All posts by : Ahyain DKIPS

Palu-Rabu 04 Maret 2026. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si, menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrator serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Ruang Polibu Lantai III Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dra.Novalina.,M.M Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Sitti Asma Ul Husnasyah, SE., MM., M.S, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta pejabat administrator dan pejabat fungsional yang akan dilantik.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi bagian dari langkah penguatan struktur organisasi sekaligus peneguhan komitmen aparatur dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Momentum tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja birokrasi yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Dra. Novalina, M.M menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, ketulusan, dan tanggung jawab yang tinggi. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang kolaboratif, kemampuan membangun sinergi, serta komitmen untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.

“Setiap kepercayaan yang diberikan harus diwujudkan dalam kerja nyata. Perkuat koordinasi, jaga soliditas tim, dan laksanakan tugas dengan penuh dedikasi agar setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Senadah Dalam Hal ini, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si, menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah, terlebih dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik Semoga kepercayaan ini dapat dijaga dengan integritas dan profesionalisme, serta menjadi motivasi untuk memberikan pengabdian terbaik bagi daerah.

Lebih lanjut, ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menunjukkan kinerja yang konsisten, memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Melalui pelantikan ini, diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah semakin kokoh dalam komitmen pengabdian, semakin solid dalam kerja sama, serta semakin optimal dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

RILIS : AYU UTAMI DEWI / HUMAS DPRD Sulteng

Palu – Gerakan Pangan Murah diselenggarakan di beberapa titik sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat. Pada hari pertama, kegiatan Gerakan Pasar Murah dipusatkan di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Rabu, (04/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Rohani Mastura, M.Si yang turun meninjau dan memantau jalannya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Kehadiran beliau bertujuan memastikan kegiatan berjalan lancar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gerakan Pangan Murah ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai komoditas pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kegaitan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang HBKN. Beberapa komoditas strategis yang disediakan antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

Melalui pelaksanaan di berbagai titik, diharapkan program ini mampu menjangkau lebih banyak masyarakat serta memberikan dampak nyata terhadap pengendalian harga pangan di Sulawesi Tengah.

Sumber: PPID Pelaksana/Humas Dinas Pangan Sulteng

Palu- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSAKA) Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., secara resmi menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi dari jajaran pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan strategis ini berlangsung dengan penuh keharmonisan di ruang kerja beliau pada hari ini. Selasa (03/03/2026).

Dalam menyambut rombongan tersebut, Kepala Dinas didampingi oleh dua pejabat struktural utama, yakni Kepala Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi, dan Kerja Sama Perpustakaan, Ibu Nurseha, S.Sos., M.Si., serta Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan (P3KM), Bapak Munashir, S.E., M.M.

Fokus utama pertemuan ini adalah pembahasan mengenai kolaborasi program kerja antarlembaga. TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah bermaksud memperkuat implementasi salah satu program unggulan mereka, yaitu “Gerakan Gemar Membaca”. Mengingat perpustakaan memiliki peran sentral sebagai penyedia akses informasi, sinergi ini diharapkan mampu menjangkau unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.

Ibu Kadispusaka menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut beliau, kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang lebih humanis dan berbasis komunitas. Pemanfaatan teknologi melalui alih media dan optimalisasi layanan perpustakaan akan menjadi pendukung utama dalam menyukseskan gerakan ini di seluruh pelosok provinsi.

Pertemuan diakhiri dengan diskusi mengenai teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan yang melibatkan kader-kader PKK. Sebagai penutup rangkaian kunjungan, dilakukan sesi foto bersama antara Kepala Dinas beserta jajaran dengan para pengurus TP-PKK Sulawesi Tengah sebagai simbol dimulainya kerja sama yang harmonis.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Pembukaan Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia, yang digelar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (2/3/2026).

Forum ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, selaku Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Ikbal, selaku tuan rumah; Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Tariala; Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, M. Iqbal Ruray; Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim; para Wakil Ketua dan Anggota DPRD provinsi penghasil nikel; para Sekretaris DPRD; akademisi; serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Politisi Golkar yang sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah konsolidasi nasional DPRD provinsi penghasil nikel, untuk menyatukan sikap, memperkuat peran kelembagaan, serta memperjuangkan kebijakan pertambangan yang lebih berkeadilan bagi daerah.

Ia menambahkan, meskipun daerah penghasil telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan penguatan hilirisasi industri nasional, masih diperlukan keberpihakan kebijakan yang lebih proporsional, khususnya terkait keadilan fiskal, optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), penguatan fungsi pengawasan DPRD, serta perlindungan lingkungan hidup di wilayah pertambangan.

Selanjutnya H.Mohammad Arus Abdul Karim Mengungkapkan Beberapa agenda strategis yang ditekankan antara lain:

• Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP sektor pertambangan nikel;
• Peningkatan nilai tambah ekonomi di daerah penghasil melalui hilirisasi yang inklusif;
• Kepastian regulasi yang memberi ruang peran daerah dalam pengawasan dan verifikasi produksi;
• Penegakan komitmen lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan tambang secara konsisten.

Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah menegaskan, rekomendasi forum harus tersusun secara terukur, berbasis data yang valid, dan memiliki kekuatan advokasi yang solid, agar dapat ditindaklanjuti secara efektif di tingkat nasional.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam tanggapannya menyampaikan bahwa keberhasilan forum sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan teknokratis dari jajaran Sekretariat DPRD di seluruh provinsi penghasil nikel.

Ia menegaskan bahwa Sekretariat DPRD mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini, serta memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rumusan dan rekomendasi forum tersusun secara sistematis, akuntabel, serta memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.

“Sekretariat DPRD tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam penguatan substansi kebijakan melalui penyediaan data komprehensif, kajian regulasi yang mendalam, analisis fiskal yang terukur, serta harmonisasi naskah rekomendasi forum agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Sekretaris DPRD.

Lebih lanjut, Sekretaris DPRD menegaskan kesiapan untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil forum melalui koordinasi lintas daerah, pendokumentasian dan pengarsipan resmi keputusan forum, serta dukungan teknis terhadap langkah-langkah strategis DPRD, termasuk penguatan argumentasi dalam advokasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat.

Ia berharap forum ini menjadi fondasi mekanisme kerja sama antardaerah penghasil nikel yang terstruktur dan berkesinambungan, sehingga aspirasi daerah dapat diperjuangkan secara konsisten, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Forum koordinasi ini diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama dan rekomendasi strategis untuk mendorong tata kelola pertambangan nikel yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

RILIS : AYU UTAMI DEWI / Humas DPRD Sulteng

MAKASSAR – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) , H.Mohammad Arus Abd Karim, menegaskan pentingnya perbaikan skema dana bagi hasil (DBH) sektor nikel, dalam Pembukaan Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel (FKDP2N) se-Indonesia yang digelar di Kota Makassar, pada Senin (2/3/2026).

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel, Arus menyatakan bahwa daerah penghasil nikel, termasuk Sulawesi Tengah, selama ini menjadi penyumbang devisa besar bagi negara. Namun, menurutnya, kontribusi tersebut belum berbanding lurus dengan penerimaan daerah melalui skema dana bagi hasil.

“Hari ini Indonesia dikenal dunia sebagai pemain kunci dalam revolusi energi hijau melalui nikel. Tetapi kita perlu bertanya, apakah kemilau nikel ini sudah benar-benar menyinari kesejahteraan rakyat di daerah penghasil, atau justru daerah hanya menerima dampak dan sisa-sisa industrinya?” tegas Arus yang juga ketua DPD Partai Golkar Sulteng ini.

Politisi Golkar ini, menyoroti terbatasnya kewenangan daerah pasca-sentralisasi regulasi pertambangan. Menurutnya, daerah tidak boleh hanya menjadi penonton administratif dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri.

Dalam forum tersebut, Arus menyampaikan, tiga catatan kritis kepada pemerintah pusat, dengan penekanan utama pada aspek fiskal dan dana bagi hasil.

Pertama, ia mendorong audit menyeluruh terhadap RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) perusahaan tambang yang disetujui pemerintah pusat, serta membandingkannya dengan realisasi produksi di lapangan.

“Kita tidak boleh lagi menerima data mentah begitu saja. Harus ada penelaahan tajam antara RKAB yang disetujui pusat dengan realisasi produksi. Jika ada selisih produksi, itu adalah potensi kerugian bagi daerah,” ujarnya.

Arus menegaskan, setiap ton bijih nikel yang digali harus tercatat secara akurat agar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang menjadi dasar perhitungan dana bagi hasil dapat kembali ke daerah secara maksimal.

Arus juga membuka kemungkinan perlunya peninjauan ulang regulasi dana bagi hasil nikel agar lebih adil bagi provinsi penghasil.

Selain aspek fiskal, Arus juga menyoroti persoalan regulasi. Ia mendorong DPRD provinsi penghasil nikel untuk secara kolektif mengupayakan judicial review terhadap aturan yang menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengawasan dan penetapan RKAB kepada pemerintah pusat melalui Dirjen Minerba.

“Sangat tidak masuk akal jika pemerintah provinsi dan DPRD hanya menjadi penonton administratif. Pengawasan tambang tidak boleh hanya dari balik meja di Jakarta, tetapi harus hadir langsung di lokasi tambang,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan daerah dalam verifikasi dan validasi produksi sangat penting untuk memastikan keakuratan data yang berdampak langsung pada besaran dana bagi hasil.

Arus juga menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan dalam tata kelola pertambangan nikel. Ia meminta agar kepatuhan terhadap reklamasi dan pengelolaan limbah dijadikan syarat mutlak dalam persetujuan RKAB.

“Jika perusahaan abai terhadap kewajiban lingkungan, maka kuota produksinya harus dipangkas atau bahkan dicabut. Kita tidak ingin mewariskan lubang tambang bagi anak cucu kita,” tegasnya.

Ia menegaskan, forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan wadah perjuangan konstitusional daerah untuk menuntut keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan.

“Kita mendukung investasi dan hilirisasi, tetapi kita menuntut keadilan dan keberlanjutan masa depan daerah. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di tengah industri raksasa,” pungkas Arus.***

– Humas DPRD Sulteng

Dolo Selatan, 01 Maret 2026. Dalam rangka menghidupkan nilai-nilai spiritual bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan yang dirangkaikan dengan kunjungan silaturahmi di Masjid Al-Khairaat, Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan Kab. Sigi

Kegiatan Safari Ramadhan 1447 Hijriah, Turut dihadiri oleh Kepala Desa Sambo, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Malkhi Nugraha, S.E., tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Safari Ramadhan ini menjadi ajang silaturahmi yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memberikan manfaat strategis, antara lain terbangunnya kedekatan yang lebih humanis antara aparatur dan masyarakat, meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga, serta terciptanya ruang dialog yang konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Malkhi Nugraha, S.E. menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sambo dan seluruh jamaah.

“Atas nama Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas penerimaan yang penuh kekeluargaan, Kebersamaan ini menjadi kehormatan sekaligus penguat semangat bagi kami dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Ramadhan merupakan bulan refleksi dan pembentukan karakter yang mengajarkan nilai keikhlasan, integritas, serta kepedulian sosial. Safari Ramadhan bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud komitmen untuk hadir lebih dekat, mempererat silaturahmi, membangun komunikasi yang terbuka, serta menjaga harmoni antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan mushaf Al-Qur’an kepada pengurus Masjid Al-Khairaat sebagai wujud dukungan nyata terhadap penguatan syiar Islam dan pengembangan kehidupan religius masyarakat. Penyerahan ini mencerminkan kepedulian dan komitmen untuk terus menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an sebagai pedoman hidup.

Melalui kegiatan Safari Ramadhan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kokoh antara pemerintah dan masyarakat, serta tumbuh komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang berintegritas, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan serta kemajuan daerah.

RILIS : Ayu Utami Dewi / Humas DPRD Sulteng

Palu, — Rapat Bidang Layanan, Alihmedia, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan hari ini menjadi momentum krusial bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah. Di bawah kepemimpinan Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., rapat ini hanya koordinasi rutin semata, melainkan langkah konkret pemenuhan Program 100 Hari Kerja Gubernur bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Senin (02 Maret 2026).

Fokus utama tertuju pada penguatan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) tahun 2025. Salah satu poin fundamental yang ditegaskan adalah urgensi pendataan jumlah koleksi buku secara akurat. Langkah ini harus diperkuat dengan pelaksanaan stock opname berkala setiap tahun untuk memastikan validitas data fisik dibandingkan data sistem. Hal ini sejalan dengan upaya maksimalisasi pemenuhan data jumlah koleksi yang menjadi pilar utama layanan perpustakaan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Ibu Kadispusaka menekankan pentingnya dedikasi ASN. Keterbatasan sumber daya bukanlah penghalang untuk berinovasi; sebaliknya, kondisi ini menuntut kerja sama kolektif untuk membenahi institusi secara menyeluruh. Penguatan kelembagaan juga diakselerasi melalui kewajiban penyusunan Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh bidang, termasuk Sekretariat, guna menjamin pelayanan yang terukur dan profesional.

Sebagai langkah nyata perluasan akses, Dispusaka tengah mempersiapkan koleksi bahan bacaan untuk Pojok Baca di Masjid Al-Mujahidin, Komplek Kantor Gubernur. Inisiatif ini membuktikan bahwa literasi harus hadir di ruang-ruang publik yang strategis. Dengan semangat kebersamaan, transformasi Dispusaka Sulawesi Tengah diharapkan mampu mencetak masyarakat yang lebih cerdas dan literat.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

DOLO BARAT, Sulawesi Tengah – Semangat program 9 Berani yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. H. Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, Ibu dr. Reny A. Lamadjido, Sp.A.K., terus digaungkan hingga ke pelosok desa. Hal ini tercermin dalam kegiatan Safari Ramadhan ketiga yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman, Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat. Minggu (01/03/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat strategis, di antaranya Sekretaris Dinas, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., Kepala Bidang Deposit, Ibu Andi Ariani, S.E., M.Si., serta Kepala Bidang P3KM, Bapak Munashir, S.E., M.M. Kehadiran para Pejabat Fungsional Pustakawan dalam rombongan ini mempertegas misi pemerintah dalam literasi dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam tausiahnya, Ustadz Mulkus Kisman, S.Ag., M.Pd. memberikan pesan yang sangat mendalam. Beliau menekankan bahwa implementasi dari semangat “Berani Cerdas” adalah kewajiban setiap Muslim untuk terus menuntut ilmu dan belajar tanpa henti. Lebih lanjut, jemaah diajak untuk aktif memakmurkan masjid serta menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif selama bulan suci Ramadhan.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap masyarakat Desa Pesaku dapat menyelaraskan antara kesalehan ritual dan kemajuan intelektual. Dengan menyibukkan diri pada hal-hal bermanfaat, visi Sulawesi Tengah yang religius dan berdaya saing tinggi dapat terwujud secara nyata di seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Parimo, Sulteng – Semangat berbagi dan penguatan nilai spiritual menjadi inti dari rangkaian Safari Ramadhan kedua 1447 Hijriyah yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Kamis, 26 Februari 2026, rombongan resmi mengunjungi Masjid At-Taqwa, Desa Tolai, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat pada bulan suci.

Agenda ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Dispusaka Provinsi Sulteng, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., didampingi oleh para Kepala Bidang, termasuk Penanggung Jawab Bidang PPA dan Bidang Binwas, serta jajaran pejabat struktural, fungsional, hingga staf ASN dan PPPK. Kehadiran seluruh elemen dinas ini menunjukkan soliditas lembaga dalam mendukung syiar Islam sekaligus mempererat silaturahmi lintas daerah.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Sutrianto, S.Ag. mengelaborasi tema mendalam mengenai “Berani Berkah di Bulan Ramadhan”. Beliau menekankan bahwa keberkahan hanya dapat diraih dengan keberanian untuk memperbaiki diri dan ketulusan dalam beribadah. Momentum ini pun semakin bermakna dengan dilaksanakannya pendistribusian wakaf Al-Qur’an kepada pengurus masjid, sebagai langkah nyata mendukung literasi Al-Qur’an di Sulawesi Tengah.

Melalui kegiatan ini, Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya menjalankan kewajiban formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai religiusitas yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi aparatur negara maupun masyarakat luas.

Sumber : PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melaksanakan pemantauan stok, harga dan distribusi telur ayam di sejumlah titik peternakan dan lokasi distribusi di Kota Palu. Kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis di pasaran. Minggu, (01/3/2026)

Pemantauan diikuti langsung oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rohani Mastura, M.Si., didampingi Sekretaris Dinas Pangan Sulteng, Rizal Mohammad Mustaqim, S.E., serta Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Huria Fatimah, S.Pi., M.Si., bersama OPD terkait. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pangan juga mendampingi Tim Satgas Saber (Sapu Bersih Pelanggaran Harga & Keamanan Pangan) Badan Pangan Nasional dalam melakukan peninjauan ke distributor telur dan ayam potong di Kota Palu sebagai bagian dari penguatan pengawasan harga dan keamanan pangan.

Di wilayah Pengawu, tepatnya di peternakan Saudara Unggas milik Rustam Safar, tercatat sekitar 3.000 ekor ayam petelur dengan produksi mencapai kurang lebih 1.650 butir telur per hari. Sementara itu, di wilayah Vatutela, Tondo, pada peternakan Primadona, jumlah ayam petelur mencapai sekitar 37.000 ekor dengan produksi kurang lebih 33.600 butir telur per hari. Selain itu, pemantauan juga dilakukan di kawasan Jalan Garuda guna memastikan distribusi telur ayam berjalan lancar serta harga tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Palu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perdagangan Kota Palu, serta Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah dan Satgas Pangan Polres Palu. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan pengendalian komoditas pangan, khususnya ayam petelur dan telur ayam.

Melalui pemantauan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara aman, cukup dan berkelanjutan.

Sumber: PPID Pelaksanakan/Humas Dispang Sulteng