Apel Pagi Lingkup Sekretariat Daerah Prov Sulteng

Apel Pagi merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan bertujuan untuk melatih kedisiplinan bagi ASN.

Hal ini diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM saat memimpin Apel Pagi Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/3).

Turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr.Rohani Mastura,M.Si, Kepala Biro Pemerintahan Drs.Dahri Saleh,M.Si.

Lanjut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.Rudi Dewanto menyampaikan agar unit kerja dapat segera mempercepat penyerapan anggaran memasuki triwulan ke II.

Selanjutnya disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK pada tanggal 8 Maret 2023.

Olehnya, Beliau berharap OPD/Unit Kerja dapat segera melengkapi administrasi/laporan pertanggungjawaban.

Terakhir, Ia beharap agar Biro Organisasi dan Biro Hukum dapat segera memfinalkan regulasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Biro Adm Pimpinan

Rakornas Penanggulangan Bencana, Presiden Jokowi : Peringatan Dini Bencana Masih Sering Terlambat

Gubernur H.Rusdy Mastura menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, bertemakan Penguatan Resiliensi Berkelanjutan Dalam Menghadapi Bencana.

Turut mendampingi Plt Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Drs.Arfan,M.Si.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Presiden Ir.H.Joko Widodo di Arena Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Kamis (2/3).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini semua negara mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,”ujarnya.

Ia pun mengungkapkan frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.

“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,”ujar Presiden mengingatkan.

Presiden menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.

“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,”bebernya.

Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Beliau menekankan beberapa poin penting. Pertama, yaitu Pentingnya sistem peringatan dini bencana.

“Peringatan dini, ini masih sering terlambat,”ujarnya.

Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.

“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,”kata Presiden.

Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi.

Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.

“Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ,”ujarnya.

Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.

“Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa,”tandasnya.

Turut mendampingi Presiden RI, diantaranya : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Biro Adm Pimpinan

Wagub Saksikan Sertijab JPT Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Meneruskan Harapan Gubernur

Wakil Gubernur Drs.H.Ma’mun Amir menyaksikan penandatanganan serah terima JPT Pramata Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tindak lanjut hasil pelantikan pada Jum’at 3 Maret 2023.

Turut mendampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr.Rohani Mastura,M,Si serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM, bertempat diruang Polibu, Senin (6/3).

Kesempatan itu, Wagub Drs.H.Ma’mun Amir mengapresiasi dan optimis para pejabat yang telah menerima amanah merupakan kader terbaik Sulawesi Tengah.

“Selamat melaksanakan tugas dan semoga menghasilkan terobosan dan inovasi yang mencerminkan visi misi Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju,”pungkasnya.

Turut hadir Tenaga Ahli Gubernur Bidang Fiskal dan Investasi Ronny Tanusaputra, Karo Adm Pimpinan Eddy Nicholas Lesnusa,S.Sos, Karo Umum Dr.Suandi,S.Ti,
Karo Pemerintahan Drs.Dahri Saleh,M.Si, Kabag Protokol Fauziah,SH.

Berikut daftar JPT Pratama yang melaksanakan sertijab :

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr.Farid Rifai,S.Sos,M.Si bersama Drs.Abdul Raaf Malik,M.Si (Sekdis Bina Marga).

Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Ihsan Basir,SH,LLM bersama Farida,SE,M.Si (Kaban Riset dan Inovasi Daerah).

Asisten Adm Umum M.Sadly Lesnusa,S.Sos,M.Si bersama Mulyono,SE,Ak,MM (Kadis Pangan).

Kaban Riset dan Inovasi Daerah Farida,SE,M.Si bersama Ihsan Basir,SH,LLM (Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah).

Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Dr.Faidul Keteng,ST,M.Si,MT bersama Ir.H.Basir Tanase,MT (Kabid Bina Marga).

Kadis Pangan Mulyono,SE,Ak,MM bersama Ir.Eva Rantung,M.Si (Sekdis Pangan).

Kadis Lingkungan Hidup Dr.Yopie Morya Immanuel Patiro,SH,MH bersama M.Sadly Lesnusa,S.Sos,M.Si (Asisten Asisten Adm Umum).

Kadis Kominfo Sudaryano Rahmalifman Lamangkona,S.Sos,M.Si bersama Eddy Nicholas Lesnusa,S.Sos (Karo Adm Pimpinan).

Kadis Koperasi, UKM Sisliandy,S.STP,M.Si bersama Zakir Hi.Tario Dg.Sutte,S.Sos,M.Si (Plt Karo Organisasi).

Kadis Kebudayaan Andi Kamal Lembah,SH,M.Si bersama Yudiawati V Windarrusliana,SKM,M.Kes (Kadis Pendidikan).

Plt Kadis Perhubungan Sumarno,SE bersama Sisliandy,S.STP,M.Si (Kadis Koperasi,UKM).

Plt Karo Organisasi Zakir Hi.Tario Dg.Sutte,S.Sos,M.Si bersama Andi Kamal Lembah,SH,M.Si (Kadis Kebudayaan).

Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si bersama Dr.Yopie Morya Immanuel Patiro,SH,MH (Kadis Lingkungan Hidup).

Biro Adm Pimpinan

Gubernur Harap MUSRA Provinsi Ke- 22, Bisa Hadirkan Pemimpin Penerus Presiden RI.

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura bersama Longki Djanggola menghadiri Musyawarah Rakyat (MUSRA) Provinsi yang Ke- 22 untuk menentukan pemimpin penerus Presiden RI Joko Widodo di Tahun 2024 – 2029. Bertempat, di Jodjokodi Convention Center (JCC) Palu. Minggu, (5/3/2023).

Dalam laporannya, Koordinator Panitia MUSRA Ronny Tanusaputra, menyampaikan bahwa Musra adalah jalan lurus, upaya mewujudkan demokrasi pancasila, manivestasi dari kedaulatan di tangan rakyat untuk memilih dan menentukan kepemimpinan nasional sebagaimana amanat pendiri bangsa ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebagai Negara dan Bangsa.

“Musra yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan rentetan dari kegiatan Musra di Provinsi lain” Kata Ronny Tanusaputra pada kesempatan itu

Selanjutnya, ia juga mengatakan, Musra ke- 22 ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah dan persiapannya sangat singkat selama 30 hari, hal ini dapat terlaksana atas semangat dan keterpanggilan seluruh relawan yang memiliki ekspektasi kepemimpinan Nasional di masa depan tetap menjadi pilihan rakyat 100%.

Ronny Tanusaputra menyampaikan MUSRA dilaksanakan sesuai dengan harapan Joko Widodo yang mengaharapkan adanya aspirasi dari akar rumpun dan hal ini merupakan demokrasi yang benar – benar mendengarkan, melihat dan merasakan serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga semua relawan yang mencintai Joko Widodo harus dapat mengawal jalan lurus tersebut.

Rakyat Indonesia menginginkan sosok pemimpin yang dicintai rakyat seperti figur Joko Widodo sehingga MUSRA relawan Joko Widodo adalah instrumen berdemokrasi secara lurus dan konsekuen bahwa kedaulatan di tangan rakyat sehingga Musra berkeinginan melahirkan pemimpin dari aspirasi masyarakat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote dengan bersatu menjaga NKRI.

Sementara, dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengapresiasi pelaksanaan MUSRA di Sulawesi Tengah untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat siapa pemimpin yang diharapkan rakyat Sulawesi Tengah.

Gubernur menyerahkan pilihan itu kepada rakyat siapa pemimpin bangsa kedepan yang di kehendaki yang dapat meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, apakah Prabowo, apakah Ganjar Pranowo, Anis Basuwedan, apakah Air Langga Hartarto, semuanya tergantung aspirasi rakyat.

Menurutnya, pertumbuhan pembangunan yang dilihat ditengah-tengah bangsa ini hanya terlihat pada pemerintahan Soeharto dan Joko Widodo. melihat pembangunan pada jaman Presiden Suharto sangat di rasakan masyarakat dimana ada Inpres yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat sampai kepelosok tanah air. Demikian juga Joko Widodo, pembangunan infrastrukturnya sangat membanggakan dan merata di seluruh tanah air.

“Pemimpin nasional kedepan harus memberikan perhatian yang serius kepada Daerah Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan yang berlimpah harus mampu mengejar ketertinggalan.” Ucap Gubernur Rusdy Mastura

Gubernur juga menyoroti sistem Pemilu yang saat ini tidak mencerminkan semangat Pancasila pada Sila ke- 4. dengan demokrasi One Man One Vote. sementara amanat sila ke- 4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Dengan potensi yang ada saat ini PAD Sulawesi Tengah sudah meningkat dari 900 M Sebelumnya saat ini sudah mencapai 1,7T, angka kemiskinan dan Pengangguran turun 1 %, IPM meningkat menjadi 7,28, SAKIP naik dari B menjadi nilai BB, kedepan harus ditingkatkan Fiskal melalui PAD sampai 3 T.

Gubernur meminta semua masyarakat harus bersatu untuk memajukan Sulawesi Tengah, harus merebut dan mengejar kemajuan daerah.

Diakhir sambutan, Gubernur berharap melalui MUSRA ini pilihlah calon pemimpin terbaik, kuat dan berani dalam mengambil keputusan untuk membangun dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Kasubditbinkamsa Polda Sulteng Lakukan Pembinaan dan Pengecekan Atribut Satpam di Luwuk

Sat Binmas Polres Banggai melakukan pendampingan kepada Kasubditbinkamsa Ditbinmas Polda Sulteng AKBP Anom Subawono, SIK bersama tim melaksanakan sambang dan pembinaan pada objek vital yang ada di Kota Luwuk, Sabtu (4/3/2023) pagi.

“Sambang Satpam yang merupakan unsur pengamanan swakarsa dibawah binaan Polri, maka ini sudah menjadi tradisi kepolisian melalui satuan binmas untuk melakukan pembinaan,” sebut Kasat Binmas Polres Banggai IPTU Deki Wahyudi, SH, MH.

Kasubditbinkamsa Ditbinmas Polda Sulteng AKBP Anom Subawono, SIK bersama tim menyambangi Satpam di kantor PT. PLN Luwuk, PLTD Luwuk dan Depo Pertamina Luwuk.

Dalam kesempatana itu menyampaikan pesan kamtibmas kepada anggota Satpam yang sedang melaksanakan tugas jaga untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas baik siang maupun malam.

“Kegiatan sambang ini juga rutin dilakukan guna menekan angka tindak criminal dan mencegah adanya gangguan kamtibmas dikawasan objek vital,” terang Kasubditbinkamsa Polda Sulteng.

“Lakukan patroli secara berkala guna mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas. Dan supaya segera menginformasikan kepada Polsek terdekat maupun Polres Banggai jika mendengar sesuatu hal yang berkaitan dengan tindak pidana maupun kejahatan lainnya yang terjadi diwilayah kerjanya,” ujar AKBP Anom Subawono, SIK.

Polres Sigi bersama BNN Provinsi Sulawesi Tengah Lakukan Asesmen Terpadu Terkait Penyalahgunaan Narkotika

SIGI, – Sat Res Narkoba Polres Sigi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan assesmen terhadap tersangka tindak pidana narkotika berinisial Lk. AN yang diringkus oleh Sat Narkoba Polres Sigi beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang digelar di Ruang rapat BNN Provinsi Sulawesi Tengah Kamis, (02/03/2023) ini juga melibatkan dokter dan psikolog. Asesmen ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan status tersangka, apakah mereka pengguna atau pengedar serta bandar narkoba.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Sigi AKBP Reja A Simanjuntak,S.H.,S.IK.,M.H. melalui Kasi Humas Polres Sigi menjelaskan, ketika seseorang diduga sebagai pecandu atau pengedar narkoba, dalam penyidikannya perlu diassesmen sebagai bagian penyidikan kasus narkoba.

AKP Ferry menjelaskan, dalam ketentuan hukum diatur bahwa bagi pecandu dan penyalahguna memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan atau perawatan. Selama proses penyidikannya tetap berjalan, maka harus dilakukan assesmen.

“Hasilnya akan dijadikan rekomendasi oleh hakim dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Apabila hasilnya adalah pecandu, maka diusulkan untuk direhabilitasi. Tapi bagi bandar dan pengedar, maka proses hukumnya tetap berjalan sesuai ketentuan,” tegas Kasi Humas.

Dalam assesmen kali ini, didapat kesimpulan bahwa tersangka berinisial Lk AN ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika lokal.

(Humas Polres Sigi)

Gubernur Rusdy Mastura Lantik dan Ambil Sumpah Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemprov. Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura melantik dan mengambil sumpah Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Ruang Pogombo Kantor Gubernur. Jumat, (3/3/2023)

Dalam sambutanya, Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, pelantikan pada hari ini merupakan hal lumrah yang pasti terjadi dalam kehidupan organisasi dimana hal tersebut dilaksanakan sebagai dampak terjadinya perubahan dan pembentukan nomenklatur yang baru.

“Selaku pimpinan daerah, saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada saudara-saudari, para pejabat yang telah dilantik.” Kata Gubernur mengawali sambutannya

Terakhir, Gubernur berharap semoga hasil pelantikan ini dapat disyukuri dan diterima, serta kepercayaan ini dijadikan motivasi, untuk bekerja, memberikan performa maksimal bagi gerak cepat pembangunan daerah menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

“Saya harapkan semoga kebersamaan, keharmonisan, komunikasi dan kerjasama terus erat terjaga sebagai faktor kunci terhadap kenyamanan pekerjaan lingkungan dan keberhasilan semua tugas-tugas.” Tambah Rusdy Mastura

Adapun nama-nama pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu ;

  1. M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulteng.
  2. Dr. Farid Rifai, S.Sos., M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
  3. Ihsan Basir, SH., L.L.M sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah.
  4. Dr. Faidul Keteng, SE., M.Si., MT. sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng.
  5. Mulyono, SE., Ak., MM sebagai Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulteng.
  6. DR. Yopie Morya Immanuel Patiro, SH., MH, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng.
  7. Sudaryano Rahmalifman Lamngkona, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng.
  8. Sisliandy, S.STP., M.Si sebagai Kepala Dinas Koperasi, Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulteng.
  9. Andi Kamal Lembah, SH., M.Si sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulteng.
  10. Yudiawati V. Windarrusliana, SKM., M.Kes sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng.
  11. Farida Lamarauna, SE., M.Si sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulteng.
  12. Asri, SH., M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulteng.

Kemudian, Gubernur Rusdy Mastura juga melantik dan mengambil sumpah para pejabat Administrator dan Pengawas dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pelantikan ini juga siarkan secara langsung melalui Akun YouTube CCTV Pemprov Sulteng.

Turut hadir : Wakil Gubernur Ma’mun Amir, Sekretaris Daerah Prov. Sulteng Novalina, Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Kepala Badan, Kepala Dinas Lingkup Pemprov Sulteng.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Polres Poso Gelar Jumat Curhat,Trauma Hiling,bagi sembako dan Khutbah Jumat di Dusun Tamanjeka

Poso- Tim Jumat Curhat Polres Poso Menembus Dusun Tamanjeka,Kali ini Jumat Curhat dipimpin langsung Kapolres Poso AKBP Rentrix Ryaldi Yusuf,S.I.K didampingi Waka Polres Poso Kompol Basrum Sychbutuh,SH bersama PJU Polres Poso.

Dusun Tamanjeka Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso,Sulawesi Tengah yang berada dibawah kaki gunung biru,Kapolres Poso bersama rombongan melaksanakan kegiatan Jumat Curhat.Jumat,3/3/2023.

Sebelum kegiatan Jumat curhat di mulai kegiatan yang dilakukan adalah Trauma Hiling yang dipandu oleh Kasi Kum Polres Poso Ipda L.Elfrid Ilka Juniel Raupa,SH bersama Kanit Binmas Polsek Poso Pesisir Ipda Ramlin.

Trauma hiling diberikan kepada warga dusun tamanjeka dan anak-anak sekolah Dasar (SD) Dusun Tamanjeka.

Kapolres Poso AKBP Rentrix Ryaldi Yusuf,S.I.K saat membuka kegiatan juamt curhat, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program prioritas Kapolri, Polri bersama TNI dan Pemerintah daerah secara langsung melihat,mendengarkan keluh kesah warga Tamanjeka terutama dibidang Kamtibmas.Ujar Kapolres.

“Ia juga menjelaskan kepada warga peran sebagai forkopimda sekiranya ada aspirasi warga yang akan disampaikan ke pemerintah daerah (Bupati) lewat Jumat curhat ini saya akan teruskan nantinya ke stacholder yang berwenang,”.Pungkasnya.

Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh warga Tamanjeka dan kepala desa, pertanyaan dari kepala desa Masani Bapak Jems Krening Garura mengenai akses jalan dari jalan trans menuju dusun tamanjeka kurang lebih 7 KM,jalan yang bagus hanya sekitar 5 KM sehingga masih tersisa 2 KM jalan yang rusak,kades meminta untuk memperhatikannya.Pinta Kades.

Sementara pertanyaan dari warga masyarakat desa tamanjeka tentang perbaikan jembatan yang ada di desa masani serta bagaimana cara mendapatkan Surat ijin Mengemudi (SIM).

Semua keluhan dan unek-unek warga dan kepala desa diakomodir oleh Kapolres Poso dan beberapa pertanyaan diberikan jawaban oleh Kapolres Poso. Selesai jumat curhat pemberian sembako berupa beras kepada warga dusun tamanjeka dan selanjutnya sholat jumat di masjid Nurul Huda yang menjadi khotib adalah Da’i Polri Ipda Ilham Sriwan,SH.

Usai Buka Rakor, Wagub Sulteng Gulirkan Bantuan Sosial Untuk 13 Kabupaten/Kota di Morowali

Gubernur Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Bupati Morowali Drs. Taslim dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Dra. St. Hasbiah Zaenong M,Si secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada 13 kabupaten/kota

Adapun rincian bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD ; Kota Palu Rp.1.479.710.000, Kabupaten Sigi Rp. 702.070.000, Donggala Rp. 1.811.070.000, Parigi Moutong Rp. 3.733.800.000, Poso Rp. 1.046.250.000

Kabupaten Morowali Rp. 694.040.000, Morowali Utara Rp. 761.000.000, Banggai Rp. 841.000.000, Banggai Kepulauan Rp. 315.000.000, Banggai Laut Rp. 340.000.000, Toli-toli Rp. 1.009.000.000, Tojo una-una Rp. 704.000.000 dan Kabupaten Buol Rp.662.000.000

Penyaluran bantuan sosial dirangkaikan dalam acara rapat koordinasi dan sosialisasi perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023, bertempat di gedung serbaguna Ahmad Hadie Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Rabu 1 Maret 2023.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur menyatakan penanganan kesejahteraan sosial telah dilakukan pemerintah sejak zaman kemerdekaan.

Penanganan kesejahteraan sosial juga menjadi prioritas oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sejalan dengan visi pembangunan daerah gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

Wakil Gubernur juga menyampaikan pemerintah membuka investasi sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Saya himbau industri yang berkembang jangan sampai merusak lingkungan,” ujarnya

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Dra. Hasbiah Zaenong, M.Si menjelaskan, pihak dinas mengalokasikan anggaran penguatan sumber daya kesejahteraan sosial pada program pemberdayaan sosial kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dinas sosial sebesar 403.091.600

Untuk alokasi anggaran belanja bantuan sosial dinas sosial mengalokasikan dana sebesar serat 14.671. 661.236. dari belanja langsung dinas sosial.

Lebih lanjut dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan rakor

  1. Memberikan gambaran tentang pembangunan pelaksanaan kesejahteraan sosial tahun 2023 serta program kegiatan tahun 2024
  2. Untuk mendapatkan usulan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan
  3. Sebagai ajang persamaan persepsi tentang pendayagunaan sumber daya Kesejahteraan Sosial.

Rapat koordinasi mengangkat tema “ penguatan sumber daya Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan optimalisasi capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial

Pelaksanaan Rakor mulai tanggal 28 Februari S/D 2 Maret 2023.

Sementara itu Bupati Morowali Drs Taslim dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Wakil Gubernur beserta rombongan sekaligus apresiasi dengan ditunjuknya Kabupaten Morowali sebagai tuan rumah

Dikatakannya Kabupaten Morowali tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya dan juga masih mengalami keterbatasan kesejahteraan sosial

“Sebagai tuan rumah kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelayanan kami, untuk itu mohon dimaafkan,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir, Wakil Ketua TP PKK Sulawesi Tengah Hj. Halimah Amir, Bupati Morowali Drs. Taslim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. St. Hasbiah Zaenong M,Si, Ketua TP. PKK Kabupaten Morowali, unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (melalui daring) Dr. Ir Cristina Sandra Tobondo, Dirjen Bina Bangda Kemendagri (melalui daring) R. Budiono Subabang, ST, MPM, pejabat BPKAD provinsi Sulawesi Tengah A. Haris, SE, MM, kepala Dinas Sosial kabupaten/ kota se-Sulawesi Tengah dan pejabat terkait lainnya.

Biro Administrasi Pimpinan

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Ikuti Upacara HUT Ke 104 Pemadam Kebakaran.

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura, bersama Bupati Banggai, Walikota Palu  menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke- 104 Pemadam Kebakaran yang dilakasanakan di Lapangan Monas Jakarta. Rabu, (1/3/2023).

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian bertindak sebagai Inspektur pada pelaksanaan Upacara HUT 104 Pemadam Kebakaran Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa diumur ke- 104 Tahun Pemadam Kebakaran perlu evaluasi seiring dengan perubahan politik, ekonomi masyarakat di era demokrasi saat ini.

Menurutnya, Pemadam Kebakaran merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran strategis utamanya dalam menangani masalah kebakaran. Sehingga diumur ke- 104 Tahun masih tetap Eksis karena Pemadam Kebakaran dibutuhkan dan merupakan kebutuhan masyarakat umum.

Bilamana pemadam kebakaran dapat terus eksis, tentunya harus terus ditingkatkan profesionalisme personil pemadam kebakaran, melakukan pelatihan dan peningkatan kualitas skill personil kebakaran sehingga seluruh tindakan yang dilakukan personil pemadam kebakaran dapat memberikan keselamatan kepada masyarakat.

Sehingga organisasi pemadam kebakaran 1000 sampai 2000 tahun kedepan akan terus dibutuhkan untuk menanggulangi bencana kebakaran dan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, Mendagri meminta seluruh Kepala Daerah agar memberikan perhatian yang baik terhadap pembinaan dan peningkatan skill pemadam kebakaran di daerah dan perlu juga memperhatikan kesejahtraan personil termasuk juga untuk meningkatkan status personil menjadi ASN dan peningkatan sarana dan prasana kebutuhan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan fungsi pemadan kebakaran.

Juga harus dipastikan organisasi pemadam kebakaran tetap ada kalau fungsi sesuai kebutuhan masih rendah agar organisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat disatukan dengan Satpol PP sehingga fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan tetap ada disetiap daerah.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan