All posts by : Ahyain DKIPS

Palu— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Cerdas merupakan pelaksanaan kewenangan atribusi yang sah sesuai otonomi daerah. Program ini telah terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. Meski mendapat catatan dari sebagian anggota DPRD, Program Berani Cerdas didukung landasan hukum yang jelas dan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa Program Berani Cerdas merupakan upaya konkret pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan. “Berani Cerdas adalah perwujudan hak rakyat atas pendidikan yang harus dipenuhi daerah sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Cakupan Luas dari Sekolah Menengah hingga Universitas

Pada jenjang pendidikan menengah, program ini telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) senilai lebih dari Rp40,9 miliar untuk ratusan SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Sulteng. Dana tersebut digunakan untuk membebaskan pungutan biaya pendidikan, termasuk menanggung biaya Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan uji kompetensi bagi siswa SMK untuk tahun lalu mencapai 27 miliar.

Tak hanya itu, Pemprov juga menyediakan paket seragam sekolah gratis lengkap bagi siswa yang belum terjangkau oleh Program Indonesia Pintar (PIP). Langkah ini diambil untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera agar anak-anak mereka tetap fokus menempuh pendidikan. Selain itu,  beasiswa magister bagi guru guna meningkatkan kualitas mengajar di sekolah. 

Sementara di level perguruan tinggi, fokus bantuan diberikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga prasejahtera. Tercatat pada tahun 2025, program ini telah menjangkau 23.568 mahasiswa yang tersebar di lebih dari 387 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dengan alokasi anggaran mencapai Rp84 miliar. Dampaknya terlihat pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah menjadi 72,82 atau naik 0,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta turut mendukung penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, S.E., M.Si., akademisi Universitas Tadulako dan anggota Tim Percepatan Program Prioritas Pembangunan Sulawesi Tengah, menilai Program Berani Cerdas sebagai langkah strategis. “Program Berani Cerdas ini dirancang sebagai solusi konkret untuk menjawab persoalan mendasar SDM, mulai dari akses pendidikan hingga peningkatan kualitas lulusan,” ujarnya.

Menurut Prof. Djayani, program ini efektif menekan angka putus sekolah dan putus kuliah, terutama di kalangan keluarga prasejahtera. “Dengan memperluas akses pendidikan yang inklusif, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, program ini tidak hanya meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui peningkatan daya saing SDM daerah,” jelasnya.

Prof. Djayani menambahkan bahwa program ini menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan mendorong capaian IPM serta Indeks Modal Manusia (IMM). “Jika SDM kita cerdas dan berkualitas, maka mereka akan mampu membangun daerahnya sendiri. Itulah tujuan besar dari Program Berani Cerdas,” tandasnya.

Dasar Hukum dan Kewenangan Daerah

Program Berani Cerdas berlandaskan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2025 (yang telah diubah dengan Pergub Nomor 34 Tahun 2025). Landasan ini selaras dengan Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi ruang bagi daerah menyelenggarakan pelayanan pendidikan sebagai urusan konkuren wajib.

Dalam kerangka otonomi daerah, kepala daerah memiliki kewenangan atribusi untuk menerbitkan peraturan gubernur guna melaksanakan urusan konkuren. RPJMD yang telah disahkan DPRD menjadi dasar penyusunan APBD tahunan, sehingga pelaksanaan Program Berani Cerdas merupakan kewajiban daerah sekaligus bentuk akuntabilitas pembangunan.

Respons terhadap Catatan DPRD

Menjawab kritik dan catatan dari sejumlah pihak di DPRD, Pemprov Sulawesi Tengah menyatakan keterbukaan penuh terhadap masukan untuk penyempurnaan implementasi, termasuk penguatan verifikasi data penerima manfaat dan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat. DPRD sendiri melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Nurfaizah, salah seorang penerima beasiswa Berani Cerdas, mengatakan, “Beasiswa ini memberikan harapan baru bagi saya yang sempat khawatir tidak bisa melanjutkan kuliah karena biaya. Bantuan ini memotivasi saya untuk belajar lebih giat dan kelak berkontribusi untuk Sulawesi Tengah.”

Kisah serupa dialami ribuan mahasiswa lain di Universitas Tadulako, UIN Datokarama Palu, serta perguruan tinggi di luar daerah. Secara keseluruhan, program ini dinilai telah meringankan beban ekonomi keluarga dan menekan angka putus studi.

Prof. Djayani Nurdin memandang dinamika diskusi di DPRD dan publik sebagai bagian esensial dari demokrasi. Ia menegaskan bahwa Program Berani Cerdas menjamin setiap warga mendapatkan hak pendidikannya. Melalui kemitraan, program tersebut akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di Sulawesi Tengah.

Palu – Mengakhiri pekan terakhir di bulan April sekaligus memasuki periode krusial Triwulan II , Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan apel pagi rutin. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., mendelegasikan Bapak Munashir, S.E., M.M. untuk bertindak sebagai pembina apel. Senin (27/04/2026).

Dalam arahannya, Bapak Munashir menekankan pentingnya integrasi antara kebersihan lingkungan kerja dengan kedisiplinan administratif melalui aplikasi Brita. Beliau mengingatkan seluruh aparatur untuk proaktif melaporkan kendala teknis kepada pengelola atau operator jika ditemukan kendala sistem agar pelaporan kinerja tetap berjalan lancar.

Menyikapi rencana perpindahan ruang layanan ke gedung baru, pembina apel menyerukan penguatan kerja sama antarbidang. Seluruh staf diharapkan bahu-membahu menyukseskan proses transisi ini sesuai arahan pimpinan OPD guna memastikan kenyamanan pelayanan publik tetap terjaga.

Terakhir, memasuki fase krusial TW II, Bapak Munashir menginstruksikan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur. Hal ini bertujuan agar penyerapan anggaran Dispusaka berjalan optimal dan akuntabel, terutama menjelang pelaksanaan desk evaluasi yang menuntut kesesuaian pertanggungjawaban dengan regulasi keuangan terbaru.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hal ini ditandai dengan audiensi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfosantik Sulteng, Fikri Latjuba, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Ferdinand Maksi Pasule, S.I.K., yang berlangsung di ruang kerja Kepala BNN Sulteng, Rabu (22/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Fikri Latjuba menyampaikan bahwa kunjungan ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi antar lembaga, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menjalin kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba.

“Kunjungan ini selain mempererat silaturahmi, juga menjadi momentum untuk membangun kerja sama publikasi antara Kominfosantik dan BNN dalam rangka meningkatkan edukasi serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba di Sulawesi Tengah,” ujar Fikri.

Menurutnya, peran komunikasi publik sangat penting dalam mendukung program pencegahan narkoba, terutama melalui penyampaian informasi yang masif, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Ferdinand Maksi Pasule, menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Kominfosantik Sulteng. Ia menilai kolaborasi ini menjadi langkah positif dalam memperkuat upaya pencegahan narkoba melalui pendekatan komunikasi yang efektif.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dan inisiatif dari Kominfosantik. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat diseminasi informasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba,” ungkap Ferdinand.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama berkelanjutan antara Kominfosantik dan BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadirkan kampanye komunikasi publik yang inovatif dan berdampak luas, guna mewujudkan masyarakat Sulteng yang sehat dan bebas dari narkoba.

Sumber : PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng

Palu – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Statistik menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Informasi Geospasial Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sinergitas BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (21/4/2026).

Bimtek tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kominfosantik yang diwakili Sekretaris Dinas, Wahyu Agus Pratama, didampingi Kepala Bidang Statistik Keong Makalalg serta Statistisi Ahli Muda Echmond. Kegiatan ini dihadiri para operator geoportal perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, narasumber dari Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial, serta pejabat dan staf Bidang Statistik Kominfosantik.

Mengusung tema “Penyusunan Data Prioritas Geospasial Daerah dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Simpul Jaringan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola data berbasis wilayah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Kominfosantik, Wahyu Agus Pratama, menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi di era digital saat ini.

“Dalam era keterbukaan informasi, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan utama dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Salah satu komponen penting dalam hal tersebut adalah informasi geospasial,” ujarnya.

Ia menambahkan, amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menekankan pentingnya integrasi data, termasuk data geospasial, guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi geospasial menjadi sangat strategis. Melalui bimtek ini, kami berharap peserta mampu memahami konsep, standar, serta pemanfaatan informasi geospasial secara optimal di lingkungan perangkat daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi informasi geospasial tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga komitmen bersama dalam pengelolaan data.

“Tidak cukup hanya dengan teknologi yang canggih, tetapi juga diperlukan kedisiplinan dalam pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian sesuai prinsip Satu Data Indonesia, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran strategis informasi geospasial sebagai fondasi kebijakan berbasis wilayah.

“Informasi geospasial bukan sekadar pelengkap data statistik, melainkan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan berbasis wilayah. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi daerah, memetakan permasalahan, serta menentukan intervensi pembangunan yang tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik selaku ketua panitia, Keong Makalalg, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data geospasial di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Implementasi prinsip Satu Data dan Satu Peta Indonesia menekankan pentingnya konsistensi, integritas, serta interoperabilitas data geospasial guna mendukung pengambilan keputusan lintas sektor,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa di era informasi saat ini, pengambilan keputusan berbasis data menjadi sangat krusial.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga mampu mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun nasional, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019,” pungkasnya.

Sumber : PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng

Palu, 7 April 2026 – Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat langkah strategisnya dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi lintas sektor. Momentum penting dari upaya ini ditandai dengan pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara lembaga pendidikan tinggi STAH Dharma Sentana dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Perjanjian ini menjadi tonggak awal yang krusial dalam menyatukan visi besar antara pemerintah daerah dan dunia akademisi.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd., menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak mungkin dilakukan secara ego-sektoral atau berjalan sendiri. Diperlukan sebuah sinergi yang kuat dan berkesinambungan antar berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan bersama. Pendekatan kolaboratif ini setidaknya harus melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, hingga para pemilik modal guna menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Saat ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah sendiri telah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Hal ini terlihat jelas dari pesatnya kemunculan berbagai usaha baru yang diinisiasi oleh masyarakat. Selain itu, beragam jasa yang terhubung langsung dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga terus berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu.

Namun demikian, di balik tren pertumbuhan yang positif tersebut, masih terdapat tantangan nyata yang harus segera diurai. Tantangan utama yang cukup mendesak adalah adanya kesenjangan antara tingginya kebutuhan spesifik dari industri dengan tingkat kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang ada saat ini.

Oleh karena itu, langkah menggandeng institusi pendidikan seperti STAH Dharma Sentana dinilai sebagai solusi yang sangat tepat dan strategis. Kerja sama ini difokuskan pada upaya mempersiapkan sekaligus mencetak SDM yang kemampuannya relevan dengan perkembangan zaman. Melalui sinergi pendidikan ini, diharapkan lahir individu-individu yang adaptif dan mampu menjawab segala tantangan serta kebutuhan industri secara profesional.

Melalui kolaborasi erat ini, target yang ingin dicapai bukan hanya sekadar menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai untuk mengisi lowongan di perusahaan. Lebih dari itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu menetaskan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

Sebagai visi jangka panjang, penguatan sinergi ini diharapkan mampu mendorong transformasi sektor pariwisata dari yang tadinya sekadar sektor pendukung menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah. Dengan dukungan SDM yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing, serta pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, pariwisata Sulawesi Tengah diyakini akan mampu mendongkrak kontribusinya terhadap PDRB. Pada akhirnya, hal ini akan memperluas dampak ekonomi secara inklusif dan memperkuat posisi daerah sebagai destinasi wisata yang tidak hanya unggul secara potensi, tetapi juga matang dalam tata kelola dan pengembangan industrinya.

Sumber : PPID Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Palu – Kegiatan visitasi dan pendampingan oleh tim dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memasuki hari ketiga pada Rabu (9/4/2026) di RSUD Undata Palu.

Pada hari ketiga ini, agenda difokuskan pada pengisian template Monitoring Kinerja Keuangan dan Operasional (MKKO) yang dimulai pukul 10.00 WITA hingga selesai. Kegiatan dipandu langsung oleh Tim Pembina RSUP Wahidin Sudirohusodo bersama jajaran manajemen RSUD Undata Palu.

Proses pengisian template MKKO meliputi pengumpulan dan verifikasi data dukung, termasuk laporan keuangan, data utilisasi layanan, produktivitas, serta indikator operasional lainnya. Pendampingan ini bertujuan memastikan data yang disusun akurat, valid, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, tim pembina juga memberikan arahan teknis serta masukan strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit, khususnya dalam aspek perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Melalui kegiatan ini, diharapkan RSUD Undata Palu dapat semakin optimal dalam menyusun laporan kinerja yang komprehensif serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kegiatan visitasi dan pendampingan ini menjadi bagian penting dalam upaya pembinaan berkelanjutan guna mendukung transformasi layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

Palu, Sulawesi Tengah Match Coordination Meeting dalam rangka pelaksanaan Liga 4 Piala Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2026. Bertempat di GBK Andi Raga Pettalolo, Rabu, 08/04/2026.

Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri unsur panitia dan perwakilan tim peserta dan Perwakilan ASPROV PSSI Sulteng

Ketua Panpel Muchsin Husain Pakaya, SE., M.Si yang diwakili wakil ketua Dinwar, SE., M.Ak menyampaikan selamat datang kepada tim, dana para perwakilan ASPROV PSSI Sulteng, serta seluruh unsur yang terlibat dalam pertandingan liga 4.

“Kesiapan panitia dalam memfasilitasi seluruh rangkaian pertandingan serta menekankan pentingnya sinergi semua pihak guna menjamin kelancaran kompetisi.” Ujar Wakil Ketua

Sementara Handrik Arjun selaku pengawas pertandingan menjelaskan berbagai aspek teknis dibahas secara detail, mulai dari jadwal pertandingan, regulasi kompetisi, hingga kesiapan venue.

Berikut Pembagian Grup yang diikuti oleh 11 Tim untuk mengikuti pertandingan Liga 4 Piala Gubernur :

Pool A :

Persigi

AKL 88 FC

PERSIDO

POOL B :

PERSIBAL

Sinar Laut

Garda FC

POOL C :

Galara Utama

Kaleke Putra

Persema Fc

POOL D :

Celebest FC

Berlian Tomoli

Pada pertandingan pembukaan pada jum’at 10 April 2026 Pukul 16.00 WITA Tim Persigi vs AKL 88 FC bertempat di lapangan Faqih Rasyid. Sedangkan pertandingan berikutnya pada Sabtu, 11 April 2026 Pukul 14.00 WITA Persibal vs Sinar Laut dan di hari yang sama pukul 16.00 WITA Galara Utama vs Kaleke Putra.

Dalam rangka menyukseskan peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Seksi Penanganan Krisis Kesehatan (P2KT) turut ambil bagian aktif dalam memberikan dukungan pelayanan kesehatan pada kegiatan gladi penerjunan yang dilaksanakan di Bandara Mutiara Sis Al-Djufri Palu dan Lapangan Imanuel Palu, Minggu (12/4).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA ini melibatkan sinergi antara tim kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan unsur Balai Kesehatan (BK) Lanal Palu. Kehadiran tenaga medis dari Dinkes Sulteng, termasuk dr. Lydia bersama personel ambulans menjadi garda terdepan dalam memastikan kondisi kesehatan para peserta penerjun tetap optimal.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menurunkan dua unit ambulans yang disiagakan di Lapangan Imanuel Palu sebagai titik pendaratan, sementara satu unit ambulans dari Lanal Palu ditempatkan di Bandara Mutiara Sis Al-Djufri sebagai lokasi keberangkatan. Penempatan ini merupakan bagian dari strategi respons cepat dalam mengantisipasi kondisi darurat selama kegiatan berlangsung.

Sebelum pelaksanaan penerjunan, tim kesehatan melakukan skrining kesehatan berupa pengukuran tekanan darah terhadap 28 personel penerjun payung. Hasil pemeriksaan menunjukkan dua orang peserta memiliki tekanan darah tinggi, namun berdasarkan rekomendasi Safety Officer, keduanya tetap diperkenankan mengikuti kegiatan dengan pengawasan ketat tim medis.

Rangkaian penerjunan berlangsung dalam beberapa gelombang sejak pukul 16.25 WITA hingga 17.50 WITA, ditandai dengan pendaratan helikopter di runway Bandara Mutiara Sis Al-Djufri. Seluruh proses berjalan tertib, aman, dan lancar tanpa adanya insiden maupun korban.

Kepala Seksi Penanganan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa keterlibatan Dinkes dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan kesehatan pada setiap event besar daerah.

“Dukungan kesehatan ini adalah bentuk komitmen kami dalam memastikan setiap kegiatan masyarakat, khususnya dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Tengah, dapat berjalan dengan aman dari sisi kesehatan,” ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan gladi ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada Senin, 13 April 2026.

Sumber Berita : Seksi Penanganan Krisis Kesehatan

Palu – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan Gebyar Cegat yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (9/4/2026).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, dan dihadiri oleh unsur pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, serta jajaran fasilitas pelayanan kesehatan, baik secara luring maupun daring.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengonsolidasikan dukungan lintas sektor guna mempercepat capaian program CKG di seluruh wilayah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam paparannya menegaskan bahwa capaian program CKG saat ini masih perlu didorong secara signifikan. Pada tahun 2025, capaian Sulawesi Tengah baru mencapai 12,5 persen atau berada pada peringkat 27 dari 38 provinsi secara nasional.

Sementara itu, pada tahun 2026, target nasional ditetapkan sebesar 46 persen, dan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan target yang lebih tinggi, yakni 54 persen. Namun hingga Maret 2026, capaian baru berada pada angka 3,89 persen, masih jauh dari target kumulatif sebesar 13,5 persen.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius dan membutuhkan langkah percepatan melalui gerakan bersama lintas sektor, salah satunya melalui Gebyar Cegat,” demikian disampaikan dalam pemaparan Dinas Kesehatan.

Gebyar Cegat merupakan gerakan massal yang mengedepankan deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara serentak dan terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.

Program ini direncanakan akan dicanangkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah, 13 April 2026, dengan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, klinik, serta berbagai lokasi publik seperti kantor pemerintahan, sekolah, pasar, dan tempat ibadah.

Sebagai bagian dari rangkaian pencanangan, kegiatan akan ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Sulawesi Tengah, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan langsung di lokasi kegiatan.

Diperkirakan, jumlah sasaran pada hari pencanangan mencapai sekitar ±7.600 jiwa, sebagai langkah awal menuju pencapaian target yang lebih luas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga menekankan pentingnya peran aktif lintas sektor, di antaranya Bappeda dalam perencanaan dan penganggaran, Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan CKG di sekolah, Dukcapil dalam sinkronisasi data kependudukan, serta dukungan pemerintah desa dan Tim Penggerak PKK dalam mobilisasi partisipasi masyarakat.

Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan layanan, yang didukung dengan ketersediaan bahan medis habis pakai serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Melalui Rakor ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Gebyar Cegat sebagai gerakan kolektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini.

Gebyar Cegat diharapkan menjadi momentum percepatan transformasi layanan kesehatan yang lebih promotif dan preventif, menuju Sulawesi Tengah yang lebih sehat dan berdaya.

Humas Dinkes Sulteng

Palu — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat capaian positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 93,96 dan masuk dalam kategori Sangat Baik.

Survei yang dilaksanakan pada periode Januari hingga Maret 2026 tersebut melibatkan sebanyak 214 responden yang merupakan pengguna layanan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Hasil ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh unsur pelayanan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Beberapa unsur dengan nilai tertinggi di antaranya adalah pelayanan serta sarana dan prasarana, yang mencerminkan transparansi layanan dan kenyamanan fasilitas yang diberikan.

Selain itu, unsur perilaku pelaksana juga memperoleh penilaian tinggi, yang menunjukkan bahwa petugas pelayanan dinilai ramah, sopan, dan responsif dalam melayani masyarakat.

Capaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan hasil SKM pada Semester II Tahun 2025, yang mencatat nilai IKM sebesar 73,58 dengan kategori cukup baik. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 20,38 poin dalam kurun waktu relatif singkat.

Peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan, seperti penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, serta optimalisasi sarana dan prasarana, telah memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan.

Ke depan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah akan terus melakukan evaluasi dan inovasi guna mempertahankan capaian tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan tidak hanya menjadi alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada publik atas kinerja pelayanan yang telah diberikan.

Humas Dinkes Sulteng