Posts in category: ppid

Bangkep-Presiden Joko Widodo menekan tombol sirine tanda peresmian pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Selasa (26/3/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Pada hari ini, dengan mengucap Bismillahir rahmanir rahim, saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Presiden Jokowi di Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Inpres tersebut mencakup pembangunan 15 ruas jalan dengan panjang total 147 kilometer dan biaya Rp330 miliar yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memeratakan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di tanah air.

“Saya kira tidak hanya di sini, di provinsi-provinsi yang lain juga kita akan cek semua pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan daerah,” ujar Presiden ketika berbicara kepada wartawan di Pasar Salakan.

Peresmian Inpres Jalan Daerah di wilayah setempat disambut gembira salah satu warga Salakan, Christian.

“Jadi memang dalam masa itu, dalam suatu pemerintahan pasti akan ada proses dan pembangunan, dan syukur saat ini dengan program yang dilaksanakan dari pemerintah pusat lewat kewenangan Bapak Jokowi, dampak dari pembangunan infrastruktur itu sudah bisa kami rasakan,” katanya.

Tanggapan lainnya disampaikan salah satu pelajar, Reynold, yang merasakan perjalanannya ke sekolah menjadi lebih aman dan nyaman berkat dukungan infrastruktur jalan yang baik.

“Dengan adanya jalan ini mungkin menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan karena kami bisa menggunakan jalan ini dengan baik tanpa takut-takut untuk jatuh,” katanya.

Joshua, pelajar lainnya, menyatakan perbaikan jalan meningkatkan keamanan dan kenyamanan, terutama bagi pengendara motor.

“Terbantu dengan jalan ini karena dulu jalan yang sedikit berlubang, tapi dengan adanya jalan ini kami semua mungkin keamanannya mungkin bisa lebih ditingkatkan,” katanya.

Kunjungan Presiden Jokowi ke daerah ini juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Christian pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih Bapak karena dengan begitu banyaknya kesibukan masih bisa menyempatkan waktu untuk berkunjung ke daerah kami khususnya daerah Kabupaten Banggai Kepulauan,” katanya.

Sumber (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

Palu-Usai melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir.H.Joko Widodo tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu via Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dan disambut langsung Gubernur Rusdy Mastura, pada Selasa (26/3/2024), sekitar pukul 14.28 Wita.

Kedatangan Kepala Negara tampak disambut oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kajati Sulteng Agus Salim, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Tri Winarto, Bupati Sigi Moh. Irwan Lapatta, Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Rudi Richardo serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kunjungan kerja ini, Presiden Jokowi akan meninjau dan meresmikan beberapa proyek yang berada di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Toli-Toli.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Luwuk-Sesuai agenda terkait kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Sulawesi Tengah, hari ini (26/03), Wakil Gubernur Sultang H. Ma’mun Amir bersama Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka beserta Beserta Kapolda Sulteng Agus Nugroho dan jajaran Forkompimda Kabupaten Banggai menyambut kedatangan Presiden dua periode itu di Bandara Sultan Amiruddin Amir, Luwuk, Banggai, pukul 10.35 Wita.

Setibanya di Banggai, Presiden bersama Menteri PUPR RI Basuki Hadi Muljono didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir dan Kapolda Sulteng beserta rombongan lainnya langsung menaiki Heli Super Puma menuju Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) untuk meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Bangkep, sekaligus Meninjau Pasar Tradisional dan menyerahkan Bantuan Modal Kepada Pedagang Pasar.

Bantuan dana Inpres percepatan pembangunan jalan daerah pada anggaran APBN tahun 2023 tersebut diperuntukan untuk pembangunan jalan daerah yang menjadi penghubung ke kawasan industri dan sentra produksi.

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,6 triliun di tahun 2023 untuk peningkatan jalan daerah di beberapa provinsi di Indonesia.

Sementara untuk tahun 2024, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk peningkatan jalan daerah.

Keberadaan Inpres, merupakan bentuk kebijakan dan program pemerintah dalam mengintervensi daerah lewat stimulan anggaran guna meningkatkan infrastruktur jalan untuk memperlancar akses konektivitas dan distribusi logistik.

Selain meresmikan IJD dan meninjau pasar Salakan di Bangkep, Jokowi juga akan meninjau sekaligus meresmikan beberapa Proyek Startegis Nasional di Wilayah Palu, Sigi, Donggala (Pasigala), Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tolitoli di Sulawesi Tengah serta Bandara yang ada di Bolaang Mongondow dan Gorontalo.

Kunjungan kerja RI 1 ke Sulteng dijadwalkan akan berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 26-27 Maret 2024.

Selanjutnya, Presiden RI bersama rombongan akan bertolak menuju Kota Palu menggunakan pesawat kepresidenan dan melanjutkan kegiatan pengresmian beberapa Bandara termasuk Bandara Mutiara Sis Aldjufri yang direhab pasca bencana 2018 lalu.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi juga akan menginap semalam di Kota Palu untuk melanjutkan kegiatan pada rabu (27/03) di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Toli-Toli sebelum kembali ke Ibu Kota Negara, Jakarta.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Sigi-Dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Sigi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan ke Desa Tuva, sebagai lokus yang ditangani oleh BRIDA Provinsi.

Bantuan yang disalurkan oleh Brida Provinsi Sulawesi Tengah berupa makanan tambahan seperti, telur dan susu formula bagi bayi dan juga ibu hamil.

Dalam wawancara tim publikasi Brida bersama Bidan Desa Tuva, Sudarni (23/3/2024), mengungkapkan bahwa dari pemantauan atas bantuan yang telah disalurkan, terdapat perkembangan pada empat dari sembilan anak yang berisiko stunting.

“Dua dari tiga anak tersebut mengalami perkembangan yang sangat signifikan bahkan sudah mendekati garis normal” jelas Sudarni.

Untuk penyaluran tahap pertama, Sudarni menjelaskan bahwa bantuan tersebut langsung diberikan kepada orang tua anak yang mengalami dan berisiko stunting. Namun, pola tersebut tidak berjalan efektif. Sehingga pada penyaluran bantuan tahap kedua, Sudarni mengganti pola dengan pelibatan kader Posyandu dalam rangka pemberian makanan tambahan dan juga pemantauan dari bantuan yang diberikan.

“Penanganan kasus Stunting tidak hanya berfokus pada pemberian asupan bergizi saja, akan tetapi pola asuh orang tua juga memiliki pengaruh yang sama”, terangnya

Sudarni berharap, dengan adanya bantuan yang telah diberikan oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dapat membantu penurunan angka stunting yang ada di Desa Tuva. Selain itu, Sudarni juga mengharapkan kepada orang tua untuk memperhatikan pola asuh yang diberikan kepada anak-anaknya.

Dikesempatan yang sama Kepala Desa Tuva, Bahktiar, mengucapkan rasa terima kasih kepada BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya penurunan stunting yang ada di Desa Tuva melalui bantuan yang disalurkan. Tidak hanya dari bantuan tersebut, upaya penurunan stunting di Desa Tuva juga ditunjang dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga program kebun PKK yang dijalan oleh masyarakat setempat.

“Meski belum maksimal, namun adanya bantuan ini kami merasa sangat terbantu. Hal ini juga ditunjang dari ADD dan juga program kebun PKK yang kami jalankan” ungkap Bahktiar.

Sumber : PPID BRIDA Prov. Sulteng.

Banggai-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H.Ma’mun Amir, dijadwalkan akan menjemput kedatangan Presiden Jokowi di Kabupaten Banggai.

Rencananya, Jokowi setibanya Di bandara Syukuran Aminudin Kabupaten Banggai, Selasa, (26/3/23) langsung bertolak menuju Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Banggai Kepulauan

Setibanya di Banggai, Senin, (25/3/23) Wagub bersilaturahmi Bersama Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka dan Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya serta Forkompimda Banggai dengan berbuka puasa bersama di Hotel Santika Luwuk.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Donggala-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura didampingi Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto, Plh. Kadis ESDM Eddy N. Lesnusa dan Event Organizer (EO) Winda meninjau Pelabuhan Wani di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, pada Senin sore (25/3/2024).

Kunjungan tersebut kata Gubernur Rusdy Mastura, untuk memastikan persiapan yang dilakukan oleh pihak E.O jelang kunjungan Presiden Jokowi, salah satu agendanya meresmikan Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan (27/3), sedangkan Pelabuhan Gonenggati sementara dalam proses pembersihan oleh pihak KSOP Teluk Palu.

“Pelabuhan Wani memiliki panjang dermaga 150 meter dan progress pengerjaanya sudah tuntas 100 persen ”bebernya.

Menurutnya, Kabupaten Donggala harus dipersiapkan menjadi beranda atau etalase depan Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga/penopang IKN, karena secara geografis Kabupaten Donggala memiliki letak yang sangat strategis dengan IKN Nusantara di Kalimantan.

“Saya sudah minta Kapal Roro sama Pak Menteri Perhubungan, jadi kalau naik kapal ini ke Kalimantan bisa 7 sampai 8 jam,”katanya agar masyarakat memiliki akses transportasi dari Donggala ke IKN.

Selain itu, beliau juga mengakui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Donggala akan bekerjasama dengan ITB (Institut Teknologi Bandung) untuk merancang Kabupaten Donggala sebagai Kota Sunset.

Langkah ini bertujuan untuk lebih mendorong pengembangan wilayah agar ke depan masyarakat IKN bisa berkunjung ke Kabupaten Donggala yang menawarkan keindahan pantai dengan view sunset yang mempesona.

“Belum sekarang, tapi harus dipersiapkan lima tahun dari sekarang,”bebernya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran yang telah memberikan dukungan kepada Sulawesi Tengah, dengan harapan ketiga pelabuhan tersebut bertrasnformasi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta konektivitas wilayah.

“Sulawesi Tengah akan tegak lurus mendukung dan mensukseskan pembangunan IKN,”pungkasnya.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, didampingi Kepala BPKAD Bahran, Plh. Inspektur Inspektorat, Salim menerima Perwakilan BPK-RI Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan exit meeting pemeriksaan pendahuluan pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, diruang rapat Asisten Administrasi Umum. Senin, (25/3/2024).

Pada kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulteng M. Sadly Lesnusa menyampaikan, apresiasi kepada tim pemeriksa pendahuluan yang melaksanakan tugas yang tentunya telah berinteraksi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan memperoleh catatan untuk segera melakukan tindak lanjut atas informasi yang sudah disampaikan dalam expose ini.

Iapun sangat berharap, bahwa seluruh temuan-temuan yang masuk dalam catatan itu mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti BPK RI dan Inspektorat dan akan diserahkan oleh tim kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mungkin untuk dilakukan perbaikan, karena kita lihat bahwa metode pemeriksaan kali ini tentunya berbeda dari sebelumnya dengan jumlah personel cukup banyak.

Esha najitama, selaku Ketua Tim Pengendali Teknis BPK-R menyampaikan, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki catatan pada pemeriksaan ini memastikan perbaikan serta perlu mendapatkan pemahaman dan apakah data yang dibutuhkan tersedia.

Selanjutnya disampaikan, Penyerahan Laporan Keuangan ini akan dihadiri seluruh kepala daerah Gubernur/Buapti/dan Walikota se-Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari kamis pada tanggal 28 Maret 2024.

Turut hadir mendampingi, Gusti Ayu Sri Widari Puspayanti, Wakil Penanggung Jawab, didampingi 7 (tujuh) Tim anggota lainya.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Gubernur Sulteng Rusdy Mastura memberikan klarifikasi terkait pernyataan pada Rakornas Otorita IKN di Jakarta 14 Maret 2024 yang lalu. Klarifikasi ia sampaikan pada Senin siang (25/3/2024) dari ruang kerjanya.

Pernyataan bahwa gunung-gunung sudah mulai habis sebagai sumbangsih untuk pembangunan IKN, bukan bertujuan melegitimasi aktivitas penambangan galian C (pasir dan batu) yang eksploitatif dan merusak lingkungan.

“Kalau bicara penambangan semua ada izin lingkungan dulu baru bisa ditambang,” ujarnya.

Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Adapun opini yang muncul terkait pernyataan ini lanjutnya hanya soal persepsi saja dan tidak usah dijadikan polemik.

Beliau mengatakan pemerintah provinsi terus berkomitmen mengawal isu lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam misi pembangunan ke-6 yakni menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Poin ini lanjutnya mesti terimplementasi dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam Sulteng dengan mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan.

“Sulawesi Tengah akan tegak lurus mendukung pembangunan IKN dengan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan secara bertanggung jawab,”tandasnya untuk memantapkan Sulteng sebagai penyangga/penopang IKN.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selasa, (19/03/2024).

Setelah melaporkan kepada Gubernur dan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah Dahri Saleh menyerahkan dokumen LKPJ Gubernur tahun 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Muharram Nurdin dan Sekretaris DPRD ibu Siti Rahmi Amir Singi, diruang kerja Setwan.

Setelah diserahkan, menurut Setwan akan segera dijadwalkan pelaksanaan rapat paripurna DPRD penyerahan LKPJ tahun 2023 oleh Gubernur Sulawesi Tengah untuk selanjutnya, dibentuk Pansus LKPJ Gubernur.

Juga hadir, Kepala Bagian Pemerintahan Dody Setiawan Agan mendampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Otda dalam penyerahan dokumen tersebut.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2025. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Selasa, (19/3/2024)

Pertemuan tersebut dihadiri, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulteng, Ka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulteng Hermansyah Siregar beserta jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov Sulteng Rony Hartawan, Ketua Komnas HAM Sulteng Dedi Askary, Ketua KADIN Sulteng M. Nur Rahmatu, Kepala OJK Sulteng Triono Rahardjo, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulteng serta pejabat terkait lainya.

Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, pengukuhan ini merupakan langkah kongkret dan komitmen bersama dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia serta mengembangkan sektor bisnis sebagai wujud pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi langkah pembentukan gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia Provinsi Sulawesi Tengah ini”,kata Gubernur dalam sambutanya

Selain itu kata Bung Cudy sapaan akrab Gubernur menjelaskan, dalam proses pengembangan bisnis, hak-hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimnana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya, Gubernur mengungkapkan, Perpres tersebut telah di tindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Gebernur Nomor : 500.2.2.1/14/RO.Hukum-G.ST/2024 tentang gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia provinsi sulawesi tengah tahun
2023-2025.

Untuk itu, ia berharap, gugus tugas ini dapat menjadi wadah bagi stakeholder terkait, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat sipil, untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan berwawasan hak asasi manusia.

“Semoga kehadiran gugus tugas ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Sulawesi Tengah”,ujarnya

Secara virtual, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM diwakili Direktur Kerjasama KemenkumHam RI Harniwati mengatakan, pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM sangat penting dalam rangka mengkoordinasikan implementasi bisnis dan HAM di daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang telah menetapkan Gugus Tugas bisnis dan HAM”,terang Harniwati

Harniwati berharap, gugus tugas ini dapat mempermudah koordinasi serta mempercepat implementasi bisnis dan HAM di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Semoga bentuk komitmen dari acara ini dapat menjadi contoh dan semangat seluruh perangkat daerah serta peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap nilai-nilai HAM khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah”,tambahnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)