Posts in category: ppid

Palu – Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Siranindi, menjadi saksi bisu momen krusial bagi masa depan tata kelola pemerintahan di Bumi Tadulako. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi deretan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Senin (11/05/2026).

Hadir di tengah barisan undangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., turut menyaksikan prosesi yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Diskominfo tersebut. Suasana khidmat menyelimuti ruangan saat para pejabat terpilih mengucapkan sumpah di bawah naungan kitab suci, menandai dimulainya babak baru dalam pengabdian mereka.

Dalam amanatnya yang penuh penekanan, Gubernur Anwar Hafid memberikan pesan tajam: jabatan bukanlah hadiah, melainkan mandat berat yang menuntut integritas tanpa kompromi. Beliau menginstruksikan para pejabat baru untuk segera “tancap gas” dan tidak membuang waktu dalam beradaptasi.

“Kualitas birokrasi yang sehat tercermin dari seberapa baik layanan yang dirasakan oleh rakyat. Jadikan kepentingan masyarakat sebagai kompas utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” tegas Gubernur Anwar Hafid.

Pelantikan ini merupakan puncak dari proses seleksi terbuka yang transparan dan akuntabel. Melalui tahapan asesmen kompetensi, penulisan makalah, hingga wawancara akhir, Panitia Seleksi (Pansel) menyaring kandidat-kandidat terbaik. Menariknya, hampir seluruh pejabat yang dilantik merupakan peraih skor tertinggi (urutan pertama) dalam proses uji publik tersebut.

Berikut adalah daftar tokoh-tokoh strategis yang kini resmi memegang kemudi di instansinya masing-masing:
1.    Muh Syahrul Syam: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2.    Wahid Irawan: Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
3.    Susanto Wibowo: Kepala Dinas Kehutanan.
4.    Ir. Asbudianto: Kepala Pelaksana BPBD.
5.    Wahyu Agust Pratama: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
6.    A. Haris: Kepala BPKAD.
7.    Dr. Rachman Ansyari: Kepala Kesbangpol.
8.    Dr. Rusmiadi: Staf Ahli Gubernur.
9.    I Wayan Yudana: Kepala Biro Pemerintahan.
10.    Irwan: Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain sepuluh pejabat eselon II tersebut, sebanyak 30 pejabat fungsional juga dilantik untuk memperkuat struktur organisasi. Sementara itu, untuk posisi vital Direktur RSUD Undata, amanah telah diberikan kepada dr. Jumriani melalui pelantikan terpisah beberapa hari sebelumnya.

Kehadiran pejabat definitif di sektor-sektor kunci seperti lingkungan hidup, pengelolaan anggaran, hingga transformasi digital diharapkan mampu mempercepat realisasi program prioritas pemerintah. Kehadiran tokoh penting seperti Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dan Sekretaris Daerah Dra. Novalina, M.M., menegaskan dukungan penuh bagi struktur baru ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., memimpin langsung prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng Siranindi, Kota Palu, pada Senin, 11 Mei 2026.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan tertib, diawali dengan pembacaan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, dilanjutkan pengambilan sumpah/janji jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan, serta penyematan tanda jabatan oleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada seluruh pejabat yang dilantik.

Salah satu pejabat yang resmi dilantik dalam kegiatan tersebut adalah Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, kini resmi dikukuhkan menjadi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah secara definitif.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi. Beliau berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri, bergerak cepat, dan bersinergi dengan seluruh jajaran di unit kerja masing-masing demi mendukung terlaksananya program-program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara optimal.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa kualitas pelayanan publik yang baik merupakan cerminan nyata kinerja birokrasi yang sehat. Para pejabat diminta untuk menjadikan kepentingan masyarakat sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M., serta para Kepala Perangkat Daerah dan pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kelembagaan sekaligus peneguhan komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah.

Sumber: PPID BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

Palu – Integritas penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik dan administratif kembali menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan resmi dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dispusaka ini merupakan agenda audiensi strategis terkait rencana pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di berbagai lembaga tingkat provinsi. Senin (11/05/2026).

Kepala Dispusaka, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., menyambut langsung rombongan tersebut dengan didampingi Sekretaris Dinas, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P. Audiensi ini menekankan pentingnya pengawasan terpadu agar penggunaan bahasa negara, baik dalam dokumen kedinasan maupun sarana publik, tetap sesuai dengan kaidah hukum dan estetika bahasa yang berlaku.

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan wibawa bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa di lingkungan birokrasi. Dengan terbentuknya tim pengawas tersebut, Sulawesi Tengah berkomitmen menjadi pelopor tertib berbahasa yang baik dan benar, sekaligus mendukung transformasi literasi di seluruh perangkat daerah.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Dalam upaya akselerasi penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menegaskan komitmennya melalui program prioritas “Berani Berintegritas”. Langkah strategis ini tercermin dalam rapat koordinasi penting yang berlangsung pada Jumat, 08 Mei 2026, bertempat di Ruang VIP Nagana BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah. (9/5).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si. Kehadiran beliau didampingi oleh Sekretaris Dinas, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., serta Kasubag Program, Irfan Sadat Palenga, S.Kom., M.Si. Rapat ini menjadi ruang vital bagi sinkronisasi program tahun 2027 yang melibatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, mulai dari Inspektorat, BKD, Bappeda, hingga berbagai Biro di lingkup Setda Provinsi Sulawesi Tengah.

Dr. Yunan Lampasio, S.E., M.Si., selaku pengampu program “Berani Berintegritas”, membuka forum dengan membedah esensi integritas secara fundamental. Menurut beliau, integritas bukanlah slogan semata, melainkan harmoni antara kepatuhan, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan optimalisasi fungsi kelembagaan. Beliau menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mustahil tercapai hanya dengan mengandalkan sistem; diperlukan aparatur yang disiplin dan tunduk pada regulasi yang berlaku.

Dalam paparannya, Dr. Yunan menguraikan tiga pilar kebijakan utama. Pertama adalah kedisiplinan ASN yang berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2021. Kedua, penguatan Reformasi Birokrasi yang mencakup aspek kelembagaan, tata laksana, dan SDM. Ketiga, kebijakan mengenai tata laksana pelayanan publik yang prima.

Diskusi berkembang dinamis saat membahas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dr. Yunan menegaskan pentingnya penegakan aturan melalui hukuman disiplin, mulai dari sanksi ringan hingga berat seperti penurunan jabatan atau pemberhentian. Hal ini merupakan bentuk konkret dari komitmen “Berani” dalam menegakkan aturan demi menjaga marwah birokrasi. Selain itu, kampanye Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi fokus utama, terutama pada unit layanan publik seperti rumah sakit dan layanan pengadaan.

Menanggapi pemaparan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, memberikan kontribusi pemikiran yang tajam terkait realitas di lapangan. Beliau menyoroti tantangan serius dalam aspek analisis jabatan dan beban kerja. Siti Rachmi mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, keberhasilan program Dispusaka terus meningkat, namun di sisi lain, jumlah tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis terus berkurang akibat memasuki masa purna tugas (pensiun).

“Kami memerlukan langkah konkret dalam rekrutmen yang spesifik sesuai latar belakang keilmuan, yang didukung oleh pelatihan berkelanjutan,” tegas Siti Rachmi. Beliau juga mengusulkan adanya revisi pada rencana strategis (Renstra) terkait penetapan indikator capaian. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui akselerasi digitalisasi, khususnya pada sektor kearsipan yang menjadi tulang punggung dokumentasi daerah.

Rapat ini juga menjadi momentum evaluasi kelembagaan. Diskusi mengenai efektivitas struktur organisasi OPD, seperti relevansi fungsi statistik di Diskominfo atau kemungkinan koordinasinya di bawah Bappeda, menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur Sulawesi Tengah dalam menentukan kebijakan final.

Melalui sinkronisasi ini, diharapkan program “Berani Berintegritas” tahun 2027 menjadi realisasi dokumen perencanaan di atas kertas, dengan sebuah gerakan kolektif untuk menciptakan birokrasi Sulawesi Tengah yang lebih tangguh, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan penting bertajuk “Akuisisi Arsip Statis/Manuver Data dalam Penyusunan Inventaris dan Guide Arsip”. Mewakili Kepala Dinas, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., Sekretaris Dinas, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., membuka acara ini secara daring dengan didampingi oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip, Ibu Jely Rompas, S.Sos., M.Adm.KP di Ruang Rapat Sekretariat Dispusaka. Kamis (07/05/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli dari Arsip Nasional RI (ANRI), Ibu Nuryulianti, serta diikuti oleh para pejabat fungsional arsiparis dari berbagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Fokus utama bimbingan teknis ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai proses penyusunan inventaris arsip sebagai sarana bantu penemuan kembali yang akurat.

Dalam sambutannya, Bapak Muh. Idham Khalid menekankan bahwa pengelolaan arsip statis sesuai mandat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 merupakan langkah krusial. Melalui manuver data yang tepat, arsip bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan sumber informasi, penelitian, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi serta masyarakat luas. Langkah ini diharapkan mampu mencetak SDM kearsipan yang berkontribusi nyata dalam penyelamatan memori sejarah daerah, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel di Sulawesi Tengah.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Pemandangan birokrasi yang identik dengan tumpukan kertas kini mulai bertransformasi menuju efisiensi mutlak. Melalui pertemuan daring,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Penerapan Aplikasi SRIKANDI bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi. Rabu (06/05/2026).

Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., dengan didampingi Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip (PPA), Jely Rompas, S.Sos., M.Adm.KP. Dalam arahannya sebagaimana tertuang dalam “SAMBUTAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN “, beliau menegaskan bahwa optimalisasi aplikasi SRIKANDI bukanlah tren teknologi semata, melainkan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Narasumber ahli dari Arsip Nasional RI, Muhammad Solihin, A.Md., mengupas tuntas berbagai fitur mutakhir yang dirancang untuk memangkas birokrasi yang kaku. Fokus utama pembahasan mencakup aspek keamanan melalui aktivasi Multi-Factor Authentication (MFA), mekanisme penomoran naskah otomatis yang presisi, hingga fitur close file yang menjamin autentisitas arsip. Tak hanya itu, peserta diajarkan mengelola “naskah mandiri” seperti foto kegiatan dan daftar hadir secara digital, sehingga visi paperless bukan lagi sekedar wacana.

Hal menarik yang menjadi sorotan adalah korelasi antara keaktifan akun pengguna dengan nilai Pengawasan Kearsipan serta Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA). Melalui inovasi ini, setiap naskah dinas kini dapat terintegrasi secara autentik dan sistematis dalam ekosistem digital. Bimtek ini menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur di Sulawesi Tengah untuk meninggalkan cara-cara konvensional dan beradaptasi penuh pada efisiensi teknologi demi pelayanan publik yang lebih prima.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima secara langsung perwakilan massa aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, Honorer Kabupaten Donggala Pertemuan tersebut berlangsung di DPRD Sulteng Jl Samratulangi di Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, bersama anggota komisi I Mahfud Masuara. Senin, 04/05/2026.

Aksi damai tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari serikat pekerja, Honorer Kabupaten Donggala, hingga organisasi masyarakat sipil.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menyampaikan bahwa kami mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya secara damai dan tertib. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita jaga bersama. DPRD sebagai representasi rakyat tentu berkewajiban mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi tersebut.”

Ia menambahkan, pihaknya akan mengkaji secara mendalam setiap poin tuntutan yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.

Seluruh poin tuntutan akan kami pelajari secara komprehensif. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar setiap persoalan yang diangkat, ditindaklanjuti secara konkret dan terukur.”

Hidayat juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dalam mencari solusi.

Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di meja penerimaan saja. Harus ada langkah nyata. DPRD akan mengawal ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.”

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menyoroti pentingnya menjaga komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.

“Apa yang disampaikan hari ini adalah gambaran nyata kondisi yang dirasakan masyarakat. DPRD hadir sebagai jembatan agar suara rakyat ini bisa sampai dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat.”

“Kami membuka ruang komunikasi yang berkelanjutan. Jika diperlukan, kami siap memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak eksekutif maupun stakeholder terkait agar solusi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi benar-benar implementatif.”

Perwakilan massa aksi berharap DPRD Sulteng dapat mengawal tuntutan yang telah disampaikan dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif, serta ditutup dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara serius.

Sumber : Humas DPRD Sulteng/Rilis : Risly Wardian

PALU– Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., memimpin dua agenda rapat penting guna memperkuat tata kelola arsip dan peningkatan indeks literasi di Sulawesi Tengah. Senin (04/05/2026).

Pada agenda pertama, Ibu Siti Rachmi didampingi Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip (PPA), Ibu Jely Rompas, S.Sos., M.Adm.KP., melakukan bedah poin strategis berdasarkan Surat Menpan RB No. B/17/M.HK.99/2026. Fokus utama pembahasan meliputi identifikasi arsip program prioritas nasional, kepatuhan instrumen kearsipan, serta percepatan digitalisasi melalui aplikasi SRIKANDI. Para arsiparis juga menekankan pentingnya penyelamatan arsip bernilai sejarah dan transparansi publik melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). 

Memasuki agenda kedua, rapat beralih pada pembahasan pemenuhan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) tahun 2026. Didampingi Sekdispudaka, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sod., M.A.P., bersama Kabid P3KM, Bapak Munashir, S.E., M.M., Kadis menekankan strategi efisiensi melalui penggunaan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), sinkronisasi data riil pengurus perpustakaan desa, serta kampanye literasi zero budget melalui media sosial. Pemanfaatan koleksi digital melalui aplikasi iPusSulteng dan pendampingan akreditasi secara virtual menjadi pilar utama dalam pemutakhiran data, baik secara manual maupun digital.

Dalam arahannya, Ibu Siti Rachmi menetapkan garis waktu yang ketat. Pelaksanaan kunjungan dimulai pada Mei, disusul evaluasi berkala pada Juni hingga Juli, sebelum penilaian akhir pada September 2026. Beliau menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot prasyarat NPP di bawah kewenangan provinsi guna memastikan data kearsipan dan perpustakaan Sulawesi Tengah tervalidasi secara nasional.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

PALU – Mengawali pekan pertama di bulan Mei, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., memimpin apel pagi . Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya penguatan kedisiplinan dan ketertiban presensi bagi seluruh elemen pegawai, mulai dari ASN, PPPK, hingga tenaga honorer. Penegasan ini krusial mengingat kedisiplinan berkorelasi langsung terhadap capaian kinerja organisasi serta menjadi dasar penghitungan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Senin (04/05/2026).

Selain aspek disiplin, agenda strategis yang menjadi sorotan adalah persiapan Desk Peta Proses Bisnis (Probis) yang dijadwalkan pada Selasa besok. Melalui pendampingan langsung (coaching clinic) dari Biro Organisasi, Dispusaka berkomitmen melakukan penataan alur kerja yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran strategis dalam RPJMD Sulawesi Tengah. Langkah ini merupakan akselerasi nyata dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien untuk lima tahun ke depan.

Menutup arahannya, beliau mengingatkan jadwal rapat terdekat mengenai pembentukan Tim Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Pertemuan tersebut akan digelar di Ruang Sekretariat Dispusaka sebagai bagian dari upaya serius dinas dalam meningkatkan kualitas layanan literasi di Negeri Seribu Megalit.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat dan jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (3/5/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dilaksanakan oleh Tim CKG Provinsi dengan melibatkan lintas unit pelayanan kesehatan, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kesehatan.

Pelaksanaan CKG tahun ini menargetkan sebanyak 1.000 sasaran pemeriksaan kesehatan. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah secara gratis.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, sebanyak 30 tenaga kesehatan diterjunkan dari berbagai fasilitas dan bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari Puskesmas Singgani 4 orang, Puskesmas Talise 4 orang, Puskesmas Mabelopura 4 orang, UPT Laboratorium Kesehatan 5 orang, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 7 orang, serta Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 5 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes, menyampaikan bahwa kegiatan CKG menjadi salah satu upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini.

“Momentum Hardiknas tidak hanya menjadi pengingat pentingnya pendidikan, tetapi juga pentingnya kesehatan sebagai fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari dengan hadirnya pegawai, tenaga pendidik, hingga masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kesehatan secara tertib.

Melalui pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya serta menjadikan pemeriksaan kesehatan berkala sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

Humas Dinkes