Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura didampingi Asisten II Bidang Perekonomian Rudi Dewanto mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama TPID Pusat. Bertempat, di Ruang Kerja Gubernur. Rabu, (8/2/2023)

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga didampingi Karo Ekonomi Yuniarto Pasman, Kepala BPKAD Bahran, Kadis TPH Nelson Metubun, Kadis Perhubungan Sisliandy, Kepala BI Perwakilan Sulteng Dwiyanto Cahyo Sumirat, Dinas Perindag, Dinas Bulog, Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, Kadin dan Bappeda.

Dalam paparannya, Kepala BPS RI Margo Yuwono menjelaskan bahwa Inflasi yang terbaik adalah inflasi yang tidak terlalu tinggi dan fluktuasinya bisa di prediksi sehingga berbagai kebijakan baik pelaku usaha dan pemerintah bisa memperkirakan keputusan-keputusan dalam produksi maupun kebijakan lainya didalam mengendalikan daya beli masyarakat.

Inflasi di Januari 2023 relatif lebih rendah yakni ; 5,28 % dibandingkan inflasi di Desember 2022 dan Januari sebelumnya. Kemudian, Penyumbang inflasi secara nasional yakni ; bensin 1,07 %, bahan bakar rumah tangga 0,24 %, beras 0,24 %, tarif angkatan udara 0,19 % dan rokok kretek filter 0,17 %.

Selama periode 2022, inflasi komponen harga bergejolak didorong oleh momentum hari besar nasional, gagal panen akibat anomali cuaca dan kenaikan harga komoditas dunia.

“Inflasi yang rendah, stabil dan dapat diprediksi adalah inflasi yang terbaik untuk perekonomian” Ujarnya

Komoditas beras dalam beberapa bulan terakhir mengalami inflasi secara persisten, pada Desember 2022 dan Januari 2023 beras merupakan penyumbang andil inflasi tertinggi.

Ia juga menegaskan arahan Presiden terkait dengan kenaikan air minum PAM, tentunya hal ini perlu dilakukan dengan cermat karena akan berpengaruh pada inflasi dimana pada tahun 2022 tarif air minum PAM mengalami inflasi sebesar 5,12 %.

Kemudian, kebijakan kenaikan tarif cukai rokok memberikan dorongan peningkatan harga rokok. rokok merupakan salah satu komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Olehnya, berdasarkan historis harga rokok dinaikan sepanjang tahun sebagai respons terhadap kenaikan tarif cukai.

Adapun penyumbang kenakan harga pada Minggu ke- 1 Februari 2023 yaitu ; pada level Provinsi, bawang merah dan beras menyumbang kenaikan harga di 13 Provinsi. Demikian juga, pada level Kabupaten dan Kota, beras menyumbang kenaikan harga di 114 Kab/Kota dan bawang merah menyumbang kenaikan harga di 101 Kab/Kota.

Dalam arahanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah terkait sehingga inflasi per Januari 2023 mengalami penurunan 5,28 %.

“Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua baik pusat dan daerah pada Januari 2023, angka inflasi kita turun 5,28 %.”

Selanjutnya, Mendagri juga menjelaskan bahwa perlu mewaspadai penyumbang inflasi terbesar pada bulan lalu adalah angkutan udara 1,81 %, bahan bakar rumah tangga 0,85 %, bensin 0,81 %.

Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian berharap seluruh kepala daerah, TNI dan stakeholder untuk melakukan gerakan tanam yakni ; cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan holtikultura.

“Jangan bosan dengan rakor inflasi ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak”Ujarnya

Mendagri juga meminta untuk membuat gerakan tanam di kelurahan dan membangun sentra-sentra pertanian berbasis hidroponik, polibek dan lainya disamping untuk ketahanan pangan, ramah lingkungan, kebersihan dan oksigen.

“Kita harus optimis, kita akan mencapai angka inflasi 4 %. Artinya, harga barang-barang terjangkau dan cukup tersedia sehingga tidak terjadi gejolak.”ucap Mendagri mengakhiri arahanya

Turut hadir : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementrian/Lembaga, Panglima TNI, Polri, Bappenas, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, bertempat diruangan kerja Gubernur Sulawesi Tengah.

Turut hadir Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tengah Dwiyanto Cahyo Sumirat, Kepala Bulog Sulawesi Tengah David Susanto, Perwakilan Kepala BPS, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun,SP, Karo Perekonomian Yuniarto Pasman,SH serta perwakilan dari Dinas Perindag dan Dinas Pangan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, pada Rabu (8/2).

Kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kerja sama jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi sehingga angka inflasi menurun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di bulan Januari 2023 sebesar 5,28 %. Angka ini menurun dari bulan Desember 2022 sebesar 5,51 %.

Penurunan tersebut dinilai merupakan kabar baik, terutama bagi pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi.

“Ini penurunan yang cukup bagus. artinya terkendali dan bahkan makin terkendali, sekali lagi berkat kerja sama kita semua,”katanya.

Berdasarkan capaian itu, Mendagri mengingatkan berbagai pihak agar tidak lelah dan berhenti dalam pengendalian harga, terutama dari sektor komoditas. Apalagi, diketahui gejolak harga di tingkat global mencapai angka yang tinggi. Kondisi itu menyebabkan sejumlah masyarakat mancanegara melakukan demonstrasi karena biaya hidup yang naik signifikan.

Untuk itu, sebagai upaya mewaspadai kejadian tersebut, Mendagri meminta jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk semakin solid dalam upaya pengendalian inflasi khususnya menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, diantaranya : kebutuhan beras, minyak goreng, cabe merah dan cabe rawit.

Selain itu, pihak-pihak tersebut juga didorong agar tetap waspada, terutama dengan hal-hal yang dinilai memicu kenaikan angka inflasi, seperti dari moda transportasi angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, hingga bahan bakar minyak (BBM).

Apalagi harga-harga di tiga sektor tersebut diketahui tergolong sebagai administered price atau harga yang diatur mengacu kepada keputusan administratif atau keputusan pemerintah.

Usai rapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto berharap kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dapat terus ditingkatkan agar masyarakat Sulawesi Tengah dapat lebih sejahtera dan makmur.

Biro Adm Pimpinan

Gubernur H.Rusdy Mastura diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM menyaksikan penandatanganan serah terima jabatan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah antara pejabat lama Dra. Novalina, MM kepada pejabat baru Eddy Nicolas Lesnusa,S.Sos di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rabu (8/2).

Proses Serah terima jabatan tersebut merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam organisasi dan wajar, Sertijab adalah penyerahan dan penerimaan tentang jabatan, tanggung jawab dan wewenang dari pejabat lama kepada pejabat baru.

Melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Gubernur H.Rusdy Mastura berharap Plt Kadis Kominfo dapat meneruskan langkah-langkah yang telah dibangun pejabat lama.

Selanjutnya diharapkan fungsi Dinas Kominfo dapat terus menunjang visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Semoga Pak Eddy dapat segera menyatu dengan internal dan eksternal OPD,”pungkasnya.

Usai sertijab, Plt Kadis Kominfo Eddy Nicolas Lesnusa,S.Sos langsung memimpin rapat bersama perangkat Dinas Kominfo di Jalan Kartini.

Ia pun mengajak perangkat Dinas Kominfo untuk bekerjasama mensukseskan visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Mohon dukungannya dalam mengantar jalannya administrasi pemerintahan”tutupnya.

Biro Adm Pimpinan

Gubernur H.Rusdy Mastura menerima audience Ka Lapas Kelas II Petobo Gunawan, bertempat diruangan kerja Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu (8/2).

Ka Lapas Kelas II Petobo Gunawan menuturkan tujuan kedatangannya dalam rangka silaturahmi sekaligus berkoordinasi terkait program pembinaan.

Menurutnya, warga binaan Lapas Kelas II Petobo saat ini berjumlah 720 orang dan Ia pun memohon dukungan kegiatan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berupa saran dan prasarana.

Terakhir, Ia mengajak Gubernur Sulawesi Tengah untuk meninjau Lapas Kelas II Petobo sekaligus memberikan support kepada warga binaan.

Merespon itu, Gubernur H.Rusdy Mastura mengapresiasi program-program Lapas Kelas II Petobo dan berjanji mendukung kegiatan pembinaan.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan kegiatan Pasar Murah berlokasi di Lapangan THU Ujuna Jln. Sungai Wuno, Kota Palu. Selasa, (7/2/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dimulai 07 Februari 2023 sampai dengan 8 Februari 2023 dalam rangka memperingati Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) khususnya memperingati Hari Raya Imlek 2574 serta menjaga Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (BAPOK).

Dalam kegiatan ini Dinas Perindag Sulteng bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Bulog Divisi Regional Sulteng, PT Pertamina, OPD Terkait, Distributor, UKM dan toko Retail Modern Se-Kota Palu.

Ketua Panitia yang diwakili Kepala Seksi Bapokting Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Maimunah menjelaskan, tujuan dari pasar murah ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah yang terjangkau.

“Pelaksanaan kegiatan pasar murah kali ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Prov. Sulteng melalui Dinas Perindag Prov. Sulteng dan sudah menjadikan ini sebagai program tetap pemda Sulteng di masa mendatang untuk memberikan pemerataan di bidang ekonomi.” Kata Siti Maimunah

Adapun barang-barang yang disediakan dalam pasar murah ini yaitu gula pasir, tepung terigu, telur ayam, beras, minyak goreng kemasan, ikan bandeng cabut duri, ikan segar atau produk olahan berbahan ikan, susu dan produk minuman kemasan serta penukaran gas Elpiji 3kg.

Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Yuniarto Pasman selaku Kepala Biro Perekonomian Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan kegiatan ini sebagai salah satu pendeteksi dini terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat karena pada saat ini perekonomian global sedang menghadapi ketidakpastian.

Diakhir sambutannya Yuniarto Pasman menyampaikan untuk mengutamakan dalam membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang relatif murah dan terjangkau.

“Diharapkan kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat palu barat (khususnya masyarakat Ujuna) dan masyarakat Kota Palu dan sekitarnya dengan sebaik-baiknya, karena kegiatan ini hanya dilaksanakan selama 2 hari saja.” Ucap Yuniarto Pasman

Turut Hadir: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulteng, Biro Perekonomian Setda Prov. Sulteng, Bank Indonesia Sulteng, Satgas Pangan Polda, Bulog Kanwil Sulteng, OPD terkait lingkup Sulteng dan Kota Palu, Distributor, Toko Ritel Modern dan UMKM Se-Kota Palu.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Bertempat di Hotel Santika Palu. Selasa (7/02/2023).

Dalam laporan Kepala Biro Organisasi Prov. Sulawesi Tengah Andi Kamal Lembah mengatakan, terdapat perubahan poin pada pernyataan perjanjian kinerja pada tahun 2023. Hal ini sebagai upaya mendorong perangkat daerah agar lebih melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam sistem elektronik monitoring evaluasi pengendalian pelaporan pembangunan.

Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan perangkat daerah, dalam mencapai target kinerja yang telah disepakati, dan bertujuan untuk menjamin tercapainya kinerja pemerintah daerah yang diturunkan menjadi kinerja perangkat daerah serta memperkuat komitmen bersama dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi, tanggung jawab, peran dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, mengatakan bahwa, penandatanganan kinerja antara pimpinan tinggi madya dan pratama merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien serta menciptakan pelayanan yang berkualitas.

Selanjutnya, adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022, salah satunya adalah hasil reformasi birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat “B” dan hasil akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Provinsi Sulawesi Sengah memperleh predikat “BB”. Yang mana Rusdy Mastura berharap pada tahun 2023 ini, nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat predikat “A”.

“Saya berharap di tahun 2023 ini nilai reformasi birokrasi dan AKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat predikat A” Ucap Rusdy Mastura.

Rusdy Mastura meminta kepada seluruh perangkat daerah, dan seluruh ASN yang hadir dalam kegiatan tersebut, untuk lebih serius dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan berorientasi kinerja yang memiliki dampak langsung terhadap indikator kinerja lebih lincah, dinamis, produktif dan pencapaian organisasi serta visi Gubernur Sulawesi Tengah “Gerak Cepat Menuju Sulteng Yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

“Kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, melainkan akan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala, di monitoring dan evaluasi oleh tim penilai Sulawesi Tengah” tambah Rusdy Mastura.

Turut hadir : Sekda Prov. Sulteng, Asisten dan Staf Ahli Gubernur Prov. Sulteng, Seluruh Kepala OPD Lingkup Prov. Sulteng.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah lakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2023 yang di adakan di Sulawesi Tengah. Senin, (6/02/2023).

Gernas BBI merupakan kegiatan nasional yang dilakukan dimasing-masing daerah dengan tujuan meningkatkan bidang usaha UMKM dari segala aspek, baik dari segi pemasaran, pendampingan dan lain-lain, yang didalamnya terdapat keseriusan pemerintah daerah dengan keterlibatan secara langsung, sehingga acara tersebut dilaksanakan secara bergilir diseluruh Indonesia.

Pada penjelasan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulteng, Irfan mengatakan, Gernas BBI 2023 tidak hanya dilaksanakan di Sulawesi Tengah saja, tetapi juga dilaksanakan dibeberapa daerah seperti Papua dan Kalimantan. Dalam rangka mempersiakan kegiatan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulteng lakukan pembagian tugas pada tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu seperti penyaringan UMKM di 13 kab/kota se-Sulawesi Tengah, yang akan dilibatkan dalam acara tersebut.

Irfan menjelaskan, mekanisme penyaringan dilakukan melalui kegiatan kurasi yang bekerjasama dengan Bank Indonesia serta tidak terlepas dari dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk saat ini, pelaksanaan kurasi tengah berjalan yang diawali dengan tahapan pemasukan data melalui google form yang sudah dimulai sejak tanggal 9 januari 2023.

Setelah berjalan kurang lebih 27 hari dari keluarnya surat edaran dan pelaksanaan rapat secara virtual yang dilaksanakan bersama bupati/walikota, dari data UMKM yang masuk dalam google form tersebut belum mencapai target. Dari hasil pendataan yang telah dilakukan, nantinya akan dikurasi atau disaring hingga target yang diperoleh sesuai capaian Gernas BBI dengan jumlah total sebanyak 120 UKM dari 4 sektor, yaitu sektor fashion, sektor olahan pangan, sektor industri teknologi, dan sektor kerajinan.

Informasi penyampaian data dari kab/kota yang belum maksimal menjadi salah satu kendala dalam persiapan Gernas BBI. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam menindak lanjuti kendala tersebut yaitu dengan menyebar kembali surat edaran pemda provinsi ke kab/kota serta meminta para bupati/walikota untuk memaksimalkan kegiatan Gernas BBI tersebut.

Adanya Gernas BBI sendiri dapat menuntun UMKM yang ada di Sulawesi Tengah dapat bangkit serta menyalakan jiwa saing dengan UMKM lainnya. Dalam acara tersebut juga terdapat banyak sponsor serta tawaran-tawaran pengembangan usaha, sehingga diharapkan UKM dapat lebih maksimal dalam pemasarannya serta pendampingan yang diberikan pun sesuai kebutuhan identitas UKM.

“Melalui Gernas BBI ini, gaung dan momentum awal kita dalam membangkitkam UMKM” tambah Irfan.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Penilaian Kompetensi Pegawai berkolaborasi dengan Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) ASN Badan Kepegawaian Negara RI melaksanakan Assessment Virtual “Smart Governance” bagi Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di SMK Negeri 3 Palu, pada Senin (6/2).

Assessment Virtual “Smart Governance” ini telah dibuka secara resmi melalui zoom meeting pada Kamis, 2 Februari 2023 oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H.Ma’mun Amir didampingi Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN RI, Wakiran, SH,MH, Kepala BKD Pemprov Sulteng Asri, SH dan Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai, Rachman Yape,S.Psi,M.Psi.

Dalam pengantarnya, Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai, Rachman Yape,S.Psi,M.Psi menyampaikan kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai Senin sampai Kamis (6 Februari – 9 Februari 2023) bertempat di SMK Negeri 3 Palu.

“Materi assessment terbagi 3, yaitu : sosial kultural, literasi digital dan emergency skill,”katanya.

Pada assessment virtual jabatan pengawas ini terbagi menjadi dua sesi, yakni : Sesi pertama pukul 08.00 s.d 12.30 WITA. Sedangkan sesi ke dua dari pukul 13.00 s.d 17.30 WITA selama empat hari. Total peserta 352 orang dengan kriteria umur 55 tahun ke bawah.

Terakhir Ia berharap pelaksanaan assessment berjalan dengan lancar dan tertib.

Biro Adm Pimpinan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Kepala Biro Ekonomi Yunarto Pasaman SH dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Muchsin Pakaya SE, M.Si melakukan pengecekan gedung ULP barang/jasa yang berada di lantai bawah gedung pogombo, Senin 6/2.

Melihat kondisi ruang kerja pegawai yang cukup sempit, Wakil Gubernur meminta kepada pejabat Cikasda agar merenovasi ruang sebelah kanan bangunan.

“Tolong buat rancang bangunan ini, tata dengan rapi dan biayanya jangan mahal, saya minta secepatnya,” ujar Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur berharap dengan renovasi gedung ULP barang/jasa, ruang kosong gedung dapat digunakan para pegawai sehingga dapat lebih leluasa untuk bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus membangun gedung baru dengan biaya tinggi.

Terbukti, eks Masjid Kantor Gubernur Sulawesi Tengah telah direnovasi untuk dimanfaatkan Biro Umum.

Hasil survei Wakil Gubernur didampingi Karo Umum, Dr. Suandi, S.Ti, M.Si serta Karo Ekonomi Yunarto Pasaman SH, renovasi bangunan hanya memakan waktu beberapa pekan

Selain waktu pekerjaan yang singkat dengan kondisi bangunan bagus, anggaran renovasi juga terbilang minim bahkan dibawah Rp200 Juta.

Biro Administrasi Pimpinan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Karo Ekonomi Yunarto Pasaman, SH, Kabag Materi Komunikasi Pimpinan Biro Adpim, Adiman SH, M.Si serta Kasub Perekonomian Markus Duma SE mengikuti Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2023 secara virtual, bertempat di ruang kerja wakil gubernur. Senin, 6/2.

Kegiatan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan RI mengangkat tema’ Penguatan sektor jasa keuangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi’

Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam arahannya mengaku senang karena perkembangan industri asuransi di Indonesia semakin membaik.

Presiden juga berharap sektor UMKM lebih diperhatikan, “Hilirisasi kunci kalau mau menjadi negara maju”, sebut Presiden.

Dikatakannya, 2/3 wilayah di Indonesia adalah lautan, beberapa potensi tersebut belum diapa-apakan, contohnya rumput laut masih eksportir bahan mentah.

“Yang penting integrasikan SDA dan harap dukungan OJK,” ujar Presiden.

Terakhir Presiden meminta agar pengawasan asuransi, pinjaman online, investasi dan sebagainya harus lebih maksimal dan lebih diintensifkan.

Biro Administrasi Pimpinan