Posts in category: ppid

Gubernur H.Rusdy Mastura diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022.

Pertemuan ini merupakan agenda rutin tahunan Bank Indonesia sejak tahun 1969 yang memfokuskan pada penyampaian pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Ir.Joko Widodo di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Rabu (30/11/2), bertemakan “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”.

Melalui Pj. Sekda, Gubernur H.Rusdy Mastura berharap agar Bank Indonesia dapat terus melakukan sinergi dengan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Prov Sulteng dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di Wilayah Sulawesi Tengah.

Selain itu, BI Perwakilan Sulawesi Tengah sebagai bagian dari TPID, diharapkan dapat terus melakukan kolaborasi dalam penanganan dan pengendalian inflasi di Wilayah Sulawesi Tengah.

“Agar BI khususnya BI Prov.Sulteng dapat terus memberikan dukungan pada program-program pro-rakyat termasuk dukungan pada bidang teknologi dan pemasaran, misalnya program yang terkait dengan UMKM dan program pemberdayaan masyarakat lainnya,”pungkasnya.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, akan mendorong pemanfaatan Kendaraan Listrik menjadi sarana transportasi di Sulawesi Tengah. Rabu, (30/11/2022)

Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, Kendraan Listrik merupakan transportasi masa depan yang harus menjadi pilihan agar udara kota tetap bersih dan ramah lingkungan, apalagi cadangan Energi Fosil kita sudah terbatas.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa nantinya akan dicari skema pembiayaan guna mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan berbasis BBM (Bahan Bakar Minyak) ke kendaraan listrik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 65 Tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai.

“Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat program elektrifikasi kendaraan bermotor nasional.” Ujarnya

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa kendaraan listrik memiliki komponen yang sederhana dan pemanfaatannya jauh lebih ekonomis utamanya dimanfaatkan dalam wilayah Kota. Namun demikian, perlu regulasi dari Polri terkait dengan pemanfaatan kendaraan listrik di jalan raya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinanan.

Gubernur H.Rusdy Mastura diwakili Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Rudi Dewanto,SE,MM didampingi Kepala DPMPTSP Prov.Sulteng Moh.Rifani Pakamundi,S.Sos,M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Ir.Joko Widodo di Ritz-Carlton Jakarta, pada Rabu (30/11).

Adapun narasumber, diantaranya : Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Agung, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, MenpanRB Abdullah Azwar Anas

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan situasi dunia saat ini tidak mudah akibat berbagai krisis yang melandanya mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga krisis finansial.

Dalam menakhodai situasi yang sulit tersebut, Presiden mengingatkan agar berhati-hati dalam membuat kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun moneter. Apalagi, pada tahun 2023 diperkirakan dunia akan mengalami resesi global. Oleh sebab itu, Presiden memandang bahwa saat ini semua negara berebut investasi.

“Investor itu jadi rebutan semua negara karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk, semuanya. Karena kalau nggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan. Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi, yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara,” sebutnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi pun mengingatkan jajarannya baik di pusat maupun di daerah agar tidak mempersulit investasi yang akan masuk.

Menurut Presiden, saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan investasinya.

Di samping itu, Presiden juga mengingatkan agar platform Online Single Submission (OSS) juga dibenahi dan ditingkatkan lagi kemampuannya. Presiden ingin agar platform tersebut bisa cepat melayani investasi agar menjaga kepercayaan para investor.

Terpisah, Pj Sekda Dr.Rudi Dewanto berharap agar proses pelayanan terkait Investasi di wilayah Sulawesi Tengah dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan oleh para Pihak Pemberi Layanan.

Menurutnya, kegiatan investasi merupakan salah satu penopang pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Tengah dan dapat memberikan manfaat secara luas di masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

“Pemerintah daerah provinsi dan kab/kota se Sulteng agar senantiasi melaksanakan sinergi serta kolaborasi sehingga terus dapat mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan investasi yang menarik,”pungkas Pj.Sekda meneruskan harapan Gubernur H.Rusdy Mastura.

