Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris Daerah Novalina didampingi menghadiri membuka secara resmi Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s (FOLU) NET SINK 2030 Provinsi Sulteng. Bertempat, diruang Pogombo Kantor Gubernur. Senin, (13/3/2023)

Sebelumnya, Gubernur diwakili Sekda Novalina bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Harian I Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Ruandha Agung Suhardiman, Plt. Kadis Kehutanan Provinsi Sulteng Rahmansyah melakukan penanaman pohon Ebony di Halaman Belakang Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam laporannya, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Herban Heryandana selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Keputusan Menteri Nomor: SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022, pada 24 Februari 2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, yang secara garis besar terdiri dari Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Peserta Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 120 orang peserta offline dan 150 peserta secara online yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Tinggi Pratama Kementerian LHK, OPD Provinsi Sulawesi Tengah, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Akademisi FOReTIKA dan Kepala KPH lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan buku Rencana Kerja Sub Nasional/Provinsi dimaksud dilakukan secara terkoordinasi antara Tim Kerja FOLU Net Sink KLHK dengan Tim Kerja FOLU Net Sink daerah yang dibentuk oleh Gubernur dengan diketuai oleh Sekdaprov dan beranggotakan seluruh OPD terkait di provinsi serta UPT KLHK di provinsi.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi ini, akan diselenggarakan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah pada 14 Maret 2023.

Dalam sambutanya, Sekretaris Daerah Novalina menyampaikan dalam rangka mendukung progam pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai strategi mitigasi dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Melalui visi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” dengan salah satu misi yakni ; Menjaga Harmonisasi Manusia Dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu langkah awal penyebarluasan informasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.” Ucap Sekda dalam sambutannya

Berikut beberapa Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang nyata dilakukan seperti ; pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan kritis, optimalisasi pengelolaan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai serta aksi nyata lainnya yang sejalan dengan Kementrian LHK.

Kegiatan lain yang juga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ; Integrasi Program Iklim dalam indikator RPJMD serta Renstra, sesuai dengan Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Perhutanan Sosial, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha serta Para Pihak terkait lainnya diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik serta memiliki peran melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem.

“Untuk beberapa perangkat atau regulasi untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi sudah dibuat diantaranya adalah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sulawesi Tengah dan Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan.” Jelasnya

Terkakhir, Sekdaprov mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta partisipasi serta kontribusi seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini.

Turut hadir ; Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Staf Ahli Menteri Bidang Energi, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Bupati Se-Provinsi Sulteng, Forkopimda, Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulteng, Akademisi, Kepala UPTK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala UPTDH KPH se-Sulteng, Pimpinan Dunia Usaha Kehutanan.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Wagub Sulteng Drs. Ma’mun Amir didampingi Wabup Badrun Ngai,SE berkunjung ke SMA 1 Torue usai acara Panen Padi Sejuta Hektar, Sabtu (11/3).

Rombongan wagub disambut Kepala Sekolah Drs. Mustafa bersama dewan guru dan pemerintah desa setempat.

Kepsek Mustafa menyampaikan bahwa SMA 1 Torue telah berdiri sejak tahun 1987 dan saat ini memiliki murid sebanyak 1029 dan 83 tenaga guru.

Masalah yang dihadapi yakni kekurangan tenaga guru sebanyak 21 orang dan perlu penambahan ruang kelas baru.

“Kami kewalahan menampung karena ruangan kurang,” sebut kepsek.

Untuk segi prestasi, sekolah ini sebutnya baru saja meraih juara 2 lomba drumband di Poso dan ada beberapa muridnya yang terpilih sebagai atlet voli pelajar mewakili Kabupaten Parigi Moutong.

Selain itu, Ia memohon agar ada perhatian pemerintah daerah untuk mengaspal ulang jalan yang melewati sekolah karena sangat berdebu jika dilewati kendaraan.

“Jalan masih memprihatinkan, mungkin ada perhatian dari pemerintah daerah,” harapnya.

Atas permintaan tersebut, Wagub merespon baik dan akan meneruskan ke dinas-dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

Menurutnya, pendidikan adalah kebutuhan primer dan akses jalan yang baik menuju sekolah merupakan kebutuhan sekunder bagi peserta didik.

Beliau berharap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai penerima manfaat dapat segera mengaspal ulang jalan yang melewati sekolah.

Terkait masalah kekurangan guru secara eksplisit wagub mengatakan bahwa dinas pendidikan provinsi sedang mendata sekolah-sekolah mana saja yang kelebihan dan kekurangan guru supaya nanti tenaga guru dapat disebar merata sesuai kebutuhan.

Di bagian lain, Ia meminta supaya menjaga dengan baik kebersihan lingkungan sekolah khususnya toilet.

“Cerminan kebersihan sekolah ada di WC dan Saya tidak sepakat sekolah itu kotor,” tegasnya.

Di penghujung arahan, wagub sekali lagi memompa semangat bapak ibu guru agar terus memberikan ilmu yang bermanfaat kepada murid-murid SMA 1 Torue.

“Jangan mengejar status tapi kualitas dan besar harapan Saya semoga anak didik yang keluar dari sini berkualitas,” tandasnya.

Nampak hadir Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, SP, Karo Umum Dr. Suandi dan Plt Karo Hukum Adiman, SH, M.Si.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Panen padi sejuta hektar sukses dilaksanakan di Desa Suli, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, Sabtu pagi (11/3).

Gubernur Rusdy Mastura lewat Wagub Drs. Ma’mun Amir di lokasi panen menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas capaian petani.

“Semua akan berhasil kalau Kita kerja dengan ikhlas dan senyuman,” ujarnya ke petani Desa Suli.

Lanjutnya Ia mengatakan bahwa pertanian adalah usaha paling menjanjikan diantaranya karena pertanian tidak akan kena resesi.

“Masa depan Sulawesi Tengah ada pada petani,” tandasnya.

Senada dengan wagub, Staf Khusus Menteri Pertanian Erik Tamalagi mengatakan bahwa perekonomian Indonesia kini ada di tangan petani.

“Terima kasih karena Kalian tidak hanya bertani untuk memenuhi kebutuhan sendiri tapi ikut jadi bagian yang memenuhi kebutuhan 275 juta rakyat Indonesia,” puji staf khusus dalam sambutan.

Sementara Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulteng Nelson Metubun, SP menyebut panen di Desa Suli adalah bagian dari pencanangan padi IP 400 oleh Kementerian Pertanian.

IP 400 kata kadis memungkinkan petani memanen hingga 4 kali dalam setahun.

Bahkan hal ini ikut andil dalam peningkatan NTP Sulteng yang tembus lebih dari 100% untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir.

“Terima kasih teman-teman petani,” ucapnya.

Di bagian lain Wabup Parigi Moutong Badrun Ngai, SE mengatakan sepanjang Maret 2023, ada lebih kurang 10.257 hektar yang ditargetkan panen di 11 kecamatan per minggunya dan termasuk Balinggi di dalamnya.

“Semoga pertanian jadi solusi meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya berharap.

Pada kesempatan itu turut disimulasikan pembuatan elisitor biosaka sebagai metode pertanian ramah lingkungan.

Nampak hadir di acara perwakilan BI Sulteng, BPS, Balai Jalan Kementerian PUPR, Balai Karantina Pertanian Sulteng dan stakeholder terkait.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

.Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Adm Umum M.Sadly Lesnusa,S.Sos,M.Si secara resmi membuka kegiatan Presentasi Pembuatan Film Perjuangan Pahlawan Nasional Tombolotutu Mengusir Penjajah di Sulawesi Tengah, bertempat di Hotel Borobudur, Jum’at (10/3).

Melalui Asisten Adm Umum, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas gagasan dan upaya mengenalkan sosok pahlawan nasional asal Sulawesi Tengah, yakni Tombolotutu.

Menurutnya, mempelajari sejarah lewat film jauh lebih menarik dan Tombolotutu merupakan pahlawan nasional yang sangat layak untuk difilmkan.

Beliau berharap kegiatan ini dapat menjadi gerbang awal untuk mendorong komitmen dan kolaborasi semua pihak untuk mendukung pembuatan film sejarah perjuangan Tombolotutu.

Sementara, Produser Film Ir.Setiabudi A.C Nurdin menyampaikan bahwa film ini akan memperkenalkan Tombolotutu dan seni budaya di Sulawesi Tengah.

Ia pun berharap sumbang saran dan ide untuk menguatkan pembuatan film.

Turut hadir Para Bupati/Walikota se Sulteng, Pimpinan PT. Bank Sulteng, Keluarga Tombolotutu dan Para Pelaku Usaha.

Biro Adm Pimpinan

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 tumbuh sebesar 13,83%, naik 3,04% dari tahun 2021.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM saat membuka Rapat Koordinasi Penanaman Modal se Sulawesi Tengah, bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Banggai Laut, Rabu (9/3).

Turut hadir Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa,SH, Kepala DPMPTSP Moh.Rifani Pakamundi,S.Sos,M.Si serta Para Kepala DPMPTSP kab/kota se Sulteng.

Diakuinya, realisasi investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 111,18 triliun. Hal ini melampaui target investasi yang ditetapkan BKPM RI sebesar 53,09 triliun, sehingga menempatkan Sulawesi Tengah berada posisi Ketiga se Indonesia dan pertama di kawasan timur Indonesia

Selain itu, pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tengah juga berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2022 kategori Provinsi Terbaik Kedua sebagai bentuk Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.

Atas pencapaian tersebut di atas, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih kepada Kepala BKPM RI, Para Bupati/Walikota se Sulteng.

Biro Adm Pimpinan

Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si memenuhi undangan Direktur Produk Hukum Daerah Drs.Makmur Marbun,M.Si terkait implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 43 tahun 2022 tentang Penugasan Perseroan Daerah PT Pembangunan Sulawesi Tengah Dalam Perdagangan Hasil Batuan Satu Pintu, bertempat diruang rapat Direktur Produk Hukum Daerah, Kamis (9/3).

Turut hadir Kabag Produk Hukum Sulteng Hj.Indah,SH,MH, Kabag BUMD Farida Karim dan 2 orang kasub pada Biro Hukum.

Kesempatan itu, Plh Karo Hukum Drs.Adiman,SH,M.Si menyampaikan keberadaan Pergub nomor 43 tahun 2022 merupakan implementasi pemikiran Gubernur Sulawesi Tengah agar potensi daerah berdampak terhadap peningkatan fiskal daerah serta memastikan kebutuhan pembangunan IKN dapat terpenuhi,khususnya batuan.

Sementara, Direktur PHD Makmur Marbun berharap Pergub nomor 43 tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum dan tidak dilakukan secara monopoli.

Sesuai amanah Gubernur Sulawesi Tengah kepada Plh Karo Hukum, Ia pun menanyakan percepatan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Sulteng.

Menanggapi itu, Kasub Perundang Undangan Andika menyampaikan bahwa TPP Pemprov Sulteng dalam proses tanda tangan pimpinan, namun syarat yang belum diterima dari Pemprov Sulteng melalui Biro Organisasi yakni syarat pembayaran TPP.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Farid R. Yotolembah mengikuti Interview Penganugerahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Award Tahun 2023 dengan Pemerintah Pusat secara Virtual. Bertempat, diruang kerja Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kantor Gubernur. Kamis, (9/3/2023)

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Farid R. Yotolembah didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Jumriani, Kabid Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kamal Ariansyah dan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik DKIPS Sulteng Hasim R.

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Farid R. Yotolembah menyampaikan bahwa pada masa Pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Donggala melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurutnya, PPKM ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 2 tahun.

Untuk itu, pembatasan tersebut dilakukan di tiap-tiap wilayah Kabupaten dan Kota agar orang-orang dari luar daerah tidak bisa masuk ke daerah tertentu.

“Ketika seseorang tidak terjangkit Virus Covid-19, maka orang tersebut di izinkan masuk ke daerah tersebut, tetapi kalau ada yang terjangkit kita tahan dirumah untuk dilakukan pemeriksaan.” Jelas Staf Ahli Gubernur Farid R Yotolembah

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada masa PPKM berlangsung pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembatasan diantaranya ; melarang adanya kerumunan baik itu acara perkawinan, tempat-tempat wisata, cafe dan lain sebagainya.

Pembatasan itu juga, dilakukan bukanya hanya pada tingkat Kabupaten dan Kota, melainkan juga di tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun Desa.

“Alhamdulillah, upaya pembatasan tersebut efektif dilakukan, guna memutus rantai penyebaran Covid-19”. Tambahnya

Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam memutus penyebaran Covid-19 adalah melakukan pembagian masker, vaksin dan bantuan-bantuan sosial lainya, dan bahkan pembagian bantuan tersebut sampai pada daerah-daerah yang ada di pelosok.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina didampingi Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Salim dan PPUPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Ryan Perwira mengikuti Penandatanganan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 secara daring di Ruang Teleconverence Kantor Gubernur. Kamis, (09/03/2023).

Strategi nasional pencegahan korupsi merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Mengawali sambutannya, Menteri Bappenas RI Suharso Manoarfa menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melahirkan UU No. 7 Tahun 2006 untuk mengadopsi dan mengesahkan Konfrensi PBB melawan korupsi dan salah satu amanat ratifikasi tersebut Indonesia diharuskan memiliki strategi nasional anti korupsi.

“Sesungguhnya kita bersama-sama dunia dalam barisan untuk melakukan aksi maksimal dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi”, lanjut Suharso.

Lebih lanjut, Menteri Bappenas menyampaikan bahwa Presiden menerbitkan Perpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi tahun 2004-2009 hingga penyusunan dan penetapan Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya pada tahun 2013-2016 strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi diimplementasikan berdasarkan Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi disetiap tahunnya.

Menurutnya, Upaya pencegahan korupsi memerlukan strategi nasional yang lebih berfokus, terukur, serta berorientasi pada hasil dan dampak sehingga kemudian pemerintah menerbitkan Perpres No. 55 Tahun 2012 dengan Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau sekarang kita kenal dengan Stranas PK.

Suharso juga menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 5 Perpres No. 54 Tahun 2018 diamanatkan bahwa rencana aksi dirumskan setiap 2 tahun sekali yang mana saat ini kita telah memasuki periode ketiga implementasi Stranas PK dengan telah diluncurkan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 pada tanggal 22 Desember 2022.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa dalam konteks pencegahan korupsi sangat kompleks di negara kita namun yang paling utama adalah komitmen integritas atau political wish dari para pemegang kekuasaan sehingga perlu dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen yang semoga bukan hanya sekedar ritual kegiatan semata

“Makanya kita sekarang menandatangati pakta integritas, komitmen. Kita harap ini bukan hanya ritual kegiatan semata”, terang Mendagri.

Selain itu, beliau berpendapat bahwa perlu adanya penguatan sistem pengawasan serta memperkuat sistem open governance sehingga potensi untuk korupsi dapat dicegah dengan sistem pemerintahan yang lebih transparan

Lebih lanjut, beliau berharap semoga dengan komitmen para pemangku kepentingan agar lebih terbuka dan transparan serta membuat sistem dan penguatan aparat pengawas internal masing-masing sehingga dapat mencegah praktek korupsi.

Turut hadir : Wakil Ketua KPK, Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Sekretaris Kementrian Lembaga, Sekretaris Daerah 34 Provinsi secara daring dan luring.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Kerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Sulawesi Tengah tahun 2023. Bertempat, di Hotel Santika Palu, Jl. Moh. Hatta No.18. Kamis, (9/3/2023).

Kegiatan ini diadakan dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan percepatan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Program P3DN ini berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global.

Raker ini dihadiri oleh seluruh koordinator, sekertaris, dan anggota dari Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Tim Sosialisasi, serta beberapa OPD terkait.

Berikut beberapa agenda yang dibahas pada Rapat Kerja Tim P3DN Sulawesi Tengah diantaranya ; pembahasan komitmen belanja PDN Prov. Sulteng, pembahasan matriks tugas setiap anggota tim, pembahasan identifikasi risiko pada pelaksanaan program P3DN, pembahasan program kerja tim P3DN Sulteng T.A. 2023.

Kepala Dinas Perindag selaku Ketua Harian Tim P3DN Sulawesi Tengah Richard Arnaldo mewakili Gubernur menjelaskan bahwa pembentukan Tim P3DN Provinsi Sulawesi Tengah 2023 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor : 500.2.2.9/18.2/DIS.PERINDAG-G.ST/2023 pada tanggal 12 Januari 2023.

“Tahun lalu kan realisasi kita dari 40% target, kita mencapai 50% artinya mencapai 120% dari target kan, sesuai target, mudah-mudahan dengan anggaran belanja yang baru kita bisa lebih dari target yang akan ditentukan” Kata Richard Arnaldo.

Lebih lanjut, ia menyampaikan ada 3 hal yang perlu menjadi fokus pada saat ini yaitu ; komitmen dan realisasi belanja PDN Provinsi Sulawesi Tengah, risiko pelaksanaan program P3DN di Sulawesi Tengah dan Sosialisasi Berkelanjutan Pelaksanaan P3DN.

Diakhir sambutannya, Richard Arnaldo mengharapkan setiap anggota tim mampu memahami tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga tahun ini bisa melampaui target yang akan ditentukan seperti di tahun 2022 kemarin

“Dengan dibentuknya Tim P3DN ini diharapkan dapat memberikan afirmasi positif khususnya pada penerapan P3DN di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, dan secara umum berkesinambungan memberikan pembinaan P3DN ke Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.” Harap Richard Arnaldo selaku Ketua Harian Tim P3DN Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Biro Organisasi melaksanakan rapat bersama Biro Adm Pimpinan dan Biro Umum dalam rangka menindaklanjuti hasil studi tiru Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait perubahan nomenklatur struktur organisasi pada Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum.

Tujuan rapat tersebut sesuai dengan harapan Gubernur Sulawesi Tengah agar pelayanan pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan lebih efektif dan efesien.

Rapat dipimpin oleh Plt Karo Organisasi melalui Kabag Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Lindayani dan diikuti Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si dan Kabag Rumah Tangga Agung, bertempat diruang rapat Biro Organisasi, Rabu (8/3).

Kabag Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Lindayani menyampaikan bahwa Gubernur dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi biro sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini sesuai Permendagri 56 Tahun 2019.

Ia pun menuturkan pihaknya akan segera memproses perubahan nomenklatur pada Biro Umum dan Biro Adpim.

Sementara Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si menuturkan pihaknya segera memfasilitasi draf perubahan pergub sesuai harapan Gubernur Sulawesi Tengah.

Biro Adm Pimpinan