Posts in category: ppid

Kebhinekaan termasuk keberagaman agama, merupakan anugerah dari Allah SWT, anugerah Tuhan Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang kepada semua bangsa Indonesia untuk tetap hidup rukun, saling mengayomi, saling melindungi sebagai saudara-saudara sebangsa setanah air.

Kerukunan antar umat beragama tidak muncul secara tiba-tiba, kerukunan itu merupakan hasil dari kesadaran bersama-sama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran. kerukunan merupakan hasil dari ikhtiar bersama untuk hidup saling menghormati dan tidak memberi ruang bagi tumbuhnya saling curiga, tidak membiarkan berkembangnya benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan yang akhirnya akan menghancurkan persatuan dan persaudaraan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) asosiasi forum kerukunan umat beragama (FKUB) Indonesia yang berlangsung di Aula Hotel Sutan Raja Palu, Kamis 1 Desember 2022 malam.

Menurut gubernur FKUB merupakan miniatur kebhinekaan Indonesia. FKUB hendaknya menjadi tenda bangsa yang mengayomi semua umat beragama dan beragam kelompok. Komitmen tersebut harus tertanam kuat dalam kesadaran para tokoh dan aktivis FKUB di semua tingkatan.

Pemerintah mendukung agar peran FKUB semakin optimal dan menyemai nilai-nilai modernisasi beragama merupakan pilihan yang tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah-tengah adanya gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.

Ditambah lagi tantangan kehidupan beragama, kian hari kian berat. Kehadiran media sosial dalam mewarnai kehidupan beragama dewasa ini tidak bisa diabaikan, tidak jarang media sosial membuat toksik, membawa racun seperti hoax dan ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. untuk itu dibutuhkan figur tokoh-tokoh agama yang mempersatukan, tokoh-tokoh agama yang merangkul, tokoh-tokoh agama yang piawai melunakkan perbedaan pilihan dan paham menjadi kekuatan sehingga umat tidak terjebak pada pandangan-pandangan yang ekstrim dan melegakan melegalkan kekerasan.

“Saya harap Rakernas ini akan melahirkan rumusan-rumusan visioner dan rencana-rencana program strategis untuk meneguhkan nilai-nilai modernisasi dan toleransi beragama. saya juga berharap forum ini menjadi ajang dialog atas berbagai permasalahan yang masih mengganjal dengan ditemukannya jalan keluar yang konstruktif bagi kerukunan antar umat beragama di Indonesia,” pungkas gubernur.

Sebelumnya, Ketua FKUB Sulteng Prof KH Zainal Abidin M.Ag menyampaikan, kegiatan Rakernas adalah amanah konferensi nasional di Tanjung pinang beberapa waktu yang lalu.

Provinsi Sulawesi Tengah diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah walaupun dalam waktu yang terlalu singkat.

“Karena kita semua punya semangat yang sama, bagaimana menciptakan situasi yang damai khususnya antar umat beragama, amanah itu kami terima dan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. kami sampaikan kepada ketua DPRD, Alhamdulillah mendapat respon positif dan dukungan yang luar biasa sehingga malam ini kita mendapatkan fasilitas berkat dari dua tokoh yang ada di Sulawesi Tengah,” sebut Ketua FKUB

Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan Rakernas akan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022, Rakernas diikuti oleh seluruh FKUB provinsi yang ada di Indonesia dan setiap provinsi diwakili oleh ketua dan sekretaris.

“Ternyata, bukan hanya ketua dan sekretaris yang hadir, tetapi ada rombongan lain yang menunjukkan bahwa antusiasme dan semangat untuk membangun kerjasama antar umat beragama semakin tinggi,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Idiologi Pembinaan Pancasila, Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Ketua Asosiasi FKUB Indonesia, Forkopimda, Kakanwil Kementrian Agama, Bupati Sigi, Ketua FKUB Sulteng, Kepala Biro Administrasi Pimpinan serta pihak terkait lainnya.

Biro Administrasi Pimpinan

Pada Kesempatan Itu Ketua Panitia Pelaksana Workshop dan Sertifikasi untuk memperoleh Gelar AIFO , Dr. Humaida , S.Pd. M,Pd, AIFO, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai Upaya KONI Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Program KONI Pusat sebagai Desain untuk memajukan Olahraga di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Prestasi Keolahragaan di Di Sulawesi Tengah.
Selanjutnya PAIFORI Prof. Dr. A. Purba , dr, M,Sc, AIFO , menyampaikan Rasa Kagum dan bangga kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang memberikan Perhatian yang serius terhadap Kemajuan Prestasi Olahraga.
Selanjutnya Prof.Dr. A. Purba , menyampaikan bahwa Dorongan dan dukungan Gubernur terhadap kemajuan Olah Raga Sulawesi Tengah Sangat diapresiasi karena kemajuan Olahraga berhubungan erat dengan Penurunan angka Stunting dan menurunkan pendrita penyakit Jantung  dan Penyakit Stroke.
Prof. Dr. A. Purba , juga menyampaikan bahwa peserta Workshop akan diberikan pembekalan dan skil tehadap kemajuan kwalitas  Olah raga di Sulawesi Tengah.
Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Nizar Rahmatu , S,Sos, M.Si. AIFO, menyampaikan ucapan terimakasih Kepada Gubernur sebagai Bapak Olahraga Sulawesi Tengah yang terus memberikan dorongan kepada seluruh Insan Olah raga untuk terus meningkatkan Kwalitas dan dapat berprestasi,
Moh. Nizar Rahmatu juga menyampaikan bahwa peserta Workshop dan Sertifikasi untuk memperoleh Gelar AIFO banyak pesertanya dari luar Daerah Sulawesi Tengah dan Pelaksanaan kegiatan ini selaras dengan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Lebih Maju.”
Gubernur Sulawesi Tengah Memberikan Amanat kepada KONI Provinsi agar meningkatkan Kwalitas Olah Raga di Sulawesi Tengah untuk itu KONI Provinsi melakukan penataan Organisasi dan meningkat Manejemen Kwalitas Olah raga menuju Sulteng Emas Pada PON Aceh dan Medan.
Gubernur menyampaikan harus meningkatkan Kwalitas Dan Meraih Prestasi “Tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita berusaha” kata Gubernur.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , menyampaikan Apresiasi kepada Ketua KONI dan Jajaran yang sudah melaksanakan kegiatan Workshop dan Sertifikasi untuk memperoleh gelar AIFO sebagai upaya untuk terus meningkatkan Kwalitas Olah raga di Sulawesi Tengah.
Gubernur juga menyampaikan bahwa di Sulawesi Tengah ini ada Peradapan tertua terlihat dengan adanya 1.000 Megalit yang ada 3.000 Tahun Sebelum Masehi olehnya tidak salah kalau masyarakat sulawesi tengah dapat mengejar prestasi yang tinggi karena negeri kita sudah memiliki peradapan yang jauh sebelum daerah daerah lainnya.
Gubernur Juga menyampaikan “Saya tidak mau selaku Gubernur yang Cinta Olah Raga , Olahraga daerah ini tidak Maju dan tidak berprestasi” harus berprestasi sehingga Sulteng Emas harus terwujud dengan target 15 Medali Emas di PON Medan dan Aceh.
“Gubernur menyampaikan rasa percaya kepada Ketua KONI yang Agresip dan Pengurus KONI yang kuat bisa membawa daerah kita berprestasi”
Apalagi tadi bahwa pembinaan Olah Raga berhubungan dengan Upaya Penurunan Stunting olehnya perlu program terpadu Bappeda dan KONI dan Meningkatkan Kwalitas Manajemen Pembinaan Olahraga yang berhubungan dengan pengurangan Stunting.
Gubernur juga menyampaikan bahwa sewaktu kuliah sudah mempelajari perlunya meningkatkan manajemen Peningkatan Prestasi Olah raga.

Biro Administrasi Pimpinan

Kamis , 1 Desember 2022.
Presiden Jokowi didampingi Menkeu Sri Mulyani menyerahkan DIPA Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 kepada 14 Kementrian Secara Simbolis

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023. Acara penyerahan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/12/2022).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.
“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ujar Presiden.
Kepala Negara menambahkan, APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, ujar Presiden, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal.
Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri.
“Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” tuturnya.
Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk  mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah],” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah.
“Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Menutup arahannya, Presiden kembali mendorong realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.
“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam laporannya menyampaikan bahwa APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.
“Kami mengharapkan agar DIPA kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” ujar Menkeu.
Menkeu mengungkapkan, belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun.
“Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehatian-hatian di dalam mengantisipasi, pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas, kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , untuk menindaklanjuti Penyerahan DIPA Provinsi Sulawesi Tengah direncakan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022 dengan harapan bulan Januari 2023 Anggaran Pemerintah Sudah berjalan dengan baik sehingga prekonomian Sulawesi Tengah dapat lebih baik di Tahun 2023.

Biro Adninistrasi Pimpinan

Gubernur Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Drs. Ma’mun Amir secara simbolis menyerahkan 500 sertifikat tanah gratis bertempat di Aula Asrama Haji Palu, Kamis 1 Desember 2022.

Ke-500 sertifikat tanah dimaksud terdiri dari kota Palu 200 sertifikat, Kabupaten Sigi 150 sertifikat dan Kabupaten Donggala 150 sertifikat untuk program PTSL dan retribusi tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Kementerian ATR/BPN Jusuf Ano S. Sit, MH menjelaskan program dimaksud merupakan nawacitanya Pak Presiden RI, Ir. Jokowidodo di Kementerian Negara dan Tata Ruang Nasional sejak tahun 2017.

“Alhamdulillah, pada hari ini 1.552.000 bidang tanah yang diserahkan, untuk provinsi Sulawesi Tengah yakni 500 bidang tanah yang terdiri, kota Palu sebanyak 200 bidang yang berada di Kelurahan Nunu, Kelurahan Tavanjuka, Boyaoge dan kelurahan Palupi. Kabupaten Donggala 150 bidang, kabupaten Sigi 150 bidang Jadi totalnya adalah 500 bidang,” jelasnya.

Penyerahan sertifikat tersebut lanjutnya berjalan sukses berkat dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Kota di seluruh Sulawesi Tengah ini termasuk masyarakat.

Pada kesempatan itu, Presiden RI Ir. Jokowidodo secara hibrid dalam sambutannya menyatakan kesyukurannya karena sebanyak 1.552.000 sertifikat tanah dibagikan di 34 provinsi.

Menurut Presiden kalau pegang sertifikat harus mengetahui berapa meter persegi tanah yang dimiliki

Sertifikat lanjut Presiden adalah bukti hukum tanah yang dimiliki.

Beberapa kasus tanah lanjut presiden sudah bisa terselesaikan seperti yang terjadi di suku anak dalam karena Menteri, Wakil Menteri, kanwil turun ke lapangan, berbeda kalau hanya duduk di belakang meja.

“Tadi saya sudah ingatkan agar sertifikat disimpan baik-baik, difotokopi, dijaga jangan sampai hilang. Pada sertifikat sudah lengkap nama pemilik, luas tanah dan sebagainya,” jelas Presiden.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Presiden menyampaikan kadang masyarakat yang memegang sertifikat ingin menyekolahkan sertifikatnya. Untuk itu Presiden berpesan jika sertifikat dimaksud mau diagungkan di bank hendaknya mempertimbangkan baik-baik apakah bisa menyicil dan mengembalikan pinjaman karena kalau tidak sertifikat tersebut akan disita oleh bank.

Dan apabila telah mendapat pinjaman agar hati-hati jangan hanya untuk dibelikan kendaraan melainkan untuk modal untuk meningkatkan usahanya.

Biro Administrasi Pimpinan

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Yuliawati V. Windarrisliana, SKM, M. Kes, Kepala Dinas Pariwisata Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd, Karo ADM. Pimpinan Eddy N. Lesnusa, S. Sos, Kepala Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah Ahmad Tanju, S.Sos serta pejabat terkait lainnya meresmikan gedung sementara Dinas Kebudayaan provinsi Sulawesi Tengah dirangkaikan pembukaan pameran khusus kebencanaan bertempat di Museum Sulawesi Tengah, Jl. Kemiri Palu. Kamis 1 Desember 2022.

Peresmian gedung sementara dan pembukaan pameran ditandai dengan pemukulan gong oleh gubernur dilanjutkan dengan pemotongan pita serta kunjungan ke lokasi pameran khusus kebencanaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Yudiawati V. Windarrisliana, SKM, M. Kes selaku ketua panitia menyampaikan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berharga modal dasar percepatan pembangunan nasional. Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Indeks pembangunan kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 dimensi yakni dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi dan dimensi kesetaraan gender.

“Kami berterima kasih kepada bapak gubernur yang telah menyetujui pembentukan OPD Dinas Kebudayaan Semoga bisa mendorong peningkatan ketahanan dan kontribusi budaya Sulawesi Tengah sebagai identitas daerah serta memberikan pengaruh bagi kesejahteraan pelaku seni budaya dan masyarakat Sulawesi Tengah dan juga diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan,” sebut Kadis Yudiawati.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah atas nama pribadi dan pemerintah Sulawesi Tengah menyambut baik atas peresmian gedung sementara dengan harapan Dinas Kebudayaan dapat mendukung administrasi dan koordinasi kebudayaan di provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut gubernur provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang rawan bencana sehingga dibutuhkan mitigasi untuk mengurangi dampak resiko, sehingga melalui pameran dapat dijadikan sebagai media untuk berbagi informasi terkait capaian dan pembelajaran upaya pengurangan risiko bencana

“Saya juga mendukung upaya-upaya lainnya untuk kemajuan kebudayaan daerah guna menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju,” jelas gubernur.

Dalam sambutannya Gubernur memberikan tugas pertama kepada Dinas Kebudayaan untuk menjadikan megalit sebagai warisan budaya.

Menurut gubernur 3000 tahun sebelum Masehi Sulawesi Tengah melalui megalit sudah mengawali peradaban yang tinggi.

Gubernur mengakui kebudayaan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan bangsa untuk itu tiga hal yang perlu dikuasai di Sulawesi Tengah dan menjadi tugas utama Dinas Kebudayaan yakni pertama megalit, yang kedua teori Darwin tentang evolusi karena Wallace meneliti pulau Walea yang ada di Sulawesi Tengah dan yang ketiga 705 masehi di kabupaten Bangkep ada yang namanya Imam Syahban yang harus diangkat ke depan.

Gubernur juga menyampaikan perlu pembelajaran mendalam terkait mitigasi bencana terutama sesar Palu koro.

Menurut gubernur perlu diangkat apa itu pariwisata, apa itu budaya dan apa itu pendidikan.

Terakhir Gubernur mengharapkan pengembangan kawasan wisata saluopa serta Bada di kabupaten Poso melalui penyediaan penginapan serta inovasi untuk lebih memperkenalkan megalit.

“Sepanjang kita diberikan akal tidak ada yang tidak bisa,” tutup gubernur mengakhiri sambutannya.

Biro Administrasi Pimpinan.

Palu, Sulawesi Tengah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah gelar Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Rapat tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu mulai tanggal 1-2 Desember 2022. Bertempat di Hotel Santika Palu. Kamis (1/12/2022).

Pada laporan yang disampaikan oleh Sekretaris BKD Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Neng Eli, SH,. MM, bahwa tujuan rapat tersebut guna mensinkronkan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Kota serta instansi dilingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, menciptakan persamaan persepsi dan pola pikir serta mekanisme dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan menjadi ajang evaluasi pengelolaan kepegawaian di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini diikuti oleh perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, pejabat eslon IV yang menangani kepegawaian pada Dinas Badan dan Kantor dilingkungan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Asri, SH., M.Si, mengatakan, bahwa rapat kinerja ini kiranya dapat dijadikan sebagai ajang curah pendapat dan diskusi serta merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan pembinaan dan pelayanan sehingga pembina dan pengelola kepegawaian memiliki persepsi yang sama dalam menyusun strategi kebijakan manajemen ASN.

Pola pembinaan manajemen ASN mengalami perubahan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, dari yang selama ini berada pada tataran zona nyaman beralih menjadi zona kompetisi atau persaingan sehat.

“Ini merupakan tantangan sangat berat buat kita, karena tidaklah mudah mengubah mindset. Apalagi jika diperhadapkan dengan posisi ASN yang ada pada saat ini masih jauh dari ideal” ucap Asri.

Selanjutnya, pengelolaan manajemen kepegawaian, target birokrasi menjadi pemerintah yang dinamis hanya dapat terwujud apabila semua mampu bertransformasi, terus mengembangkan diri, berubah dari yang awalnya memandang kepegawaian hanya menitikberatkan pada administrasi semata menuju sasaran antara yaitu birokrasi yang berbasis kinerja dengan menerapkan manajemen kinerja yang didukung oleh penerapan sistem berbasis elektronik.

Dalam hal ini manajemen kinerja tersebut akan bermuara pada pengembangan SDM sebagai human kapital yang akan menghasilkan layanan profesional.

Turut hadir : Perwakilan BKPSDM Kab/Kota se-Sulawesi Tengah, Pejabat administrator dan pengawas lingkup BKD Prov.Sulteng

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Gubernur H.Rusdy Mastura diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022.

Pertemuan ini merupakan agenda rutin tahunan Bank Indonesia sejak tahun 1969 yang memfokuskan pada penyampaian pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Ir.Joko Widodo di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Rabu (30/11/2), bertemakan “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”.

Melalui Pj. Sekda, Gubernur H.Rusdy Mastura berharap agar Bank Indonesia dapat terus melakukan sinergi dengan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Prov Sulteng dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di Wilayah Sulawesi Tengah.

Selain itu, BI Perwakilan Sulawesi Tengah sebagai bagian dari TPID, diharapkan dapat terus melakukan kolaborasi dalam penanganan dan pengendalian inflasi di Wilayah Sulawesi Tengah.

“Agar BI khususnya BI Prov.Sulteng dapat terus memberikan dukungan pada program-program pro-rakyat termasuk dukungan pada bidang teknologi dan pemasaran, misalnya program yang terkait dengan UMKM dan program pemberdayaan masyarakat lainnya,”pungkasnya.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, akan mendorong pemanfaatan Kendaraan Listrik menjadi sarana transportasi di Sulawesi Tengah. Rabu, (30/11/2022)

Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, Kendraan Listrik merupakan transportasi masa depan yang harus menjadi pilihan agar udara kota tetap bersih dan ramah lingkungan, apalagi cadangan Energi Fosil kita sudah terbatas.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa nantinya akan dicari skema pembiayaan guna mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan berbasis BBM (Bahan Bakar Minyak) ke kendaraan listrik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 65 Tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai.

“Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat program elektrifikasi kendaraan bermotor nasional.” Ujarnya

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa kendaraan listrik memiliki komponen yang sederhana dan pemanfaatannya jauh lebih ekonomis utamanya dimanfaatkan dalam wilayah Kota. Namun demikian, perlu regulasi dari Polri terkait dengan pemanfaatan kendaraan listrik di jalan raya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinanan.

Gubernur H.Rusdy Mastura diwakili Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Rudi Dewanto,SE,MM didampingi Kepala DPMPTSP Prov.Sulteng Moh.Rifani Pakamundi,S.Sos,M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Ir.Joko Widodo di Ritz-Carlton Jakarta, pada Rabu (30/11).

Adapun narasumber, diantaranya : Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Agung, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, MenpanRB Abdullah Azwar Anas

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan situasi dunia saat ini tidak mudah akibat berbagai krisis yang melandanya mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga krisis finansial.

Dalam menakhodai situasi yang sulit tersebut, Presiden mengingatkan agar berhati-hati dalam membuat kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun moneter. Apalagi, pada tahun 2023 diperkirakan dunia akan mengalami resesi global. Oleh sebab itu, Presiden memandang bahwa saat ini semua negara berebut investasi.

“Investor itu jadi rebutan semua negara karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk, semuanya. Karena kalau nggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan. Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi, yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara,” sebutnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi pun mengingatkan jajarannya baik di pusat maupun di daerah agar tidak mempersulit investasi yang akan masuk.

Menurut Presiden, saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan investasinya.

Di samping itu, Presiden juga mengingatkan agar platform Online Single Submission (OSS) juga dibenahi dan ditingkatkan lagi kemampuannya. Presiden ingin agar platform tersebut bisa cepat melayani investasi agar menjaga kepercayaan para investor.

Terpisah, Pj Sekda Dr.Rudi Dewanto berharap agar proses pelayanan terkait Investasi di wilayah Sulawesi Tengah dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan oleh para Pihak Pemberi Layanan.

Menurutnya, kegiatan investasi merupakan salah satu penopang pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Tengah dan dapat memberikan manfaat secara luas di masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

“Pemerintah daerah provinsi dan kab/kota se Sulteng agar senantiasi melaksanakan sinergi serta kolaborasi sehingga terus dapat mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan investasi yang menarik,”pungkas Pj.Sekda meneruskan harapan Gubernur H.Rusdy Mastura.

Senada dengan gubernur, Kepala DPMPTSP Prov.Sulteng Moh.Rifani Pakamundi,S.Sos,M.Si berharap dengan adanya peningkatan investasi di Sulawesi Tengah, lapangan kerja akan terbuka lebar dan pertumbuhan ekonomi di Sulteng juga akan meningkat.

Capaian tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah, pelaku usaha serta seluruh stakeholder dalam mendorong ekosistem investasi yang kondusif melalui kebijakan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi Sulteng dan kab/kota Se Sulteng.

“Sesuai data Kementerian Investasi per Januari – September 2022, Provinsi Sulawesi Tengah masuk peringkat pertama realisasi Investasi PMA dengan capaian USD 5,1 Milyar,”tutupnya.

Turut hadir Bupati Banggai, Bupati Morowali Utara, Bupati Morowali dan Kepala DPMPTSP Kota Palu.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura bersama Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Ir. Ilyas Mansur, MT, melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Program Studi Diluar Kampus Utama Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, diruang Kerja Gubernur. Rabu, (30/11/2022)

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini memiliki maksud dan tujuan diantaranya ; Pertama, sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan kerjasama pengelolaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kedua, program PSDKU sebagaimana dimaksud terdiri dari ; SDM, Pengelola, Dosen, Instruktur dan Mahasiswa, bangunan dan sarana pendukung lainnya.

Ketiga, pengelolaan PSDKU akan memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan tenaga terampil serta peralihan program studi di luar kampus utama sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pada Kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Yudiawati Vidiana menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulawesi Tengah sesuai Misi I Gubernur Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Yudiawati menyampaikan bahwa Kedepannya, Politeknik Negeri Ujung Pandang akan melakukan pemberdayaan kepada Politeknik Nosarara Nosabatutu atau Politeknik Palu yang awal pendiriannya di bantu oleh Rusdy Mastura.

Lanjut, Yudiawati menjelaskan bahwa Politeknik Palu ini, sudah diusulkan kepada Menteri Pendidikan untuk dapat ditingkatkan menjadi Politeknik Negeri Palu. tetapi, saat ini masih ada Moratorium sehingga untuk terus mempersiapkan Politeknik Palu menjadi Negeri maka dilakukan Nota Kesepakatan dengan Politeknik Makassar untuk dukungan pembinaan menjadi bagian Program Studi Diluar Kampus Utama.

Selanjutnya, Tim Ahli Gubernur Bidang SDM dan Repormasi Birokrasi Yunan Lampasio menyampaikan masukan terhadap Program Studi yang perlu di kembangkan pada Program Studi Diluar Kampus Utama yaitu ;

1. Teknologi & Rekayasa adalah bidang yang mencakup sektor teknik. Di SMK, ada 13 pembagian Program Keahlian diantaranya ; Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Konstruksi Properti, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Geomatika & Geospasial.
2. Energi & Pertambangan adalah bidang yang mencakup seputaran dunia tambang dan teknik energi. Kompetensinya berkaitan dengan eksplorasi pertambangan, teknik pertambangan, pengolahan material hasil tambang, pengelolaan pertambangan, teknik energi alternatif (surya, hidro, angin, biomassa), inovasi energi alternatif, dll.
3. Teknologi Informasi & Komunikasi adalah bidang yang mencakup 2 hal, yaitu ; Teknik Komputer & Informatika dan Teknik Telekomunikasi. Teknik Komputer dan Informatika berkaitan dengan komputer atau teknologi informasi seperti ; kompetensi keahlian untuk hal ini adalah rekayasa perangkat lunak, penguasaan aplikasi, teknik komputer, teknik jaringan, multimedia, dan sistem informasi.

4.Agribisnis & Agroteknologi adalah bidang yang mencakup Industri pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang terampil yang paham tentang bagaimana menjalankan bisnis pertanian (Agribisnis) dan orang-orang yang paham bagaimana memanfaatkan suatu teknologi untuk mengoptimalkan produksi pertanian (Agroteknologi).

5. Seni & Industri Kreatif adalah bidang yang mencakup dengan seni dan industri kreatif. Industri kreatif jika berhasil dikelola dengan baik, akan memberi dampak yang luar biasa.

Sementara, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, merasa sangat bahagia atas kedatangan Direktur Politeknik Negeri Makassar untuk mendukung peningkatan kualitas Politeknik Palu yang akan menghasilkan SDM Sulawesi Tengah menuju tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan Industri yang ada di Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Rusdy Mastura menerangkan bahwa untuk mempercepat adanya lompatan pembangunan di Sulawesi Tengah, nantinya ASN Eselon III dan IV akan dikirim melaksanakan Magang ke Korea agar kualitas ASN Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih baik, dengan mencontoh etos dan karakter kerja aparatur yang ada di Korea.

Ia juga menyampaikan bahwa untuk dapat mewujudkan sekolah Vokasi diminta agar dapat ditingkatkan SMU Plus disetiap kecamatan sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Demikian juga, dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat secara umum, terus dilakukan melalui Program Smart Village.

Lebih lanjut, Gubernur berharap dengan adanya kerjasama ini, kualitas Politeknik Palu akan meningkat dan juga kualitas lulusannya akan sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja yang dibutuhkan.

Selanjutnya, Direktur Politeknik Negeri Makassar Ilyas Mansur menyampaikan bahwa Program Studi Diluar Kampus Utama yang dilakukan Politeknik Negeri Makassar sudah ada di beberapa daerah dan juga telah melakukan pembinaan terhadap politeknik dan sudah menjadi Politeknik Negeri, seperti ; Politeknik Fakfak di Papua.

Selanjutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi yang begitu besar baik utamanya di bidang industri, sehingga memudahkan pembinaan yang akan dilakukan. apalagi kedepan Gubernur memberikan dukungan utamanya mengajak Industri untuk bersama- sama dalam peningkatan Kualitas Pendidikan di Kampus Politeknik Palu.

Diakhir ucapanya, Ilyas Mansur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura yang telah memberikan dukungan atas pendirian Politeknik Palu.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan