All posts by : Ahyain DKIPS

PARIGI MOUTONG- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-106 Pemadam Kebakaran (Damker), HUT ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan HUT ke-63 Satlinmas di Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (15/5/2025).

Dalam upacara yang dihadiri ratusan personel dari berbagai kabupaten/kota ini, Gubernur Anwar Hafid bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan membacakan sambutan resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, di akhir sambutan, Gubernur juga menyampaikan sejumlah instruksi penting yang menjadi arah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh bupati yang belum memiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan agar dalam waktu satu tahun ke depan segera membentuknya sebagai dinas mandiri, terpisah dari Satpol PP,” tegas Anwar.

Menurutnya, semakin meningkatnya kasus kebakaran menuntut kesiapsiagaan dan profesionalisme yang lebih tinggi dari unit Damkar. Dengan berdirinya dinas khusus, pelayanan kebencanaan dapat dilakukan lebih cepat dan optimal. Pemerintah Provinsi sendiri, lanjut Anwar, akan segera mengusulkan perda pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan tingkat provinsi yang berdiri sendiri.

Gubernur Anwar Hafid juga menyoroti peran krusial Satpol PP dalam menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Ia menegaskan, kekuatan dan otoritas kepala daerah sangat tergantung pada kemampuan Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah (perda).

“Kita sering membuat perda, tapi implementasinya lemah. Salah satunya karena peran Satpol PP belum diberdayakan secara maksimal. Banyak yang menganggap mereka hanya pengawal rumah jabatan, padahal mereka adalah penegak hukum daerah,” ujarnya.

Sebagai mantan Kasat Pol PP di Kabupaten Luwu Timur pada 2005–2006, Anwar Hafid menuturkan pengalamannya dalam membentuk pasukan yang disiplin dan tangguh. “Saya pernah latih anggota saya selama tiga bulan di barak militer. Mereka keluar sebagai aparat yang paham betul tugas penegakan perda dan siap turun ke lapangan,” kenangnya.

Untuk itu, ia berencana mengundang seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah untuk membahas keseragaman tunjangan dan kesejahteraan Satpol PP. Tujuannya adalah agar tidak ada kesenjangan antar kabupaten/kota, serta memperkuat solidaritas dan profesionalisme lintas daerah.

“Tidak boleh ada yang tinggi, ada yang rendah. Satpol PP harus mendapat hak dan pelatihan yang sama, agar mereka bekerja dengan bangga dan dihormati,” ujarnya.

Anwar Hafid menutup sambutannya dengan memberikan semangat kepada seluruh anggota Satpol PP dan Damkar.

“Kepada seluruh anggota Satpol PP dan Damkar, tetap semangat. Kalian bukan hanya pelindung daerah, tapi bagian penting dari pembangunan. Mari kita buktikan bahwa perda bukan sekadar aturan di atas kertas, tapi benar-benar ditegakkan demi kebaikan rakyat,” pungkasnya.

Sumber rilis dan Foto : Tim Media AH

PALU – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi mengukuhkan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bakti 2024–2029 dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng, Kamis (15/5/2025).

Dalam kapasitasnya sebagai Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan perempuan, khususnya istri-istri Aparatur Sipil Negara.

“Sungguh senang bisa hadir menyapa ibu-ibu semua, para wanita tangguh yang luar biasa. Ini adalah momen penting, bukan hanya untuk organisasi, tapi untuk kemajuan perempuan Sulawesi Tengah,” ucapnya.

Sry Nirwanti juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus DWP sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian mereka. Ia berharap pengurus baru dapat terus melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan inovasi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh anggota untuk menghidupkan kembali kegiatan DWP yang sempat vakum di sejumlah OPD.

Sebagai Penasehat DWP, ia menyampaikan bahwa organisasi ini memiliki peran vital dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk sembilan program unggulan BERANI di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, SPPK, M.Kes.

“Dharma Wanita Persatuan adalah mitra strategis pemerintah. Ke depan, saya berharap DWP dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, hingga pendidikan karakter bagi anak,” tambahnya.

Dalam sambutannya yang sarat nilai moral dan pesan-pesan kebersamaan, Sry Nirwanti turut mengingatkan pentingnya peran istri dalam mendukung karier suami, menjaga etika berorganisasi, serta membangun rumah tangga yang harmonis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi ini bergantung pada komitmen kolektif seluruh jajaran pengurus dan anggota.

“Berlayar perahu menuju Palu,
Singgah sebentar di Tanjung Api.
Selamat atas pengukuhan pengurus baru, Semoga amanah dijaga sepenuh hati,” tutupnya dengan pantun.

Sumber rilis dan foto : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., memimpin rapat penting bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (14/5/2025). Turut hadir Ketua Satgas PKA, Eva Bande, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah dan perizinan usaha di berbagai wilayah Sulteng.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kejelasan arah dan hubungan kerja antarinstansi. Ia menyatakan bahwa kehadiran Satgas PKA bukan sekadar formalitas, tetapi harus terhubung secara nyata dengan upaya penyelesaian konflik.

“Apapun bentuk hubungannya, yang penting harus ada solusi. Usaha masyarakat harus dibebaskan dari ketidakpastian. Kita bertaruh di sini untuk masa depan yang lebih baik,” tegas Gubernur.

Ia juga mendorong agar setiap kasus ditangani secara spesifik, dengan pendekatan yang terstruktur dan tertulis. “Kalau bisa, satu kasus, satu paper. Lengkap dengan ringkasan masalah, dasar hukum, serta usulan penyelesaian. Ini penting agar keputusan bisa diambil dengan dasar yang jelas dan tidak mengambang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengusulkan agar kasus-kasus diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitannya, mulai dari yang mudah, sedang, hingga yang berat. Hal ini untuk mempermudah proses penyelesaian bertahap, agar Satgas dapat bergerak lebih cepat menyelesaikan kasus yang paling memungkinkan terlebih dahulu.

Persoalan izin lokasi usaha dan status lahan juga menjadi sorotan. Menurut Anwar Hafid, banyak kasus terjadi karena tumpang tindih perizinan dan belum adanya kejelasan status tata ruang, termasuk yang berkaitan dengan kawasan hutan.

“Kalau dia berada di kawasan hutan, harus jelas dulu, apakah sudah ada izin atau belum. Kalau belum, berarti tidak boleh beraktivitas sampai ada kejelasan,” ujarnya.

Gubernur meminta agar semua kasus dirangkum dalam bentuk resumen per kasus. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan langkah kompulsori, yakni tindakan wajib yang akan dijalankan sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah agraria.

“Sekarang kita sudah berada di tahap penting. Saya melihat ada kemajuan luar biasa. Tinggal bagaimana kita menyempurnakan dokumen, memperkuat koordinasi, dan menegaskan sikap kita dalam menyelesaikan semua ini,” tutup Anwar Hafid.

Sumber rilis dan foto : Tim Media AH

PARIGI MOUTONG– Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan inklusi sejak usia dini melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini (PAUD) yang digelar di Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (14/5/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo Djanggola, serta jajaran pejabat daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam sambutannya, Sry Nirwanti menekankan pentingnya penguatan pendidikan PAUD yang menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan anak-anak. Ia menyampaikan bahwa kualitas pembelajaran di PAUD harus ditunjang oleh guru-guru berkualitas, lingkungan belajar yang aman dan stimulatif, serta sinergi dengan orang tua dan masyarakat.

“PAUD bukan hanya tempat anak bermain, tetapi merupakan fondasi karakter dan kecerdasan anak bangsa. Maka penting bagi kita semua memastikan layanan PAUD berjalan secara holistik dan integratif,” tegas Sry Nirwanti.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber nasional Dr. Diahrini Leswati, S.Pi., M.Si., yang memaparkan pentingnya pendekatan pendidikan inklusif dalam menciptakan ruang belajar yang ramah bagi seluruh anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Selain memberikan materi sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi para Bunda PAUD di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Parigi Moutong. Sry Nirwanti mendorong agar setiap kecamatan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD sebagai mitra utama dalam merancang dan mengawasi layanan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing.

“Saya berharap peran Bunda PAUD tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak yang membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa penguatan karakter anak sejak dini, transisi yang menyenangkan dari PAUD ke jenjang berikutnya, serta keterlibatan aktif orang tua dalam proses pengasuhan dan pendidikan adalah kunci keberhasilan generasi emas di masa depan.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 harus fokus pada penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah. Ia meminta seluruh kepala OPD memahami betul substansi RPJMD dalam mengimplementasikan visi besar Sulteng Nambaso melalui sembilan program unggulan yang dikenal sebagai Sembilan Berani.

“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” tegas Anwar dalam rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (14/5/2025). Hadir dalam rapat ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan dan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah Imron Taufik J Musa, Turut mendampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido.

Ia pun meminta Bappeda melakukan need assessment berbasis data DTKS untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.

Anwar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia berencana membawa seluruh kepala dinas ke Buol pada 27 Mei mendatang untuk berdialog langsung dengan Bupati dan OPD setempat.

“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, gagal bersama,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur mencontohkan pendekatan sederhana namun berdampak dalam sektor pertanian. “Yang penting itu cuma dua, benih dan alat. Maka kita akan bangun 13 penangkaran benih di setiap kabupaten dan siapkan brigade pertanian untuk bantu mekanisasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga etika dan penghormatan terhadap lembaga legislatif, terutama menjelang penyampaian draft RPJMD di DPRD. “Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” pesannya.

Dalam suasana rapat yang santai namun penuh gagasan, Gubernur Anwar turut membagikan pengalamannya selama perayaan HUT Sulawesi Tengah. Ia mengaku mendapat banyak laporan dari pedagang kecil yang mengungkapkan dagangan mereka laris manis selama acara berlangsung.

Salah satu contoh keberhasilan lainnya adalah kehadiran Mall Pelayanan Publik selama perayaan HUT. “Saya punya lembaga survei pribadi yang memantau secara berkala. Hasilnya, banyak warga yang ingin semua pelayanan disatukan dalam satu tempat,” tuturnya. Ia juga menyebut tingginya permintaan masyarakat agar layanan diperpanjang sebagai bukti bahwa publik merespons positif layanan yang efisien.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

PALU – PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) bersama Gubernur Sulawesi Tengah mempercepat penyalaan listrik di desa-desa terpencil sebagai bagian dari komitmen pemerataan energi nasional.

General Manager PLN Suluttenggo, Basuki Atmoko, menyampaikan hal tersebut saat audiensi langsung bersama Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, di kediamannya, Selasa (13/5/2025) di kediaman Gubernur Sulteng, bahwa secara teknis, sistem kelistrikan sudah siap menyalurkan daya ke sejumlah desa yang sebelumnya belum terjangkau listrik.

“Sebagian besar infrastruktur sudah terkoneksi dengan sistem, daya listrik sudah tersedia. Tinggal menunggu penyalaan resmi, termasuk di wilayah seperti Palu 3 dan desa-desa di Murwari Utara,” ujar Basuki Atmoko dalam pertemuan bersama Gubernur Sulteng, Anwar Hafid.

Basuki juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan akses energi yang berkeadilan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Gubernur Anwar Hafid. Dengan sinergi seperti ini, kami optimistis tidak ada lagi wilayah di Sulawesi Tengah yang tertinggal dari segi kelistrikan,” tambahnya.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah “Light Up The Dream”, inisiatif pegawai PLN yang menyisihkan sebagian gaji untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik.

“Program ini menunjukkan bahwa kepedulian tidak hanya datang dari institusi, tapi juga dari individu pegawai PLN yang ingin meringankan beban masyarakat,” jelas Basuki.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung percepatan elektrifikasi hingga ke pelosok.

“Alhamdulillah, sebagian besar wilayah sudah bebas dari gelap. Wilayah seperti Morowali progresnya sudah 90 persen. Insyaallah September ini bisa menyala, kalau tidak ada hambatan,” ujar Anwar.

Gubernur juga menjelaskan bahwa dirinya aktif meninjau langsung pembangunan infrastruktur listrik di lapangan.

“Saya turun langsung, cek tower-towernya. Kalau ada yang menghambat, langsung saya selesaikan. Kita tidak boleh main-main soal pelayanan dasar seperti listrik,” tegasnya.

Pemprov Sulteng juga tengah menyiapkan anggaran untuk membantu sambungan listrik dan meteran gratis bagi masyarakat tidak mampu.

“Banyak warga yang tidak bisa bayar biaya penyambungan. Kami hadir untuk bantu. Jangan sampai karena tidak punya uang, mereka tetap hidup dalam gelap,” lanjut Anwar.

Tercatat masih ada 69 desa di Sulawesi Tengah yang belum teraliri listrik secara penuh. Namun menurut PLN, sebagian besar sudah masuk dalam daftar prioritas penyalaan, dengan lebih dari 250 pelanggan terdaftar, dan lebih dari 100 di antaranya telah menyelesaikan pembayaran.

Penyaluran listrik ke wilayah terpencil seperti Morowali, dan daerah kepulauan lainnya menjadi bagian dari program Berani Menyala, salah satu misi prioritas Gubernur Anwar Hafid dalam mewujudkan keadilan infrastruktur untuk seluruh rakyat Sulawesi Tengah.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu-Semarak Sulteng Nambaso 2025 resmi ditutup oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, dalam malam puncak yang meriah di Lapangan Imanuel Palu, Senin (12/5/2025). Acara penutupan tersebut menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Provinsi Novalina, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli gubernur, kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mitra kerja, stakeholder, serta ribuan masyarakat yang memadati lokasi acara.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya rangkaian kegiatan selama hampir satu bulan penuh.“Semarak Sulteng Nambaso bukan sekadar perayaan. Ini adalah upaya membangkitkan kembali kecintaan kita terhadap tanah kelahiran, Sulawesi Tengah yang kita cintai bersama,” ujar Gubernur Anwar.

Ia menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat sangat luar biasa, terutama dalam kunjungan ke Mall Pelayanan Publik di Jojokodi Convention Center (JCC), yang menjadi pusat kegiatan pelayanan selama acara berlangsung.

“Alhamdulillah, sebanyak 79 ribu orang mendaftarkan diri untuk program beasiswa kuliah di Sulawesi Tengah. Ini angka yang luar biasa dan semoga semuanya memenuhi syarat agar bisa menjadi bagian dari generasi unggul Sulteng,” tambahnya.

Gubernur juga mengapresiasi kerja keras panitia, stakeholder, dan seluruh masyarakat yang telah ikut berperan dalam menyukseskan kegiatan ini, meski di tengah keterbatasan anggaran.

“Dalam kondisi efisiensi anggaran, panitia tetap mampu memberikan yang terbaik. Ini adalah bentuk cinta dan dedikasi kita kepada masyarakat,” ungkap Anwar.

Selain itu, ia turut menyoroti dampak positif terhadap sektor ekonomi, khususnya peningkatan pendapatan pelaku UMKM selama kegiatan berlangsung.“UMKM kita tumbuh dan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Semoga tahun depan, Semarak Sulteng bisa lebih meriah dan berdampak lebih besar,” katanya.

Gubernur Anwar menutup sambutannya dengan harapan dan permohonan dukungan dari masyarakat Sulawesi Tengah untuk masa kepemimpinannya.
“Saya memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. InsyaAllah, dalam lima tahun ke depan, saya akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kemajuan bagi Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Malam penutupan turut dimeriahkan oleh penampilan artis ibu kota seperti Jacson Miran, NDX dan AKA, serta band-band lokal dari Kota Palu yang menambah semarak suasana.

Sumber : PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng

Palu– Proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah periode 2025–2028 kini memasuki tahap krusial. Dari total 49 peserta yang mendaftar, hanya 18 orang yang berhasil melaju ke tahapan akhir seleksi. Senin, (12/5/2025)

Seleksi yang ketat telah memangkas jumlah peserta secara signifikan setelah melalui tahap tes tulis dan psikologi. Berdasarkan surat pengumuman Tim Seleksi KPID Sulteng nomor 007/372/DKIPS tertanggal 9 Mei 2025.

Sebanyak 14 peserta dinyatakan lolos ke tahap wawancara. Mereka adalah Abdul Majid, Dwitriansyah, Farid, Fery, Hadija, Hafid, Mita Meinansi, Moh Misbahudin, Moh Syayaf Rabbani Al-Munthazar, Muhammad Faras Muhadzdzit L, Rachmat Caisaria, Sepriyanus Tolule, Temu Sutrisno, Yusuf B Lamongki.

Adapun Tim Seleksi KPID Sulteng 2025–2028 terdiri dari lima orang yakni, Sekretaris Provinsi Sulteng Novalina, Prof. Dr. Slamet Riadi Cante, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, Dr. Rahmad Arsyad, dan M. Hasrul Hasan.

Tahap wawancara akan berlangsung pada tanggal 19–20 Mei 2025 di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Santik) Sulawesi Tengah, Jalan RA Kartini, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dari 14 peserta ini, hanya 10 yang akan terpilih untuk lanjut ke tahapan berikutnya.

Selain peserta yang lolos tes tulis dan psikologi, empat anggota incumbent KPID Sulteng juga turut berkompetisi, yakni Andi Kaimuddin, Muhammad Wahid, Muhammad Ramadhan Tahir, dan Yeldi S Adel. Keempatnya akan langsung mengikuti tahapan akhir berupa fit and proper test yang digelar oleh DPRD Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, total 14 calon komisioner — terdiri dari 10 peserta baru dan 4 incumbent akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Sulteng untuk menentukan tujuh nama terpilih sebagai komisioner KPID Sulteng periode mendatang.

Sumber Rilis dan Foto : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya inovasi dan koordinasi lintas daerah dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikan Gubernur dalam rapat bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Rifani, serta seluruh Kepala Dinas PTSP kabupaten dan kota se-Sulteng melalui Zoom Meeting pada Jumat (9/5/2025).

Dalam arahannya, Anwar Hafid menyampaikan apresiasi terhadap tingginya angka investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut kondisi ini sebagai sebuah anugerah yang tak lepas dari kerja keras seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada para investor.

“Sulawesi Tengah ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat investasi sangat tinggi. Ini adalah sebuah anugerah dan juga hasil kerja keras saudara-saudara sekalian dalam memberikan pelayanan kepada para investor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Anwar.

Gubernur juga mengulas kembali bagaimana geliat investasi mulai tumbuh sejak 2013, terutama di sektor industri pengolahan nikel yang menjadikan Sulawesi Tengah sebagai primadona dunia. Ia menekankan bahwa kunci utama untuk menarik investor adalah kepercayaan dan rasa aman, khususnya dalam hal pelayanan perizinan.

Mengutip pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali, Anwar menekankan bahwa kecepatan dan inovasi dalam pelayanan merupakan faktor kunci keberhasilan. Ia juga membandingkan sistem perizinan di negara maju, seperti Turki, yang kini telah memungkinkan proses pengurusan izin dilakukan sepenuhnya secara daring. Menurutnya, inovasi digital seperti itu perlu diadopsi di Sulawesi Tengah agar para investor merasa nyaman dan proses perizinan menjadi lebih efisien.

“Saya silaturahmi dengan Duta Besar Turki di Jakarta. Beliau menyampaikan sekarang orang tidak perlu lagi ke kantor untuk urus izin. Cukup dari rumah atau hotel, mereka bisa ajukan dan langsung diterima. Bayangkan inovasi itu mereka lakukan agar customer senang. Mereka ini orang kaya yang mau bawa uang ke daerah kita, yang pertama mereka butuh adalah kenyamanan,” katanya.

Anwar juga mengingatkan bahwa investasi bukan hanya dari luar negeri. Banyak warga lokal kini memiliki kapasitas dan jaringan untuk menjadi investor. Karena itu, ia berharap seluruh kepala dinas PTSP di bawah koordinasi dinas provinsi bisa menciptakan sistem pelayanan yang adil dan mendorong partisipasi semua pihak.

Namun, Gubernur juga mengingatkan tentang pentingnya kehati-hatian. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen yang dapat menjerat petugas pelayanan perizinan dalam masalah hukum. Ia mencontohkan kasus terbaru di Morowali, di mana terjadi aksi protes masyarakat terhadap perusahaan yang mengambil air baku tanpa izin yang sah.

“Ternyata rekomendasi dari dinas terkait dipalsukan. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau mau menerbitkan perizinan, tanya semua dulu. Telepon Kepala Dinas, konfirmasi apakah benar rekomendasi itu dari dia. Sekarang ini apapun bisa dipalsukan,” tegasnya.

Ia menyarankan perlunya sistem aplikasi digital yang aman untuk mencegah pemalsuan dokumen dan menjamin integritas proses perizinan.

Lebih lanjut, Anwar menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia meminta agar setiap izin yang diterbitkan oleh provinsi wajib dikomunikasikan ke pemerintah kabupaten/kota terkait. Menurutnya, perbedaan kewenangan tidak boleh menghalangi sinergi antar level pemerintahan.

“Saya sangat berharap ini dibuat mekanismenya, apapun perizinan yang menjadi kewenangan gubernur, wajib itu diketahui oleh teman-teman Kepala Dinas di Kabupaten/Kota. Supaya kalau terjadi permasalahan, kita tidak saling menyalahkan. Karena kita ini sama-sama pemerintah,” ujar Anwar.

Gubernur juga menyampaikan rencananya untuk turun langsung ke kabupaten-kabupaten bersama seluruh kepala dinas provinsi. Ia ingin memperkuat sinkronisasi antara program gubernur dan kepala daerah, agar dana yang terbatas bisa dimanfaatkan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

“Gubernur, bupati, wali kota itu sama. Yang membedakan kita hanya kewenangan. Tapi tujuan kita satu, yaitu rakyat Sulawesi Tengah. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan turun ke kabupaten-kabupaten membawa semua kepala dinas, supaya kita bisa duduk bersama dengan bupati, wali kota, dan seluruh kepala dinas. Supaya kita sinkron,” tutup Gubernur.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dan anggota DPRD Provinsi Sulteng, Hidayat Pakamundi, melakukan audiensi resmi dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (8/5/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya menghadirkan keadilan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat Morowali dan Morowali Utara.“Alhamdulillah. Hari ini kami menyampaikan aspirasi besar masyarakat Morowali dan Morowali Utara, termasuk para buruh dan pencari keadilan, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Poso atau Palu untuk mengikuti proses hukum,” ujar Anwar Hafid usai pertemuan. Dalam audiensi tersebut, Gubernur Anwar menyampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung harapan masyarakat agar segera dibentuk Pengadilan Negeri di Morowali. Ia mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung merespons aspirasi itu secara positif dan menyampaikan bahwa proses pembentukan pengadilan tersebut sudah berjalan.

“Alhamdulillah, prosesnya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden. Jika itu sudah keluar, maka Pengadilan Negeri Morowali akan segera hadir,” jelas Anwar Hafid.

Tak hanya itu, Anwar juga mengungkapkan adanya arahan untuk segera berkoordinasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial agar sidang-sidang terkait ketenagakerjaan juga bisa digelar langsung di Morowali. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pekerja dan buruh yang selama ini mengalami kesulitan mengakses proses hukum.

“Nantinya, masyarakat tidak perlu lagi ke Palu atau Poso. Sidang bisa dilakukan langsung di Morowali. Ini bagian dari upaya kita mendekatkan pelayanan hukum kepada rakyat,” tambahnya.Gubernur juga memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Morowali atas komitmennya dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat. “Luar biasa, Pak Bupati Morowali punya semangat besar untuk melayani rakyat lebih dekat,” kata Anwar.

Dengan langkah ini, diharapkan rakyat Morowali yang selama ini harus bersusah payah mencari keadilan ke luar daerah, akan segera merasakan kemudahan dan efisiensi dalam mendapatkan layanan hukum yang layak dan manusiawi.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH