Posts in category: ppid

Palu– Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulteng menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Manonda dan Gudang Alfamidi Palu. Jumat, (27/3/2025)

Sidak ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting (Bapokting), sekaligus mencegah potensi spekulasi harga yang merugikan masyarakat.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sulteng, Donny Iwan Setiawan, ST, MM, mengungkapkan bahwa hasil sidak menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan segar, seperti cabai, bawang, dan bumbu dapur, dengan kisaran kenaikan 5–8 persen. Namun, harga komoditas utama lainnya, seperti daging sapi, daging ayam, dan telur, masih relatif stabil sesuai dengan harga acuan pemerintah.

“Meskipun dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan terjadi fluktuasi harga akibat peningkatan permintaan, kami berharap lonjakan harga tidak terlalu signifikan. Kami juga mengimbau para pedagang agar tetap berpegang pada harga acuan dan tidak memanfaatkan momen ini untuk mengambil keuntungan berlebihan,” ujar Donny Iwan Setiawan.

Sementara itu, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Sulteng, AKBP Raden Real Mahendra, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa stok bahan pangan menjelang Idul Fitri dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Berdasarkan hasil sidak di Gudang Alfamidi, kami memastikan bahwa pasokan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebihan, karena stok telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode perayaan Idul Fitri,” jelasnya.

Sidak ini turut dihadiri oleh Kepala UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, Deddy Suarman, SE., MM; perwakilan Perum Bulog Sulteng; serta jajaran Tim Pengawas Perdagangan Disperindag Sulteng dan Satgas Pangan Polda Sulteng.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok.

Sumber : Humas Disperindag Sulteng / PPID Pelaksana

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah menerima audiensi jajaran Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, Surya, S.Sos, di ruang kerjanya pada Kamis (27/3/2025). Pertemuan ini membahas rencana pembangunan instalasi air minum dan air bersih di Kecamatan Batudaka. Turut hadir dalam pertemuan tersebut anggota DPRD Tojo Una-Una serta Ali, selaku konsultan dalam proyek tersebut.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Sulteng menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una guna mempercepat pembangunan fasilitas air minum di wilayah tersebut.

Ia menegaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah mempersiapkan seluruh perencanaan, termasuk feasibility study, kajian kelayakan lingkungan, serta menyelesaikan potensi masalah lahan yang mungkin terdampak proyek.

“Alhamdulillah, setelah berbincang panjang, kami sepakat pemerintah provinsi akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tahun ini, kita mempersiapkan segala perencanaan, termasuk feasibility study, kajian kelayakan lingkungan, dan persoalan lahan di masyarakat. InsyaAllah, semua perencanaan kita selesaikan tahun ini dan pembangunan akan dimulai pada 2025-2026,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan salam hangat kepada masyarakat Batudaka dan berharap proyek ini dapat segera mengatasi permasalahan air minum di wilayah tersebut.

“InsyaAllah kami bekerja sebaik mungkin agar persoalan air minum ini bisa segera teratasi. Selalu Tojo Una-Una, mantap!” pungkasnya.

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-Una ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis (27/3/2025), untuk menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A Lamadjido, turut hadir dalam agenda penting ini bersama pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala dinas dan biro di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat. “LKPJ bukan sekadar laporan administratif, tetapi juga dokumen strategis yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kebijakan publik yang telah kami jalankan,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa penyusunan LKPJ harus mencakup capaian program kerja, penggunaan anggaran, serta tantangan yang dihadapi. “Kami berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang jelas dan terperinci agar masyarakat dapat menilai langsung manfaat dari setiap kebijakan yang telah diambil,” tambahnya.

Selain itu, Gubernur menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti tanggapan dan rekomendasi DPRD. “Tanggapan DPRD menjadi masukan berharga bagi kami untuk menyusun kebijakan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Bagi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, hasil rekomendasi DPRD menjadi pedoman dalam menyelaraskan visi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029. “Kami ingin membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.

Acara diakhiri dengan doa serta harapan agar seluruh pemangku kepentingan terus berkolaborasi dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, didampingi Statistisi Ahli Muda Diskominfosantik, Echmond, mengikuti rapat persiapan kerja sama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tengah dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City, Filipina, terkait impor durian. Rapat berlangsung di ruang kerja Kabid Aptikanas Diskominfosantik pada Rabu (25/3/2025).

Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulteng, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulteng, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng.

Dalam pertemuan tersebut, Konsul Jenderal RI di Davao City, Novita, menegaskan bahwa KJRI Davao berkomitmen mendukung diplomasi ekonomi dengan mendorong perdagangan bilateral antara Indonesia dan Filipina Selatan (Mindanao).

“KJRI Davao secara aktif memfasilitasi ekspor dan impor, mempromosikan produk Indonesia, serta membuka peluang investasi dan riset pasar (market intelligence). Selain itu, pihaknya juga berperan dalam meningkatkan konektivitas transportasi antara Indonesia Timur dan Filipina Selatan guna memperkuat hubungan dagang kedua wilayah,”jelasnya

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu mitra utama KJRI Davao dalam kerja sama ekonomi bilateral ini adalah Mindanao Development Authority (MinDA), yang berperan strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Mindanao.

Pada kesempatan itu, Plt. Kadis Kominfosantik Wahyu Agus Pratama menyampaikan apresiasi atas dukungan KJRI Davao atas kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Pemprov. Sulteng bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City, Filipina.

“Saya berharap kerja sama ini dapat memperluas peluang ekspor durian Sulawesi Tengah ke Filipina Selatan, mengingat tingginya permintaan pasar di wilayah tersebut”, jelasnya

Sumber rilis & foto : PPID Pelaksana Diskominfosantik Provinsi Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi melantik Sry Nirwanti Bahasoan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bakti 2025-2030 dalam acara yang berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Kamis (27/3/2025). Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, serta Ketua TP-PKK periode 2021-2024, Vera Rompas Mastura, bersama sejumlah pejabat dan mitra kerja PKK.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya peran PKK dalam mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dapat bekerja secara optimal dan menjadi mitra strategis dalam menjalankan program prioritas daerah.

“Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab, untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan,” ujar Anwar Hafid.

Sebagai Ketua TP-PKK yang baru, Sry Nirwanti Bahasoan menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan dedikasi penuh. Ia menekankan bahwa PKK memiliki tanggung jawab besar dalam memberdayakan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Tengah.

“Momentum ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi tonggak baru dalam pengabdian kita untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat,” ungkapnya.

Sry Nirwanti menyoroti berbagai tantangan sosial yang perlu segera diatasi, termasuk tingginya angka stunting, kemiskinan, dan rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Ia mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk mendukung program pemerintah melalui ASTA CITA dan sembilan program unggulan, seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Menyala, Berani Sejahtera, dan Berani Makmur.

Ia juga memberikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya yang telah berdedikasi membangun gerakan PKK di Sulawesi Tengah.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar untuk membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat dan kolaborasi, saya yakin kita bisa membuat PKK semakin maju dan berdampak luas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sry Nirwanti juga dilantik sebagai Ketua Bunda Stunting, Bunda Literasi, dan Bunda Anti-Narkoba Sulawesi Tengah. Ia berkomitmen memperkuat peran Posyandu di seluruh tingkatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas.

Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Sry Nirwanti Bahasoan dan Gubernur Anwar Hafid sebagai bentuk pengukuhan resmi kepengurusan TP-PKK dan Tim Pembina Posyandu Sulawesi Tengah masa bakti 2025-2030.

Sumber Rilis : Tim Media AH
Foto : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

MOROWALI – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menutup secara resmi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 di Kabupaten Morowali pada Kamis (20/3/2025). Acara ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Maruli menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menyoroti efektivitas penggunaan anggaran dalam TMMD serta pentingnya kolaborasi yang erat antara semua pihak agar hasil pembangunan lebih optimal.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program ini. Kami akan terus menyesuaikan program dengan kebutuhan di setiap wilayah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Jenderal Maruli.

Gubernur Anwar Hafid, yang turut meninjau berbagai proyek hasil TMMD, menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Ia mengapresiasi capaian TMMD yang dinilainya telah melampaui ekspektasi, baik dari sisi anggaran maupun dampak yang diberikan.

“Kita melihat langsung bagaimana antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi. Bahkan, hasil yang dicapai melebihi kapasitas anggaran yang tersedia. Ini harus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Anwar Hafid.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya ketersediaan air bersih, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang masih kesulitan mendapatkan akses air minum layak.

“Saya mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi untuk bersama-sama dengan TNI mewujudkan solusi penyediaan air bersih yang lebih murah dan efektif bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Anwar Hafid dan Jenderal Maruli meninjau berbagai proyek yang telah diselesaikan dalam program TMMD, termasuk pembangunan jalan sepanjang 9,5 km dengan lebar 24 meter, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan sumber air bersih, serta pengembangan lahan pangan seluas 11 hektare. Mereka juga menghadiri penanaman perdana tanaman hortikultura serta meninjau pondok pesantren dan bazar UMKM yang menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Selain penutupan TMMD, acara ini juga diisi dengan pemaparan program Sistem Elektronik Kependudukan (SILEKEP) oleh Panglima Kodam XIII/Merdeka di Makodim 1311/Morowali. Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan pelayanan publik di daerah.

Dengan berakhirnya TMMD ke-123 di Morowali, Anwar Hafid dan Jenderal Maruli berharap seluruh pembangunan yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat serta menjadi model bagi program serupa di daerah lain.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin langsung Rapat Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (17/3/2025).

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

“Kita ingin memastikan bahwa RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, konsultasi publik ini menjadi langkah strategis untuk menyerap aspirasi dan menyelaraskan program pembangunan,” ujar Gubernur Anwar Hafid.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Rivan Burase, serta para Kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng dan pejabat terkait lainnya.

Diskusi yang berlangsung mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 mampu menjadi panduan pembangunan yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus melibatkan publik dalam setiap proses perencanaan pembangunan guna menciptakan kebijakan yang lebih partisipatif dan transparan.

Diakhir acara, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulteng serta stakeholder lainnya.

Sumber Rilis dan Foto : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan digitalisasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sebagai langkah nyata, Pemprov Sulteng menggelar Sosialisasi Tata Cara Pembayaran pada Katalog Elektronik Versi 6 serta Live Testing Katalog Elektronik Versi 6, Senin (17/3/2025). Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Kantor BPKAD serta diikuti secara daring melalui Zoom.

Acara ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulteng, M. Sadly Lesnusa, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bidang Perbendaharaan Dra. Fatnini, M.Si, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, serta perwakilan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota. Direktur Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah turut hadir dalam kegiatan ini.

Dalam sambutannya, M. Sadly Lesnusa menekankan bahwa transformasi digital dalam sistem pengadaan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Katalog Elektronik Versi 6 hadir dengan berbagai fitur unggulan, seperti pencarian produk yang lebih canggih, digitalisasi kontrak, serta integrasi proses pengadaan hingga pembayaran secara end-to-end.

“Implementasi sistem ini tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses pengadaan, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan sistem yang lebih mudah dan pembayaran yang lebih lancar, diharapkan partisipasi UMK meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Sadly.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk aktif dalam sesi Live Testing Katalog Elektronik Versi 6, guna memberikan masukan yang dapat menyempurnakan sistem sebelum diterapkan secara luas di tingkat Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulteng berharap pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, cepat, dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar, terutama bagi sektor UMK.

Sumber : PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Sulteng

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman, pemeriksaan kesehatan gratis, dan implementasi program tiga juta rumah secara Daring, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Sasana Bakti Kemendagri, pada Senin (17/3/2025).

Rakor ini berlangsung secara daring dari Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng.

Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulteng, Moh. Rifani, Inspektur Inspektorat Provinsi Sulteng, M. Muchlis, serta Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Rohani Mastura.

Rakor ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung berbagai kebijakan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah implementasi program tiga juta rumah, yang diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah.

Selain itu, penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di bidang agraria/pertanahan, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, dan informasi geospasial.

Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi para pihak untuk mensinergikan tugas dan fungsi dibidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial.

“Saya berharap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) seluruh daerah bisa segera terselesaikan,” ujarnya

Melalui rakor ini, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya dalam mendukung program-program nasional yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

“Pemerintah Provinsi Sulteng siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan optimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat”, ujar Gubernur Anwar Hafid

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos., MT, secara resmi membuka Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I Angkatan VIII Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sinergitas BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (17/3/2025).

Turut hadir dalam pembukaan ini Koordinator Widyaiswara BPSDMD Drs. Abdul Wahab Harmain, Apt., MM, serta fasilitator dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Poso, Faradillah Yusuf Liputo, ST., MT.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDMD menyampaikan pesan Gubernur Sulawesi Tengah bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya sertifikasi keahlian, diharapkan ASN dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, meminimalkan kesalahan dalam proses pengadaan, serta mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan merata.

“Kebutuhan ASN yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa saat ini sangat besar, sementara jumlahnya masih terbatas. Banyak pihak swasta yang menyelenggarakan pelatihan serupa dengan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sebagai lembaga terakreditasi dengan predikat ‘A’, BPSDMD berkomitmen untuk memfasilitasi pelatihan ini secara berkala,” ujar Dr. Moh. Yasin Baculu.

Sejak tahun 2022 hingga 2025, BPSDMD telah menyelenggarakan delapan angkatan pelatihan ini sebagai bagian dari upaya membangun ASN yang profesional dan kompeten dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur bahwa pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan kelompok kerja pengadaan wajib memiliki sertifikasi kompetensi.

Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri dari 21 laki-laki dan 9 perempuan, seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pelatihan akan berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 Maret 2025.

Di akhir sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelatihan ini, khususnya tim fasilitator internal pengadaan barang dan jasa yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam membimbing para peserta.

Dengan pelatihan ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan profesional, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah