Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur H. Rusdy Mastura , Mengapresiasi dan Bangga dengan Realisasi Investasi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Bertempat, diruang kerja Gubernur. Senin, 9 Januari 2023.

Tim Pengelola Data Investasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Teguh Ananta Menyampaikan secara Rinci Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah dihadapan Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura bersama Tim Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Moh. Hamdin dan Tim Ahli Gubernur Bidang Percepatan Pembangunan Dharma Gunawan Mochtar, Tim Ahli Gubernur Bidang Fiskal dan Investasi Daerah, Andika.

Teguh Ananta menyampaikan data perkembangan Investasi dari Tahun 2019 – 2022, dimana Realisasi Investasi Tahun 2019 sebesar 31,51 T dari Target 20,08 T, Tahun 2020 Realisasi sebesar 30,88 T dari target 24,20T, Tahun 2021 Realisasi 42,69 T dari Target 31,75 T dan TW III Tahun 2022 Realisasi Investasi Sebesar 76,44 T dari Target 53,09 T. Dan realisasi Investasi Tahun 2022 sampai akhir Tahun 2022 bisa mencapai 100 T.

Selanjutnya Teguh Ananta juga menyampaikan bahwa daerah Investasi terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Kabupaten Poso  dan Kota Palu.

5 Sektor dengan Nilai Realisasi Terbesar sampai periode Triwulan III Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan Mesin dan Peralatannya, selanjutnya Industri Kimia dan Farmasi, Bidang Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran selanjutnya Listrik, Gas dan Air.

Selanjutnya, dengan jumlah investasi tersebut dapat membuka lapangan Kerja untuk Tahun 2021 bisa sebesar 12.973 TKI, dan Tahun 2022 membuka lapangan kerja 32.000 lapangan kerja.

Melihat data tersebut Gubernur sangat Kagum dan Bangga melihat realisasi Investasi di Sulawesi Tengah, Realisasi Investasi tersebut merupakan kepercayaan Investor Kepada Pemerintah dan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Mengelola SDA dan Potensi yang terdapat di Sulawesi Tengah.

Tantangan kita untuk menyiapkan angkatan Kerja Asal Daerah Sulawesi Tengah untuk dapat bekerja sesuai kebutuhan Industri yang ada.

Dengan investasi tersebut, sudah dapat membuka lapangan kerja dari Tahun 2021 dan 2022 sebesar 44.973  lapangan kerja baru dari target 58.000 pembukaan lapangan kerja sesuai target Visi dan Misi Gubernur.

Lapangan kerja melalui Investasi Tersebut belum termasuk pada Lapangan Kerja UMKM yang didorong melalui KUR dengan Bunga Ringan melalui Kerja Sama dengan BRI, sehingga target pembukaan lapangan kerja baru tersebut sudah hampir terlampaui.
Gubernur mendapat laporan bahwa ada daerah yang saat ini susah mendapat Tenaga Kerja ini menjadi tantang karena banyak angkatan kerja kita fokus ke Morowali dan Morut.

Gubernur menyampaikan tantangan terbesar adalah SDM. Olehnya, mari tingkatkan pendidikan vokasi dan pendidikan magang ke Luar Negeri, semoga percepatan BLK Kementrian Tenaga Kerja di Palu dan di Morowali dapat menjawab tantangan tersebut.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Ir. Faizal Mang, MM hadiri Webinar Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Rangka Mendukung Sukses Pemilu 2024 Yang Aman Dan Damai yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Bertempat, di Ruang Vidcon Kantor Gubernur. Senin, (9/01/2023).

Pada laporan yang disampaikan oleh Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum La Ode Ahmad menyampaikan, webinar ini dilaksanakan dalam rangka mengambil bagian upaya mewujudkan pemilu yang lancar, aman, damai dan harmoni. Adapun dalam webinar tersebut menghadirkan narasumber yang berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), dan Kepala FKUB Kemenag RI.

Dalam sambutan serta arahan yang disampaikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si mengatakan, bahwa dalam membangun pemilu yang baik dan berkualitas baik dari segi proses maupun hasil, tentu dibutuhkan ekosistem yang baik. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu RI secara khusus beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan release tentang indeks kerawanan pemilu Indonesia.

Potensi-potensi kerawanan pada pemilu harus dilihat bukan sebagai masalah, akan tetapi dilihat sebagai tantangan. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu harus diatasi secara bersama-sama, yang dikarenakan tantangan dalam kepemiluan ini bukan hanya soal elektoral, akan tetapi banyak sekali masalah-masalah diluar elektoral yang diluar jangkauan penyelenggara pemilu yang dalam hal ini KPU, Bawaslu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP).

Tingginya pengaruh algoritma informasi yang ada dimedia sosial, menjadi tantangan baru dalam kepemiluan. Tantangan-tantangan ini harus dikomunikasikan karena kecepatan menangani terutama pada teknologi ini, tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki.

Adanya FKUB selama ini menjadi pilar yang mengelola harmoni kebangsaan . Melalui forum ini Kementerian Dalam Negeri memohon dukungan dari FKBU seluruh Indonesia agar kiranya bisa bersinergi pada penyelenggaraan pemilu.

“Peran FKUB merupakan yang mengelola kebangsaan kita dengan latar belakang keagamaan tentu sangat penting sekali dan menjadi mitra prioritas dalam strategi penyelenggaraan pemilu” ucap Bahtiar.

Turut hadir : Ketua Bawaslu RI, Kepala FKUB, Perwakilan Sekda Prov.Kab/kota, Kakanwil Kemenag Prov.Kab/Kota, Kesbangpol Prov.Kab/kota, KPU Prov.Kab/kota, Bawaslu Prov.Kab/kota, Dinsos Prov.Kab/kota.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Pemerintah Pusat secara Virtual. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (9/1/2022)

Turut hadir pada kesempatan tersebut yakni ; Kepala Bulog David. S, Staf Ahli Bidang Ekonomi Abdul Rauf Malik, Bank Indonesia Perwakilan Sulteng Moh. Fadli, Badan Pusat Statistik Provinsi Henry Simanjuntak, Kadis Sosial Sitti Hasbiah Zaenong dan Kadis TPH Nelson Metubun, Bappeda, Cikasda dan beberapa OPD terkait lainnya.

Mengawali arahanya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan Angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Olehnya, peran pemerintah daerah sangat penting dimana pada September 2022 inflasi kita mencapai 5,9 % dan Oktober 2022 turun menjadi 5,7 %.

“Terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang hadir pada rakor ini.” Kata Mendagri mengawali sambutannya

Kemudian, Mendagri juga menerangkan bahwa sampai dengan 6 Januari 2023, terpantau komoditas yang menyumbang kenaikan sekaligus penurunan di seluruh Kabupaten dan Kota yakni ; cabai rawit terjadi kenaikan di 81 Kabupaten dan Kota. Namun juga terjadi penurunan di 42 Kabupaten dan Kota.

Selanjutnya, beras terjadi kenaikan di 72 Kabupaten dan Kota. Namun juga terjadi penurunan di 90 Kabupaten dan Kota. Telur ayam ras terjadi penurunan di 206 Kabupaten dan Kota. Namun terjadi kenaikan di 16 Kabupaten dan Kota. kemudian daging ayam ras juga mengalami penurunan di 118 Kabupaten dan Kota. Namun, juga mengalami kenaikan di 55 Kabupaten dan Kota.

“Berdasarkan release BPS, kenaikan inflasi pada Desember 2022 mencapai 5,51%.” Ujar Mendagri

Untuk itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk bisa melakukan terobosan-terobosan kreatif dalam menanggulangi permasalahan inflasi, misalnya ; memberikan subsidi bagi transportasi darat, laut serta melakukan koordinasi dengan penyedia angkutan udara.

Terakhir, Mendagri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak bosan mengikuti rapat koordinasi, karena ini semua dilakukan menyangkut kepentingan rakyat.

Pada kesempaan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Margo Yuwono, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022, ada 4 (empat) hal yang mempengaruhi perkembangan inflasi yakni ; pemulihan Covid-19, konflik geopolitik, pengetatan keuangan di sejumlah negara dan tekanan inflasi global.

Perekonomian global mengalami sejumlah guncangan sepanjang tahun 2022, berakibat pada tertahannya pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun sebelumnya.

Catatan peristiwa sepanjang tahun 2022 yaitu ; Januari 2022, kelangkaan minyak goreng, April 2022, kenaikan harga avtur, Mei 2022, Bulan ni Ramadhan dan idul Fitri, Juni 2022, anomali cuaca dibeberapa wilayah, September 2022, penyesuaian harga BBM bersubsidi dan Desember 2022, libur sekolah, natal dan tahun baru 2023.

Kebijakan pengendalian Inflasi oleh pemerintah dilakukan dengan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan melakukan evaluasi setiap hari Senin untuk melihat perkembangan harga di seluruh Kabupaten dan Kota.

“Inflasi tahun ke tahun sebesar 5,51 %, serta inflasi dari bulan ke depan sebesar 0,66 %.” Jelasnya

Secara nasional, Inflasi disebabkan oleh 3 (tiga) komoditas yakni ; (1) makanan, minuman dan tembakau, inflasinya sebesar 5,83 % dengan andil inflasi 1,51%. (2) perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga inflasinya sebesar 3,78 % dengan andil inflasi 0,74 %. (3) transportasi, inflasinya 15,26 % dengan andil inflasi 1,64 %.

Potensi inflasi Januari 2023, untuk bahan makanan yang bergejolak masih dalam kondisi baik. Tetapi, yang perlu diwaspadai adalah harga yang diatur oleh pemerintah.

Ada beberapa upaya pengendalian harga komoditas yaitu ; Pertama, memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas bahan makanan bergejolak.

Kedua, menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui kerjasama pengadaan pasokan antar Provinsi.

Ketiga, menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dengan menciptakan barang substitusinya.

Turut hadir : Deputi Strategi, Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Dirjen Holtikultura, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendagri, Polri, TNI, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, BNPT dan para Narasumber.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sulteng Dr. Rudi Dewanto SE., MM mengadakan Rapat Rencana Pembangunan Gedung Pusdaops dan Aset BPBD lainnya. Bertempat, di ruang kerja Pj. Sekda Kantor Gubernur, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu. Jum’at, (6/1/2023).

Rapat ini diawali dengan penyampaian Drs. Arfan, M.Si Plt. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sulteng menyampaikan BPBD Prov. Sulteng berencana melakukan pembangunan kantor induk senilai 33 Milyar dengan menghapuskan bangunan lama yang bersumber dari APBD dan APBN. Langkah awal dari pembangunan ini yaitu pembangunan Pusdaops senilai 10 MIlyar untuk bangunan fisik.

Selanjutnya, Pj. Sekda Prov. Sulteng Dr. Rudi Dewanto SE., MM menjelaskan bahwa pembangunan Pusdaops ini akan mendapatkan bantuan dari BNPB namun perlu diperjelas mekanisme pembangunannya apakah BPBD nanti mendapatkan hibah dana atau hibah barang dari BNPB.

Ia juga menerangkan dalam pembangunan ini nantinya perlu ada penghapusan aset akan tetapi sebelum penghapusan dilakukan BPKAD perlu memperhatikan syarat-syarat untuk bisa menghapus sebuah aset, antara lain jika aset tersebut rusak berat; Idle atau tidak digunakan; melampaui masa manfaatnya.

Kemudian, Sitti Hasbiah N. Zaenong, M.Si Kepala Dinas Sosial Prov. Sulteng menjelaskan Dinas Sosial Prov. Sulteng akan membantu pembangunan Pusdaops ini dengan memberikan aset berupa tanah kepada BPBD Prov. Sulteng.

Diakhir rapat, Pj. Sekda Rudi Dewanto menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. BNPB akan memberikan bantuan dalam bentuk hibah kepada BPBD terkait dengan pembangunan Pusdaops
2. Surat Gubernur akan segera diantar kepada BNPB Pusat agar BNPB Pusat bisa memberikan bantuan
3. Berkaitan dengan penatausahaan dan tertib administrasi aset, akan dibentuk tim bersama BPKAD, Dinas Sosial Prov. Sulteng dan BPBD Prov. Sulteng untuk menyelesaikan administrasi terkait penerimaan aset
4. Koordinasi untuk penyerahan aset dari Dinas Sosial ke BPBD Prov. Sulteng perlu dilakukan langkah-langkah mengingat bahwa audit BPK terkait aset sudah mulai masuk sehingga diusahakan dalam waktu 2 minggu bisa selesai.
5. Terus melakukan Koordinasi terkait proses pengelolaan hibah dan penerimaan aset.

Turut Hadir : Kadis Sosial Prov. Sulteng, Plt Ketua Pelaksana BPBD, Kasubag Keuangan dan aset Dinsos, Kasub Aset BPBD, Kasub Aset BPKAD

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melalui bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) lakukan Desk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat di Ruang Rapat DKIPS Prov. Sulteng. Jumat (6/01/2023).

Pada pelaksanaan Desk membahas terkait kuesioner penilaian keterbukaan informasi publik untuk tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Hasim R, S.Kom., M.Si. Pada desk tersebut Hasim menjelaskan bahwa dalam kuesioner penilaian untuk tahun 2023 tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam desk tersebut, Hasim memberi arahan kepada petugas PPID pelaksana disetiap perangkat daerah agar dapat pro aktif dalam mendukung publikasi disetiap kegiatan setiap bidang pada masing-masing instansinya.

“Kalau anda ingin mendapatkan dukungan dari pimpinan OPD, anda harus proaktif dalam mendukung publikasi kegiatan yang dilakukan oleh bidang pada OPD masing-masing” ucap Hasim.

Sebagai tindak lanjut dari desk tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Utama melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik akan melakukan audiensi ke setiap OPD tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian diharapkan kedepannya setiap perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mendapatkan predikat informatif pada pelayanan keterbukaan informasi publik.

Turut hadir : Pejabat PPID tingkat Prov.Sulteng

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. H. Rudi Dewanto, SE., MM memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) BMD Provinsi Sulteng berupa Tanah Atas Mess Pemda di Jakarta. Bertempat, di Ruang Kerja Pj. Sekda Kantor Gubernur. Kamis, (5/1/2023)

Pada kesempatan itu, Pj. Sekda Rudi Dewanto menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas rencana pemanfaatan Aset Mess Pemda di Jakarta.

Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 219 bahwa BGS dan BSG BMD dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu :

1. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD, untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Adapun tahapan pelaksanaan BGS dan BSG atas barang milik daerah yang berada di Pengelola barang, meliputi ; (1) Inisiatif atau permohonan. (2) Penelitian administrasi. (3) Pembentukan Tim dan penilaian. (4) Perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan presentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan. (5) Pemilihan mitra, (6) Penerbitan keputusan, penandatanganan perjanjian dan pelaksana.

Terkahir, Pj. Sekda Rudi Dewanto membacakan hasil rapat pada pertemuan tersebut yaitu :

• Badan penghubung rencananya akan memanfaatkan aset daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berlokasi di Tanah Abang Jakarta.
• Berdarsarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Agar badan penghubung menyiapkan Timeline terkait pemanfaatan aset.
• Pelakasanaan dilapangan, diserahkan kepada badan penghubung pengelola barang.
• Badan penghubung menyiapkan dokumen, seperti ; surat permohonan aset, surat keputusan tim internal, dokumen awal BKT.
• Dokumen-dokumen tersebut di koordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Turut hadir : Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Perekonomian, Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, BPKAD, Bappeda, dan Bapenda.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didampingi oleh Dikjen Perumahan, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dikjen Cipta Karya dan Walikota Palu lakukan Groundbreaking Pembangunan Hunian Tetap dan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tondo II. Bertempat di kawasan Huntap Tondo II. Kamis (5/01/203).

Groundbreaking sendiri bukan hanya sekadar menandai dimulainya pengerjaan pembangunan hunian tetap Tondo II, akan tetapi merupakan sebuah prosesi untuk membuktikan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan hunian tetap beserta infrastruktur didalamnya.

Pada pembangunan huntap Tondo II ini, Bank dunia menekankan kepada pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana bank dunia berkeinginan bahwa proses yang dilaksanakan dalam pembangunan huntap Tondo II berjalan dengan bersih sehingga semua proses tidak memberikan kerugian kepada siapapun.

Dalam sambutan Direktorat Jendral Perumahan Ir. Iwan Suprianto, ST., MT mengatakan bahwa pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo menginstruksikan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana pada inpres tersebut disebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan huntap Tondo II harus dituntaskan pada tahun 2024 dan juga pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan sebuah kewajiban, sehingga dalam hal ini Iwan Suprianto mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa pembangunan huntap Tondo II bukan hanya sekadar proyek, akan tetapi merupakan sebuah misi atau operasi kemanusiaan yang harus dilaksanakan sepenuh hati. Yang mana Iwan Supriato mengharapkan pembangunan ini selesai tepat waktu sebagaimana bentuk kepedulian dan empati bagi pengungsi, selain itu juga diharapkan dapat dilaksanakan tepat mutu dan tepat biaya yang mana seluruh biaya yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam instruksi yang diberikan oleh Dikjen Perumahan Ir. Iwan Suprianto, ST., MT, agar seluruh pembangunan huntap Tondo II ini dapat diselesaikan pada tahun 2023. Adapun kendala-kendala yang terjadi kiranya dapat dikoordinasikan dan diselesaikan, yang mana pada tahun 2024 huntap Tondo II sudah harus dihuni dan serah terima aset.

“Sebagaimana sesuai dengan arahan Presiden, saya berharap bahwa pelaksanaan pembangunan hunian tetap pasca bencana ini dapat diselesaikan pada tahun 2023” ucap Iwan Suprianto.

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat penyintas bencana 28 september 2018, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengucapkan rasa terimakasih dan apresiasi kepada Kementerian PUPR dengan memulainya pekerjaan pembangunan hunian tetap dan infrastruktur permukiman kawasan hunian Tondo II Kota Palu. Rusdy Mastura berharap dengan adanya hunian dengan konstruksi anti gempa dan kondusif, dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di Sulawesi Tengah.

Turut Hadir : Wakil Ketua DPRD Prov.Sulteng, Kepala Satgas Penanganan Bencana Kementerian PURP Wil.Sulteng, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dikjen Ciptakarya, Walikota Palu, Unsur Forkopimda.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sulteng Dr. Rudi Dewanto SE., MM memimpin Rapat Pemanfaatan Kawasan Hutan Kota sebagai Lokasi Sport Center. Bertempat, diruang kerja Pj. Sekda Kantor Gubernur. Kamis, (5/1/2023)

Dalam pengantarnya, Pj. Sekda Rudi Dewanto mengatakan, setelah dicabutnya PPKM oleh pemerintah pusat, membuat aktivitas-aktivitas masyarakat kembali pulih. Olehnya, dibutuhkan lokasi, sektor dan daerah-daerah yang membuat masyarakat beraktivitas secara bebas.

Selanjutnya, Pj. Sekda Rudi Dewanto menyampaikan bahwa maksud dilaksanakanya pertemuan tersebut adalah terkait pemanfaatan dan pengoptimalan kawasan Hutan Kota.

Sementara, Kadis Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulteng Dr. Irfan Ariyanto, M.Si menyampaikan bahwa sesuai keinginan Gubenur Sulawesi Tengah untuk menciptakan sebuah kawasan Sport Center yang ada di Sulteng, maka lokasi yang dipilih untuk kawasan Sport Center adalah Hutan Kota.

Irfan Ariyanto juga menerangkan bahwa rencana ini sudah berlanjut dari tahun 2019, sehingga di bangunlah gedung olahraga yang salah satunya adalah gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK).

Ia juga menjelaskan bahwa pada saat itu ada beberapa kendala terkait dengan lokasi tersebut yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau.

Kawasan Hutan Kota memiliki luas kurang lebih 100 Hektar, termasuk dengan lapangan golf dan gedung KNPI dan juga nantinya akan di tambah dengan lokasi STQ dengan luas 34 Hektar karena di lokasi tersebut sudah di bangun sarana-sarana olahraga oleh Pemerintah Provinsi seperti ; kolam renang, sirkuit panggona dan dinding panjat tebing.

Terakhir, Pj. Sekda Rudi Dewanto menyimpulkan hasil pertemuan tersebut yaitu :

• Dasar penataan ruang di kawasan Hutan Kota, peraturan Pemerintah Provinsi dan Kota Palu bersinergi.
• Terkait dengan rencana penataan ruang di Hutan Kota, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 dan Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengajukan persyaratan-persyaratan untuk hal tersebut, termasuk menyiapkan studi kelayakan.
• Meminta bantuan OPD Teknis demi kelengkapan dalam rangka penetapan zona di Hutan Kota.
• Terkait dengan wewenang dalam menentukan lokasi, mengingat lokasi diatas 5 hektar makan yang memiliki kewenangan adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
• Data pendukung peraturan lokasi penataan ruang atau perwali yang sesuai dengan evaluasi pusat paling lambat 23 Januari 2023 harus selesai.

Turut hadir : Kadis Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulteng, Kadis Tata Ruang Kota Palu, Dinas Perkimtan Provinsi dan Inspektorat Daerah Provinsi.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Sayutin Budianto,S.Sos resmi melantik Imran Aiman,Spd sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong masa bakti 2019-2024, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, pada Selasa (3/1).

Pelantikan ini berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah nomor 171/469/Ro.PemOtda-G.ST/2022.

Selain itu, pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Pj Sekda Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM.

Melalui Pj Sekda, Gubernur H.Rusdy Mastura menyampaikan Pergantian Antar Waktu adalah proses politik yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi kelengkapan anggota legislatif.

Untuk itu, Beliau mengucapkan selamat kepada Imran Aimang,S.Pd atas dilantiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

“Semoga saudara dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dibawa dari daerah pemilihan,”harapnya.

Terakhir, Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada saudara Sugeng Salilama yang telah memberikan kontribusi dan pengabdiannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong selama ini.

Turut hadir Wabup Parigi Moutong, Unsur Forkopimda Parigi Moutong, Para Kepala OPD Parigi Moutong dan Pimpinan Parpol.

Biro Adm Pimpinan

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah yang juga Bunda PAUD, Dr. Hj. Vera Rompas Mastura S.Sos, M.Si secara resmi membuka sosialisasi makanan dan minuman mengandung MSG, narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya bertempat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tengah jalan Muhammad Yamin, Kamis 5 Januari 2023.

Sosialisasi makanan dan minuman yang difasilitasi Gubernur Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan kerjasama Bunda PAUD untuk melakukan kegiatan secara melembaga dalam memberi penguatan kepada Bunda PAUD Kabupaten untuk menggerakkan semua komponen masyarakat dalam kegiatan yang bersifat lebih menyentuh seperti PAUD holistik integratif, penurunan angka stunting dan sebagainya.

Menurut Bunda PAUD, begitu banyak makanan dan minuman yang tidak sehat dikonsumsi oleh anak karena berbagai macam faktor seperti ketidaktahuan orang tua, keluarga sibuk, tingkat pendidikan dan lain-lain.

Satu hal yang tak kalah penting adalah pencegahan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, perdagangan anak dan sebagainya.

“Anak adalah investasi masa depan, usia emas pondasi masa depan bangsa, untuk itu marilah kita siapkan mereka dengan berbagai langkah dan strategi,” ujar Bunda PAUD

Sementara itu panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, pendidik dan tenaga kependudukan PAUD terhadap dampak buruk yang diakibatkan makanan dan minuman yang mengandung MSG dan Napza, serta memberikan pengetahuan yang berarti bagi orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam mencegah penyalahgunaan MSG dan Napza.

Adapun manfaatnya terdapatnya acuan bagi para penyelenggara kegiatan dalam merencanakan serta mengawasi dan menindaklanjuti kegiatan sosialisasi dan dipahaminya dampak buruk makanan dan minuman yang mengandung MSG dan NAPZA sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan.

Sasaran dalam kegiatan sosialisasi bahaya dan makanan minuman yang mengandung MSG dan Napza adalah unsur Ormit, baik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Jumlah sasaran sebanyak 65 orang.

Adapun materi yang disajikan ; 1. Bahaya makanan dan minuman, 2. Mengenal bahan tambahan pangan dan obat-obatan, 3. Pentingnya pengawasan dan sertifikasi mutu keamanan pangan dan 4. tumbuh kembang anak usia dini

Biro Administrasi Pimpinan.