Posts in category: ppid

Sat Binmas Polres Banggai melakukan pendampingan kepada Kasubditbinkamsa Ditbinmas Polda Sulteng AKBP Anom Subawono, SIK bersama tim melaksanakan sambang dan pembinaan pada objek vital yang ada di Kota Luwuk, Sabtu (4/3/2023) pagi.

“Sambang Satpam yang merupakan unsur pengamanan swakarsa dibawah binaan Polri, maka ini sudah menjadi tradisi kepolisian melalui satuan binmas untuk melakukan pembinaan,” sebut Kasat Binmas Polres Banggai IPTU Deki Wahyudi, SH, MH.

Kasubditbinkamsa Ditbinmas Polda Sulteng AKBP Anom Subawono, SIK bersama tim menyambangi Satpam di kantor PT. PLN Luwuk, PLTD Luwuk dan Depo Pertamina Luwuk.

Dalam kesempatana itu menyampaikan pesan kamtibmas kepada anggota Satpam yang sedang melaksanakan tugas jaga untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas baik siang maupun malam.

“Kegiatan sambang ini juga rutin dilakukan guna menekan angka tindak criminal dan mencegah adanya gangguan kamtibmas dikawasan objek vital,” terang Kasubditbinkamsa Polda Sulteng.

“Lakukan patroli secara berkala guna mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas. Dan supaya segera menginformasikan kepada Polsek terdekat maupun Polres Banggai jika mendengar sesuatu hal yang berkaitan dengan tindak pidana maupun kejahatan lainnya yang terjadi diwilayah kerjanya,” ujar AKBP Anom Subawono, SIK.

SIGI, – Sat Res Narkoba Polres Sigi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan assesmen terhadap tersangka tindak pidana narkotika berinisial Lk. AN yang diringkus oleh Sat Narkoba Polres Sigi beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang digelar di Ruang rapat BNN Provinsi Sulawesi Tengah Kamis, (02/03/2023) ini juga melibatkan dokter dan psikolog. Asesmen ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan status tersangka, apakah mereka pengguna atau pengedar serta bandar narkoba.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Sigi AKBP Reja A Simanjuntak,S.H.,S.IK.,M.H. melalui Kasi Humas Polres Sigi menjelaskan, ketika seseorang diduga sebagai pecandu atau pengedar narkoba, dalam penyidikannya perlu diassesmen sebagai bagian penyidikan kasus narkoba.

AKP Ferry menjelaskan, dalam ketentuan hukum diatur bahwa bagi pecandu dan penyalahguna memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan atau perawatan. Selama proses penyidikannya tetap berjalan, maka harus dilakukan assesmen.

“Hasilnya akan dijadikan rekomendasi oleh hakim dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Apabila hasilnya adalah pecandu, maka diusulkan untuk direhabilitasi. Tapi bagi bandar dan pengedar, maka proses hukumnya tetap berjalan sesuai ketentuan,” tegas Kasi Humas.

Dalam assesmen kali ini, didapat kesimpulan bahwa tersangka berinisial Lk AN ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika lokal.

(Humas Polres Sigi)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura melantik dan mengambil sumpah Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Ruang Pogombo Kantor Gubernur. Jumat, (3/3/2023)

Dalam sambutanya, Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, pelantikan pada hari ini merupakan hal lumrah yang pasti terjadi dalam kehidupan organisasi dimana hal tersebut dilaksanakan sebagai dampak terjadinya perubahan dan pembentukan nomenklatur yang baru.

“Selaku pimpinan daerah, saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada saudara-saudari, para pejabat yang telah dilantik.” Kata Gubernur mengawali sambutannya

Terakhir, Gubernur berharap semoga hasil pelantikan ini dapat disyukuri dan diterima, serta kepercayaan ini dijadikan motivasi, untuk bekerja, memberikan performa maksimal bagi gerak cepat pembangunan daerah menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

“Saya harapkan semoga kebersamaan, keharmonisan, komunikasi dan kerjasama terus erat terjaga sebagai faktor kunci terhadap kenyamanan pekerjaan lingkungan dan keberhasilan semua tugas-tugas.” Tambah Rusdy Mastura

Adapun nama-nama pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu ;

1. M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulteng.
2. Dr. Farid Rifai, S.Sos., M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
3. Ihsan Basir, SH., L.L.M sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah.
4. Dr. Faidul Keteng, SE., M.Si., MT. sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng.
5. Mulyono, SE., Ak., MM sebagai Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulteng.
6. DR. Yopie Morya Immanuel Patiro, SH., MH, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng.
7. Sudaryano Rahmalifman Lamngkona, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng.
8. Sisliandy, S.STP., M.Si sebagai Kepala Dinas Koperasi, Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulteng.
9. Andi Kamal Lembah, SH., M.Si sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulteng.
10. Yudiawati V. Windarrusliana, SKM., M.Kes sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng.
11. Farida Lamarauna, SE., M.Si sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulteng.
12. Asri, SH., M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulteng.

Kemudian, Gubernur Rusdy Mastura juga melantik dan mengambil sumpah para pejabat Administrator dan Pengawas dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pelantikan ini juga siarkan secara langsung melalui Akun YouTube CCTV Pemprov Sulteng.

Turut hadir : Wakil Gubernur Ma’mun Amir, Sekretaris Daerah Prov. Sulteng Novalina, Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Kepala Badan, Kepala Dinas Lingkup Pemprov Sulteng.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Poso- Tim Jumat Curhat Polres Poso Menembus Dusun Tamanjeka,Kali ini Jumat Curhat dipimpin langsung Kapolres Poso AKBP Rentrix Ryaldi Yusuf,S.I.K didampingi Waka Polres Poso Kompol Basrum Sychbutuh,SH bersama PJU Polres Poso.

Dusun Tamanjeka Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso,Sulawesi Tengah yang berada dibawah kaki gunung biru,Kapolres Poso bersama rombongan melaksanakan kegiatan Jumat Curhat.Jumat,3/3/2023.

Sebelum kegiatan Jumat curhat di mulai kegiatan yang dilakukan adalah Trauma Hiling yang dipandu oleh Kasi Kum Polres Poso Ipda L.Elfrid Ilka Juniel Raupa,SH bersama Kanit Binmas Polsek Poso Pesisir Ipda Ramlin.

Trauma hiling diberikan kepada warga dusun tamanjeka dan anak-anak sekolah Dasar (SD) Dusun Tamanjeka.

Kapolres Poso AKBP Rentrix Ryaldi Yusuf,S.I.K saat membuka kegiatan juamt curhat, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program prioritas Kapolri, Polri bersama TNI dan Pemerintah daerah secara langsung melihat,mendengarkan keluh kesah warga Tamanjeka terutama dibidang Kamtibmas.Ujar Kapolres.

“Ia juga menjelaskan kepada warga peran sebagai forkopimda sekiranya ada aspirasi warga yang akan disampaikan ke pemerintah daerah (Bupati) lewat Jumat curhat ini saya akan teruskan nantinya ke stacholder yang berwenang,”.Pungkasnya.

Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh warga Tamanjeka dan kepala desa, pertanyaan dari kepala desa Masani Bapak Jems Krening Garura mengenai akses jalan dari jalan trans menuju dusun tamanjeka kurang lebih 7 KM,jalan yang bagus hanya sekitar 5 KM sehingga masih tersisa 2 KM jalan yang rusak,kades meminta untuk memperhatikannya.Pinta Kades.

Sementara pertanyaan dari warga masyarakat desa tamanjeka tentang perbaikan jembatan yang ada di desa masani serta bagaimana cara mendapatkan Surat ijin Mengemudi (SIM).

Semua keluhan dan unek-unek warga dan kepala desa diakomodir oleh Kapolres Poso dan beberapa pertanyaan diberikan jawaban oleh Kapolres Poso. Selesai jumat curhat pemberian sembako berupa beras kepada warga dusun tamanjeka dan selanjutnya sholat jumat di masjid Nurul Huda yang menjadi khotib adalah Da’i Polri Ipda Ilham Sriwan,SH.

Gubernur Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Bupati Morowali Drs. Taslim dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Dra. St. Hasbiah Zaenong M,Si secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada 13 kabupaten/kota

Adapun rincian bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD ; Kota Palu Rp.1.479.710.000, Kabupaten Sigi Rp. 702.070.000, Donggala Rp. 1.811.070.000, Parigi Moutong Rp. 3.733.800.000, Poso Rp. 1.046.250.000

Kabupaten Morowali Rp. 694.040.000, Morowali Utara Rp. 761.000.000, Banggai Rp. 841.000.000, Banggai Kepulauan Rp. 315.000.000, Banggai Laut Rp. 340.000.000, Toli-toli Rp. 1.009.000.000, Tojo una-una Rp. 704.000.000 dan Kabupaten Buol Rp.662.000.000

Penyaluran bantuan sosial dirangkaikan dalam acara rapat koordinasi dan sosialisasi perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023, bertempat di gedung serbaguna Ahmad Hadie Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Rabu 1 Maret 2023.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur menyatakan penanganan kesejahteraan sosial telah dilakukan pemerintah sejak zaman kemerdekaan.

Penanganan kesejahteraan sosial juga menjadi prioritas oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sejalan dengan visi pembangunan daerah gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

Wakil Gubernur juga menyampaikan pemerintah membuka investasi sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Saya himbau industri yang berkembang jangan sampai merusak lingkungan,” ujarnya

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Dra. Hasbiah Zaenong, M.Si menjelaskan, pihak dinas mengalokasikan anggaran penguatan sumber daya kesejahteraan sosial pada program pemberdayaan sosial kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dinas sosial sebesar 403.091.600

Untuk alokasi anggaran belanja bantuan sosial dinas sosial mengalokasikan dana sebesar serat 14.671. 661.236. dari belanja langsung dinas sosial.

Lebih lanjut dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan rakor

1. Memberikan gambaran tentang pembangunan pelaksanaan kesejahteraan sosial tahun 2023 serta program kegiatan tahun 2024
2. Untuk mendapatkan usulan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan
3. Sebagai ajang persamaan persepsi tentang pendayagunaan sumber daya Kesejahteraan Sosial.

Rapat koordinasi mengangkat tema “ penguatan sumber daya Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan optimalisasi capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial

Pelaksanaan Rakor mulai tanggal 28 Februari S/D 2 Maret 2023.

Sementara itu Bupati Morowali Drs Taslim dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Wakil Gubernur beserta rombongan sekaligus apresiasi dengan ditunjuknya Kabupaten Morowali sebagai tuan rumah

Dikatakannya Kabupaten Morowali tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya dan juga masih mengalami keterbatasan kesejahteraan sosial

“Sebagai tuan rumah kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelayanan kami, untuk itu mohon dimaafkan,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir, Wakil Ketua TP PKK Sulawesi Tengah Hj. Halimah Amir, Bupati Morowali Drs. Taslim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. St. Hasbiah Zaenong M,Si, Ketua TP. PKK Kabupaten Morowali, unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (melalui daring) Dr. Ir Cristina Sandra Tobondo, Dirjen Bina Bangda Kemendagri (melalui daring) R. Budiono Subabang, ST, MPM, pejabat BPKAD provinsi Sulawesi Tengah A. Haris, SE, MM, kepala Dinas Sosial kabupaten/ kota se-Sulawesi Tengah dan pejabat terkait lainnya.

Biro Administrasi Pimpinan

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura, bersama Bupati Banggai, Walikota Palu  menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke- 104 Pemadam Kebakaran yang dilakasanakan di Lapangan Monas Jakarta. Rabu, (1/3/2023).

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian bertindak sebagai Inspektur pada pelaksanaan Upacara HUT 104 Pemadam Kebakaran Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa diumur ke- 104 Tahun Pemadam Kebakaran perlu evaluasi seiring dengan perubahan politik, ekonomi masyarakat di era demokrasi saat ini.

Menurutnya, Pemadam Kebakaran merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran strategis utamanya dalam menangani masalah kebakaran. Sehingga diumur ke- 104 Tahun masih tetap Eksis karena Pemadam Kebakaran dibutuhkan dan merupakan kebutuhan masyarakat umum.

Bilamana pemadam kebakaran dapat terus eksis, tentunya harus terus ditingkatkan profesionalisme personil pemadam kebakaran, melakukan pelatihan dan peningkatan kualitas skill personil kebakaran sehingga seluruh tindakan yang dilakukan personil pemadam kebakaran dapat memberikan keselamatan kepada masyarakat.

Sehingga organisasi pemadam kebakaran 1000 sampai 2000 tahun kedepan akan terus dibutuhkan untuk menanggulangi bencana kebakaran dan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, Mendagri meminta seluruh Kepala Daerah agar memberikan perhatian yang baik terhadap pembinaan dan peningkatan skill pemadam kebakaran di daerah dan perlu juga memperhatikan kesejahtraan personil termasuk juga untuk meningkatkan status personil menjadi ASN dan peningkatan sarana dan prasana kebutuhan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan fungsi pemadan kebakaran.

Juga harus dipastikan organisasi pemadam kebakaran tetap ada kalau fungsi sesuai kebutuhan masih rendah agar organisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat disatukan dengan Satpol PP sehingga fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan tetap ada disetiap daerah.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulteng dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat akan melakukan seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) tahun 2023. Seleksi PHD merupakan kewenangan Kementerian Agama sebagai instansi vertikal yang mana pemerintah daerah ikut berkontribusi didalamnya. Rabu (1/03/2023).

Pada penjelasanya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Awaluddin mengatakan, seleksi PHD tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 4 maret 2023. Pada seleksi tersebut pada masing-masing kab/kota mengutus 2 orang dan pada tingkat provinsi mengutus 6 orang untuk mengikuti seleksi tersebut.

Adapun tahapan seleksi petugas haji daerah yaitu pengumpulan berkas administrasi, dan akan dilanjutkan seleksi dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test).

“Seleksi ini akan diadakan secara online, sehingga nantinya hasil tes tersebut akan keluar pada hari itu juga” ucap Awaluddin.

Jumlah total PHD 2023 Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 18 orang yang terdiri dari petugas pelayanan umum berjumlah 6 orang, petugas pembimbing ibadah berjumlah 6 orang, petugas pelayanan kesehatan berjumlah 6 orang.

Selanjutnya, untuk tahun 2023, jamaah haji Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan kuota sebanyak kurang lebih 1.900 an dan tanpa adanya batasan umur.

Dalam penuturan Awaluddin, sampai saat ini belum terdapat kendala yang secara signifikan mempengaruhi persiapan seleksi PHD. Koordinasi dan komunikasi dilakukan secara intens oleh seluruh unsur terkait membuat semua kendala dapat terselesaikan.

“Kalau ada masalah-masalah yang terjadi, maka kami semua langsung mengkomunikasikan melalui pertemuan baik secara langsung maupun daring” ujar Awaluddin.

Terakhir, Alimuddin berharap dengan adanya tahapan seleksi PHD Provinsi Sulteng tahun 2023, semua petugas pendamping haji dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan melayani jamaah haji saat berada ditanah suci.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level-1 Angkatan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pelatihan ini berlangsung selama 12 hari dimulai sejak 16 Februari sampai dengan 2 Maret 2023. Bertempat, di Aula BPSDM Prov. Sulteng. Rabu, (01/03/2023).

Pada laporan Kepala Bidang Pengembangan Kopetensi Teknis BPSDM Prov. Sulteng Moh. Riyan menyampaikan, Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang Dan Jasa Level-1 Angkatan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa secara profesional berdasarkan peraturan presiden no 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelatihan tersebut adalah meningkatnya profesionalisme pejabat pengelola barang dan jasa dalam memberikan layanan PBJ,
meningkatnya mutu layanan pejabat pengelola barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa PBJ serta meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna jasa dalam menerima layanan pejabat pengelola barang dan jasa.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Prov. Sulteng Adidjoyo Dauda mengatakan, pengelola pengadaan barang dan jasa dituntut wajib memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa guna mendukung terwujudnya layanan publik yang prima dan pemerataan pembangunan hingga dapat membantu dan mengurangi adanya kesalahan di bidang pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu penghambat pembangunan.

Selanjutnya, Adidjoyo Dauda menjelaskan pentingnya pelatihan ini guna mendapatkan PNS dengan kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang berkualitas.

“Dengan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas akan mendukung kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional” kata Adidjoyo.

Diakhir sambutannya, Adidjoyo berharap, melalui pelatihan ini pengelola pengadaan barang dan jasa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan, keahlian, mempertajam daya analisis dan bisa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan sehingga lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil (tidak disriminatif) dan akuntabel dalam pelaksanaan barang dan jasa pemerintah.

Turut hadir : Kepala BPSDM Prov. Sulteng beserta jajarannya, Pengelola Barang dan Jasa OPD tingkat Prov. Sulteng.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Jakarta – Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris DKIPS Aswin Saudo menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2023 sekaligus Penyerahan Penghargaan ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2022. Bertempat, di Hotel Borobudur, Jakarta. Selasa, (28/2/2023)

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan terwujudnya tranformasi digital di daerah dan sebagai tindak lanjut rangkaian tahapan ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2022.

Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Award dengan kategori Leading Change & Influence merupakan penilaian untuk para Sekretaris Daerah (Sekda) yang mampu mengarahkan perubahan dan memberikan teladan dalam tindakan sebagai Kepala Administratif Pemerintahan menuju digitalisasi di daerahnya.

ADLG Award diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam laporannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rakortekbang dilaksanakan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional yang dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selanjutnya, Teguh Setyabudi menjelaskan, Rakortekbang bertujuan yakni ; pertama, membahas RKPD dan RENJA perangkat daerah terhadap indikator kinerja urusan.

Kedua, penyepakatan target indikator makro pembangunan tahun 2023 serta strategi aksi pusat dan daerah.

Ketiga, pembahasan usulan teknis dan dukungan teknis terhadap program kementerian dan lembaga sesuai dengan prioritas nasional.

Kemendagri yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah termasuk pembinaan terhadap penyusunan dokumen pemerintahan daerah. Sementara, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki fungsi untuk mengawal perencanaan program prioritas nasional.

Kolaborasi antara Kemendagri bersama Kementerian Bappenas mengahasilkan singkronisasi dalam perencanaan antara pusat dan daerah sehingga terwujud percepatan pembangunan yang berfokus pada target pencapaian pembangunan nasional dan daerah yang berkualitas serta berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wamendagri John Wempi Wetipo menyampaikan Dalam rangka menyikapi kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Maka diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekteronik (SPBE) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Pentingnya koordinasi perencanaan pembangunan. Agar ada benang merah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan.

Pelaksanaan SPBE telah tertuang dalam RPJMD 2020-2024 yang ditarget bahwa instansi pusat dan daerah dapat menjalankan dengan baik. Target tersebut 100 persen instansi pusat, 80 persen instansi pemerintah Provinsi dan 50 persen pemerintah Kabupaten/Kota. Semoga penyerapan SPBE ini bisa berjalan dengan baik

Sejalan dengan target itu, menurut John diperlukan seorang pemimpin yang dapat menjalankan orkestra dengan baik. Peran pimpinan itu, ada pada Sekretaris Daerah.

Rapat koordinasi teknis dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Dirjen Keungan Daerah, Bappenas, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Bappeda dan Kadis Kominfo se-Indonesia.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Banten – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulteng Fahruddin Yambas menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bertempat, di Hotel Novotel Kota Tanggerang Provinsi Banten. Selasa, (28/2/2023)

Rakornas tersebut mengangkat tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Harmoni”.

Rakornas ini diinisiasi oleh Kemendagri dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional bidang politik dan pemerintahan umum.

Rakornas FKUB dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dan dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kaban Kesbangpol, Kepala Kanwil Kemenang dan Ketua FKUB se-Indonesia.

Pada kesempatan itu, Mendagri diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan ucapan salam serta terima kasih atas kerja keras memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Saya menyampaikan salam dari bapak Mendagri sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir. Karena forum ini telah menciptakan suasana nyaman dalam berbangsa dan bernegara termasuk membuat nyaman dalam pemilu,” Kata Sekjen Kemendagri dalam sambutanya

Menurutnya peran FKUB sangat luar biasa bagi terciptanya situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan demikian, Ia menekankan bahwa negara sangat menjamim setiap orang untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya, demi terciptanya Indonesia yang sejahtera.

“Termasuk dalam mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan harmoni,” tambahnya

Sumber : Humas Pemprov Sulteng