Posts in category: ppid

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido melakukan audiensi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (6/3/2025). Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Edy Suharto, hadir langsung dalam pertemuan tersebut untuk membahas pengelolaan potensi pajak.

Gubernur Anwar Hafid menyoroti pentingnya pengelolaan pajak dari perusahaan yang beroperasi di Sulteng khususnya Morowali dan Morowali Utara. Ia membandingkan kondisi di Sulteng dengan Kalimantan Timur yang mampu menyerap pajak dari perusahaan hingga Rp6 triliun, sementara di Sulteng penerimaannya masih jauh dari angka tersebut. Salah satu sumber pajak yang potensial adalah pajak kendaraan perusahaan yang belum dimaksimalkan.

“Kami ini punya dana bagi hasil yang sangat kecil. Selama ini, setiap kali berbicara soal pajak, selalu ada alasan investasi, seakan-akan kita tidak punya keberanian untuk menagih hak kita sendiri. Tapi kemarin Pak Prabowo sudah bilang, jangan takut. Kalau perlu, investasi harus lebih tegas aturannya agar lebih memberikan manfaat bagi daerah,” tegas Anwar Hafid.

Lebih lanjut, Anwar Hafid mengajak BPKP untuk bergandengan tangan dalam mengelola potensi pajak di Sulawesi Tengah. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berkewajiban membayar pajak dapat lebih sadar dan jujur dalam memenuhi tanggung jawab mereka kepada daerah.

“Kita harus bersinergi dengan BPKP agar potensi pajak yang ada bisa benar-benar masuk ke kas daerah. Tidak boleh ada celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban mereka. Ini bukan semata-mata soal pemasukan daerah, tapi juga tentang keadilan bagi masyarakat yang harus merasakan manfaat dari investasi yang masuk ke Sulteng,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Sulteng, Edy Suharto, mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan daerah sebesar Rp6-8 miliar yang belum terealisasi. Beberapa sumber pajak yang belum tergarap maksimal antara lain pajak air permukaan sebesar Rp2 miliar dan pajak alat berat senilai Rp685 juta. Ia juga menyoroti penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih terlalu rendah serta lemahnya sistem penghitungan potensi pajak.

Dalam evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPKP menemukan bahwa dari 10 BUMD yang ada di Sulteng, hanya tiga yang masih aktif, dua di Palu dan satu di Banggai. Namun, ketiga BUMD tersebut dinilai masih belum berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian daerah. Selain itu, BPKP mencatat bahwa selama enam tahun terakhir, mereka telah menangani 51 kasus penyimpangan administrasi di berbagai sektor.

Terkait investasi, Edy Suharto menyebut bahwa Morowali memiliki sekitar 102 ribu tenaga kerja lokal dan 19 ribu tenaga kerja asing. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut terus menurun, hambatan investasi masih terjadi, terutama dalam perizinan, keterbatasan SDM pelayanan, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem Online Single Submission (OSS).

BPKP juga menyoroti belum adanya regulasi yang jelas mengenai penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan ke sektor UMKM. Tidak ada analisis kebutuhan UMKM yang konkret serta basis data yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, BPKP merekomendasikan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Bappenas dalam memanfaatkan data nasional untuk program sosial ekonomi, memperbaiki tata kelola BUMD, serta menyusun perencanaan berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh program pemerintahan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rapat koordinasi bersama pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (5/3/2025) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng, gubernur menginstruksikan agar semua kebijakan mengacu pada prinsip pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Ia menekankan bahwa kebijakan yang tidak memenuhi empat kriteria tersebut akan dievaluasi.

“Setiap uang yang keluar dari kas daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat miskin, menciptakan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan,” tegas Anwar Hafid.

Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan visi-misi BERANI (Bersama Anwar-Reny) yang diusungnya dalam Pilgub 2024. Ia menegaskan agar proses penyusunan tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan tim yang terlalu gemuk.

“RPJMD bukan sesuatu yang rumit. Kita sudah sering menyusunnya, jadi jangan bertele-tele. Saya ingin ini selesai bulan April,” ujarnya.

Anwar Hafid juga memperkenalkan konsep BERANI sebagai identitas setiap program pemerintahannya. Ia meminta agar semua program mencantumkan kata “Berani” sebagai simbol semangat dan kebersamaan. “Kita ingin membangun daerah dengan keberanian. Kita ingin rakyat Sulawesi Tengah juga berani bermimpi dan sejahtera,” tambahnya.

Gubernur menegaskan bahwa ia akan melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja setiap OPD. Setiap kepala dinas wajib melaporkan perkembangan programnya secara berkala melalui email langsung kepadanya. “Kalau tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan untuk Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan, saya anggap itu sebagai bentuk pengunduran diri,” katanya.

Terkait efisiensi anggaran, Anwar Hafid menegaskan bahwa banyak belanja daerah yang masih bisa dikurangi. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sudah dilakukan, tetapi tidak akan menghambat kinerja perangkat daerah.

Di tengah keterbatasan anggaran, gubernur menegaskan bahwa program prioritas harus tetap berjalan, terutama beasiswa pendidikan dan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP. “Seratus hari pertama, beasiswa harus jalan. Pembuatan KTP juga harus lancar. Program lainnya kita susun kembali dengan matang untuk 2026,” ujarnya.

Sebagai langkah strategis, ia juga meminta seluruh kepala dinas untuk aktif mencari anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa banyak program kementerian untuk 2025 yang tidak mencantumkan Sulawesi Tengah, sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat harus diperkuat.

Gubernur menutup arahannya dengan menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi perangkat daerah untuk bekerja setengah hati. “Kita ada di sini untuk rakyat. Kalau tidak bisa serius bekerja, lebih baik mundur,” pungkasnya.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, mengawali Safari Ramadhan di Kota Palu, tepanya di Masjid Agung Baiturrahim, Jalan Masjid Raya, pada Rabu malam (5/3/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Gubernur, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Safari Ramadhan Pemprov. Sulteng.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Safari Ramadhan merupakan momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengusung tema “Sulteng Berjamaah, Sulteng Mengaji: Harmoni dalam Keberagaman”, pemerintah ingin meneguhkan kembali nilai-nilai kebersamaan dalam menjalankan ibadah, memperkokoh semangat keislaman, serta menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah.

“Sebagaimana yang telah menjadi bagian dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2030, kami berkomitmen untuk mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan, dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kebersamaan, dan keadilan sosial,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui program unggulan Sulteng Berjamaah dan Sulteng Mengaji, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan moral dan spiritual masyarakat.

“Berjamaah bukan sekadar ibadah shalat bersama, tetapi juga mencerminkan kebersamaan, persatuan, dan gotong royong. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan secara berjamaah memiliki pahala yang berlipat ganda. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kerja sama dan kepedulian sosial menjadi bagian dari keseharian kita,” jelasnya.

Sementara itu, program Sulteng Mengaji diharapkan tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca Al-Qur’an, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya. “Membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an adalah kunci dalam membangun masyarakat yang kuat, berakhlak mulia, dan berilmu,” tambahnya.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjadikan Ramadhan sebagai bulan kebersamaan dan memperkuat silaturahmi demi kemajuan daerah. “Sulawesi Tengah adalah rumah bagi masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Perbedaan yang ada harus menjadi kekuatan dalam membangun daerah ini, bukan menjadi pemicu perpecahan. Oleh karena itu, mari kita jaga toleransi, saling menghormati, serta mengedepankan persatuan,” pesannya.

Menutup sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh masyarakat untuk menyeimbangkan pembangunan fisik, akhlak, dan spiritual demi menciptakan Sulawesi Tengah yang maju dan harmonis. “Mari kita saling menjaga dan menghormati nilai-nilai keluhuran serta kemuliaan bulan suci Ramadhan. Dengan memperkokoh silaturahmi dan kerukunan umat beragama, kita dapat menjaga keamanan dan stabilitas sehingga roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama,” tuturnya.

Gubernur menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. “Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga kita dapat menyelesaikan bulan Ramadhan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan,” pungkasnya.

Diakhir acara, Gubernur Anwar Hafid didampingi para kepala perangkat daerah menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Agung Baiturrahim Palu.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : 082251271042 (Ahyain)

PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menegaskan pentingnya pengawasan, penanganan kemiskinan, stunting, serta perhatian terhadap lansia dan HIV/AIDS sebagai bagian dari tugas pokoknya dalam pemerintahan.

Dalam Rapat Koordinasi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Gedung Pogombo, Kantor Gubernur, Selasa (4/3/2025), ia menyampaikan bahwa kinerja Pemprov Sulteng harus terus ditingkatkan, termasuk melalui Monitoring Central Prevention (MCP) yang menjadi indikator penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita harus meningkatkan cakupan MCP hingga di atas 90 persen agar penilaian KPK terhadap kinerja Provinsi Sulawesi Tengah semakin baik. Inspektorat sebagai leading sector harus memastikan hal ini berjalan optimal,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti tantangan inflasi di Sulawesi Tengah dan menekankan pentingnya kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menekan angka inflasi sesuai dengan arahan Presiden.

Dalam upaya menurunkan angka stunting yang saat ini berkisar di angka 24-27 persen, dr. Reny menargetkan penurunan signifikan hingga 14 persen pada 2025. “Presiden menginginkan angka stunting turun hingga nol, meskipun tidak mudah. Namun, jika kita mampu menurunkan 10 digit dalam satu tahun, itu sudah sebuah pencapaian luar biasa. Yang terpenting adalah intervensi yang tepat sasaran agar tidak terjadi peningkatan justru di tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny juga mengajak Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kesehatan ASN dengan menggagas program pemeriksaan rutin bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sulteng.

“Kita akan melakukan pemeriksaan screening bagi semua ASN, mulai dari gula darah, kolesterol, asam urat, hingga tekanan darah. Selain itu, klinik di kantor gubernur akan kita tingkatkan agar pelayanan kesehatan lebih mudah diakses tanpa harus jauh-jauh,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, dr. Reny mengajak seluruh ASN dan tenaga kesehatan untuk bersinergi dalam mencapai target-target pembangunan kesehatan di Sulawesi Tengah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu – Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tadulako berhasil lolos seleksi untuk memamerkan inovasi mereka dalam Brida Innovation Week (BIW) 2024, sebuah ajang yang menampilkan berbagai inovasi teknologi yang bermanfaat.

Komang Putra, Andi Fitriani, Mega Khotimah dan Wahyudi merupakan kelompok uang mengsung inovasi ini. Inovasi tersebut adalah sistem irigasi tetes otomatis berbasis Internet of Things (IoT), dengan nama produk PALU DRIP (Palu Automated Land Utilization & Drip Irrigation Project) untuk Optimalisasi Produktivitas Lahan dan Efesiensi Air Budidaya Bawang Merah Lembah Palu pada Kelompok Tani Terdampak Bencana Alam di Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi. Rabu, (13/11/2024)

Komang Putra selaku ketua tim mengatakan “Inovasi ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam dunia pertanian, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien”.

Inovasi ini, yang saat ini berada dalam tahap prototipe, menggabungkan teknologi IoT untuk mengatur irigasi secara otomatis, berdasarkan kebutuhan tanaman.

“Sistem ini dirancang untuk mengurangi pemborosan air, meningkatkan hasil pertanian, serta mendukung praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan”, jelas Komang selaku ketua tim

Dijelaskannya juga, dengan menggunakan sensor kelembapan tanah yang terhubung melalui jaringan IoT, sistem ini dapat memantau kondisi tanah secara real-time dan memberikan air hanya ketika diperlukan oleh tanaman.

Sebagai bagian dari kegiatan BIW 2024, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang tergabung dalam tim Mahasiswa AgricultureRND Faperta juga akan berperan sebagai narasumber dalam sesi edukasi inovasi kepada para pelajar.

Pada kesempatan ini, mereka akan berbagi pengetahuan mengenai pengembangan sistem irigasi berbasis teknologi, serta pentingnya inovasi dalam dunia pertanian modern.

Brida Innovation Week (BIW) 2024 akan digelar dalam beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 21-23 November 2024. Dan acara ini akan dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, serta para profesional di bidang teknologi dan inovasi. Selain memamerkan berbagai karya inovatif, BIW juga akan mengadakan sesi penilaian, dengan penghargaan untuk tiga juara terbaik yang akan diumumkan pada acara penutupan.

Sumber : PPID Pelaksana/BRIDA Sulteng

Palu – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah gelar Bimbingan Teknis Pendampingan Penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) dan Permasalahan Prioritas Daerah (PPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bertempat di Aula Nagaya Brida. Selasa (12/11/2024).

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Brida Provinsi Sulawesi Tengah, Faridah Lamarauna, dengan menghadirkan narasumber yaitu Perencana Ahli Utama Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hamid, dan Koor. Pelaksana Fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, BRIN, Eko Kurniawan, yang dihadiri secara daring.

Dalam sambutannya, Faridah Lamarauna, mengungkapkan bahwa produk unggulan daerah serta permasalahan prioritas daerah merupakan dokumen pendukung dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah (RIJP PID).

Dokumen yang dihasilkan dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan terkait arah kebijakan daerah dalam hal riset dan inovasi bagi pemerintah. Hal ini guna peningkatan tata kelola, pelayanan publik, kualitas kebijakan, ekosistem riset dan inovasi daerah, serta salah satu syarat untuk meningkatkan indeks inovasi daerah (IID).

“Berbicara masalah produk unggulan yang ada di Prov. Sulteng, ini merupakan bukan suatu hal yang baru untuk dibicarakan. Bahkan masing-masing dari Kabupaten/Kota sudah memiliki produk unggulan daerahnya” jelas Faridah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah secara terpadu mengidentifikasi produk unggulan serta permasalahan prioritas daerah, ditinjau dari potensi sumber daya alam yang melimpah serta budaya yang kaya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Urgensi dari kegiatan ini karena PUD dan PPD digunakan untuk menyusun penyusunan rencana awal rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah (RIPJ PID). Dokumen ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau rencana pembangunan daerah (RPD) provinsi, kab/kota memiliki kewajiban yang sama.

“Sekarang kita memasuki musim pilkada yang artinya kita akan mempunyai pimpinan baru yang mana nantinya terdapat RPJMD yang baru juga. Ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan identifikasi yang nantinya akan dimasukkan dalam RPJMD tersebut”, lanjutnya.

Setelah resmi membuka acara tersebut, bimtek ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, sekaligus tanya jawab terkait topik yang diangkat.

Turut hadir : Tim penyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK Prov. Sulteng, Perwakilan BRIDA, BApperida, Bapelitbang, Balitbang Kab/Kota se-Sulteng, Pejabat lingkup Brida Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : Brida Prov. Sulteng/PPID Pelaksana

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi lintas stakeholder dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang damai dan sehat tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Best Western Pluss Coco Palu. Selasa, (12/11/2024).

Berdasarkan laporan ketua panitia penyelenggara I Wayang Yudana tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan sinergitas bersama antar stakeholder dalam rangka mengantisipasi munculnya berbagai potensi permasalahan di masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya:

Kapolda Sulteng yang diwakili oleh Kepala Biro Operasi Giuseppe Reinhard Gultom yang membawakan materi Strategi Polda Sulteng dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Danrem 132/Tadulako yang diwakili oleh Kasi Intel Kasrem 132/Tadulako Agung Sinaring Mahapasti yang membawakan materi Dukungan TNI dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Perwakilan Kepala Badan Intelejen Daerah Provinsi Sulteng Khaerudin yang membawakan materi “Deteksi dan Waspada Dini dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah”.

Kajati Sulteng yang diwakili oleh Kasi I Bidang Intelejen Muhammad Rum Dahlan yang membawakan materi Pembinaan dan Penegakan Hukum dalam Menciptakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rakor tersebut dibuka oleh Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulteng Arfan, dalam sambutan ya beliau menyampaikan pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2004 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga di era keterbukaan seperti ini, masyarakat dan pemangku kepentingan telah semakin kritis serta semakin memahami keberadaan Pilkada sebagai wahana untuk mengubah harapan menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.

“Dengan demikian, kita bersama mempunyai tanggung jawab untuk mengawal terselenggaranya Pilkada serentak tahun 2024 secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) jujur dan adil (jurdil) aman, sehat dan bertanggung jawab sesuai tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan” ujar Arfan.

Kemudian, Arfan menyampaikan dalam perhelatan pilkada banyak permasalahan yang cukup kompleks, seiring dengan meningkatnya pengetahuan, perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap Pilkada serentak tahun 2024.

“Karena itu, setiap masalah harus segera diantisipasi sedini mungkin agar tidak melebar lebih luas, karena kita semua tidak menginginkan Pilkada diwarnai dengan keributan dan cacat hukum, yang akhirnya menimbulkan kerawanan politik dan keamanan serta mengganggu ketertiban masyarakat”, ucap Kaban Kesbangpol Sulteng

Lebih lanjut Arfan menyampaikan, hasil review pelaksanaan Pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan tahun 2020 di provinsi Sulawesi Tengah dari aspek keamanan secara umum berjalan dengan baik, “Hal tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi Pilkada serentak di tahun 2024, sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali” terangnya.

Terakhir Arfan berharap, agar dalam rapat koordinasi lintas stakeholder kali ini, dapat membahas dan mendiskusikan beberapa hal pokok terkait situasi dan kondisi politik di daerah yang harus diwaspadai.

“Dukungan serta peran seluruh elemen menjadi perhatian kita bersama, dalam upaya meningkatkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesamaan persepsi agar Pilkada serentak tahun 2024 dapat terlaksana secara kondusif, aman, damai dan bermartabat”, harapnya.

Turut hadir : Asisten ahli gubernur, staf ahli gubernur, seluruh kepala OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, Bakesbangpol kab/kota Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Sulteng, BEM seluruh Universitas lingkup kota Palu, FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, FKDM Provinsi Sulawesi Tengah, FKP Provinsi Sulawesi Tengah, FKDM Kota Palu dan FPK kota Palu.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Palu- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Evaluasi Aksi Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Tahun 2024 dan Perencanaan Tahun 2025. Bertempat, di Hotel Santika Palu. Selasa, (12/11/2024)

Pertemuan ini dihadiri ; Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulteng, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah Pilot Project Program Tetra-Pandu, Tim Akademisi Tetra-Pandu dan Tim Pelaksana Tetra- Pandu Provinsi Sulteng.

Kegiatan ini mengangkat tema “Desain Inovasi Penurunan Daerah Rawan Pangan Sebagai Input Penyelenggaraan Pembangunan Pangan Menuju Sulawesi Tengah Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng diwakili Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Sulteng Ahfan menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Sulawesi Tengah tahun 2022, bahwa ada peningkatan daerah rawan pangan (2022) untuk prioritas 1 meningkat sebanyak 25 kecamatan dari 4 kecamatan di tahun 2021, prioritas 2 (rawan) meningkat sebanyak 26 kecamatan tahun 2022 dari 10 kecamatan tahun 2021, dan untuk prioritas 3 (agak rawan) juga meningkat sebanyak 35 kecamatan pada tahun 2022 dari sebanyak 27 kecamatan di tahun 2021.

Ahfan juga menjelaskan bahwa dari hasil analisis bahwa penyebab peningkatan daerah rawan pangan yaitu ; jumlah produksi pertanian yang menurun akibat perubahan iklim yang tidak menentu, harga pangan naik yang menyebabkan inflasi dan yang paling utama yaitu distribusi pangan yang belum maksimal untuk mencapai daerah-daerah yang membutuhkan pangan seperti ; di daerah pegunungan, kepulauan, lembah dan wilayah perbatasan.

Untuk itu, Sulawesi Tengah memerlukan inovasi dalam rangka intervensi langsung terhadap permasalahan tersebut, yaitu menentukan mekanisme sentra (terminal) pangan dan distribusi (transportasi) pangan untuk meningkatkan masyarakat dalam hal penyediaan, pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan.

Dijelaskannya, lokasi desa pilot project dari pelaksanaan inovasi tahun 2024 ini berada di Kabupaten Poso, Tojo Una-Una dan Donggala sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.6.1/15.1/BAPPEDA-G.ST/2024 tentang penetapan desa percontohan inovasi terminal dan transportasi pangan terpadu tahun 2024.

“Dari hasil evaluasi tahun 2024 dan pelaksanaan inovasi di tahun 2025 akan disempurnakan dengan mekanisme pelibatan daerah penyangga atau desa penyangga sehingga intervensi penurunan daerah rawan pangan yang dilaksanakan
dapat lebih dirasakan secara merata oleh masyarakat disekitarnya”, jelas Ahfan

Selanjutnya, adapun desa yang menjadi pilot project pelaksanaan inovasi Tetra-Pandu Tahun 2025 yakni ; pertama, Desa Ongulara (peringkat 1 sangat rentan) dengan daerah penyangga Desa Malino Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala.

Kedua, Desa Bainaa Barat (peringkat 1 sangat rentan) dengan daerah penyangga Desa Bainaa Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong.

Ketiga, Kelurahan Buluri (peringkat 2 rentan) dengan daerah penyangga Kelurahan Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu.

Sebanyak 20 (dua puluh) institusi yang terlibat pada inovasi ini, yaitu ; Disbunnak Sulteng, Dinas Koperasi & UMKM Sulteng, Dinkes Sulteng, di dalam Brida Sulteng, Dinas PMD Sulteng, Dinas TPH Sulteng, DP2KB Sulteng, Disperindag Sulteng, DP3A Sulteng, Dinas Pangan Sulteng, Dinas Sosial Sulteng, Dinas Bima Tarung Sulteng, DKP Sulteng, Dinas Perhubungan Sulteng, Biro Perekonomian Setdaprov. Sulteng, Untad, BPSIT Sulteng, BPOM Palu, LSM Mombine Palu dan sebagai inisiator dari pelaksanaan inovasi ini adalah Bappeda Prov. Sulteng.

Ia berharap, inovasi ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat sehingga target penurunan persentase daerah rawan pangan di sulawesi tengah dapat tercapai.

“Semoga aksi inovasi Tetra-Pandu yang telah dilaksanakan di tahun 2024, serta perencanaan di tahun 2025 semakin baik, penuh optimise dan rasa tanggung jawab dari perangkat daerah yang terlibat serta kerjasama seluruh tim pelaksana baik ditingkat Provinsi, Kabupaten maupun ditingkat Desa”, harapnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Novalina membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Di Sulawesi Tengah tahun 2024. Bertempat, di Hotel Best Western Coco Plus. Rabu, (13/11/2024).

Kegiatan tersebut diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan meningkatkan sinergitas bersama dalam rangka deteksi munculnya berbagai potensi permasalahan di masyarakat jelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Mengawali sambutannya, Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Novalina mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi ini, sebagai upaya peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik, pengembangan etika, dan budaya politik di Sulawesi Tengah.

“Pemilihan Umum bukan hanya sekedar ajang untuk memilih pemimpin tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat”, ucap Novalina.

Novalina juga menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk menggalang kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, parpol, lembaga pendidikan dan masyarakat.

“Kolaborasi yang baik dapat merancang program-program efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik, hak dan kewajiban sebagai pemilih serta pentingnya etika dalam berpolitik”, tuturnya.

“Selain itu, pentingnya budaya politik yang sehat, yang mencakup toleransi, dialog dan partisipasi yang konstruktif, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi. Sehingga, dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat” lanjut Novalina.

Terakhir Novalina berharap, agar menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai contoh dalam penerapan etika politik yang baik, dimana setiap individu dan partai politik saling menghormati, mendengarkan dan berkolaborasi untuk kepentingan bersama.

“Untuk itu, saya meminta kepada peserta rakor agar menggunakan momentum ini untuk memperkuat jaringan antara berbagai elemen masyarakat, berbagi pengetahuan dan saling mendukung dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas di provinsi Sulawesi Tengah”, harapnya.

Perlu untuk diketahui, dalam kegiatan Rakor ini turut menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya :

Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Abdul Gafur yang membawakan materi Pemantauan Laporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Melalui Cipta Kondisi dan Kondusifitas Aktivitas Ormas di Wilayah Sulteng,

Kasudbid Keamanan Negara Polda Sulteng AKBP Safrudin yang membawakan materi Situasi dan Kondisi Terkini Situasi Politik di Provinsi Sulawesi Tengah Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024,

Kadep Mastra Seskoad Korem 132/Tadulako Kolonel Inf Antonius Totok Chirshardjoko yang membawakan materi Langkah-langkah Strategis TNI Dalam Mengantisipasi Potensi Kerawanan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah,

Kepala Bakesbangpol Sulteng Arfan yang membawakan materi Tugas, Fungsi dan Peran Tim Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah.

Turut Hadir : Kepala Bakesbangpol 13 kab/kota se-Sulteng, Ketua KPU Sulteng Risvirenol, Ketua KPU 13 kab/kota se-Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun, dan Ketua Bawaslu 13 kab/kota se-Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

PALU – Setelah menunggu 10 Tahun, akhirnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menempatkan posisi di 10 besar Nasional dengan perolehan point 97 pada Survey Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia. Rabu, (13/11/2024)

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulteng, M. Iqbal Andi Magga saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur dan seluruh perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di Sulawesi Tengah.

“Alhamdulillah, Sulawesi Tengah mendapat peringkat 10 besar tingkat nasional pada survey opini penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024”, ujar Iqbal.

Sebagaimana dilansir dari Naratoria, Kandidat Doktor Ilmu Hukum itu mengatakan pemberian penghargaan oleh Presiden RI kepada pemerintah Sulteng akan diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, 14 November 2024 dan seperti biasanya penghargaan tersebut akan diterima oleh Gubernur.

Lanjut Iqbal mengatakan bahwa prestasi ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah pemerintahan Sulawesi Tengah, sejak survey opini pelayanan publik mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Pencapaian itu berkat kerjasama yang baik antara para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) disertai dukungan dari pimpinan daerah.

Untuk diketahui bahwa survey pelayanan publik tersebut menunjukan bahwa Sulteng menjadi daerah yang ramah bagi investasi dan mampu memenuhi hak hak masyarakat atas pelayanan perizinan untuk investasi dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan rumah sakit.

Capaian penghargaan yang diraih ini berbanding lurus dengan tingginya angka investasi secara nasional dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai tujuan investasi di Indonesia. Selain itu menjadikan pula negeri seribu megalit itu sebagai peringkat kedua pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Prestasi ini menunjukan prestasi kerja Pemprov Sulteng atas pelayanan untuk pemenuhan hak hak dasar masyarakat,” jelas mantan Ketua DPRD Kota Palu itu.

Diapun berharap komunikasi yang aktif dan lancar serta membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat ini dapat terus terjaga, agar prestasi nasional yang diterima dapat dipertahankan, jika perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Prestasi terbaik nasional ini jangan hanya tahun ini saja. Tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya juga harus mendapat prestasi pelayanan publik, supaya tidak terkesan tambal sulam”, harap Iqbal.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng
Foto : Humas Pemprov. Sulteng (Ahyain)