Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Palu. Bertempat, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Senin, (20/5/2024).

Mengawali sambutannya, Rudy menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada pejabat lama Raden Muhammad Yusri Darto atas dedikasi dan kontribusi dalam memajukan radio penyiaran publik di Sulawesi Tengah.

“Semoga pengalaman bertugas di Sulawesi Tengah ini memberi tambahan ilmu yang berguna untuk melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru” ucap Rudy

Selain itu Rudy menyampaikan, perkembangan media penyiaran publik khususnya radio di Indonesia tidak lepas dari kiprah LPP RRI dalam memberikan layanan informasi pendidikan dan hiburan secara konsisten.

“Walaupun harus bersaing dengan stasiun swasta dan kompetitor lainnya, akan tetapi patut disyukuri bahwa RRI Palu masih tetap eksis dan mampu menyiarkan konten-konten siaran yang atraktif, edukatif dan inspiratif di ruang dengar masyarakat para pendengar setia RRI” ujarnya.

Kemudian, Rudy menyampaikan selamat datang kepada pejabat baru kepala LPP RRI Palu bapak Azhari Bahariawan Thalib di Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit.

“Olehnya, atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Saya mengucapkan selamat datang di Negeri Seribu Megalit Bapak Ashari Bahariawan Thalib dengan tangan terbuka untuk bekerjasama dalam mengawal program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk disiarkan” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rudy Dewanto menyampaikan, dengan semangat baru dan komitmen yang kuat, kepala LPP RRI Palu yang baru akan Mampu melanjutkan perjuangan bersama pemerintah daerah dalam membangun penyiaran publik yang lebih baik di Sulawesi Tengah.

“Olehnya, saya mengajak seluruh elemen yang hadir untuk terus mendukung dan bekerjasama dengan LPP RRI Palu guna menciptakan masyarakat Sulawesi Tengah yang informatif” ucap Rudy Dewanto.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy Dewanto menyampaikan pada tahun 2023 kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 13,06 persen atau tertinggi kedua secara nasional yang diikuti dengan realisasi investasi terbesar keempat secara nasional dan kenaikan pendapatan asli daerah dari 900 miliar rupiah menjadi 2 Triliun Rupiah.

Menurutnya, capaian ini berkolerasi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem Sulawesi Tengah sehingga tersisa 1,44 persen yang diikuti dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,66 poin atau kategori tinggi dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 2,95 persen.

Ia berharap, semoga hubungan kerjasama dan harmonisasi dengan jajaran LPP RRI Palu terhadap tetap Solid dan terjaga untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.

“Semoga amanah yang dipercayakan kepada bapak Azhari untuk memimpin LPP RRI Palu dapat dijalankan dengan baik dan penuh integritas” Tutupnya.

Turut Hadir : Ketua Korwil Nusantara IV LPP RRI Jaya Maulana Rukmantara, Kepala RRI Kendari Iwan Martono, Kepala RRI Mamuju Malikam Sangaji, Kepala RRI Kab. Toli-toli Agus, Perwakilan Kapolda Sulawesi Tengah, Perwakilan Korem 132 Tadulako, Perwakilan Kapolresta Palu, Kepala Baznaz Kota Palu, Kepala Kantor Kemenag Palu, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan Kejaksaan Negeri Palu, Perwakilan TVRI Sulteng, Perwakilan Jasaraharja dan Kawan-kawan media.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah.
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116. Bertempat, di Halaman Pogombo Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Senin, (20/5/2024).

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 mengangkat tema “Bangkit Untuk Indonesia Emas”. Upacara Harkitnas tingkat Provinsi Sulawesi Tengah juga disiarkan secara live streaming melalui Channel YouTube Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Upacara tersebut dihadiri Unsur Forkopimda Sulteng, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulteng, Widyaiswara Utama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Seluruh ASN.

Pada kesempatan itu, Asiten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Arie Setiadi.

Ia menyampaikan, bahwa kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan dan Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner.

“Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi yang merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia Emas”

Rudy juga menjelaskan, inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari, kecepatannya bak lompatan kuantum dalam dua dekade terakhir dan perubahannya demikian pesat. Teknologi digital misalnya, telah melesat jauh melampaui bayangan banyak orang.

“Teknologi digital telah menebas banyak keterbatasan manusia. Dunia seakan mengerdil, semua seperti mendekat dan terpampang di depan mata” Terangnya.

Tak hanya itu, Rudy menyampaikan bonus demografi menunjukkan bagaimana 60 persen penduduk Indonesia dalam dua dekade ini menjadi tenaga usaha produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan, salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital” Ungkap Rudy Dewanto.

Selanjutnya, Rudy menjelaskan dalam aspek bisnis, sosial dan ekonomi transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis.

Sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap” Jelasnya.

Selain itu, Rudy berharap di era Hari Kebangkitan Nasional di Sulawesi Tengah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagaimana visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

“Dengan gerak cepat inilah sangat selaras sekali dengan kita diminta bangkit untuk mencapai Indonesia Emas maupun mencapai visi misi bapak gubernur menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona menyampaikan proses untuk membangun sistem digitalisasi di Sulawesi Tengah perlu gerak cepat sehingga semua masyarakat bisa mengakses informasi dan komunikasi lewat aplikasi-aplikasi yang berbasis elektronik dan digital, termasuk di pemerintahan.

“Pemerintahan sekarang ini kita sudah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), semoga Sulawesi Tengah ini tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang lebih maju lainnya di Indonesia” ungkap Sudaryano.

“Kemudian Sudaryano menyampaikan, Indonesia Emas bisa kita capai dengan gemilang apabila momentum hari Kebangkitan benar-benar kita jadikan pemicu untuk kita bisa membangun suasana yang lebih kondusif, aman dan damai.

“Stabilitasi keamanan dan politik bisa kita jaga sehingga proses pembangunan di Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju” tuturnya.

Terakhir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah Faridah Lamarauna saat diwawancarai Tim Humas Pemprov. Sulteng menyampaikan, saat ini di era kepemimpinan Bapak Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir perempuan ada dibeberapa lini dan lembaga dalam lingkup pemerintahan Pemprov. Sulteng.

“Hal ini tentunya menandakan tolak ukur keberhasilan bahwa perempuan itu harus turut diperhitungkan agar kedepannya perempuan-perempuan di Sulawesi Tengah terutama ASN-nya dapat mencapai visi misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” tutupnya.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah.
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura bersama Forkompinda mengantar langsung keberangkatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu. Rabu, (15/5/2024)

Usai melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tengah, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertolak ke Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI AU tepat pukul 10.52 Wita.

Kedatangan Panglima TNI ke Negeri Seribu Megalit antara lain untuk meresmikan renovasi Masjid Al-Aqsha di Makorem 132/Tdl serta pengarahan ke jajaran Korem 132/Tdl.

Sebelumnya, Panglima TNI tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu pada Selasa (14/5) dari Bandara Haluleo Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Forkompinda yang mengantar diantaranya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Sulawesi Tengah Agus Nugroho, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto, Kajati Sulteng Bambang Haryanto, Kabinda Sulteng Brigjen TNI Arman Dahlan, Danlanal Palu Letkol Laut (P) Agus Supriyo.

Turut serta, Walikota Palu Hadiyanto Rasyid, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra merangkap Plt. Kadis Perkebunan dan Peternakan Rohani Mastura, Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu Rudi Ricardo, Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah Moh.Hidayat Lamakarate.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Sigi – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi pada pemberian bantuan dalam rangka penanganan kasus Stunting di Desa Simoro Kabupaten Sigi. Bertempat, di Kantor Desa Simoro. Selasa, (14/05/2024).

Penanganan stunting di Kab. Sigi merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dengan melibatkan seluruh perangkat daerah serta stakeholder. Dalam hal ini, Brida Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Jasa Raharja dan juga Universitas Tadulako dalam penanganan Stunting yang ada di Desa Simoro dan Desa Tuva.

Dalam sambutanya, Kepala Brida Prov. Sulteng, Faridah Lamarauna mengungkapkan, Sulawesi Tengah merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kasus Stunting yang tinggi berada diatas rata-rata nasional. Dari 13 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah, Kab. Sigi memiliki kasus Stunting yang cukup tinggi.

“Pemberian bantuan dalam rangka penanganan stunting ini sudah banyak dilakukan oleh segala pihak, namun tidak memberikan dampak positif serta tidak adanya penurunan bahkan mengalami peningkatan pada kasus tersebut”, Ujar Farida

Untuk itu kata Faridah dengan adanya regulasi yang dibuat oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penanganan Stunting, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif khususnya bagi Desa Simoro.

Hal tersebut dapat dilihat dari data terbaru risiko Stunting Desa Simoro yang mana dari empat anak yang berisiko, saat ini sudah menurun menjadi dua anak. Penurunan juga terjadi pada kasus ibu hamil yang berisiko Kekurangan Energi Kronik (KEK).

Faridah berharap, nantinya bantuan yang diberikan dari pihak lain dapat mengadopsi dari apa yang telah dilakukan oleh Brida, Jasa Raharja dan Universitas Tadulako, sehingga bantuan yang diberikan dapat menurunkan angka Stunting di Kab. Sigi secara signifikan.

“Kami sangat berharap penanganan Stunting khususnya di Desa Simoro tidak hanya sampai disini, tetapi sampai betul-betul dinyatakan zero Stunting” tutupnya.

Sementara itu, Atas nama pemerintah Desa Simoro, Tahir Nasri, juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Brida Provinsi Sulawesi Tengah, Jasa Raharja dan juga Untad yang telah membantu dalam penurunan angka Stunting di Desa Simoro.

Tahir juga menjelaskan, program ini juga akan ditindak lanjuti dengan memanfaatkan dana Desa melalui pendampingan-pendampingan agar kasus Stunting di Sulawesi Tengah dapat terhapus.

Tahir juga menyebutkan, bantuan dan pendampingan yang dilakukan oleh Brida, Jasa Raharja dan Universitas Tadulako, memberikan dampak positif bagi Desa Simoro. Untuk itu, pemerintah Desa Simoro sangat mendukung program ini karena sangat membantu melakukan pencegahan Stunting.

“Dengan penanganan dan pendampingan sejak bulan Januari yang telah dilakukan oleh Brida dan didampingi Bidan Desa dan juga kader, sehingga kasus tersebut dapat teratasi”, ungkap Tahir

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Jasa Raharja Teguh Aprianto menuturkan, tugas dan tanggung jawab utama Jasa Raharja selain memberikan santunan pada kasus kecelakaan, Jasa Raharja juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Melalui program tersebut kata Teguh, Jasa Raharja berkolaborasi dengan Brida Prov. Sulteng dan Untad untuk bisa memberikan manfaat terkait dengan penurunan Stunting terkhusus di Desa Simoro.

“Harapannya dengan adanya bantuan dan juga pendampingan yang telah diberikan dapat menurunkan tingkat Stunting di Desa ini” lanjut Teguh.

Turut hadir : Sekretaris Brida Prov. Sulteng, Agustin Tobondo, pejabat lingkup Brida Prov. Sulteng, Bidan Desa Simoro beserta kader, dan ibu hamil beserta balita.

Sumber : PPID Pelaksana BRIDA Provinsi Sulteng dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Poso-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se- Sulawesi Tengah. Bertempat, di Torau Resort Tentena. Selasa malam, (14/5/2024)

Rakor ini mengangkat tema “Transformasi Digital Menuju Masa Depan Sulawesi Tengah Yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”. Rakor ini dilaksanakan pada Selasa, 14 hingga Kamis, 16 Mei 2024.

Pertemuan ini dihadiri, Unsur Forkopimda Sulteng, Kadis Kominfo Santik Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kominfo Santik Provinsi Sulteng Ny. Arhami A.S Lamangkona, Sekretaris Daerah Kab. Poso Herningsi Tampai, Narasumber, Kominfo dan PPID OPD se-Sulteng, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Mitra Kerja, Stakeholder serta pejabat terkait lainya.

Dalam laporannya, Sekretaris Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng Aswin Saudo selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan bentuk penguatan Dinas yang membidangi urusan Komunikasi Informatika, urusan Persandian dan bidang urusan Statistik.

Selain itu, acara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Sulawesi Tengah, menjadi sarana dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait serta sebagai wadah untuk merumuskan indikator-indikator rencana aksi diskominfo sesulawesi tengah yang akan dilaksakanan pada periode berjalan maupun yang akan datang.

Selanjutnya, Aswin juga menjelaskan, peserta kegiatan Rakor Kominfo Santik se-Sulawesi Tengah ini berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang terdiri dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dari 13 Kabupaten/Kota se-Sulteng, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, para Kepala Desa se-Kabupaten Poso dan para Penyedia Layanan TIK.

“Kami berharap acara ini dapat menjadi wadah yang baik untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait”, Terang Aswin

Bacakan sambutan tertulis Gubernur, Asisten I Fahrudin menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor ini merupakan bentuk penguatan Dinas yang membidangi urusan komunikasi informatika, urusan persandian dan bidang urusan statistik serta memiliki peran dan nilai yang strategis dalam rangka mengoptimalisasi capaian program dan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan yang berisi target dan sasaran sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

“Rakor ini menjadi momentum saudara-saudari melakukan evaluasi dan koreksi atas kelemahan, kekurangan, hambatan yang dihadapi saat melaksanakan program dan kegiatan ditahun berjalan”, Ucap Asisten I

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dalam era ekonomi digital. hal ini didukung jumlah populasi penduduk sebesar 270 juta jiwa, sebanyak 78 persen dari jumlah populasi indonesia telah terakses internet, dan rerata berada di kawasan perkotaan dengan jumlah pengguna internet aktif mencapai lebih dari 215 juta orang.

“Ini merupakan tantangan bagi kita dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan dan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan”, Terang Fahrudin

Selain itu kata Asisten I, saat ini momentum yang tepat bagi Provinsi Sulawesi Tengah untuk lebih giat bekerja dan terus mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tengah digit-all (digital untuk semua).

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Sulawesi Tengah melalui Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, harus dapat merumuskan strategi kebijakan yang komprehensif, guna meraih keunggulan kompetitif di era digital sesuai dengan prinsip transformasi digital.

“Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya, Pemerintah Kabupaten Poso, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso serta panitia pelaksana atas terselenggaranya rapat koordinasi ini”, Ungkap Asisten I

Asisten I juga mengajak seluruh peserta Rakor untuk dapat menghasilkan rumusan program pembangunan Kekominfoan yang tepat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi.

Melalui pelaksanaan rakor ini, Fahrudin berharap forum ini dapat terus membangun sinergitas yang harmonis antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mitra kerja terkait, perguruan tinggi, masyarakat serta organisasi sosial yang berkiprah di jalur informatika.

Selain itu, tercipta kolaborasi dan sinergitas antara PPID Provinsi dan PPID Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 tahun 2021 tentang sistem informasi dan dokumentasi pemerintah daerah untuk mewujudkan “Sulteng Informatif 2026”.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura menyambut kedatangan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Agus Subiyanto, di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, pada Selasa (14/5/2024).

Panglima TNI tiba di bandara pukul 18.11 Wita, dari Bandar Udara Haluoleo Prov Sultra, menuju Palu menggunakan pesawat TNI AU.

Tujuan kunjungan kerja Panglima TNI, diantaranya : meresmikan Masjid Al Kasha di Makorem 132/Tadulako.

Alumni Akmil 1991, Agus Subiyanto, sebelum ditunjuk menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, Ia juga pernah menjabat sebagai Danrem 132/Tadulako pada Tahun 2017-2018.

“Selamat datang kembali di Negeri Seribu Megalit Bapak Panglima,”sambut Gubernur dengan hangat.

Turut menjemput di bandara : Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Sulawesi Tengah Agus Nugroho, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto, Kajati Sulteng Bambang Haryanto, Kabinda Sulteng Brigjen TNI Arman Dahlan, Danlanal Palu Letkol Laut (P) Agus Supriyo, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu Rudi Ricardo.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bambang Hariyanto, bertempat di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (14/5/2024).

Lawatan ini merupakan kunjungan pertama Kajati Bambang Hariyanto, saat dilantik oleh Jaksa Agung, Burhanuddin, menggantikan pejabat sebelumnya Agus Salim yang kini dipercayakan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih atas dukungan Kajati Sulteng untuk bisa membersamai mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju.

Ia pun berharap, agar sinergitas dan kolaborasi yang sudah terbangun dengan sangat baik ini bisa terus ditingkatkan agar berdampak positif pada pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara, Kajati Sulteng Bambang Hariyanto mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurutnya, kunjungan silaturahmi ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas kelembagaan.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir secara resmi membuka Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) se-Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Hotel Parama Su, pada Selasa (14/5/2024).

Turut hadir ; Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra merangkap Plt. Kadis Perkebunan dan Peternakan Rohani Mastura, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Rony Hartawan, Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan itu, Wagub Ma’mun Amir menuturkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya menyiapkan diri sebagai penyangga/penopang IKN Nusantara di Kalimantan dengan cara memaksimalkan pengelolaan sektor-sektor potensial, diantaranya ; pengembangan ternak Sapi Donggala untuk mendukung kebutuhan masyarakat Ibu Kota Negara (IKN) dan pemenuhan target 1 juta ton daging per tahun.

Jumlah tersebut diyakini akan mampu mencukupi permintaan daging sapi dari IKN Nusantara dan kawasan industri di Sulawesi Tengah.

Olehnya, Wagub Ma’mun Amir mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Wagub berharap, pelatihan ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Suawesi Tengah, terutama proses penyembelihan hewan ternak yang sesuai syariat Islam, yaitu halal dan thayyib.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Filosofi dibalik pemekaran daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir diruang kerjanya saat menerima audiensi Kepala Brida Farida Lamarauna pada Senin, (13/5/2024).

Menurut wagub, Kementerian Dalam Negeri telah mencatat beberapa usulan pembentukan daerah persiapan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun ada beberapa kabupaten/kota dinyatakan belum memenuhi persyaratan dasar dan administratif, kecuali Kabupaten Moutong dan Kabupaten Tomini Raya.

Ia pun berharap, jajaran Brida Sulteng segera merampungkan kajian analisis kelayakan DOB Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli-Toli.

Lalu hasilnya akan digabungkan bersama Kab.Banggai dan Kab.Poso, kemudian dilaporkan ke gubernur untuk mendapat masukan dan persetujuan, sebelum dipaparkan secara kolektif ditingkat legislatif.

Selain itu, hasil kajian tersebut juga diharapkan menjadi pintu masuk dalam meninjau kembali kebijakan moratorium.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong DOB berdasarkan hasil kajian analisis kelayakan,”pungkasnya.

Kepala Brida Farida Lamarauna menyampaikan tujuan kedatangannya untuk menyerahkan dokumen hasil study kelayakan DOB Kabupaten Banggai.

Kabupaten Banggai diusulkan menjadi 3 daerah otonom, yakni DOB Tompotika, DOB Saluan, DOB Batui Toili.

Turut hadir, Karo Pemerintahan dan Otda Dahri Saleh Sekretaris Brida Agustin Maria Tobondo, Kabag Pemerintahan Husni.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin Yambas membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penilaian Kabupaten /Kota Peduli HAM Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan Biro Hukum dan Kanwil Kementrian Hukum Dan HAM. Bertempat, di ruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (13/5/2024).

Rakor ini juga dihadiri OPD Pengampuh, Kementrian Hukum dan HAM, Pemateri dan Kabag Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Bantuan Hukum, Agung Tambing Ketua Panitia menyampaikan bahwa Rakor ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025.

Menurutnya, rakor ini berfokus dan berorientasi pada pemenuhan empat sasaran kelompok Yaitu Perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat agar menjadi perhatian Kabupaten/Kota untuk mengisi cakupan data yang dibutuhkan sebagai bahan penilaian dari Kementrian Hukum dan HAM untuk menetapkan Capaian Aksi HAM Kabupaten/Kota secara Nasional.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin Yambas, menyampaikan salam hangat Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura kepada seluruh peserta Rakor dan selanjutnya menyampaikan HAM adalah seperangkat Hak yang melekat pada Hakekat dan keberadaan manusia, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara.

“RanHAM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan serta pemajuan HAM”, Jelas Fahrudin dalam kesempatan itu

Selanjutnya, Fahrudin juga mengungkapkan, pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa hal yang menjadi fokus pada Perpres Nomor 53 Tahun 2021-2025 diantaranya,

Pertama, memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga dibidang usaha kecil dan menengah.

Kedua, optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang berhadapan dengan Hukum.

Ketiga, pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak dari kelompok 3T, KMA dan Penyakit HIV/AIDS.

Keempat, pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak dari Kelompok 3 T, kelompok nasyarakat adat, dan anak dengan penyakit HIV/AIDS.

Kelima, melaksanakan program menuju Indonesia bebas pekerja anak sesuai dengan konvensasi hak anak.

Keenam, mendorong upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, BUMN/BUMD.

Ketujuh, implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dannaksebilitas pebyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.

Kedelapan, mengidentifikasi dan mendata entitas kelompok masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.

Terakhir, melalui Asisten I Gubernur meminta kepada Bupati/Walikota agar dapat memberikan keseriusan untuk melaporkan data RanHAM yang telah dilaksanakan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Hukum dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.