All posts by : cZaYY29RgA

Sigi – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, menghadiri Safari Ramadhan 1446 H di Masjid Al-Ikhlas, Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, pada Kamis malam (6/3/2025)

Safari ramadhan ini juga turut dihadiri para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulteng, Bupati Sigi dan jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, penceramah serta para jamaah.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen Pemprov. Sulteng dalam mewujudkan daerah yang maju dan berkelanjutan, dengan mengedepankan nilai religius, kebersamaan, dan keadilan sosial.

Menurut Anwar, melalui program Sulteng Berjamaah dan Sulteng Mengaji pemerintah ingin menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pembinaan moral dan spiritual masyarakat.

“Bulan Ramadhan adalah momentum untuk memperkuat silaturahmi,” ujarnya

Ditegaskannya juga, dirinya bersama dr. Reny berkomitmen akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.

Ia juga menyoroti efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa meskipun pemangkasan anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya.

“Sudah satu minggu ini, saya rapat terus dengan seluruh perangkat daerah dan stakeholder karena ada efisiensi anggaran dari pusat. Tapi saya bilang, kalau di pusat dipangkas, maka saya juga akan memangkas di daerah. Namun, yang terpenting pendidikan dan kesehatan harus tetap berjalan,” ujar Anwar Hafid dihadapan para jamaah

Terakhir, Anwar meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Sulawesi Tengah agar dirinya dan kepala perangkat daerah yang baru dilantik dapat menepati janji kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Usai sholat tarwih, Gubernur dan perangkat daerah menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas, Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru sebagai wujud kepedulian Pemprov Sulteng dalam mendukung sarana ibadah.

Sumber Rilis : Humas Pemprov. Sulteng
Foto : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat bidang kesehatan di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur, Rabu (6/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD dan jajaran serta Direktur dan Wakil Direktur RS Undata dan RS Madani.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga Sulawesi Tengah dapat berobat dengan mudah, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Ia menyoroti tingginya jumlah pekerja informal di Sulteng, sekitar 61 persen yang kerap mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif.

“Siapa pun yang sakit, tidak punya jaminan, atau BPJS-nya mati, cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani di rumah sakit,” tegas Anwar.

Anwar Hafid juga meminta agar sistem kesehatan daerah dapat memberikan solusi bagi pasien yang tiba-tiba kehilangan akses BPJS akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Mereka yang baru saja di-PHK tiba-tiba kehilangan akses BPJS. Ini yang harus kita atasi,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan BPJS untuk memberikan keringanan bagi kasus-kasus darurat.

Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, yang memiliki pengalaman panjang di bidang kesehatan, dipercaya untuk mengeksekusi kebijakan ini. “Saya hanya bicara, tapi eksekusinya semua ada di tangan Ibu Dokter. Kalau beliau bilang bisa, saya ikut. Kalau beliau bilang tidak bisa, saya juga ikut,” tambah Anwar.

Dalam rapat ini, Anwar juga menyinggung kualitas layanan BPJS di rumah sakit. Ia mengapresiasi BPJS Cabang Palu yang dianggap lebih baik dibanding daerah lain, namun tetap meminta perbaikan agar pasien BPJS mendapatkan pelayanan setara dengan pasien umum. “Pasien BPJS harus diperlakukan sama dengan pasien swasta, jangan ada perbedaan layanan,” katanya.

Pemerintah Provinsi Sulteng juga sedang bersiap membangun rumah sakit baru dengan standar internasional di Kota Palu. Selain itu, ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh daerah.

“Tahun 2026, kita akan turun membantu kabupaten. Tapi kita mulai dulu dari RS Madani dan Undata, supaya ini jadi contoh,” katanya.

Sebagai bagian dari program unggulan “Berani Sehat”, Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido bertekad memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang layak. “Kami berjanji, siapa pun yang masuk rumah sakit, pasti dapat kamar, pasti dapat obat. Tidak boleh ada yang ditolak,” pungkasnya.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) berpartisipasi dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025. Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh jajaran Pemprov Sulteng dari ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulteng. Rabu, (5/3/2025)

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui pemantauan dan evaluasi berbasis indikator yang lebih terukur. MCP sendiri merupakan sistem pemantauan yang dikembangkan KPK untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya menekankan bahwa implementasi MCP merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kemendagri dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

“Pelaksanaan MCP yang optimal akan memberikan manfaat signifikan bagi daerah, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, mengungkapkan bahwa fraud sistemik dan lemahnya pengendalian masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa 85,35% pemerintah daerah belum mencapai IEPK Level 3 dalam pengendalian kecurangan, dan 68,13% belum memenuhi standar manajemen risiko yang optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemetaan risiko, kurangnya koordinasi, serta sistem pengendalian aset dan data yang belum memadai.

Sebagai langkah strategis, KPK dan BPKP menegaskan pentingnya reformasi sistemik dengan mendorong pengawasan yang lebih proaktif, transparansi dalam tata kelola keuangan, serta penerapan sistem meritokrasi dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN). Dengan adanya MCP 2025, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pencegahan korupsi.

Fokus MCP 2025: 8 Area Pencegahan Korupsi di Daerah Indikator Pemantauan Kinerja Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 berfokus pada delapan area utama, yaitu ; Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Optimalisasi Pendapatan
Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam arahannya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, menekankan pentingnya pemetaan permasalahan dan kerawanan korupsi di setiap area tersebut. Evaluasi MCP dilakukan berdasarkan 16 sasaran strategis, 3 aspek utama, dan 111 indikator, yang dirancang untuk mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Mekanisme MCP 2025: Pendekatan Sistematis dalam Pencegahan Korupsi MCP 2025 mengusung pendekatan sistematis yang terdiri dari Monitoring – Mengawasi implementasi kebijakan di lapangan.
Controlling – Mengendalikan aspek administratif guna mencegah penyimpangan.
Surveillance – Menganalisis potensi kerawanan korupsi berdasarkan aspek geografis. Prevention – Menerapkan delapan fokus area pencegahan korupsi.

Sistem ini juga menerapkan metode Continuous Improvement X Drop, yaitu perbaikan berkelanjutan untuk menekan potensi korupsi secara lebih efektif.

Dalam penutupannya, Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pencegahan paling efektif adalah melalui penindakan, tetapi pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas penegakan hukum. “Penting untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas agar pencegahan korupsi berjalan lebih efektif,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan peluncuran MCP 2025, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan, akuntabel, serta berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng
Penulis : Hardiyanti
Editor : Ahyain
Narahubung : 082251271042 (Ahyain)

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat pendidikan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (6/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng, Yudiawati V. Windarrusliana, dan jajaran serta seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB, baik secara langsung maupun daring.

Dalam pertemuan ini, Anwar Hafid menegaskan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang tidak bisa ditawar. Ia juga menekankan komitmennya untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Sulawesi Tengah.

“Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa pendidikan adalah mandat negara. Ini bukan hal yang bisa dikompromikan,” ujar Anwar.

Melalui program Berani Cerdas, pemerintah provinsi akan melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu fokus utama adalah menekan angka putus sekolah, yang masih menjadi tantangan besar di Sulawesi Tengah. “Kemiskinan di daerah ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, terutama dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Ini harus segera kita atasi,” tegasnya.

Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa di daerah terpencil. Ia mengungkapkan bahwa masih ada anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh demi bersekolah, bahkan hingga meninggalkan kampung halaman mereka.

“Kalau aturan tidak membolehkan membangun sekolah baru, kita harus cari solusi lain. Bisa dengan penyediaan transportasi, atau kebijakan khusus untuk mempermudah akses mereka ke sekolah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar berani menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. “Saya tidak mau ada masalah yang disembunyikan. Bicara langsung ke saya, kita cari solusi bersama,” ujarnya.

Selain menjamin pendidikan gratis di tingkat SMA dan SMK, Anwar Hafid juga berencana memberikan beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. “Tidak boleh ada anak-anak kita yang putus kuliah hanya karena masalah biaya. Kami akan memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan tinggi tanpa hambatan,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, Anwar Hafid menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Sulawesi Tengah harus menjadi prioritas utama. “Kita bisa menunda proyek lain, tapi pendidikan tidak boleh tertunda. Jika pendidikan kita maju, angka kemiskinan pasti turun. Ini adalah investasi terbesar untuk masa depan Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Sumber Rilis : Tim Media AH
Foto : Humas Pemprov. Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menggelar audiensi dengan General Manager PLN Induk Pembangunan Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, di ruang kerjanya pada Kamis (5/3/2025). Pertemuan ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat Morowali Utara yang selama ini mengalami pemadaman listrik berkepanjangan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN menyampaikan bahwa pembangunan jaringan listrik di wilayah itu masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung pada 28 Maret. Setelah jaringan selesai, Poso Energi akan langsung menyalurkan listrik ke daerah tersebut.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa dirinya akan memastikan proses ini berjalan sesuai rencana. “Saya mengundang langsung GM PLN untuk berdiskusi secara khusus mengenai permasalahan jaringan di Morowali Utara. Beliau telah menjelaskan kendala yang ada, dan saat ini mereka masih membutuhkan waktu hingga 28 Maret untuk menyelesaikan pembangunan jaringan,” ujar Anwar Hafid.

Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan penyambungan listrik setelah jaringan selesai dibangun. “Saya akan berjuang semaksimal mungkin agar setelah jaringan selesai, Poso Energi segera mengalirkan listrik ke sana. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus mengalami krisis listrik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. “Kami akan terus berkoordinasi dengan PLN dan Poso Energi agar tidak ada lagi kendala yang menghambat penyambungan listrik di Morowali Utara. Masyarakat berhak mendapatkan akses listrik yang stabil, dan kami akan memastikan itu segera terwujud,” pungkasnya.

Sumber Rilis : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido melakukan audiensi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (6/3/2025). Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Edy Suharto, hadir langsung dalam pertemuan tersebut untuk membahas pengelolaan potensi pajak.

Gubernur Anwar Hafid menyoroti pentingnya pengelolaan pajak dari perusahaan yang beroperasi di Sulteng khususnya Morowali dan Morowali Utara. Ia membandingkan kondisi di Sulteng dengan Kalimantan Timur yang mampu menyerap pajak dari perusahaan hingga Rp6 triliun, sementara di Sulteng penerimaannya masih jauh dari angka tersebut. Salah satu sumber pajak yang potensial adalah pajak kendaraan perusahaan yang belum dimaksimalkan.

“Kami ini punya dana bagi hasil yang sangat kecil. Selama ini, setiap kali berbicara soal pajak, selalu ada alasan investasi, seakan-akan kita tidak punya keberanian untuk menagih hak kita sendiri. Tapi kemarin Pak Prabowo sudah bilang, jangan takut. Kalau perlu, investasi harus lebih tegas aturannya agar lebih memberikan manfaat bagi daerah,” tegas Anwar Hafid.

Lebih lanjut, Anwar Hafid mengajak BPKP untuk bergandengan tangan dalam mengelola potensi pajak di Sulawesi Tengah. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berkewajiban membayar pajak dapat lebih sadar dan jujur dalam memenuhi tanggung jawab mereka kepada daerah.

“Kita harus bersinergi dengan BPKP agar potensi pajak yang ada bisa benar-benar masuk ke kas daerah. Tidak boleh ada celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban mereka. Ini bukan semata-mata soal pemasukan daerah, tapi juga tentang keadilan bagi masyarakat yang harus merasakan manfaat dari investasi yang masuk ke Sulteng,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Sulteng, Edy Suharto, mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan daerah sebesar Rp6-8 miliar yang belum terealisasi. Beberapa sumber pajak yang belum tergarap maksimal antara lain pajak air permukaan sebesar Rp2 miliar dan pajak alat berat senilai Rp685 juta. Ia juga menyoroti penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih terlalu rendah serta lemahnya sistem penghitungan potensi pajak.

Dalam evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPKP menemukan bahwa dari 10 BUMD yang ada di Sulteng, hanya tiga yang masih aktif, dua di Palu dan satu di Banggai. Namun, ketiga BUMD tersebut dinilai masih belum berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian daerah. Selain itu, BPKP mencatat bahwa selama enam tahun terakhir, mereka telah menangani 51 kasus penyimpangan administrasi di berbagai sektor.

Terkait investasi, Edy Suharto menyebut bahwa Morowali memiliki sekitar 102 ribu tenaga kerja lokal dan 19 ribu tenaga kerja asing. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut terus menurun, hambatan investasi masih terjadi, terutama dalam perizinan, keterbatasan SDM pelayanan, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem Online Single Submission (OSS).

BPKP juga menyoroti belum adanya regulasi yang jelas mengenai penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan ke sektor UMKM. Tidak ada analisis kebutuhan UMKM yang konkret serta basis data yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, BPKP merekomendasikan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Bappenas dalam memanfaatkan data nasional untuk program sosial ekonomi, memperbaiki tata kelola BUMD, serta menyusun perencanaan berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh program pemerintahan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rapat koordinasi bersama pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (5/3/2025) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng, gubernur menginstruksikan agar semua kebijakan mengacu pada prinsip pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Ia menekankan bahwa kebijakan yang tidak memenuhi empat kriteria tersebut akan dievaluasi.

“Setiap uang yang keluar dari kas daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat miskin, menciptakan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan,” tegas Anwar Hafid.

Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan visi-misi BERANI (Bersama Anwar-Reny) yang diusungnya dalam Pilgub 2024. Ia menegaskan agar proses penyusunan tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan tim yang terlalu gemuk.

“RPJMD bukan sesuatu yang rumit. Kita sudah sering menyusunnya, jadi jangan bertele-tele. Saya ingin ini selesai bulan April,” ujarnya.

Anwar Hafid juga memperkenalkan konsep BERANI sebagai identitas setiap program pemerintahannya. Ia meminta agar semua program mencantumkan kata “Berani” sebagai simbol semangat dan kebersamaan. “Kita ingin membangun daerah dengan keberanian. Kita ingin rakyat Sulawesi Tengah juga berani bermimpi dan sejahtera,” tambahnya.

Gubernur menegaskan bahwa ia akan melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja setiap OPD. Setiap kepala dinas wajib melaporkan perkembangan programnya secara berkala melalui email langsung kepadanya. “Kalau tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan untuk Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan, saya anggap itu sebagai bentuk pengunduran diri,” katanya.

Terkait efisiensi anggaran, Anwar Hafid menegaskan bahwa banyak belanja daerah yang masih bisa dikurangi. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sudah dilakukan, tetapi tidak akan menghambat kinerja perangkat daerah.

Di tengah keterbatasan anggaran, gubernur menegaskan bahwa program prioritas harus tetap berjalan, terutama beasiswa pendidikan dan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP. “Seratus hari pertama, beasiswa harus jalan. Pembuatan KTP juga harus lancar. Program lainnya kita susun kembali dengan matang untuk 2026,” ujarnya.

Sebagai langkah strategis, ia juga meminta seluruh kepala dinas untuk aktif mencari anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa banyak program kementerian untuk 2025 yang tidak mencantumkan Sulawesi Tengah, sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat harus diperkuat.

Gubernur menutup arahannya dengan menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi perangkat daerah untuk bekerja setengah hati. “Kita ada di sini untuk rakyat. Kalau tidak bisa serius bekerja, lebih baik mundur,” pungkasnya.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, mengawali Safari Ramadhan di Kota Palu, tepanya di Masjid Agung Baiturrahim, Jalan Masjid Raya, pada Rabu malam (5/3/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Gubernur, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Safari Ramadhan Pemprov. Sulteng.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Safari Ramadhan merupakan momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengusung tema “Sulteng Berjamaah, Sulteng Mengaji: Harmoni dalam Keberagaman”, pemerintah ingin meneguhkan kembali nilai-nilai kebersamaan dalam menjalankan ibadah, memperkokoh semangat keislaman, serta menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah.

“Sebagaimana yang telah menjadi bagian dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2030, kami berkomitmen untuk mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan, dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kebersamaan, dan keadilan sosial,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui program unggulan Sulteng Berjamaah dan Sulteng Mengaji, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan moral dan spiritual masyarakat.

“Berjamaah bukan sekadar ibadah shalat bersama, tetapi juga mencerminkan kebersamaan, persatuan, dan gotong royong. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan secara berjamaah memiliki pahala yang berlipat ganda. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kerja sama dan kepedulian sosial menjadi bagian dari keseharian kita,” jelasnya.

Sementara itu, program Sulteng Mengaji diharapkan tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca Al-Qur’an, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya. “Membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an adalah kunci dalam membangun masyarakat yang kuat, berakhlak mulia, dan berilmu,” tambahnya.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjadikan Ramadhan sebagai bulan kebersamaan dan memperkuat silaturahmi demi kemajuan daerah. “Sulawesi Tengah adalah rumah bagi masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Perbedaan yang ada harus menjadi kekuatan dalam membangun daerah ini, bukan menjadi pemicu perpecahan. Oleh karena itu, mari kita jaga toleransi, saling menghormati, serta mengedepankan persatuan,” pesannya.

Menutup sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh masyarakat untuk menyeimbangkan pembangunan fisik, akhlak, dan spiritual demi menciptakan Sulawesi Tengah yang maju dan harmonis. “Mari kita saling menjaga dan menghormati nilai-nilai keluhuran serta kemuliaan bulan suci Ramadhan. Dengan memperkokoh silaturahmi dan kerukunan umat beragama, kita dapat menjaga keamanan dan stabilitas sehingga roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama,” tuturnya.

Gubernur menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. “Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga kita dapat menyelesaikan bulan Ramadhan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan,” pungkasnya.

Diakhir acara, Gubernur Anwar Hafid didampingi para kepala perangkat daerah menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Agung Baiturrahim Palu.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : 082251271042 (Ahyain)

PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menegaskan pentingnya pengawasan, penanganan kemiskinan, stunting, serta perhatian terhadap lansia dan HIV/AIDS sebagai bagian dari tugas pokoknya dalam pemerintahan.

Dalam Rapat Koordinasi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Gedung Pogombo, Kantor Gubernur, Selasa (4/3/2025), ia menyampaikan bahwa kinerja Pemprov Sulteng harus terus ditingkatkan, termasuk melalui Monitoring Central Prevention (MCP) yang menjadi indikator penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita harus meningkatkan cakupan MCP hingga di atas 90 persen agar penilaian KPK terhadap kinerja Provinsi Sulawesi Tengah semakin baik. Inspektorat sebagai leading sector harus memastikan hal ini berjalan optimal,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti tantangan inflasi di Sulawesi Tengah dan menekankan pentingnya kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menekan angka inflasi sesuai dengan arahan Presiden.

Dalam upaya menurunkan angka stunting yang saat ini berkisar di angka 24-27 persen, dr. Reny menargetkan penurunan signifikan hingga 14 persen pada 2025. “Presiden menginginkan angka stunting turun hingga nol, meskipun tidak mudah. Namun, jika kita mampu menurunkan 10 digit dalam satu tahun, itu sudah sebuah pencapaian luar biasa. Yang terpenting adalah intervensi yang tepat sasaran agar tidak terjadi peningkatan justru di tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny juga mengajak Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kesehatan ASN dengan menggagas program pemeriksaan rutin bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sulteng.

“Kita akan melakukan pemeriksaan screening bagi semua ASN, mulai dari gula darah, kolesterol, asam urat, hingga tekanan darah. Selain itu, klinik di kantor gubernur akan kita tingkatkan agar pelayanan kesehatan lebih mudah diakses tanpa harus jauh-jauh,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, dr. Reny mengajak seluruh ASN dan tenaga kesehatan untuk bersinergi dalam mencapai target-target pembangunan kesehatan di Sulawesi Tengah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Poso- Bencana banjir melanda Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, pada Sabtu pagi, 30 November 2024, pukul 07.00 WITA. Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung sejak dini hari menyebabkan debit air meningkat dan mengakibatkan jebolnya tanggul. Dilaporkan, banjir juga disebabkan adanya pendangkalan sungai, sehingga air sungai meluap dan merendam permukiman di wilayah Dusun 4 RT 11, Dusun 3 RT 007, serta Dusun 1 RT 001, 002, dan 003.

Kronologis Kejadian
Banjir dengan tinggi muka air mencapai 50-80 cm itu merendam pemukiman warga dan fasilitas umum, sehingga aktivitas masyarakat terganggu.

Berdasarkan laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, akibat banjir ini ini sejumlah 800 jiwa Warga Terdampak, 207 unit rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah fasilitas umum terendam seperti ruas jalan desa sepanjang 200 meter mengalami kerusakan ringan, 4 rumah ibadah (1 masjid, 2 gereja, 1 pura), 5 perkantoran milik Desa (Kantor Desa, Balai Desa, Kantor Camat, Kantor BKKBN, dan Kantor Bumdes Meko), 2 sarana pendidikan (SDN 1 Meko dan TK PGRI Meko).

Dilaporkan pula tidak ada korban jiwa maupun pengungsi dalam kejadian tersebut. Saat ini, Tim BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama aparat desa dan Tim KMPB telah melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan Assessment terhadap kondisi bencana, Evakuasi warga terdampak, Pembersihan rumah warga yang terendam air serta melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Desa Meko, Kecamatan dan instansi terkait di Kabupaten Poso untuk penanganan lebih lanjut.

Untuk membantu warga terdampak, terdapat sejumlah kebutuhan prioritas, yang sangat mendesak dan dibutuhkan antara lain bantuan logistik penanggulangan bencana, normalisasi aliran sungai dan pembuatan bronjong untuk mencegah banjir susulan.

Kondisi hujan di wilayah Desa Meko telah reda dan air berangsur-angsur surut. Namun demikian, aktivitas belajar mengajar di SDN 1 Meko dan TK PGRI Meko untuk sementara waktu diliburkan guna memastikan keamanan siswa.

Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. H. Akris Fattah Yunus, MM, menyampaikan, “Kami akan terus memantau situasi di lapangan dan memastikan langkah-langkah mitigasi serta bantuan kepada masyarakat terdampak dilaksanakan secepatnya. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk meminimalkan dampak lanjutan dari bencana ini.”

Selanjutnya, Akris menghimbau agar masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan mematuhi arahan dari otoritas setempat demi keselamatan bersama.

Akris berharap, kepada Pemerintah Desa dan masyarakat agar segera melaporkan kejadian banjir atau longsor yang ada diwilayahnya, untuk segera ditindaklanjuti oleh TRC dan Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Silahkan menghubungi kami, melalui BPBD yang ada dimasing-masing Kabupaten dan Kota melalui Pusdalops”, ujar Akris, menghimbau.

Sumber : PPID Utama/Diskoninfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)