Dewan Pengawas atau lembaga sejenis yang memiliki kewenangan independen untuk memastikan pelaksanaan kode etik berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan integritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KI Sulteng, Aswin Saido, memanfaatkan momentum pertemuan dengan Komisioner KI Pusat untuk menyampaikan surat resmi, sebagai bagian dari komunikasi strategis antara KI daerah dan pusat.

Di sela kunjungan ke Jakarta, delegasi KI Sulteng juga berkesempatan melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Lukman Hakim, serta Ketua Bidang Kelembagaan, Aang Muhdi Gozali.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai praktik pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan publik, serta menjajaki potensi kolaborasi dan penguatan sosialisasi keterbukaan informasi.

Kehadiran KI Sulteng dalam rangkaian agenda ini menegaskan komitmen lembaga dalam mendukung reformasi tata kelola informasi publik yang lebih transparan dan berintegritas.

Sumber : PPID KI Sulteng

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja Komisi Informasi Sulawesi Tengah dan Komisi Informasi Jawa Timur di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai pertemuan ini menjadi momentum penting untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam mendorong keterbukaan informasi publik di masing-masing daerah.

“Kami sangat senang dan bangga dengan kehadiran Bapak dan Ibu dari KI Sulteng dan KI Jatim. Melalui pertemuan ini, kita bisa sama-sama belajar dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Luqman dalam sambutannya.

Luqman menjelaskan bahwa KI DKI Jakarta saat ini melakukan lima hal untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Jakarta yaitu; perbaikan website, penguatan sistem E-Monev, kunjungan visitasi rutin ke badan publik, pelaksanaan coaching clinic, serta pemberian label Zona Informatif bagi badan publik yang telah menunjukkan kinerja baik dalam layanan informasi.

“Pada tahun ini, badan publik yang terlibat dalam E-Monev meningkat signifikan, dari sebelumnya 232 menjadi 519. Kami juga melakukan visitasi setiap Senin dan Kamis serta menyediakan coaching clinic sebagai ruang konsultasi,” kata Luqman.

Sementara itu, Wakil Ketua KI Sulawesi Tengah Jefit Sumampouw menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan studi banding untuk mempelajari pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) serta strategi yang diterapkan KI DKI Jakarta dalam meningkatkan kepatuhan badan publik.

“Kami datang untuk belajar dari KI DKI Jakarta. Harapannya, apa yang kami pelajari di sini dapat kami kembangkan dan terapkan guna mendorong keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah,” kata Jefit.

Komisioner Bidang Kelembagaan KI Sulteng Ridwan Laki menambahkan bahwa pihaknya tertarik mempelajari bagaimana KI DKI Jakarta membangun partisipasi badan publik dalam E-Monev.

“Terkait E-Monev, hingga saat ini, baru 44 badan publik yang berhasil kami monev, karena itu, kami ingin belajar bagaimana cara meningkatkan partisipasi badan publik agar lebih patuh terhadap undang-undang ini. Kami ingin tahu trik dan strategi yang diterapkan KI DKI Jakarta,” ungkap Ridwan.

Selain itu, Ridwan juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap Komisi Informasi.

“Masyarakat masih kerap menganggap bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui KI memakan waktu lama. Akibatnya, mereka lebih memilih jalur lain,” ujar Ridwan.

Hal senada, Ketua KI Jawa Timur Edi Purwanto mengatakan kunjungan ke KI DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya pihaknya untuk belajar langsung terkait pelaksanaan E-Monev, terutama karena KI Jatim baru pertama kali akan melaksanakan proses tersebut.

“Kami baru akan melaksanakan E-Monev dan menggunakan aplikasi dari KI Pusat. Karenanya, kami datang ke KI DKI Jakarta untuk mempelajari secara teknis terkait pelaksanaan E-Monev yang dari KI Pusat,” ujar Edi.

Menanggapi hal itu, Luqman menuturkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi badan publik, KI DKI Jakarta melakukan tiga hal meliputi formalisasi, kolaborasi dan sosialisasi.

“Undang-undang kita hanya membuat kita bertemu dengan badan publik di sengketa informasi. Karena itu butuh instrumen seperti kolaborasi, sosialisasi dan formalisasi agar mereka bisa patuh dalam mengikuti kegiatan seperti E-Monev,” ujar Luqman.

Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Kelembagaan Aang Muhdi Gozali pun mengungkap peningkatan partisipasi E-Monev setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah peserta Monev yaitu sebanyak 72 badan publik, lalu bertambah menjadi 157 badan publik pada 2021, 163 badan publik pada tahun 2022, lalu 232 badan publik pada tahun 2023 dan 519 badan publik pada tahun 2024.

“Bahkan kita ke depan akan tambah menyasar lembaga filantropi sebagai peserta E-Monev, karena memang jumlah penghimpun dana masyarakat itu cukup banyak di Jakarta,” ujar Aang.

Sumber : PPID Komisi Informasi Sulteng