Posts in category: ppid

Bertempat di Lapangan Apel Mapolda Sulawesi Tengah, Jl. Soekarno Hatta. Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir bersama unsur Forkopimda Sulteng, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Kepala BNNP Sulteng, Walikota Palu, Wakapolda, Irwasda, PJU, Kapolresta serta unsur terkait lain menghadiri rangkaian acara serah terima jabatan dan pisah sambut Kapolda Sulteng, Kamis 6 April 2023.

Prosesi pisah sambut antara Irjen Pol Agus Nugroho sebagai Kapolda Sulteng menggantikan Irjen Pol Drs Rudy Sufahriadi ditandai dengan penyerahan Pataka Polda Sulteng “Wira Darma Brata”

Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi selanjutnya akan menduduki jabatan sebagai Sekertaris Utama Lemhanas RI.

Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerjasama semua pihak selama dirinya menjabat sebagai Kapolda Sulteng selama 1 tahun 6 bulan.

“Terima kasih atas dedikasi teman-teman sekalian. Marilah kita saling mendoakan dan mendukung Kapolda yang baru,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda baru Irjen Pol Agus Nugroho dalam amanatnya berharap sebagai orang yang baru kiranya dapat diterima oleh masyarakat Sulawesi Tengah dan Forkopimda

Dirinya juga menyampaikan hormat kepada Kapolda Sulteng lama atas ketauladan, pencapaian yang telah di rasakan masyarakat Sulawesi tengah baik saat penanggulangan covid-19, rasa aman serta penciptaan suasana kantibmas

“Saya harap dukungan dan kerjasama semua pihak dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Sekedar utnuk diketahui, Irjen Pol Agus Nugroho lahir di Bandung pada 14 Agustus 1969. Selama karirnya di kepolisian, Agus Nugroho pernah menjabat sebagai Kepala Diklat Reserse Lemdiklat Polri Cilember Jabar tahun 2020. Pada 5 Oktober 2022 pernah di Deputi Bidang Penindakan.

Irjen Pol. Agus Nugroho merupakan lulusan AKPOL tahun 1991. Dia pun mengeyam pendidikan perguruan tinggi Kepolisian tahun 2000. Pernah mengambil Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di SESPIM POLRI tahun lulus 2008. Kemudian SESPIMTI di SESPIMTI POLRI lulus 2016, PPSA Angkatan XXIII Lemhannas RI tahun 2021.

Biro Administrasi Pimpinan.

Road Show Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berlanjut di Kabupaten Parigi Moutong, pada Rabu (5/4).

Tim ini terdiri dari Tim 1A di Masjid As Syuhada Desa Parigimpuu koordinator Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.Rudi Dewanto,SE,MM dan Tim 1B di Masjid Nurul Falah Desa Pelawa koordinator Karo Umum Dr.Suandi,S.Ti.

Gubernur H.Rusdy Mastura dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan masing-masing koordinator mengucapkan terima kasih atas diterimanya tim safari gubernur di Kabupaten Parigi Moutong.

Dijelaskannya bahwa Safari Ramadhan tahun ini dapat kembali bergulir usai pandemi sebagai sarana mendekatkan pemerintah dengan masyarakat di tiap kabupaten yang dikunjungi.

Selanjutnya, Gubernur H.Rusdy Mastura mengajak masyarakat untuk menjadikan Bulan Suci Ramadhan sebagai ladang mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya.

Terakhir, masing-masing koordinator menyerahkan bingkisan kepada pengurus masjid.

Turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr.Rohani Mastura,M.Si, Kadis ESDM dan Plt Kadis Kehutanan A. Rachmansyah,M.Agr.MP, Karo Adm Pimpinan Eddy Nicholas Lesnusa,S.Sos serta Kabag Protokol Fauziah,SH.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau biasa disebut THR merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang. Rabu, (5/4/2023).

Tunjangan Hari Raya Keagamaan merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan. Berlaku pula aturan baru Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan SE Menaker No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah Arnold Firdaus mengatakan, sesuai data wajib lapor kketenagakerjaan periode April 2023, terdapat 5.845 perusahaan di Sulawesi Tengah yang diwajibkan membayar THR bagi pekerjanya. Adapun pembagian THR dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

“Semua perusahaan tanpa terkecuali wajib membayar THR bagi karyawan, dan paling lambat dibayar 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan” ucap Arnold Firdaus.

Adapun kriteria karyawan yang berhak menerima THR adalah karyawan yang telah memiliki masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Hal ini juga termasuk karyawan tetap (PKWTT) yang berakhir hubungan kerjanya dalam range waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, yang mana ketentuan ini tidak berlaku untuk karyawan kontrak (PKWT).

“Sesuai data yang tersedia, kami perkirakan kurang lebih sebanyak 119.368 karyawan yang masuk dalam kriteria tersebut” lanjutnya.

Adapun jumlah THR yang diberikan yaitu karyawan dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Karyawan dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan menggunakan rumus masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah.

Sesuai dengan Surat Edaran Menaker No. M/2/HK.04.00/III/2023 THR tahun 2023, pembayaran THR tidak boleh dicicil. Pada prinsipnya THR merupakan pendapatan Non Upah yang mana tidak boleh dikenakan potongan kecuali potongan pajak penghasilan. Selain itu juga, THR harus diberikan dalam bentuk uang dan THR karyawan tidak boleh dibayar dibawah ketentuan.

Bagi perusahaan yang terlambat ataupun tidak membayar THR kepada karyawan akan dikenakan sanksi administrasi mulai dari teguran sampai dengan pembatasan kegiatan usaha. Arnold Firdaus menjelaskan, pada tahun 2022 terdapat 12 perusahaan yang dikenai teguran oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Disnakertrans Provinsi Sulteng telah membuka Posko Pengaduan THR Tahun 2023, yang mana bagi seluruh karyawan yang ada di Sulawesi Tengah dapat menghubungi kontak person Posko THR sebagai berikut : No. HP. 0811 4509 872 (Rusmiadi), No.HP. 0812 4537 6542 (Indrajaya), No.HP. 0821 9507 0147 (Yance).

Selanjutnya, Arnold Firdaus menghimbau agar setiap pengusaha agar segera memberikan THR pada karyawannya paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Dan apabila terdapat hal-hal yang belum jelas, dapat memanfaatkan Posko Pengaduan THR Tahun 2023.

“Setiap pengusaha disampaikan agar segera membayar THR karyawannya, lebih cepat lebih baik. Namun apabila pembayaran THR tidak bisa dilakukan awal puasa, maka paling lambat 7 hari sebelum lebaran” ujar Arnold Firdaus.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Narahubung : Lutfi Mei Diasasi (082297180847)

Usai dilantik oleh Kapolri dan mengikuti prosesi serah terima jabatan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polri di Mabes Polri, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho beserta Ny.Agus Nugroho menuju ke Sulawesi Tengah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Menggunakan penerbangan komersil dari Bandara Soekarno Hatta, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho beserta Ny.Agus Nugroho tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu pukul 06.00 WITA, pada Rabu (5/4).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir menjemput kedatangan Madago Raya 1 di bandara.

Setibanya di bandara, Wagub Sulteng mengajak Kapolda Sulteng istirahat sejenak di ruang VVIP Bandara Mutiara SiS Aljufri Palu.

Turut hadir Unsur Forkopimda, Kaban Kesbangpol Drs. Arfan, M.Si serta para PJU Polda Sulteng.

Lebih lanjut, Wagub Sulteng dan Kapolda Sulawesi Tengah serta rombongan terbatas menuju Hotel Santika Palu untuk persiapan agenda kegiatan lainnya.

Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto menghadiri sekaligus membuka secara resmi Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulteng. Bertempat, di Lapangan Bola Kelurahan Nunu dan Kecamatan Tayanga, Kota Palu. Selasa, (4/4/2023)

Pasar murah digelar selama 2 hari yakni, pada Selasa, 4 April 2023 sampai dengan 5 April 2023 dalam rangka memeriahkan hari raya Nyepi dan Bulan Suci Ramadhan serta menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan penanganan pengendalian Inflasi di Sulawesi Tengah.

Pembukaan pasar murah dihadiri Karo Perekonomian Setda, Ketua Satgas Pangan Polda Sulteng, Kepala Kanwil Bulog, Camat Tayanga dan Nunu, Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita Disperindag, Pimpinan Hiswana Migas, PT. PPI, PT. Rajawali Nusindo dan Mitra Usaha.

Pada kesempatan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi OPD terkait, Perwakilan BI, Kanwil Bulog, Hiswana Migas, PT. PPI, Distributor, Pelaku Usaha dan Mitra Kerja yang telah turut aktif dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan pasar murah.

“Mudah-mudahan dapat terus melanjutkan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.” Ungkap Asisten II pada kesempatan itu

Selanjutnya, Asisten II juga menjelaskan, pelaksanaan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Sulawesi Tengah untuk memberikan pemerataan dibidang ekonomi.

Pasar murah juga merupakan salah satu cara membantu masyarakat mencukupi kebutuhan pokok dengan harga dan murah dan terjangkau.

Disamping juga, bertujuan sebagai salah satu langkah untuk deteksi dini ketersediaan stok barang kebutuhan pokok menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBSN).

Terakhir, Asisten II berharap masyarakat disetiap Kecamatan dan Kelurahan yang berada di Kota Palu dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara Virtual. Bertempat, di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Sulteng, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu. Selasa (4/4/2023).

Rapat TPID ini juga dihadiri OPD Lingkup Prov. Sulteng yaitu, BPS Sulteng, Dinas Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultra (TPH), Dinas Perkebunan dan Peternakan, Polda Sulteng, Korem 132 Tadulako.

Rapat kali ini dipimpin oleh Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri yaitu Komjen Pol Tomsi Tohir, ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia turun dari 5,47% menjadi 4,97% merupakan sebuah prestasi. Namun demikian ia meminta semua pihak untuk tetap waspada akan gejolak harga mulai dari menjelang hari raya Idul Fitri sampai sekitar dua minggu setelahnya.

“Oleh sebab itu antisipasi tetap kita lakukan bersama bahkan lebih kuat lagi sehingga tujuan yang kita harapkan untuk menjaga inflasi ini juga untuk manfaat bagi masyarakat kita bersama dapat tercapai” Kata Tomsi Tohir

Selanjutnya, Pudji Ismartini Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan inflasi di Triwulan I tahun 2023 relatif terkendali, hal ini sejalan dengan beberapa proyeksi lembaga internasional.

Angka inflasi tahunan Indonesia dari Maret 2022 ke Maret 2023 yaitu, 4,97%, angka ini jauh lebih rendah dari proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan di negara berkembang, proyeksi inflasi tahunan turun dari 9,9 persen pada 2022 menjadi 8,1 persen pada 2023.

Ia juga menjelaskan di bulan Maret 2023 dari total 90 Kabupaten/Kota IHK yang dijadikan penilaian situasi inflasi di Indonesia, sebanyak 65 Kabupaten/Kota mengalami inflasi sedangkan 25 Kabupaten/Kota lainya mengalami deflasi.

“Secara umum komoditas utama penyumbang inflasi di beberapa kota adalah kenaikan harga tarif angkutan udara, beras, cabai rawit.” Ucap Pudji Ismartini

Lebih lanjut, Ia menyampaikan yang patut diwaspadai inflasi di bulan April yaitu kenaikan tarif angkutan udara, harga daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras sebagai akibat dari peningkatan permintaan selama Ramadan dan menjelang lebaran.

Diakhir rapat, Irjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir kembali mengingatkan untuk tiap-tiap daerah mengenai antisipasi dan persiapan menjelang hari raya Idul Fitri serta memaksimalkan kinerjanya bagi daerah-daerah yang masih mengalami inflasi.

“Bagi teman-teman kepala daerah yang belum maksimal ya masih ada 195 daerah lagi kami mohon betul-betul untuk memaksimalkan kegiatannya kami akan update terus laporannya.” Sebut Tomsi Tohir sebelum menutup rapat

Turut Hadir : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Kementrian dan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Narahubung : Nyoman (081243544308)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Wakil Gubernur Ma’mun Amir didampingi didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Ruang Polibu Kantor Gubernur. Selasa, (4/4/2023)

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik dalam rangka pengisian beberapa pos jabatan struktural Eselon IIA yang kosong.

“Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik.” Ucap Wakil Gubernur mengawali sambutannya

Selanjutnya, Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa semoga pelantikan yang dilaksanakan bertepatan dengan momentum Bulan Suci Ramadhan ini dapat memberi nilai tambah keberkahan.

Untuk itu, Gubernur berharap semoga pejabat yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan dilandasi dengan nilai-nilai spiritual dan moralitas untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Wakil Gubernur juga meminta agar pejabat yang baru dapat secepat mungkin beradaptasi dengan jabatan yang baru, untuk memberikan kinerja terbaik guna memenuhi kontrak kerja dengan hasil yang maksimal dan juga memuaskan.

Adapun pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni, Dr. Fahruddin, S.Sos., M.Si, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesbangpol menjadi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Arfan, M.Si, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan menjadi Kepala Kesbangpol Provinsi Sulteng dan Dr. Ir. Akris Fattah Yunus, MM, sebelumnya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Donggala menjadi Kepala BPBD Provinsi Sulteng.

Turut hadir : Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Dinas, Badan dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Narahubung : Ahyain (082251271042)

Pemuda Katolik Komisariat Daerah (KOMDA) Sulteng melaksanakan seminar Gerakan Nasional (GERNAS) Pemuda Penggerak Transformasi (PETRA) Digital di Aula Santa Maria Palu. Sabtu, 1 April 2022.

Kegiatan ini mengambil tema peran pemuda dalam meningkatkan transaksi digital. Terkait tema tersebut panitia pelaksana mengandeng Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulteng, mengingat BI saat ini sedang gencar mengkampanyekan system pembayaran dengan menggunakan QRIS (Quick Response Indonesian Standard).

Ketua Panitia, Geraldo Ignatius Motoh dalam laporannya menyebutkan, bahwa kegiatan ini merupakan program kemitraan Pengurus Pusat Pemuda Katolik dengan Kementerian Komunikasi Informatika (Kemenkominfo). “Karena tema yang kami angkat adalah peran pemuda dalam meningkatkan transaksi digital, maka kami gandeng BI. Sehingga, kegiatan ini berkontribusi untuk mendukung dan mengkampanyekan system pembayaran dengan menggunakan QRIS untuk mempermudah pembayaran semua E-Wallet dengan QRIS…” tambah Gerald, sapaan Geraldo Ignatius Motoh.

Gerald menyebutkan, kegiatan ini dihadiri oleh semua ormas Katolik, kategorial, Ormas Pemuda Lintas Agama, pemuda dari berbagai denominasi gereja se Kota Palu, dan berbagai tokoh pemuda lainnya. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari BI, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulteng, Akademis/Ketua Komcab Pemuda Katolik Kota Palu.

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Dr. Ir Christina Shandra Tobondo, MT; mengakui bahwa secara pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah Sulteng menyambut baik dan apresiasi kegiatan seminar PETRA Digital Pemuda Katolik KOMDA Sulteng dan pelantikan Pengurus Komcab Sigi yang mengangkat tema peran pemuda dalam meningkatkan penggunaan transaksi digital.

Ia mengatakan, bahwa peran aktif pemuda dalam meningkatkan literasi digital. Masyarakat dinilai penting untuk mengakselerasi transformasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Sulteng. Mengingat jumlah pemuda cukup signifikan dalam populasi masyarakat Sulteng, dan ditambah lagi mereka sudah sangat terampil memakai alat-alat teknologi digital.

“Semoga seminar ini dapat memantik inspirasi dan semangat pemuda untuk menjadi agen perubahan dengan mengenal luaskan literasi digital di masyarakat sesuai dengan tema seminar ini,” imbuhnya.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulteng juga mengharapkan Pemuda Katolik semoga kompak dan komitmen dalam berkarya, terutama yang jadi harapannya semoga dapat bersinergi dengan semua elemen yang ada agar kehadiran organisasi pemuda Katolik dapat menjadi bagian penting dalam memajukan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dalam merawat persatuan dan kerukunan umat beragama di Sulteng.

Sumber : Pemudakatolik.or.id palu.

Jakarta – Mudik aman, nyaman dan penuh makna menjadi dambaan bagi mereka yang hendak melakukan tradisi tahunan, pulang kampung jelang Lebaran. Mewujudkan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun meluncurkan panduan perjalanan mudik melalui buku elektronik atau e-book, Mudik Aman Berkesan 2023.

Hanya dengan meng-klik tautan s.id/mudiklebaran masyarakat akan disajikan berbagai informasi penting yang akan membuat perjalanan lancar, terukur dan aman.

Demikian diungkap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (3/4/2023).

“E-book mudik 2023 ini sesungguhnya melanjutkan kerja tim komunikasi publik mudik tahun sebelumnya untuk memberikan panduan kepada masyarakat. Agar ketika melakukan mudik, bisa dengan nyaman, aman dan berkesan, ujarnya.

Panduan dan informasi e-book semakin penting karena diprediksi jumlah pemudik melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Prediksi ini dikatakan Usman didorong oleh situasi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali, sehingga tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Meskipun pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk selalu waspada.

“Untuk itu masyarakat perlu mendapat penjelasan. Tujuannya apa? Pemudik akan bisa menentukan, misalnya kapan dan melalui jalur mana saat akan mudik. Menghindari penumpukkan. Dalam buku ini ada berbagai informasi, misalnya lokasi pom bensin terdekat, rumah makan, posko kesehatan dan berbagai lokasi lainnya untuk beristrahat, katanya.

Kelebihan lain adalah isi dan substansi buku yang terus ter-update. Selain itu peta lokasi kuliner juga tersaji di dalamnya. Atau cukup membuka tautan s.id/mudiklebaran pemudik dapat dengan mudah menentukan dimana akan beristirahat, sambil tentunya juga bisa menemukan lokasi kuliner yang memanjakan lidah, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan.

Buku ini adalah teman bacaan selama perjalanan. Karena di dalamnya juga ada informasi terkait latar belakang, sejarah dan berbagai hal menarik tentang tradisi mudik di Indonesia, kata Usman sembari menambahkan bahwa pemudik yang menggunakan kendaraan listrik pun tidak perlu khawatir karena informasi keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga disajikan dalam buku elektronik Mudik Aman Berkesan 2023.

Tenaga Ahli Menteri Perhubungan, Thonthowi Djauhari di saat terpisah menambahkan bahwa e-book ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat untuk merencanakan mudik yang aman dan nyaman. “Menjadi panduan, baik yang akan mudik lewat darat, laut, maupun udara, katanya.

Begitu pula bagi mereka yang hendak mudik menggunakan angkutan umum. Tonthowi mengatakan jika buku Mudik Aman Berkesan 2023 mengulas secara detail penjelasan kelaikan bus yang akan ditumpangi. Informasi ini tentunya penting bagi pemudik karena terkait keselamatan selama perjalanan.

“Jadi, yang mau mudik, e-book ini layak koleksi. Apalagi ada referensi kuliner di jalur mudik juga, katanya.

Informasi penting apa saja yang ada dalam buku elektronik ini?. Sangat beragam dan kaya informasi, di antaranya ada nomor pusat krisis Kementerian Kesehatan, nomor mobil ambulance, pertamina delivery service, Direktorat Lalu Lintas Polri. Kemudian ada prediksi puncak arus mudik dan balik, jalur padat pemudik yang menggunakan roda dua maupun empat, jalur tol, informasi pemberlakuan pembatasan kendaraan atau rekayasa lalu lintas.

Informasi ini tentu akan memudahkan masyarakat menentukan waktu untuk mudik atau balik nantinya. Lebih penting lagi adalah dalam buku terdapat informasi call center ketika pemudik kehabisan bahan bakar, disamping informasi lokasi SPKLU terdekat bagi pengguna kendaraan listrik, ujar Tonthowi.

Ada pula informasi lokasi rest area, cara mengakses program-program mudik gratis, posko mudik dan kesehatan serta nomor-nomor penting yang bisa dihubungi setiap saat.

Sumber : Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI.

Sumber Gambar : indonesiabaik.id

Palu, Sulawesi Tengah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Kelompok Rentan (Muskeren) Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Best Western Plus Coco Palu. Senin, (3/04/2023).

Muskeren ini mengusung tema “Gerak Cepat Untuk Keberpihakan Bermakna Sulawesi Tengah Yang Lebih Maju Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Inklusif Dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024”.

Berdasarkan amanat UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa kelompok rentan terdiri dari disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam. Sedangkan menurut organisasi dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UNESCO-PBB) mendefinisikan inklusi/kelompok rentan sebagai upaya menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, cara/pola, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya.

Dalam sambutan dan arahan Kepala Bappeda yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan, Irwan menyampaikan, melalui kesempatan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat merangkul semua orang yang memiliki latar belakang beragam terutama yang punya kecenderungan mengalami diskriminasi diantaranya perempuan, etnis minoritas, agama minoritas, serta individu atau kelompok dengan kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya.

Tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam proses pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah adalah minimnya partisipasi dalam proses ketimpangan, kesempatan maupun penikmatan hasil pembangunan. Secara umum permasalahan yang dihadapi kelompok rentan di antaranya adalah praktik diskriminasi dan kekerasan, partisipasi dalam bidang sosial ekonomi dan politik yang rendah, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) dan lain sebagainya.

“Beragam keterbatasan tersebut telah menjadikan kelompok rentan cenderung memiliki hambatan untuk berkontribusi dalam mengisi pembangunan daerah” ucap Irwan.

Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan terkait dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama anak yang tinggal dengan pelaku KDRT; anak terlantar luar panti dari keluarga miskin dan anak terlantar dalam panti; anak dalam penjara; anak putus sekolah; anak jalanan serta anak yang tidak punya tempat tinggal.

Upaya mewujudkan kelompok rentan di provinsi Sulawesi Tengah, melalui visi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju 2021–2026”, tercermin melalui upaya meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar (misi kesatu); mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan (misi ketiga) dan menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan (misi kelima).

Melalui forum musyawarah ini diharapkan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk dapat di akomodir oleh perangkat daerah. Olehnya, para kelompok rentan bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah sehingga keberadaan mereka bukan hanya sebatas menjadi pelengkap, melainkan subyek yang memberi masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

“Kelompok rentan adalah tentang kita, tentang kehidupan yang mengakui dan menghormati perbedaan, serta menerima perbedaan itu dengan bahagia dan besar hati sehingga tercipta langkah bersama untuk keberpihakan bermakna” lanjutnya.

Turut hadir : Kadis Sosial Prov.Sulteng, Ketua Yayasan Tadulakota Sulteng, perwakilan Badan Musyawarah Adat, Bappeda Kab. Banggai dan Poso, SKP HAM, DP3A Sulteng, Perwakilan Kanwil Kemenkumham Sulteng, BPNP Prov.Sulteng, Komunitas Kelompok penggerak dan organisasi kelompok rentan lingkup Prov. Sulteng.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Narahubung : Lutfi Mei Diasasi (082297180947)