Senada dengan gubernur, Kepala DPMPTSP Prov.Sulteng Moh.Rifani Pakamundi,S.Sos,M.Si berharap dengan adanya peningkatan investasi di Sulawesi Tengah, lapangan kerja akan terbuka lebar dan pertumbuhan ekonomi di Sulteng juga akan meningkat.

Capaian tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah, pelaku usaha serta seluruh stakeholder dalam mendorong ekosistem investasi yang kondusif melalui kebijakan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi Sulteng dan kab/kota Se Sulteng.

“Sesuai data Kementerian Investasi per Januari – September 2022, Provinsi Sulawesi Tengah masuk peringkat pertama realisasi Investasi PMA dengan capaian USD 5,1 Milyar,”tutupnya.

Turut hadir Bupati Banggai, Bupati Morowali Utara, Bupati Morowali dan Kepala DPMPTSP Kota Palu.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura bersama Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Ir. Ilyas Mansur, MT, melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Program Studi Diluar Kampus Utama Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, diruang Kerja Gubernur. Rabu, (30/11/2022)

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini memiliki maksud dan tujuan diantaranya ; Pertama, sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan kerjasama pengelolaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kedua, program PSDKU sebagaimana dimaksud terdiri dari ; SDM, Pengelola, Dosen, Instruktur dan Mahasiswa, bangunan dan sarana pendukung lainnya.

Ketiga, pengelolaan PSDKU akan memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan tenaga terampil serta peralihan program studi di luar kampus utama sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pada Kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Yudiawati Vidiana menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulawesi Tengah sesuai Misi I Gubernur Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Yudiawati menyampaikan bahwa Kedepannya, Politeknik Negeri Ujung Pandang akan melakukan pemberdayaan kepada Politeknik Nosarara Nosabatutu atau Politeknik Palu yang awal pendiriannya di bantu oleh Rusdy Mastura.

Lanjut, Yudiawati menjelaskan bahwa Politeknik Palu ini, sudah diusulkan kepada Menteri Pendidikan untuk dapat ditingkatkan menjadi Politeknik Negeri Palu. tetapi, saat ini masih ada Moratorium sehingga untuk terus mempersiapkan Politeknik Palu menjadi Negeri maka dilakukan Nota Kesepakatan dengan Politeknik Makassar untuk dukungan pembinaan menjadi bagian Program Studi Diluar Kampus Utama.

Selanjutnya, Tim Ahli Gubernur Bidang SDM dan Repormasi Birokrasi Yunan Lampasio menyampaikan masukan terhadap Program Studi yang perlu di kembangkan pada Program Studi Diluar Kampus Utama yaitu ;

1. Teknologi & Rekayasa adalah bidang yang mencakup sektor teknik. Di SMK, ada 13 pembagian Program Keahlian diantaranya ; Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Konstruksi Properti, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Geomatika & Geospasial.
2. Energi & Pertambangan adalah bidang yang mencakup seputaran dunia tambang dan teknik energi. Kompetensinya berkaitan dengan eksplorasi pertambangan, teknik pertambangan, pengolahan material hasil tambang, pengelolaan pertambangan, teknik energi alternatif (surya, hidro, angin, biomassa), inovasi energi alternatif, dll.
3. Teknologi Informasi & Komunikasi adalah bidang yang mencakup 2 hal, yaitu ; Teknik Komputer & Informatika dan Teknik Telekomunikasi. Teknik Komputer dan Informatika berkaitan dengan komputer atau teknologi informasi seperti ; kompetensi keahlian untuk hal ini adalah rekayasa perangkat lunak, penguasaan aplikasi, teknik komputer, teknik jaringan, multimedia, dan sistem informasi.

4.Agribisnis & Agroteknologi adalah bidang yang mencakup Industri pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang terampil yang paham tentang bagaimana menjalankan bisnis pertanian (Agribisnis) dan orang-orang yang paham bagaimana memanfaatkan suatu teknologi untuk mengoptimalkan produksi pertanian (Agroteknologi).

5. Seni & Industri Kreatif adalah bidang yang mencakup dengan seni dan industri kreatif. Industri kreatif jika berhasil dikelola dengan baik, akan memberi dampak yang luar biasa.

Sementara, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, merasa sangat bahagia atas kedatangan Direktur Politeknik Negeri Makassar untuk mendukung peningkatan kualitas Politeknik Palu yang akan menghasilkan SDM Sulawesi Tengah menuju tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan Industri yang ada di Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Rusdy Mastura menerangkan bahwa untuk mempercepat adanya lompatan pembangunan di Sulawesi Tengah, nantinya ASN Eselon III dan IV akan dikirim melaksanakan Magang ke Korea agar kualitas ASN Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih baik, dengan mencontoh etos dan karakter kerja aparatur yang ada di Korea.

Ia juga menyampaikan bahwa untuk dapat mewujudkan sekolah Vokasi diminta agar dapat ditingkatkan SMU Plus disetiap kecamatan sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Demikian juga, dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat secara umum, terus dilakukan melalui Program Smart Village.

Lebih lanjut, Gubernur berharap dengan adanya kerjasama ini, kualitas Politeknik Palu akan meningkat dan juga kualitas lulusannya akan sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja yang dibutuhkan.

Selanjutnya, Direktur Politeknik Negeri Makassar Ilyas Mansur menyampaikan bahwa Program Studi Diluar Kampus Utama yang dilakukan Politeknik Negeri Makassar sudah ada di beberapa daerah dan juga telah melakukan pembinaan terhadap politeknik dan sudah menjadi Politeknik Negeri, seperti ; Politeknik Fakfak di Papua.

Selanjutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi yang begitu besar baik utamanya di bidang industri, sehingga memudahkan pembinaan yang akan dilakukan. apalagi kedepan Gubernur memberikan dukungan utamanya mengajak Industri untuk bersama- sama dalam peningkatan Kualitas Pendidikan di Kampus Politeknik Palu.

Diakhir ucapanya, Ilyas Mansur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura yang telah memberikan dukungan atas pendirian Politeknik Palu.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Plh. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM didampingi Kepala Biro Perekonomian Yuniarto Pasman, SH dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, SH membuka secara resmi Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Selasa, (29/11/2022)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Dan adapun yang menjadi narasumber pada rakor ini yaitu ; Susilo Hadi Wijoyo dari Pupuk Indonesia Wilayah Sulteng dan Bahar Rudiana Perwakilan BRI.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi atau unit kerja terkait pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida khususnya ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang meliputi ; pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkan oleh pestisida terhadap kesehatan manusia.

Pada kesempatan itu, Plh. Sekda Rudi Dewanto selaku Ketua KP3 Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mentargetkan produksi padi sebesar 867.808 2. Ton gabah kering giling, jagung sebesar 585.655 Ton pipilan kering dan kedelai sebesar 14.616 ton biji kering, bawang merah 7.054 Ton umbi kering panen, cabai besar 6.615 ton buah segar dan cabai rawit_23.650 ton buah segar.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa ada 4 (empat) strategi untuk mencapai hal tersebut yaitu ; peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, pemberdayaan kelembagaan dan dukungan pembiayaan.

Sampai dengan Desember 2021 jumlah pupuk yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian mencapai 2.400 merek pupuk an-organik dan 1.179 merek pupuk organik, hayati dan pembenah tanah, demikian halnya dengan pestisida sudah mencapai 4.319 formulasi untuk pertanian dan kehutanan, dan 429 untuk pestisida rumah tangga dan pengendalian vektor penyakit manusia.

“Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada petani untuk memilih jenis pupuk dan pestisida yang sesuai dengan daya beli petani.”

Dalam upaya menjamin kelancaran dan efektivitas peredaran serta penyaluran pupuk dan pestisida, khususnya pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang penggunaannya sesuai Permentan Nomor 41 tahun 2022, yaitu melakukan usaha tani di bidang tanaman hortikultura, pangan, perkebunan dan peternakan dengan luas lahan maksimal 2 Ha, dan 70 jenis tanaman, serta 7 jenis pupuk (Urea, ZA, Sp-36, NPK, Petroganik dan Pupuk Organik Cair).

Diakhir sambutanya, Rudy Dewanto menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian peserta rakor yakni ;

1. Kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan struktur anggota sesuai dengan Pedoman Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tahun 2022.
2. Melaksanakan rapat setiap tahun untuk mengevaluasi peredaran pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing.
3. Mengusulkan anggaran operasional KP3 melalui anggaran masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida.
4. Pastikan peredaran pupuk dan pestisida di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah wajib terdaftar, terjamin mutunya, efektifitasnya, aman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan serta berlabel sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
5. Pastikan seluruh petani terupdate dalam e-RDKK dan terintegrasi ke SIMLUHTAN sesuai by name by address untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023.
6. Lakukan percepatan updating sistim eRDKK di tingkat kabupaten/kota sebagai acuan untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023;
7. Kami harapkan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan pihak HIMBARA/BRI dalam rangka mensosialisasikan penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran Pupuk Subsidi tahun 2023.
8. Produsen, distributor, pendistribusi penyaluran pupuk bersubsidi berpedoman pada Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk dan Bersubsidi Pertanian.
9. Sektor Permendag Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan baik harga maupun peruntukannya.
10. Produsen dan distributor segera mempersiapkan dan mengangkat pengecer pupuk subsidi untuk alokasi pupuk 2023.
11. Dengan naiknya alokasi pupuk subsidi tahun 2023 yang sangat signifikan dibanding dengan tahun 2022 dimohon agar KP3 kabupaten/kota proaktif dalam pengawasan peredaran pupuk subsidi sehingga tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan.

Turut hadir : Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Sekretaris Kabupaten/Kota se-Sulteng, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, PT. Bank BRI Palu, PT. Pupuk Indonesia.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyetujui 3 buah Raperda Prov.Sulteng Tahun 2022 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Raperda dimaksud, terdiri : 1) Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, 2) Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, 3) Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kegiatan tersebut berlangsung saat Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Hj.Nilam Sari Lawira,SP,MP bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD, pada Selasa (29/11).

Membacakan sambutan gubernur, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kinerja pimpinan dan anggota DPRD Prov.Sulteng.

Melalui Pj Sekda, Gubernur H.Rusdy Mastura menitipkan beberapa harapan, diantaranya : 1) eksekutif dan legislatif kiranya tetap berkomitmen untuk melaksanakan amanat peraturan daerah dimaksud sesuai dengan batas tugas dan kewenangan masing-masing, 2) OPD pengampu masing-masing 3 perda tersebut di atas, segera mengajukan program penyusunan pergub sebagai peraturan pelaksana kepada gubernur melalui Biro Hukum untuk menjadi prioritas dalam penyusunan pergub tahun 2023.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Novalina MM membuka secara resmi Bimbingan Teknis IT Security Asesment dengan tema “Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Serangan Siber di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah”. Bertempat, diruang Sinergitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Selasa, (29/11/2022)

Dalam laporannya, Kepala Bidang Persandian Distyawati, SH., MM menyampaikan bahwa maksud dilaksanakannya Bimtek Sumber Daya Manusia (SDM) It Security Assessment yaitu ; Pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya yang kompeten, berintegritas dan profesional.

Kedua, mewujudkan kebutuhan dan Pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang baik.

Ketiga, melindungi sumber daya informasi dari gangguan keamanan informasi.

Keempat, Mempelajari tentang tanggung jawab personal untuk menjaga keamanan informasi.

Kelima, merespon insiden keamanan informasi apabila mengalami masalah keamanan informasi.

Selanjutnya, Bimtek ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kinerja perangkat daerah dan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi pada jabatan sesuai dengan kompetensinya serta meningkatkan kinerja individu.

Pada kesempatan itu, Novalina menyampaikan bahwa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya kinerja individu dan kinerja organisasi baik sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.

Selanjutnya, Novalina mejelaskan, perkembangan teknologi komunikasi yang pesat dapat berdampak pada kerawanan adanya kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Olehnya, diperlukan upaya : sumber daya manusia, perangkat, sistem dan jaminan keamanan sistem perangkat.

Lanjutnya, ITSA atau penilaian keamanan teknologi informasi merupakan salah satu upaya nyata untuk melakukan pengamanan dengan cara menguji sistem keamanan dari aplikasi yang dibuat sehingga dapat diketahui celah keamanan dari setiap aplikasi dan dapat dilakukan perbaikan serta pengamanan secepatnya.

Lebih lanjut, Penilaian resiko keamanan Siber dilaksanakan bersamaan dengan Identifikasi Kerentanan untuk mengetahui profil resiko keamanan Siber sehingga dapat dilakukan mitigasinya secara tepat.

Diakhir sambutanya, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Bimtek yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan. Dan harapanya semoga pelatihan ini bisa membawa manfaat.

Adapun narasumber pada Bimtek ini yaitu ; Ifan Bashofi dan Mas Merdekadyarta dari Deputi III Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sandiman Pertama pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah.

Turut hadir : Pejabat Fungsional dan Staf DKIPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Komisi I DPRD Prov. Sulawesi Tengah mengadakan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Bertempat, di Sriti Convention Hall Palu, Jl. Durian No. 88, Kota Palu. Senin (28/11/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh Komisi I DPRD, Diskominfo Prov. Sulteng, Kepala Komisi Informasi Publik, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabiliitas Indonesia (KPPDI), Ketua LIBU Perempuan Sulteng, Akademisi terkait dari Universitas Tadulako dan Muhammadiyah.

Kegiatan Uji Publik ini dilakukan untuk menguji Rancangan Perubahan Perda No.3 Tahun 2016 yang dibuat Komisi I DPRD Sulteng dengan berdasarkan pandangan dari Akademisi, Kelompok Masyarakat, dan OPD terkait.

Adapun yang menjadi narasumber pada Uji Publik ini yaitu ; Kepala BIdang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Sulteng Hasim R. S.Kom, M.Si dan Tenaga Ahli DPRD Sulteng Dr Asri Lasatu SH, MH.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Prov. Sulteng Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag, M.H menyampaikan bahwa yang menjadi ganjalan setelah Perda dibuat tidak bisa dijalankan yaitu ketika isi Perda itu mengamanahkan tentang Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur.

“Saya berharap kepada teman-teman yang diundang di dalam Uji Publik tentang perubahan atas Perda No.3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika, memberikan masukan-masukan lebih banyak lebih bagus. Ucap Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag, M.H

Kepala BIdang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Sulteng Hasim R. S.Kom, M.Si berpendapat bahwa Raperda No. 3 Tahun 2016 saat ini harus disesuaikan kembali karena selama 7 tahun ini terjadi perubahan sangat cepat pada kebutuhan kelola informasi masyarakat yang harus mengikuti perkembangan teknologi.

Selanjutnya, Tenaga Ahli DPRD Sulteng Dr Asri Lasatu SH, MH menjelaskan dalam Perda ini masih banyak yang perlu disesuaikan seperti beberapa pasal yang perlu diubah misalnya penggunaan kata dengan.

“Kalau mengikuti pilihan saya berarti Perda ini harus dicabut karena esensinya berubah belum lagi misalnya dari penyampaian Pak Kabid tadi ada 2 materi yang belum masuk. Kata Asri Lasatu

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur H. Rusdy Mastura menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Peningkatan IPM Bidang Pendidikan dan Kesehatan Prov. Sulteng Tahun 2022. Bertempat di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Jl. Basuki Rahmat, Kota Palu. Senin, (28/11/2022).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulawesi Tengah dengan tujuan diantaranya ; mengidentifikasi tantangan dan permasalahan terkait pencapaian IPM Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Provinsi Sulawesi Tengah; dan Merumuskan Langkah-Langkah Strategis Terkait Pencapaian IPM Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Provinsi Sulawesi Tengah;

Adapun peserta yang menghadiri rapat ini yaitu ; Para Bupati Dan Walikota Se- Provinsi Sulawesi Tengah, Unsur Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal Di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Bappeda Prov. Sulteng sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, MT menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu ; umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

“Potret capaian Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebesar 69,79 poin dan untuk target tahun 2023 dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 69,87 poin dan di dalam RKP 73,31-73,36 poin dan disepakati pada saat pelaksanaan Rakortekrenbang 71,27 Poin.“ Kata Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, MT.

Di bidang pendidikan rata-rata lama sekolah capaian Tahun 2021 yaitu ; 8,89 Tahun dengan Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 yaitu ; 13,23 Tahun berarti usia rata- rata lama sekolah hanya berada di jenjang pendidikan SMP kelas satu dan harapan lama sekolah masih berada dijenjang pendidikan Diploma Satu.

Sedangkan, di bidang kesehatan capaian Tahun 2021 Umur Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 68,83 Tahun, yang dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu di Sulteng Tahun 2021 sebesar 207/100.000 Kelahiran Hidup, dan Angka Kematian Bayi Tahun 2021 Yaitu 8,4/1000 Kelahiran Hidup serta Prevelensi Stunting Tahun 2021 sebesar 29,7.

Dalam penjelasanya, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy mengatakan, IPM Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah dibandingkan Provinsi lainnya yaitu berada pada urutan ke-25 Secara Nasional dan lebih rendah dari Capaian IPM Nasional yang sebesar 72,29 Poin.

“Saya mengharapkan perhatian saudara saudara baik perangkat daerah Provinsi, perangkat daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah serta instansi vertikal lainnya untuk berkoordinasi dalam rangka mengidentifikasi berbagai permasalahan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan IPM Prov. Sulawesi Tengah khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Ucap H. Rusdy Mastura.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatangan Berita Acara Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Kesepakatan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Sulawesi Tengah terkait Gerakan Peduli Masa Depan Anak yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan IPM dari bidang pendidikan dan kesehatan.

Sumber : Humas Pemprov Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mendampingi Menhan RI Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Prabowo Subianto memberikan materi pada Munas XI KAHMI dengan tema “Merawat Persatuan, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Keutuhan NKRI”. Bertempat, di Siriti Convention Hall. Sabtu, (26/11/2022)

Dalam sambutanya, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Prabowo Subianto di Bumi Tadulako Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

“Ini suatu anugrah besar buat Sulawesi Tengah.” Kata Gubernur pada kesempatan itu

Selanjutnya, Gubernur menyampaikan Sulawesi Tengah sangat membutuhkan dukungan dari Menhan RI untuk mensukseskan pengembangan pembangunan kawasan Pangan Nasional serta meningkatkan peran Kementrian dan Investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa ini sebuah penghargaan dan kepercayaan besar, dimana Korps KAHMI mempercayakan Sulawesi Tengah sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Munas KAHMI Ke- XI.

Menhan RI Prabowo Subianto, selaku pemateri menyampaikan bahwa kemerdekaan yang direbut para pejuang bangsa bertujuan agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bangsa yang kuat harus memiliki pertahanan yang kuat dan negara harus bisa mewujudkan keadilan sosial kepada masyarakat dengan mewujudkan Pasal 33 UUD 1945.

“Bangsa kita akan terus kuat dan kokoh bilamana seluruh anak bangsa dapat menjiwai dan mengamalkan makna Sumpah Pemuda 1928, Pancasila dan UUD 1945.” Tambah Prabowo dalam paparanya

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan