Posts in category: ppid

Balikpapan – Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Se-Indonesia (Askompsi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan pelaksanaan Satu Data Summit pada 7-8 November 2024, di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan mengusung tema data statistik dan geospasial terintegrasi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.

Selain dihadiri para Kadis Kominfo serta Perwakilan Dinas Kominfo Se-Indonesia dan Dinas Kominfo Se-Kalimantan Timur itu, kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni berharap melalui forum ini, dapat membentuk persepsi dan komitmen, untuk memperkuat ketersediaan data di daerahnya masing-masing. Tersedianya data dapat digunakan semua pihak untuk menyusun rencana kegiatan dan dalam mengambil kebijakan pembangunan lebih baik kedepannya.

Sementara itu, Ketua ASKOMPSI, Muhammad Faisal, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Timur, berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mempercepat terwujudnya Satu Data Indonesia di masing-masing Provinsi.

Lanjut Faisal mengatakan bahwa Askompsi akan terus berperan, mendorong agar Satu Data Indonesia dapat terselenggara, untuk memberikan manfaat kepada pemerintah dan masyarakat demi pembangunan berkelanjutan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Pada Satu Data Summit, Askompsi menghadirkan tiga narasumber, yaitu Inspektur Utama Badan Pusat Statistik, Dadang Hardiwan dengan topik Penyediaan Statistik Berkualitas dan Terintegrasi dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia, Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial, Lien Rosalina dengan topik Satu Data Geospasial Provinsi Kalimantan Timur, serta Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Mahfudh Ahmad yang membahas Data Statistik dan Geospasial Terintegrasi untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia.

Dalam paparannya, ketiga nara sumber berharap agar Portal Satu Data Indonesia benar-benar dapat diwujudkan dengan ketersediaan data yang memenuhi prinsip satu data, guna memudahkan perencanaan pembangunan yang holistik berbasis data statistik sektoral dan geospasial.

Untuk diketahui, bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, merupakan kerja kolaborasi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas, Kemenkeu, Kemenkominfo, BPS, BIG, dan ditingkat Provinsi BPS dan Bappeda sebagai Pembina dan Dinas Kominfo sebagai Walidata serta OPD teknis sebagai produsen data.

Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano Lamangkona, disela-sela pertemuan mengatakan kiranya Rakernas dan Satu Data Summit ini menjadi forum strategis untuk menghasilkan rumusan-rumusan rekomendasi yang dapat diusulkan kepada Pemerintah, dalam rangka memperkuat kebijakan nasional dalam mempercepat implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Informasi Geospasial diseluruh Indonesia.

“Agar forum ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan rekomendasi sebagai usulan untuk memperkuat kebijakan Satu Data Indonesia”, ujar Sudaryano.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng

Palu- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona mengajak seluruh masyarakat untuk Sulawesi Tengah memanfaatkan layanan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR.

Diketahui, SP4N LAPOR! adalah platform yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik secara langsung dan mudah.

“Jumlah aduan yang masuk di Aplikasi SP4N Lapor! terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024 sebanyak 39 aduan”, sebut Sudaryano diruang kerjanya pada Rabu, (6/11/2024)

Selain itu kata Sudaryano, ada 3 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang mendisposisi aduanya ke perangkat daerahnya masing-masing yakni ; Kota Palu sebanyak 21 aduan yang belum terdisposisi, Kabupaten Donggala 3 aduan dan Kabupaten Parigi Moutong 1 aduan.

Kemudian, dari hasil laporan Aplikasi SPAN LAPOR terdapat 9 aduan yang telah terdisposisi namun belum ditindaklanjuti yang terdiri dari ; Kota Palu 1 aduan, Kab. Sigi 1 aduan, Kab. Poso 2 aduan, Kab. Morowali Utara 1 aduan dan Banggai Kepulauan 4 aduan.

“Ada 5 aduan yang telah terdisposisi namun masih dalam proses penyelesaian oleh perangkat daerah”, terangnya

Dijelaskannya juga, layanan SP4N LAPOR! dapat diakses melalui website resmi https://lapor.go.id atau melalui SMS ke 1708 ketik lapor 1708! (spasi) Aduan atau masuk ke aplikasi Android dan IOS “SP4N LAPOR!”.

Selain itu, masyarakat juga dapat memantau perkembangan penanganan laporan mereka secara real-time, sehingga proses menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Layanan ini dirancang untuk mempermudah pengaduan, meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan responsivitas pemerintah dalam menanggapi pengaduan masyarakat”, ujarnya

Melalui layanan ini, Sudaryano berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik dan menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah yang lebih maju.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pertemuan dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor BI Perwakilan Sulawesi Tengah pada, Selasa (5/11/2024)

Dalam kesempatan itu, Kepala BI Perwakilan Sulteng Roni Hartawan menyambut baik dan mengapresiasi hasil riset yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui BRIDA Sulteng.

BRIDA Sulteng mempresentasikan tentang sistem pendingin modular terpusat untuk penyimpanan dan distribusi produk perikanan (coolbook).

Adapun hasil dari pertemuan tersebut yakni ; (1) mengintegrasikan hasil inovasi di Sulawesi Tengah. (2) melakukan diseminasi tentang manfaat alat Coolbook kepada kelompok masyarakat sekaligus memberikan bantuan alat tersebut.

Lanjut, (3) BI menawarkan kolaborasi dalam bentuk pembiayaan. (4) BI mendorong BRIDA tuk melakukan Inovasi dri hasil ristek tersebut kedepanx bukan hax menjadi alat alternatif akan tetapi sudah menjadi alat kebutuhan masyarakat, sehingga hal ini dpt di masukan dlm jurnal internasional.

Turut hadir ; Kabid Ristek dan Inovasi Brida Sulteng Hasim R, Kabid Pemanfaatan dan Fasilitasi BRIDA Sulteng M. Edward, Oktavianto, Akademisi Untad Kenedy, Analis Pemanfaatan IPTEK Brida Hengki dan Asril dan jajaran pejabat BI Sulteng.

Sumber : Brida Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Berita Resmi Statistik terkait Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2024 dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024. Bertempat, di Ruang Telecoference BPS Sulteng. Selasa, (5/11/2024).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPS Sulteng Simon Sapary dan dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov. Sulteng Rudy Dewanto, Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni Wibawa dan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo dan jajaran pejabat BPS Sulteng.

Mengawali paparannya, Kepala BPS Sulteng Simon Sapary menyampaikan bahwa sepanjang periode Agustus 2023 – Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 51,49 ribu orang, sedangkan sepanjang periode Februari 2024 – Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 73 ribu orang.

Kemudian, Simon Sapary menjelaskan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah terbanyak dibidang pertanian 40,59 ribu orang, bidang perdagangan 15,15 ribu orang, bidang industri pengolahan 8,45 ribu orang dan administrasi pemerintahan sebanyak 7,18 ribu orang.

Selain itu, Simon juga memaparkan status pekerjaan utama penduduk Sulawesi Tengah adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah 31,28 ribu orang, berusaha sendiri 24,19 ribu orang, pekerja keluarga 16,83 ribu orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 16,08 ribu orang, pekerja bebas di pertanian 4,96 ribu orang, pekerja bebas di non pertanian 3,38 ribu orang dan berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 3,28 ribu orang.

“Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal terus meningkat, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/pegawai/karyawan”, ujar Simon Sapary.

Sementara itu, Simon juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan pada triwulan III 2024, tumbuh 9,08 persen (y-on-y) yang ditopang oleh aktivitas ekspor luar negeri. Angka tersebut menjadikan Provinsi Sulteng menduduki urutan kedua pada kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua), dibawah Provinsi Papua Barat yang tumbuh sebesar 19,56 persen.

“Dibandingkan triwulan II 2024, ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 5,73 persen (q-to-q), polanya memiliki kemiripan dengan tahun sebelumnya, atau pola musiman. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi secara years-on-years, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh positif sebesar 9,08 persen pada triwulan III 2024, melambat dibanding periode sebelumnya”, ucap Ketua BPS Sulteng Simon Sapary.

Adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan yang disorong oleh volume ekspor industri nikel, administrasi pemerintahan yang didorong oleh pertumbuhan realisasi belanja pegawai dab pengadaan listrik dan gas yang didorong oleh peningkatan listrik yang dibangkitkan PLN.

Terakhir, Simon menyampaikan, sumber pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Provisi Sulawesi Tengah, Industri pengolahan menempati posisi puncak, disusul industri pertambangan dan penggalian.

“Pada triwulan III 2024 (y-on-y), industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 5,82 persen”, tutupnya.

Turut hadir : Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Perwakilan Dinas Kominfo Santik Sulteng, Perwakilan Dinas ESDM Sulteng, Perwakilan BPS Kab. Poso dan Staf BPS Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng

Palu- Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah Novalina menghadiri sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI. Bertempat, di Hotel Sutan Raja Palu. Selasa, (5/11/2024)

Dalam sambutannya, Pjs. Gubernur Novalina mengatakan bahwa LPPD merupakan gambaran kinerja tahunan pemerintah daerah dan kepala daerah setiap masa jabatan sekaligus berimplikasi terhadap sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perangkat daerah dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

“LPPD memiliki fungsi strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih”, ucap Pjs. Gubernur Sulteng

Novalina juga menambahkan LPPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi pemerintahan daerah.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kualitas LPPD terutama pemenuhan data dukung yang valid, rasional dan reliable”, ujarnya

Menurut Novalina sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait integrasi sistem pelaporan LPPD melalui SIPD RI serta pentingnya keakuratan data dalam pelaporan. data yang akurat dan tepat waktu akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan yang berdampak pada pembangunan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan Pjs. Gubernur, berdasarkan hasil penyelenggaraan evaluasi pemerintahan daerah terhadap LPPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang disampaikan pada tahun 2023 status kinerja Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam kategori sedang.

Novalina juga mengajak komitmen dan konsistensi dari seluruh jajaran pemerintah daerah dengan mengoptimalkan SIPD dapat memperkuat sinergi antarinstansi serta memastikan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan ini untuk dapat lebih meningkatkan kualitas penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulteng”, ungkap Novalina dalam kesempatan itu

Ia berharap, agar setiap pejabat yang menangani LPPD di opd masing-masing agar mengikuti kegiatan ini dengan serius agar memahami indikator kinerja kunci masing-masing urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Turut hadir : Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Koordinator Stranas PK RI, para Kepala OPD lingkup pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu- Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan program prioritas nasional yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual tentang data sesuai dengan implementasi dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah Abbas H.A Rahim di Podcast Megalist Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah.

Podcast kali ini berkolaborasi dengan TVRI Sulawesi Tengah dan dipandu oleh Dian Merdekawati selaku Host dengan topik “Nilai IKIP Sulteng Raih Peringkat Empat Nasional”.

Dalam kesempatan itu, Ketua KI Sulteng Abbas H.A Rahim menyampaikan bahwa KI Sulteng memiliki tugas yakni, secara masif mendorong pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana, menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa informasi.

“Keterbukaan informasi publik itu sangat penting, karena salah satu ciri khas negara demokrasi”, ucap Ketua KI Sulteng Abbas H.A Rahim

Abbas juga menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 F berbunyi bahwa memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan informasi. Dari penjabaran tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, tahun 2021 nilai IKIP Sulteng masuk dalam kategori buruk, tahun 2022 Sulteng berada di peringkat ke -25, tahun 2023 Sulteng berada di peringkat 11 besar nasional dan tahun 2024 Sulteng berada di peringkat 4 besar nasional.

“Alhamdulillah, nilai yang kita peroleh tahun 2024 yakni 82,16 poin, ini merupakan hasil kerjasama seluruh elemen”, sebutnya

Untuk itu, Abbas menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama dan partisipasi seluruh pihak baik itu pemerintah daerah, badan publik dan elemen masyarakat.

Dijelaskanya juga, ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi tolak ukur penilaian IKIP yaitu, dimensi politik, ekonomi dan hukum.

Terakhir, ia berharap pada penilaian IKIP selanjutnya Sulawesi Tengah dapat meraih peringkat pertama. Dan lebih penting adalah masyarakat menikmati program keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah.

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persendian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona menutup secara resmi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Bimtek Geospasial Tahun 2024. Bertempat, di gedung BPSDM Provinsi Sulteng. Kamis, (31/10/2024)

Nampak hadir ; Kepala Bidang Statistik Diskominfosntik Sulteng Madda, Kepala Dinas Kominfo se-Sulteng, Narasumber dari Badan Geospasial RI dan Registrasi Wilayah Adat, serta jajaran pejabat dan staf lingkup Diskominfosantik Provinsi Sulteng.

Mengawali pertemuan, Sudaryano menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber dan seluruh panitia yang telah berkontribusi terlaksananya kegiatan ini.

“Saya sangat senang melihat antusiasme bapak/Ibu semua dalam mengikuti setiap sesi, semoga ilmu yang telah kita dapatkan bersama-sama dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semua”, ucap Sudaryano dalam kesempatan itu

Beliau juga menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang mendapatkan Penghargaan Bhumandala dari Badan Geospasial Indonesia (BGI).

“Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang saling membantu dan terhubung dalam membangun Data Informasi Geospasial dan Statistik Sektoral”, ungkapnya

Sudaryano juga berpesan kepada seluruh peserta Bimtek untuk terus belajar dan mengembangkan diri terkait Statistik Sektoral dan Geospasial.

Terkahir, ia pun berharap agar ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh para peserta selama bimbingan teknis, dapat diaplikasikan secara optimal dalam pekerjaan sehari-hari.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data geospasial di Indonesia menuju Satu Data dan Satu Peta Indonesia di Sulawesi Tengah”, tutupnya

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu- Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona membuka secara resmi Bimtek Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA/SMK Sederajat se-Kota Palu. Bertempat, di Palu Golden Hotel. Kamis, (31/10/2024).

Dalam sambutannya, Sudaryano menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas informasi dalam aspek kehidupan termasuk di dunia pendidikan.

Hal tersebut kata Sudaryano, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mana disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik itu informasi mengenai kebijakan program dan pengelolaan anggaran serta informasi yang berkaitan dengan badan publik.

“Jadi tidak ada pengecualian, badan publik organisasi pemerintah termasuk sekolah itu wajib untuk menyampaikan pelaporan laporan pelaksanaan kegiatan”, ucap Sudaryano

Dikatakanya juga, bimtek ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkungan sekolah. Keterbukaan ini tidak hanya memberikan aksen untuk informasi kepada masyarakat tapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan.

“Dengan adanya informasi yang tepat dan transparan kita dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik dan bergaya saing”, tandasnya

Terkahir, ia berharap seluruh ruang pendidikan dan pengajaran terus meningkatkan, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik agar dapat membangun sistem pendidikan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nampak hadir ; Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulteng Abbas H. A Rahim, Wakil Ketua KI Sulteng Jefit Sumampow, jajaran KI Sulteng, Kepala OPD Provinsi Sulteng, Kepala OPD lingkup Kab. Donggala dan Sigi, serta Kepala Sekolah, Dewan Guru SMA/SMK Sederajat wilayah Kabupaten Sigi dan Donggala

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Penjabat Gubernur Sementara (Pjs) Provinsi Sulawesi Tengah Novalina mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bertempat, di Ruker Pjs Gubernur Sulteng. Kamis, (31/10/2024).

Rapat ini membahas langkah-langkah antisipasi terhadap meningkatnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) serta persiapan penetapan upah minimum tahun 2025.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, didampingi Menteri Tenaga Kerja Yassierli, serta melibatkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

Dalam arahannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rakor ini diharapkan, bisa mengantisipasi terhadap isu-isu sensitif terkait PHK dan upah minimum, karena momentumnya berdekatan dengan pilkada serentak 27 November 2024, sehingga akan berpotensi menimbulkan isu politik dan keamanan.

“Adanya rakor ini kita harapkan, kita bisa mengantisipasi dan rekan-rekan kepala daerah paham mengenai kebijakan pemerintah pusat, sehingga rekan-rekan dapat kembuat kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal daerah masing-masing”, ujar Tito Karnavian.

Kemudian ia menekankan, perlunya satu visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi isu-isu ketenagakerjaan, khususnya terkait masalah PHK dan upah minimum.

Menteri Dalam Negeri menekankan perlunya strategi yang komprehensif untuk mencegah PHK massal, sementara Menteri Ketenagakerjaan menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan yang proaktif dalam penetapan upah minimum.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menyampaikan rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah “Kita semua ingin iklim bekerja dan iklim berusaha berjalan kondusif disetiap wilayah yang ada di Indonesia”, ucap Yassierli.

Selanjutnya Yassierli menyampaikan beberapa agenda penting dari Kemnaker, diantaranya ; Pertama, tanggal 31 Oktober 2024 Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materiil UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Kedua, 6 November 2024 Penyerahan 22 jenis data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Kemnaker untuk diteruskan kepada Gubernur sebagai dasar penghitungan upah minimum.

Keempat, 11-20 November 2024 masa sidang Dewan Pengupahan Provinsi.

Kelima, 21 November 2024 Batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Keenam, 22-29 November 2024, masa sidang Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Ketujuh, 30 November 2024 Batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kedelapan, 1 Januari 2025 Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Turut hadir : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Arnold Firdaus beserta jajaran.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik/Humas Pemprov. Sulteng

Palu- Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona membuka secara resmi Pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) dan Digital Enterpreneur Academy (DEA) Tahun 2024. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Kamis, (31/10/2024)

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) bekerja sama dengan Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutanya, Kadis Kominfosantik Sudaryano mengatakan, Digital Entrepreneurship Academy atau disingkat DEA adalah sebuah program atau lembaga yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada individu/kelompok yang ingin mengembangkan keterampilan kewirausahaannya di bidang digital.

“Digitalisasi saat ini sangat memudahkan kita untuk melakukan usaha-usaha” ucap Kadis Kominfosantik Provinsi Sulteng

Menurut Sudaryano, pelatihan ini merupakan implementasi dari kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan BPSDMP Kominfo Manado dengan tujuan mendorong pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan dalam mengelola keterampilan usahanya menggunakan sistem elektronik.

Program ini katanya, mencakup berbagai topik seperti ; pemasaran digital, pengembangan produk, manajemen bisnis online dan penggunaan teknologi untuk mendukung usaha.

“Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di sektor UMKM”, terang Sudaryano

Kegiatan ini diadakan untuk memberikan wawasan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam era digital terutama dalam mengelola dan menyebarkan informasi publik secara efektif. Ditengah perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan untuk beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital menjadi sangatlah penting.

Melalui pelatihan ini, ia berharap dapat menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami pentingnya transparansi informasi, tetapi mampu menggunakan teknologi digital untuk memperkuat layanan dan produk yang ada di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutanya, Kepala BPSDMP Kominfo Manado diwakili Fasilitator Kemitraan Kominfo Manado Femy F. Umboh mengatakan, pelatihan Manajemen Operasional Bisnis merupakan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul di era revolusi industri 4.0.

Selanjutnya, Femy juga menjelaskan bahwa BPSDMP Kominfo Manado adalah Unit Pelaksana Teknis dari Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, dengan tupoksi yaitu melaksanakan Pengembangan SDM bidang digital.

“Wilayah kerja kami cukup luas, mencakup 4 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara”, tutur Femy

Lanjut, Kementerian Kominfo sebagai leading sector dibidang TIK mempunyai Program Pengembangan SDM unggulan yaitu Digital Talent Scholarship atau disingkat DTS. Dan program ini sudah dimulai sejak tahun 2018 dan bertujuan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia dibidang TIK.

Ia berharap pelatihan yang dilaksanakan ini mampu menjadi modal dan dukungan bagi pemenuhan langkah strategis pelaku UMKM untuk menjadi wirausahawan atau produk yang sukses memanfaatkan teknologi digital.

Turut hadir : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng Sisliandy Ponulele, Sekretaris Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng Aswin Saudo, Pengajar DEA dan para pelaku UMKM lingkup Provinsi Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik/Humas Pemprov. Sulteng.
Narahubung : Ahyain (082251271042)