Posts in category: ppid

Palu-Untuk menjaring atlet taekwondo sejak dini di Negeri Seribu Megalit, Sulawesi Tengah, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto yang juga Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia Sulteng menggelar kejuaraan Taekwondo Open Tournament 2024 ‘Danrem 132/Tadulako Cup 2 se Indonesia’ di Gedung Olahraga GBK Andi Raga Pettalolo, pada Kamis (22/08/2024).

Kejuaraan berskala Nasional ini berlangsung mulai tanggal 22 Agustus hingga 24 Agustus 2024 dan diikuti 1.197 atlet taekwondo terbaik dari berbagai daerah yang siap bersaing untuk mengukir prestasi gemilang.

Saat membuka acara, Gubernur Rusdy Mastura lewat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Irvan Aryanto menyambut baik dan mendukung atas pelaksanakan kejuaraan tersebut sebagai salah satu upaya membangun prestasi olahraga daerah.

Kejuaraan ini, kata gubernur, merupakan salah satu wujud dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Danrem 132/Tdl serta stakeholder terkait guna membangun prestasi dan kemajuan cabor taekwondo di Sulawesi Tengah.

Terakhir, diharapkan kejuaraan tersebut menjadi media evaluasi terhadap proses pembinaan dan pengembangan serta wadah silaturahmi sesama atlet taekwondo.

Senada dengan gubernur, Danrem 132/Tdl diwakili Kasilog Kasrem 132/Tdl, Kolonel Czi Zaenal Arifin, berharap kejuaraan ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet petarung yang unggul dan profesional, serta menjadi ajang silaturahmi bagi para atlet taekwondo dari seluruh Indonesia.

Turut hadir, Unsur Forkopimda Sulteng, Koni Prov Sulteng, Pimpinan K/L lingkup Provinsi Sulteng, Jajaran Korem 132/Tdl, Jajaran Pengprov Taekwondo Indonesia Sulteng, Para wasit, juri, pelatih dan official.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Kepala Bidang Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat (Konjen AS) John McDaniel menemui Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam rangka menjajaki peluang kerjasama kedua bangsa untuk pembangunan berkelanjutan di Sulteng Negeri Seribu Megalit.

Kedatangan pejabat Negeri Paman Sam ini disambut hangat Gubernur yang menerimanya di ruang kerjanya pada Rabu, (21/8/2024).

Gubernur menyampaikan bahwa Sulteng adalah negeri yang indah dan kaya dengan potensi alam yang berlimpah ruah seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan pertambangan.

Untuk ke depan, gubernur berkomitmen memberi prioritas pada pengembangan komoditi sektor non-tambang karena dinilainya akan menyentuh langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program unggulan ke arah itu, terus digalakkan lewat perangkat daerah yang berwenang seperti inseminasi buatan ternak sapi, budidaya kelapa hibrida dan peningkatan produksi durian untuk ekspor ke Tiongkok.

“Petani, peternak dan nelayan jadi inti kita ke depan”, terangnya agar Sulteng tidak hanya bergantung dari hasil-hasil pertambangan.

Tak hanya itu Sulteng juga memiliki peninggalan megalitikum yang tersebar di lembah Bada, Besoa dan Napu sebagai simbol kemajuan peradaban masa lalu yang diusulkan menjadi situs warisan dunia ke UNESCO.

Jejak penyebaran Islam tertua di nusantara abad ke-8 juga dapat dijumpai di Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibawa oleh Imam Syaban.

Begitu juga dengan lahirnya teori evolusi Darwin yang berkorespondensi dengan hasil penelitian Alfred Wallace di Pulau Walea, yang ada di Kabupaten Tojo Unauna.

“Saya tawarkan kita boleh jalan-jalan ke Bada (melihat megalit) dan itu yang saya mau kembangkan agar tolong dibantu Pemerintah AS”, harapnya untuk mengangkat pamor pariwisata dan kebudayaan Sulteng ke panggung dunia.

Merespon penyampaian gubernur, John McDaniel mengaku takjub dan tertarik bekerjasama dengan pemerintah provinsi dalam mengembangkan potensi unggulan Sulteng yang dijuluki Negeri Seribu Megalit.

Terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, Pemerintah AS lanjutnya ingin berkontribusi membantu Sulteng untuk menekan prevalensi stunting dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal di Morowali.

Ia juga menawarkan program lingkungan hidup untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati Sulteng yang menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik pulau Sulawesi.

“Kami ingin memastikan masyarakat Sulawesi Tengah dapat menikmati hidup yang lebih baik,” ungkapnya dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang fasih.

Turut hadir Asisten Bidang Politik dan Ekonomi Adrian Johan dan Staf Konjen Frederick Hawkin.

Sementara perangkat daerah yang hadir nampak Kadis Pariwisata Diah Agustiningsih, Karo Hukum Adiman.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Pemerintah Provinsi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng menggelar Peringatan Hari Indonesia Menabung Tahun 2024 sebagai upaya strategis meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar di gedung pogombo, pada Kamis, (22/8/2024).

Gubernur Rusdy Mastura diwakili Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sulteng Yuniarto Pasman menuturkan bahwa Pemprov dan OJK telah menginisiasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang diluncurkan sejak pertengahan tahun 2021.

KEJAR lanjutnya adalah tindak lanjut dari program Aksi Indonesia Menabung yang dicanangkan Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Indonesia Menabung tahun 2019.

Lewat KEJAR, pelajar Sulteng didorong memiliki tabungan atas namanya sendiri dan menabung dengan menyisihkan sebagian dari uang jajan.

“Menabung adalah langkah awal yang penting dalam mengelola keuangan kita”, ucapnya.

Saat ini, perkembangan rekening simpanan pelajar lewat KEJAR sebut karo perekonomian telah mencapai 639.636 rekening dan jumlah saldo mencapai lebih dari 130 Milyar Rupiah.

“Dengan menanamkan budaya menabung dalam kehidupan sehari-hari, kita memberikan bekal berharga bagi masa depan finansial yang lebih stabil dan berkelanjutan”, ucapnya agar pelajar tertarik menabung.

Sementara, Kepala OJK Sulteng Triyono Raharjo mengatakan tingkat literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar masih rendah.

Terbukti dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh BPS bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2023 untuk kelompok pelajar usia 15-17 tahun, masing-masing hanya sebesar 51,70 persen dan 57,96 persen.

“Ini merupakan PR besar OJK dan menjadi alasan kami menghadirkan adik-adik untuk kegiatan Hari Indonesia Menabung”, ujarnya yang mengundang sekitar 200 pelajar SMA dan SMK untuk memperoleh edukasi keuangan dari OJK Sulteng.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Sulteng Yudiawati V. Windarrusliana berharap semoga wawasan pelajar tentang literasi keuangan semakin kuat usai mengikuti kegiatan.

“Pelajar perlu mempelajari literasi keuangan agar terhindar dari masalah keuangan dan jangan lupa membagi ilmu hari ini dengan teman-teman kalian”, ujarnya berpesan.

Turut dilaksanakan penandatanganan MoU antara Bank Sulteng dan Dinas Pendidikan Sulteng serta pemberian simbolis pembukaan rekening simpanan pelajar ke dua orang perwakilan.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo menjadi narasumber pada Sosialisasi Penyajian Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Lintas Sektor Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Aston. Selasa, (20/08/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Beasiswa SDM Kesehatan dr. Ita Dahlia selaku narasumber, Kementrian Kesehatan dan Dirjen SDM Kesehatan.

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda membawakan materi tentang Kebijakan Perencanaan Kesehatan Tahun 2025-2045. Ia menjelaskan terkait permasalahan pembangunan tahun 2025-2029 yang terdiri dari 5 (lima) poin yakni ; pertama, Masih kurangnya kualitas SDM yang berdaya saing ; kedua, terbatasnya hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata serta pengolahan hasil pertambangan.

Ketiga, tata kelola pemerintahan belum optimal ; keempat, Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata ; kelima, potensi bencana daerah yang cukup tinggi serta adanya ancaman degradasi lingkungan hidup.

“Mengenai arah pembangunan dan sasaran pokok yang dimana pada poin tersebut memiliki 8 Misi yang harus dituntaskan bersama”, jelas Shandra dalam paparannya

Selain itu, Shandra juga menerangkan bahwa transformasi SDMK Kesehatan diantaranya, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan khususnya dokterdan dokter spesialis, pemerataan tenaga kesehatan terkhususnya di Puskesmas dan RSUD, Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui satu platform pelatihan yang mudah digunakan dan berkeadilan serta transformasi pengelolaan tenaga kesehatan (satu data dan terintegrasi).

Sebagai penutup, Shandra berharap upaya peningkatan kompetensi, Isu strategis dan tantangan SDMK menjadi PR pemerintah terkait dengan bekerjasama untuk menuntaskan segala persoalan yang ada.

Sumber : Bappeda Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045. Bertempat, di Ruang Nagana Bappeda Provinsi Sulteng. Selasa (20/8/2024)

Rapat ini dipimpin langsung Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo dan dihadiri oleh Tim Asistensi Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai beserta jajarannya, Sulawesi Tengah.

Kaban Bappeda Shandra menyampaikan, pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional, sekaligus merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia juga menjelaskan, penyusunan RPJPD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045.

“RPJPD disusun sebagai pedoman dalam merencanakan upaya nyata pembangunan daerah guna mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045”, terang Shandra

Menurutnya, perlu dipastikan keselarasan dan kesesuaiannya dengan RPJPN, RTRW, Kepentingan Umum, dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru.

“Kebijakan pembangunan jangka panjang Indonesia harus bersifat imperatif atau wajib dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, ucap Shandra

Kemudian, tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 yaitu Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Sedangkan, Visi Kabupaten Banggai yaitu Banggai sebagai Gerbang Timur Sulawesi Tengah yang Maju dan Berkelanjutan melalui Industri Komoditas Sumber Daya Alam (Banggai Emas 2045).

Terkahir, Shandra mengungkapkan bahwa RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagai rangkaian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sampai dengan tahun 2045, dan menjadi bahan bagi setiap bakal calon kepala daerah dalam menyusun visi, misi, serta program unggulannya.

Sumber : Bappeda Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Provinsi Sulawesi Tengah Andi Ruly Djanggola bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako Lukman melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Aksi Tematik menurunkan Kemiskinan Ekstrim melalui Pekarya Jaringan Irigasi (SULTENG JAYA) di Ruang Aula lantai 1 Dinas Cikasda. Senin, (19/08/2024)

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tim Sekretariat Dinas, Kepala Bidang Irigasi dan Rawa, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung, Kepala Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Kepala UPT PSDA Wil. I, Kepala UPT PSDA Wil. II, Pejabat Fungsional Dinas Cikasda, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta staf Dinas Cikasda.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Cikasda Andi Ruly Djanggola menyampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan salah satu inovasi proses yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan proyek perubahannya selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 2 angkatan 16 lembaga Administrasi Negara RI yang berjudul Strategi Tematik Menurunkan Kemiskinan Ekstrim melalui Pekarya Jaringan Irigasi (SULTENG JAYA).

Hal itu kata Kadis Cikasda, sesuai arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mengenai program-program yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mensasar masyarakat miskin ekstrim di Prov. Sulteng, yang diharapkan setiap tahunnya bisa mengalami penurunan.

“Saya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan bantuan Universitas Tadulako dalam merealisasikan program ini”, Ucap Kadis Cikasda Andi Ruly Djanggola

Lanjut, Andi Ruly menjelaskan bahwa hal ini juga sejalan dengan rencana program nasional atau program reformasi birokrasi tematik Provinsi Sulawesi Tengah yang diintervensi melalui Program KKN Aksi Tematik Menurunkan Kemiskinan Ekstrim Melalui Pekarya Jaringan Irigasi (SULTENG JAYA).

Dijelaskannya juga, tugas dari Mahasiswa KKN Tematik ini yakni, membantu verifikasi data dan outputnya dengan melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana irigasi yang ada di lapangan agar bisa meningkatkan fasilitas infrasturkturnya guna memberikan pelayanan fasilitas air pada masyarakat.

“Kami membutuhkan tenaga Mahasiswa KKN Tematik untuk merecord data dengan baik agar tidak terjadi misleading terhadap data”, ujarnya

Untuk itu, Andi Ruly berharap program KKN Tematik di 5 (lima) Kabupaten ini, mampu membantu pembangunan pemerintah khususnya dalam pengurangan angka kemiskinan ekstrim di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Kepala LPPM Universitas Tadulako Lukman menyampaikan bahwa program ini dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan pemahaman empiris dan dapat melihat realitas yang ada di masyarakat, sehingga mereka bisa mencocokan dan menyinergikan dengan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.

Lukaman juga menerangkan, perguruan tinggi memiliki 3 (tiga) tugas, yaitu : tugas pertama melaksanakan pendidikan, kedua melaksanakan penelitian dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. dalam hal ini ada dua yang di titipkan kepada LPPM yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan rencana kita ini bisa terwujud sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kedepannya, dalam pembekalan nanti kita harus menyampaikan pesan-pesan dan target-target yang nantinya akan dilaksanakan di lapangan”, ungkap Lukman dalam kesempatan itu

Adapun daerah yang menjadi tempat pelaksanaan program ini berada di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sulawesi tengah yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu : Kabupaten Sigi (D.I Paneki dan Kekeloe), Kabupaten Donggala (D.I Malonas), Kabupaten Toli-Toli (D.I Malomba, Tendelalos, dan Kolondom), Kabupaten Boul (D.I Air Terang) dan Kabupaten Parigi Moutong (D.I Ongka Atas, Mepanga Hilir, Malino, Tada, Kasimbar, Dolago, Maoti dan Torue) yang merupakan lingkup kerja UPT PSDA Wil. 1 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : Dinas Cikasda Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Donggala, Sulawesi Tengah – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Pranata Humas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfosantik Provinsi Sulteng Intje Yusuf memberikan materi pada kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Bertempat, di Desa Tosale, Kab. Donggala. Selasa, (20/8/2024).

Melalui kesempatan tersebut, Intje Yusuf memberikan materi tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM merupakan kelompok masyarakat yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan desiminasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat.

Kemudian Ia menyampaikan, peran penting KIM lainnya adalah dapat membantu mempromosikan potensi-potensi desa/kelurahan/kampung serta memberikan informasi kepada masyarakat di kelurahan/desa/kampung tersebut.

“Dengan jaringan komunikasi dan sarana yang dimiliki, KIM dapat mempromosikan potensi desa/kampung tertentu yang belum diketahui oleh banyak orang, KIM juga dapat secara cepat menginformasikan jika terjadi sesuatu pada desa tersebut misalnya bencana alam” ujar Intje Yusuf.

Lebih lanjut, Intje Yusuf menyampaikan KIM dapat membantu masyarakat untuk menyaring informasi yang benar dan salah sehingga masyarakat terhindar dari informasi yang bersifat hoax.

Selain itu, fungsi KIM adalah sebagai Wahana informasi, sebagai Mitra diskusi pemerintah, meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat dan sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

Adapun hasil dari kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Tosale adalah terbentuknya KIM dengan nama Komunitas Informasi Masyarakat “Karya Tani” Desa Tosale. Pembentukan KIM tersebut diresmikan secara langsung oleh Kepala Diskominfo Kab. Donggala Anhar bersama Kades Tosale Moh. Raziqin.

Turut Hadir : Kepala Diskominfo Kab. Donggala Anhar, Kabid Persandian Diskominfo Kab. Donggala Sofyan Rauf, Kades Tosale Moh. Raziqin, Staf Diskominfo Santik Sulteng, Staf Diskominfo Kab. Donggala dan Masyarakat Desa Tosale.

Sumber : PPID Pelaksana/Diskominfo Santik Prov. Sulteng

Jakarta-Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Arfan menerima secara langsung duplikat Bendera Pusaka Republik Indonesia dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia berlangsung khidmat dan dipimpin Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (05/08/2024).

Megawati secara simbolis menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Penyerahan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua BPIP Yudian Wahyudi dan Wakil Ketua BPIP Rima Agristina kepada kepada para gubenur dan Pj. Gubernur.

Selain itu juga diberikan salinan teks Proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945 dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi itu nantinya akan digunakan dalam upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di daerah masing-masing pada tanggal 17 Agustus 2024.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menuturkan penyerahan duplikat Bendera Pusaka ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sampai (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

“Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya”, bebernya.

Ia menyampaikan duplikat bendera pusaka ini digunakan selama 10 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Namun, lanjut Yudian, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, maka Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.

“Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya”, tutupnya.

Gubernur Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), terlebih khusus kepada Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang telah menyerahkan Duplikat Bendera Pusaka Republik Indonesia.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan Nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

“Bendera ini akan digunakan untuk memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah”, pungkasnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bangun Askrida yang dilaksanakan di Hotel Borobudur. Senin, (5/8/2024)

Dalam Rapat ini membahas tindak lanjut hasil konsultasi Pengurus/Managemen Perusahaan PT. Bangun Askrida ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait dengan pembagian Laba Perusahaan, Perubahan PSP (Pemegang Saham Pengendali) lingkup PT. Bangun Askrida dan Perubahan Pengurus/Managemen Perusahaan.

Hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, seluruh Pemegang Saham PT. Bangun Askrida, baik dari unsur Pemerintah Daerah, Yayasan Dana Pensiun, Perusahaan Daerah dan beberapa pihak terkait lainnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat finalisasi hasil kajian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sistem Pertanian Organik. Bertempat di Hotel Best Western Coco Palu. Senin, (5/8/2024)

Acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sulteng yakni ; Winiar H. Lamakarate dan Adi Pitoyo dari Komisi 2, serta Aminullah BK, Fadli Anang, dan Irianto Malinggong dari Komisi 3.

Adapun narasumber pada rapat ini yaitu, Muhammad Andar, Abdul Rahim, dan Amrizal yang merupakan pakar di bidang pertanian dan memiliki keahlian dalam pengembangan pertanian organik.

Rapat ini merupakan langkah penting dalam proses legislasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan isu-isu lingkungan dan pertanian modern. Untuk itu, dengan disahkannya Ranperda ini, Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pelopor dalam penerapan pertanian organik di Indonesia.

Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas secara mendalam tentang pentingnya sistem pertanian organik sebagai bagian integral dari pertanian berkelanjutan.

Pertanian organik berfokus pada penggunaan sumber daya dan proses alam untuk membudidayakan tanaman, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan berkelanjutan.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan peraturan daerah yang mendukung pengembangan pertanian organik di wilayah Sulawesi Tengah.

Diharapkan juga, Ranperda ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pangan yang sehat dan ramah lingkungan.

Sumber : DPRD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana
(Rilis : Sulpiaty)