Posts in category: ppid

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin Yambas membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penilaian Kabupaten /Kota Peduli HAM Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan Biro Hukum dan Kanwil Kementrian Hukum Dan HAM. Bertempat, di ruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (13/5/2024).

Rakor ini juga dihadiri OPD Pengampuh, Kementrian Hukum dan HAM, Pemateri dan Kabag Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Bantuan Hukum, Agung Tambing Ketua Panitia menyampaikan bahwa Rakor ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025.

Menurutnya, rakor ini berfokus dan berorientasi pada pemenuhan empat sasaran kelompok Yaitu Perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat agar menjadi perhatian Kabupaten/Kota untuk mengisi cakupan data yang dibutuhkan sebagai bahan penilaian dari Kementrian Hukum dan HAM untuk menetapkan Capaian Aksi HAM Kabupaten/Kota secara Nasional.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin Yambas, menyampaikan salam hangat Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura kepada seluruh peserta Rakor dan selanjutnya menyampaikan HAM adalah seperangkat Hak yang melekat pada Hakekat dan keberadaan manusia, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara.

“RanHAM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan serta pemajuan HAM”, Jelas Fahrudin dalam kesempatan itu

Selanjutnya, Fahrudin juga mengungkapkan, pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa hal yang menjadi fokus pada Perpres Nomor 53 Tahun 2021-2025 diantaranya,

Pertama, memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga dibidang usaha kecil dan menengah.

Kedua, optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang berhadapan dengan Hukum.

Ketiga, pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak dari kelompok 3T, KMA dan Penyakit HIV/AIDS.

Keempat, pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak dari Kelompok 3 T, kelompok nasyarakat adat, dan anak dengan penyakit HIV/AIDS.

Kelima, melaksanakan program menuju Indonesia bebas pekerja anak sesuai dengan konvensasi hak anak.

Keenam, mendorong upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, BUMN/BUMD.

Ketujuh, implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dannaksebilitas pebyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.

Kedelapan, mengidentifikasi dan mendata entitas kelompok masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.

Terakhir, melalui Asisten I Gubernur meminta kepada Bupati/Walikota agar dapat memberikan keseriusan untuk melaporkan data RanHAM yang telah dilaksanakan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Hukum dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Touna-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto membuka acara Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakor UKPBJ) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten se- Sulawesi Tengah Tahun 2024, dengan tema “Penguatan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa se-Sulawesi Tengah Menuju Transformasi Digital”. Bertempat, di Kota Ampana Kabupaten Tojo Una-Una. Senin, (13/05/2024).

Rudi menyampaikan kegiatan Rakor ini merupakan suatu sarana yang baik dan strategis guna menyamakan persepsi serta pemahaman demi kemajuan pengadaan barang/jasa, dalam mewujudkan pencapaian tujuan program pembangunan daerah, dalam satu kesatuan visi pembangunan Sulawesi Tengah, yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Pada pelaksanaan Rakor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyerahkan dua piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota Palu, diantaranya, Piagam Penghargaan atas kepatuhan dan ketepatan perangkat daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD per 31 Maret 2024, pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Kemudian, piagam penghargaan atas pencapaian Pemerintah Kota Palu memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (proaktif).

Penghargaan pertama diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI diwakili oleh Patria Susantosa, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, menyerahkan piagam atas keberhasilan UKPBJ Kota Palu dalam memenuhi dan mendapatkan tingkat kematangan level proaktif.

Piagam penghargaan itu juga diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten se-Sulawesi Tengah yang memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (proaktif).

Adapun narasumber pada kegiatan tersebut antara lain ; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP RI), Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peserta Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di hadiri oleh, Para Bupati/Walikota se-Sulteng, Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulteng, Kepala Perangkat Daerah yang terkait, dan Kepala UKPBJ seluruh Kabupaten/Kota se-Sulteng.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura melakukan audens dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kementerian ESDM. Bertempat, di Kantor SKK Migas Gedung Wisma Mulia Jl. Gatot Subroto. Senin (13/5/2024).

Audens tersebut, guna membahas terkait PI 10 persen wilayah kerja Senoro-Toili

Dalam pertemuan itu, Kepala Satker SKK Migas diwakili Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Hudi Suryodipuro didampingi Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan – Sulawesi Azhari Idris, serta Perwakilan dari Fungsi Hukum SKK Migas Arif Budiman.

Sementara, Gubernur Sulawesi Tengah hadir bersama Bupati Banggai H Amiruddin Tamoreka didampingi Kadis Energi Sumber Daya Mineral Sulawesi Tengah, Eddy N Lesnusa, Sekdis ESDM Devi Borman, Kabid Minerba Sultanisah, Kepala Brida Kab.Banggai Andi Nur Syamsy Amir.

Gubernur Rusdy Mastura menjelaskan peningkatan fiskal provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan SKK migas dapat mem follow up proses pengalihan PI 10 persen wilayah kerja Senoro-Toili agar bisa segera diselesaikan, sehingga dapat menambah Pendapat Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah dari hasil produksi migas oleh Perusahaan yang berada di wilayah Senoro-Toili.

“Kami berharap SKK Migas bisa memfollow up Participating Interest (PI) Perusda Banggai pada Blok Dongi Sinoro, apa yang kami lakukan ini semata-mata untuk kepentingan rakyat,”pungkas gubernur.

Senada gubernur, Bupati Banggai Amiruddin menambahkan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyetujui Perusda Banggai ditetapkan PI 10 persen dan kesepakatan bagi hasilnya juga sudah disepakati dan untuk kesiapan infrastruktur penunjang telah dibahas.

“Bapak Gubernur sangat mendukung Perusda Banggai dapat disetujui PI 10 persen blok Dongi Sinoro,”terangnya.

Sementara Pihak SKK Migas, Hudi Suryodipuro, menyatakan dukungan PI 10% Wilayah Sinoro-Toili dan akan melakukan tindak lanjut terkait hal ini.

Menurutnya, semua persyaratan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Sulawesi Tengah diserahterimakan dari Muhammad Ikhsan kepada Haris Zakaria dalam kegiatan seremonial pisah sambut di Studio Mosinggani TVRI Sulteng, pada Senin (13/5/2024).

Pejabat lama Muhammad Ikhsan kini memulai lembaran baru sebagai Kepala LPP TVRI Stasiun Lampung.

Sementara, pejabat baru Haris Zakaria sebelumnya tercatat sebagai Ketua Tim Pengembangan Usaha LPP TVRI Stasiun Gorontalo.

Acara tersebut dihadiri, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir, Wali Kota Palu diwakili Asisten Administrasi Umum Imran Lataha, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Farid Rifai Yotolembah, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo.

Kepada pejabat baru, Wagub Ma’mun Amir mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Sulawesi Tengah, dengan harapan semoga cepat beradaptasi.

“Tolong punya rasa memiliki terhadap daerah ini agar timbul komitmen Saudara membangun Sulawesi Tengah,”pesannya.

Tak hanya itu, Beliau juga menekankan agar hubungan kemitraan yang sudah terjalin dengan baik bersama pemerintah daerah bisa terus berlanjut.

Menurutnya, Sulawesi Tengah merupakan daerah yang unik dan kaya yang memiliki peradaban dunia 3000 tahun silam, yakni peninggalan situs-situs megalit, sehingga Sulawesi Tengah dijuluki sebagai Negeri Seribu Megalit.

Progres pertumbuhan ekonomi di Negeri Seribu Megalit ini sangat baik, menyentuh angka 11,91 persen pada tahun 2023, berada di atas rata-rata Nasional, yaitu 5,05 persen.

Di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami lompatan dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2,059 triliun per Maret 2024.

Sementara, realisasi investasi juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni sebesar Rp 111,98 triliun (2023), melebihi target yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 111,68 triliun.

Trend positif tersebut di atas bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan semua stakeholder, termasuk LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tengah dalam memberikan informasi dan edukasi sehingga masyarakat Sulawesi Tengah bisa mengetahui dan ikut terlibat dalam menyukseskan target yang telah ditetapkan, terlebih khusus mendesiminasikan kesiapan Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga IKN Nusantara di Kalimantan.

Dengan ikhtiar membangun daerah, Wagub Ma’mun Amir mengajak Kepala LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tengah beserta jajaran untuk terus berkolaborasi serta membangun sinergi yang kuat dan tangguh menuju Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju.

Terakhir, Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusinya selama ini memimpin TVRI Sulteng sebagai media pemersatu bangsa.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Tongkat estafet kepemimpinan Korps Adhyaksa di Sulawesi Tengah berpindah, dari Agus Salim kepada Bambang Hariyanto.

Pejabat lama Agus Salim, kini dipercayakan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Sementara pejabat baru, Bambang Hariyanto, sebelumnya tercatat sebagai Kepala Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Untuk penghantar alih tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, digelar acara pisah sambut yang berlangsung di Hotel Best Western Plus Coco Palu, pada Rabu malam, (8/5/2024).

Acara pisah sambut dihadiri, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura didampingi Ketua TP-PKK Vera Rompas Mastura, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir didampingi Wakil Ketua TP-PKK Halima Amir, Unsur Forkopimda Sulteng, Pimpinan Instansi Vertikal, Para Bupati/Walikota se-Sulteng serta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Rusdy Mastura mengucapkan selamat datang di Sulawesi Tengah kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang baru Bambang Hariyanto, dengan harapan semoga terjalin sinergitas yang kuat dan tangguh dalam bingkai keluarga besar Forkopimda Sulawesi Tengah.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Kajati Sulteng sebelumnya, Agus Salim yang selama ini telah membangun soliditas dengan sangat baik dan kuat di Negeri Seribu Megalit, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat persiapan Rapat Koordinasi Dinas Kominfosantik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se- Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bertempat, diruang rapat Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng. Selasa, (7/5/2024)

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona.

Rakor ini mengangkat tema “Sulawesi Tengah Digital, Transformasi Menuju Masa Depan”. Adapun Lokasi pelaksanaan Rakor ini di Torau Resort Tentena, Kabupaten Poso.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Santik) Provinsi Sulawesi Tengah akan dilaksanakan pada 14 sampai dengan 16 Mei 2024.

Pembukaan Rakor akan dilaksanakan pada 14 Mei 2024. Dan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI , dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulteng.

Fokus pembahasan Rakor tahun ini adalah pengembangan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Tugas & Fungsi Dinas Kominfo dalam Program Smart Village, serta Pembentukan dan Pengembangan Computer Incident Response Team (CSIRT).

Direncanakan Rakor ini akan dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir.

Turut hadir : Sekretaris Dinas Kominfo Santik Aswin Saudo, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan Pengawas, Staf ASN dan Honorer lingkup Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Sumber : PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi memimpin Rapat Tindak Lanjut Program Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Perangkat Daerah di Kabupaten Sigi. Berlangsung diruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng. Senin, (6/5/2024)

Turut hadir : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sigi Moh. Syaiful, Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Diah Sefharina, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dr. Adheleide K. Borman, Manager PT. Pelindo Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional-4 Endang Srinengsih, serta dihadiri oleh Para Kabag dan Kasubbag Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan itu, Sekwan menyampaikan, pemberian bantuan berupa tambahan asupan makanan dan gizi kepada anak Stunting di 3 (tiga) Desa di Kab. Sigi yakni ; Desa Valatana, Desa Baluase dan Desa Rogo terus dilakukan oleh Sekertariat DPRD Provinsi Sulteng bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, dan PT. Pelindo.

“Saat ini masih menunggu tindaklanjut dari pihak PT. Pelindo selaku pemilik Corporate Social Responsibility (CSR)”, Ucap Siti

Selain itu kata Siti, pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng saat ini belum mempunyai kriteria khusus untuk penyediaan pemberian bantuan jangka pendek seperti jenis atau merek susu, biskuit dan bahan makanan tambahan lainya.

Untuk itu, Sekwan meminta Dinas Kesehatan Sigi untuk memberikan informasi konkrit. Sehingga nantinya dalam pemberian bantuan berupa tambahan asupan gizi benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Dinas Kesehatan Sigi dr. Adheleide juga menjelaskan, saat ini Dinas Kesehatan Sigi sudah menganggarkan beberapa program bantuan berupa tambahan asupan gizi termasuk diantaranya adalah jenis susu untuk kualitas Stunting dan rencananya akan dilakukan pendistribusian sekitar bulan juni 2024.

Kemudian, Manager PT. Pelindo Endang Srinengsih juga meminta permohonan bantuan dana CSR tersebut dapat dibuatkan berupa proposal. sehingga dapat ditindaklanjuti atas pengajuan dana CSR dari pusat berdasarkan Surat Keputusan (SK).

Adapun beberapa hasil indentifikasi permasalahan dari di tiga Desa tersebut yakni ; Desa Rogo membutuhkan 115 MCK, Desa Walatana membutuhkan 1 MCK, dan Desa Baluase membutuhkan 43 MCK. Kemudian, Keluarga yang berisiko Stunting yang ada di Desa Rogo sejumlah 40 KK, Desa Walatana sejumlah 7 KK, dan di Desa Baluase sejumlah 25 KK.

Lanjut, Faktor ekonomi dan kemiskinan, masih tingginya tingkat pernikahan dini (dibawah umur), masih sangat rendahya tingkat pendidikan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum terlaksana dengan baik.

Sumber : PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Morowali – Sinergi bersama pada Riset Hilirisasi Nikel, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako (Untad) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bertempat, di Ruang Rapat PT. IMIP, Desa Bahodopi Kab. Morowali. Selasa, (7/05/2024).

Dalam kunker tersebut, Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah yang juga selaku Ketua Tim Pengawas Riset, Faridah Lamarauna, beserta rombonga diterima langsung oleh pihak Manajemen PT. IMIP Perwakilan Enviroment Divisi, Suyanto.

Mengawali sambutannya, Faridah Lamarauna menyampaikan tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Tengah di Universitas Tadulako.

“Gubernur Rusdy Mastura mengharapkan sumbangsih Untad melalui Riset agar investasi di Sulawesi Tengah dapat benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat”, Tutur Faridah

Kunjungan kerja ini juga merupakan persiapan awal dari riset hilirisasi nikel, yang nantinya memanfaatkan limbah buangan pengelolaan nikel untuk dimanfaatkan masyarakat. Harapannya, manajemen PT IMIP dapat memfasilitasi suksesnya pelaksanaan riset ini.

Dikesempatan yang sama, Ketua Tim Pelaksana Riset, Darmawati Darwis menjelaskan, riset hilirisasi nikel ini nantinya akan memanfaatkan limbah Slag Nikel untuk infrastruktur batako. Dan perkembangan teknologi dalam pengolahan Slag Nikel terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pemanfaatannya.

“Olehnya, Inovasi dalam proses produksi batako juga terus dikembangkan untuk mengoptimalkan manfaat dari Slag Nikel tersebut”, Jelas Darmawati

Darmawati juga menyebutkan, keunggulan batako dengan menggunakan slag nikel memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batako konvensional. Selain itu, penggunaan Slag Nikel juga dapat mengurangi biaya produksi batako secara keseluruhan.

Menurutnya, pada uji kualitas batako, pengujian kekuatan tekanan, absorpsi air, dan ketahanan terhadap beban dilakukan untuk memastikan kualitas batako dengan Slag Nikel.

“Hasil uji kualitas ini, akan menjamin keamanan dan ketahanan batako dalam konstruksi” ungkapnya.

Jika dilihat dari pengaruh sosial dan ekonomi, pemanfaatan slag nikel untuk batako tersebut tidak hanya memberikan manfaat pada lingkungan saja, akan tetapi juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini memberikan peluang baru dalam pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Ia juga mengungkapkan, pemanfaatan slag nikel untuk batako merupakan pendekatan inovatif yang memberikan manfaat dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan teknologi.

“Dengan regulasi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, pemanfaatan ini dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam industri konstruksi” tutupnya.

Sumber : PPID BRIDA Prov. Sulteng.

Palu- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah merilis data statistik tentang keadaan Ketenagakerjaan Februari 2024, pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 dan Indeks Ketimpangan Gender 2023 Sulawesi Tengah. Bertempat, di ruang Video Converence BPS Sulawesi Tengah. Senin, (6/5/2024)

Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng, Bappeda, Disnakertrans, Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, Pranata Komputer Ahli Madya BPS Sulteng dan Statistisi Ahli Muda BPS Sulteng.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Simon Sapary menjelaskan, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang, naik 2,76 juta orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,50 persen poin dibanding Februari 2023.

“Penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta orang, naik sebanyak 3,55 juta orang dari Februari 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 0,96 juta orang”, Ucap Kepala BPS Simon Sapary

Ia juga menuturkan, pada Februari 2024 sebanyak 58,05 juta orang (40,83 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,95 persen poin dibanding Februari 2023. Persentase setengah pengangguran pada Februari 2024 naik sebesar 1,61 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 0,73 persen poin dibanding Februari 2023.

“Jumlah pekerja komuter Februari 2024 sebesar 7,13 juta orang, turun sebesar 0,05 juta orang dibanding Februari 2023. Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 4,82 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibanding Februari 2023”, jelas Simon

Selain itu, Simon juga menerangkan, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp 5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 3.112,9 triliun.

Menurutnya, ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen.

Sebelumnya, ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen.

Selama triwulan I-2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70 persen walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,84 persen dibanding triwulan I-2023 (y-on-y).

lebih jauh, Simon mengungkapkan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2023 sebesar 0,447, turun 0,012 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, perbaikan di semua dimensi menjadi faktor utama menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia. Secara spasial, ketimpangan gender mengalami penurunan yang signifikan di sebagian besar provinsi di Indonesia.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu – Setiap perusahaan tambang wajib memiliki kaidah Good Mining Practice dalam melakukan operasi pertambangan dari awal hingga akhir.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas ESDM Eddy Nicolas Lesnusa pada momentum Silaturahmi bulan Syawal 1445 Hijriah dalam rangka evaluasi 2 Tahun pendelegasian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Bertempat, di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/5/2024).

Turut mendampingi, Inspektur Tambang, Sekdis ESDM Devi Borman dan Kabid Minerba Sultan.

Pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka sejak tanggal 10 Desember 2020 seluruh kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah menjadi kewenangan Kementerian ESDM RI.

Selanjutnya, hadir Perpres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, pada tanggal 11 April 2022, sehingga saat ini pendelegasian kembali Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) termasuk juga SIPB, IPR dll, telah berlangsung kurang lebih 2 tahun.

Dalam Perpres ini, sebut kadis, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap para pelaku usaha pertambangan yang didelegasikan secara efektif dan efesien.

Terakhir, Ia berharap agar para pelaku usaha bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk melahirkan suatu gagasan yang konstruktif sekaligus mengoptimalkan peluang untuk kemajuan daerah, khususnya peningkatan fiskal daerah.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa komitmen kesepakatan terkait permasalahan pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.