All posts by : Ahyain DKIPS

Palu– Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Inspektur Inspektorat Provinsi Sulteng Salim membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulteng Tahun 2024. Bertempat, di Striti Convention Hall. Kamis, (29/8/2024)

Acara ini juga dihadiri, unsur forkopimda Provinsi Sulteng, kepala perangkat daerah, Ketua UPP Provinsi dan Kabupaten/Kota, narasumber, stakeholder, mitra kerja dan panitia acara.

Pada kesempatan itu, Inspektur Inspektorat Provinsi Sulteng menerima laporan Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulteng Tahun 2023.

Dalam arahannya, Inspektur Inspektorat Provinsi Sulteng Salim membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan bahwa pungutan liar atau pungli merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang meresahkan dan dilakukan dengan memungut hak orang lain tanpa dasar hukum yang jelas dan dilakukan oleh oknum masyarakat maupun aparat.

“Sebagai aparat negara dan pelayan publik, sudah sepatutnya kita menyadari bahwa pungli dapat berakibat menurunnya kredibilitas pemerintah dan tingkat kepercayaan publik”, tutur Salim

Menurutnya, aksi-aksi kejahatan pungli selain merugikan masyarakat, juga berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan publik, merusak kredibilitas institusi, mengganggu kestabilan usaha dan dapat mendorong pelaku-pelaku kejahatan baru.

Salim juga mengungkapkan capaian pembangunan Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2023, yakni pertumbuhan ekonomi tumbuh hingga 14,18 persen, realisasi investasi terbesar ketiga secara nasional sebesar 112 triliun setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 2,95 persen dan merupakan yang terendah kelima se-Indonesia, menurunkan kemiskinan ekstrim dari 3,02 persen (2022) menjadi 1,44 persen (2023).

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,66 dan masuk kategori tinggi, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 900 miliar naik sebesar 2 triliun rupiah per tahun.

Untuk itu, inspektur mengajak Satgas Saber Pungli dan para pemangku kepentingan untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu,

Melalui forum ini, Gubernur berharap kiranya kegiatan ini menjadi media diskusi mengenai program-program kinerja Satgas Pungli agar dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Mari kita ajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dan melaporkan setiap praktik pungli untuk memberantas kejahatan pungli sepanjang tahun 2024 berjalan maksimal, sebagai bagian penting dari mekanisme Whistle Blowing System untuk mewujudkan good governance dan clean governance”, tutupnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menandatangani Naskah Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada 11 Partai Politik Tahun Anggaran 2024, bertempat di ruker gubernur pada Kamis, (29/08/2024).

Sebelas (11) parpol ini, antara lain : DPW PKB Sulteng, DPD Gerindra Sulteng, DPD PDI-P Sulteng, DPD Partai Golkar Sulteng, DPW Nasdem Sulteng, DPW PKS Sulteng, DPW Perindo Sulteng, DPW PPP Sulteng, DPW PAN Sulteng, DPD Hanura Sulteng, DPD Demokrat Sulteng.

Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura menuturkan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Menurutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, partai politik memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Tengah.

“Niatnya mulia untuk membangun Sulawesi Tengah ke depan”, katanya.

Terakhir Ia berharap, bantuan keuangan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan HAM dalam Penyelenggaran Trantibumlinmas, yang berlangsung di Restaurant Kampung Nelayan. Kamis, (29/08/2024)

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kasat Pol PP Se-Sulawesi Tengah Muhammad Nizam serta Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkuham Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak selaku Narasumber.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan dan pengatahuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja terhadap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bernuasa HAM, serta kegiatan perlinduangan, pemajuan, penegakan Perda/Perkada dan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam sambuntanya, Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Nizam menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta bimtek utama nya Kasat yang hadir secara langsung.

“Semoga kerjasama dan sinergitas selama ini tetap terjalin dan semakin baik dalam rangka penguatan kelembagaan Satpol PP”, ucap Nizam dalam kesempatan itu

Selanjutnya, Nizam juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda/Perkada dan kegiatan penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat tersebut diatas, sering terjadi saat turun langsung dengan kelompok masyarakat tertentu seperti gelandangan, pengemis, pedagang kaki lima dan anak” terlantar.

“Penanganan kelompok ini sangat rentan terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP di lapangan”, ujarnya

Untuk itu kata Nizam, pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah melalui Satpol PP memberikan Bimtek guna Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP yang bernuansa HAM.

Di akhir sambutannya, ia pun berharap Satpol PP tetap Humanis persuasif tanpa mengabaikan ketegasan tegak berdiri di atas kebenaran dalam rangka penegakan Perda maupun berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta mentaati kode etik Pamong Praja dalam bertugas.

Sumber : Satpol PP Prov. Sulteng/PPID Pelaksana

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Pengendlian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan audiensi sekaligus menjalin kerjasama kemitraan dengan Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Sulteng terkait program pemerintah dalam mencegah perkawinan anak yang berdampak terjadinya stunting pada anak. Bertempat, di Aula Dinas DP2KB Provinsi Sulteng. Rabu, (28/08/2024)

Kegiatan ini diawali dengan pemasangan sampolu oleh ketua BMA Prov. Sulteng Suaib Jafar kepada kepala Dinas P2KB Prov. Sulteng Tuty Zarfiana sebagai simbol adat yang bermakna dimulainya kerjasama diantara BMA dan Dinas P2KB Prov. Sulteng.

Dalam sambutannya, Tuty Zarfiana menerangkan bahwa angka perkawinan anak di Sulawesi Tengah masih tergolong tinggi khususnya di Kabupaten Donggala.

Ia pun berharap, dengan dijalinnya kerjasama ini dapat menekan tingkat perkawinan anak yang dapat
menyebabkan lahirnya anak stunting di Negeri Seribu Megalit.

Sementara itu, Ketua BMA Prov. Sulteng Suaib Jafar menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat dalam menangani maraknya pernikahan anak.

Dari hasil diskusi ini selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan MoU antara Dinas P2KB Prov. Sulteng dengan BMA untuk membahas program kerja berikutnya.

Turut hadir ; Ketua Libu Mombine Tokaili, Bendahara Siti Norma Mardjanu, Pengurus BMA Prov. Sulteng dan Kab. Sigi, Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf ASN lingkup Dinas P2KB Prov Sulteng.

Sumber : Dinas DP2KB Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu, Sulawesi Tengah – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Tengah Fahrudin Yambas menjadi pemateri pada kegiatan Seminar Nasional “Komunikasi Politik, Media Massa dan Isu Konflik di Ruang Publik Menjelang Pilkada”. Bertempat, di Kampung Nelayan Convention Hall. Kamis, (29/8/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Universitas Gunadarma dan Pemprov. Sulteng yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi politik dan peran media massa dalam mempengaruhi opini publik serta potensi konflik yang mungkin muncul di ruang publik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dalam kesempatan tersebut, Fahrudin Yambas membawakan materi dengan tema “Gejala Demokrasi dan Dunia Maya”. Adapun narasumber lain pada seminar tersebut diantaranya Rajab Ritonga (Koordinator Prodi S3 Ilmu Komunikasi Universitas Guna Darma dan Wartawan Senior) dan Muhammad Khairil (Dekan FISIP Untad).

Mengawali materinya, Fahrudin manyampaikan bahwa Pemilu dan Pilkada merupakan pintu bagi lahirnya pemerintahan yang aspiratif dan berdaulat, pemerintahan berkualitas dan pemerintahan yang kuat.

“Oleh karena itu, hakekat serta makna dari pemilu atau pilkada adalah penyaluran kedaulatan rakyat” ujar Fahrudin

Kemudian beliau menyampaikan, dalam konteks Pilkada yang akan datang, media sosial dapat menjadi alat yang sangat kuat baik untuk menyebarluaskan informasi positif maupun untuk menyebarkan hoax.

“Sehingga, perlu kerja sama untuk mengidentifikasi masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bijaksana dan bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas proses demokrasi” tambahnya.

Lebih lanjut, Fahrudin menyampaikan bahwa dunia maya telah menjadi arena baru yang mempengaruhi cara berkomunikasi dan berpartisipasi dalam demokrasi. Media sosial bukan hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga dapat menjadi panggung opini bagi yang berpotensi memicu konflik.

“Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami gejala ini dan bagaimana kita dapat mengelolanya untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan baik”, tegas Fahrudin.

Diakhir penjelasannya, Fahrudin berharap seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada peserta mengenai hubungan antara media massa, komunikasi politik dan insu konflik di ruang publik.

“Acara ini, akan menjadi ajang diskusi yang konstruktif tentang cara-cara efektif dalam mengelola dinamika politik di era digital” tutupnya.

Turut Hadir : Civitas Akademika FISIP Universitas Tadulako, ASN Pemprov Sulteng dan Masyarakat

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina membuka secara resmi pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Santika Palu. Kamis, (29/8/2024).

Pada kesempatan itu, Sekprov Novalina menyapaikan komite pengelolaan bersama perikanan merupakan sebuah mekanisme kerjasama dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, nelayan, industri perikanan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Selain itu, pembentukan komite ini bertujuan membangun pemahaman bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah, akademisi, asosiasi perikanan dan LSM terkait tentang pendekatan pengelolaan bersama perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah yang memungkinkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan perikanan.

“Maka dari itu dengan adanya forum ini, kepentingan dan potensi konflik antara pemangku kepentingan dapat di identifikasi dan dikelola dengan lebih baik, agar dapat mencegah atau menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam pemanfaatan sumber daya perikanan”, ujar Novalina

Ia pun mengatakan, meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang dihasilkan dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan perikanan.

“Untuk itu, mari kita bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam mengatasi tantangan pengelolaan perikanan khususnya di Sulawesi Tengah”, ajak Sekprov

Sementara itu, Deputy Chife OF Party USAID Ber-Ikan Saut Tampubolon menyampaikan bahwa pengelolaan perikanan harus memperomosikan berkelanjutan sumber daya ikan seperti ; kualitas, keanekaragaman hayati dan jumlah yang cukup agar bisa memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang, yaitu ; keamanan, pengurangan kemiskinam dan pembangunan berkelanjutan.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini kita dapat berkolaborasi untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kesehatan ekologi SDI dan Ekosistem serta sosial atau ekonomi”, pungkasnya.

Turut hadir ; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, para pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, LSM dan para peserta rapat serta stekholder terkait.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa secara resmi membuka Rekonsiliasi dan Rapat Koordinasi Tindaklanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. Bertempat, di Hotel Santika Kota Luwuk Kabupaten Banggai, pada Kamis (29/08/2024).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua yang terlibat atas terlaksananya kegiatan ini”, tutur Gubernur melalui Asisten Administrasi Umum

M. Sadly juga menjelaskan, rakor ini merupakan manifestasi dan perwujudan dari peningkatan kapasitas aparatur pengelola barang milik daerah.

Menurutnya, salah satu tujuannya adalah para pejabat pengelola barang milik daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyajikan data yang handal dalam pencatatan barang milik daerah, dan meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat meminimalisir adanya temuan BPK atau kerugian daerah yang ditimbulkan atas kesalahan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Selanjutnya, disampaikan bahwa pelaksanaan inventarisasi dan penertiban aset sebagai bagian dari program pencegahan korupsi yang dilakukan secara sistematis dengan ruang lingkup nasional oleh KPK RI untuk menyelesaikan masalah teknis penertiban aset di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari penyelamatan keuangan negara.

Selain itu, tindaklanjut dari temuan BPK RI TA 2023 sehingga untuk audit oleh pihak eksternal TA 2024 temuan yang sama tidak terulang lagi.

Terakhir, gubernur menekankan agar seluruh pejabat pengelolaan bmd pada organisasi perangkat daerah agar lebih serius dan berperan aktif dalam upaya kita bersama menertibkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyerahkan penghargaan bergengsi Paritrana Tahun 2023 atas capaian luar biasa pemerintah Kabupaten dan Kota serta Desa dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Tenaga Kerja) di Sulteng. Kamis, (29/8/2024).

Acara berlangsung di Hotel Aston dan dihadiri sejumlah undangan yang terdiri dari BPJS-TK Sulteng, forkopimda, pemerintah Kabupaten dan Kota, pemerintah desa penerima penghargaan, pimpinan badan usaha, kepala perangkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, stakeholder dan mitra kerja terkait.

Dalam sambutannya, gubernur menegaskan dan mengajak semua pihak mendukung penuh Inpres No 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan memberikan proteksi ke pegawai non-ASN, aparatur desa, pekerja badan usaha dan pekerja rentan.

“Selamat kepada pemerintah kabupaten kota, desa dan badan usaha peraih penghargaan”, ujarnya memberi selamat dan apresiasi ke penerima Paritrana kategori pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penilaian tim Paritrana ditetapkan pemerintah kabupaten kota peraih penghargaan yakni terbaik 1 Kota Palu, terbaik 2 kabupaten Morowali dan terbaik 3 Kabupaten Banggai.

Sementara, untuk pemerintah desa penghargaan terbaik 1 diraih Desa Puungkoilu (Morowali), terbaik 2 Desa Bakubakulu (Sigi) dan terbaik 3 Desa Pelawa Baru (Parigi Moutong).

“Melalui inovasi, kolaborasi dan implementasi kita tingkatkan coverage (cakupan) perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuh gubernur menyerukan.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu– Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona menjadi pemateri pada Workshop Literasi Digital dengan tema “Cerdas Bermedia Sosial”. Bertempat, di Aula SMA Negeri I Palu. Kamis, (29/8/2024)

Workshop ini diselenggarakan oleh Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng. Pertemuan ini dihadiri ; dewan guru dan staf SMA Negeri I Palu, staf Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng dan siswa/siswi SMA Negeri I Palu.

Dalam paparannya tentang Literasi Digital, Sudaryano menuturkan, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam menggunakan media digital seperti ; alat komunikasi dan jaringan internet.

Selanjutnya, Sudaryano mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya Workshop ini adalah untuk memberikan edukasi bermedia sosial secara cerdas, beretika dan bijak.

Dikataknya juga, berdasarkan laporan We Are Social, pada Januari 2024 185 juta individu pengguna internet di Indonesia, setara 66,5 persen, dari total populasi nasional berjumlah 278,7 juta orang.

“Dalam 10 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan paling tinggi tercatat pada Januari 2017, dimana pengguna internet nasional melonjak 28,4 persen”, ungkap Sudaryano

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) penyalahgunaan media sosial yang paling sering ditemui yaitu ; (1) berjudi atau taruhan, (2) mengumpat dengan kata-kata kasar, (3) berbagi foto korban kecelakaan, (4) pencemaran nama baik, (5) berbagi foto orang meninggal, (6) ingin eksis tapi merusak alam dan mengganggu orang lain, (7) membuly atau mengintimidasi, (8) meng-upload video tidak senonoh.

“Berdasarkan data, rata-rata durasi perbulan yang digunakan pengguna untuk medsos yaitu ; Youtube 31.4 jam/ bulan, WhatsApp 26.4 jam/bulan, Facebook 15.2 jam/bulan, Instagram 16.0 jam/bulan, dan Tiktok sebanyak 23.1 jam/ bulan”, beber Kak Ano sapaan Akrab Kadis Kominfosantik

Sebelum mengakhiri paparanya, Sudaryano juga berpesan kepada para dewan guru, untuk tidak menggunakan peralatan kantor dalam bermedia sosial.

Ia berharap, kepada seluruh peserta Workshop untuk mengendalikan diri dalam bermedia sosial dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia digital diera saat ini.

Sebelumnya, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palu Dahlan Moh. Saleh menyampaikan bahwa teknologi di era modern saat ini berkembang pesat. Dimana saat ini mengalami perubahan yang begitu cepat dari analog ke digital.

“Saya berterima kasih dan mengapresiasi Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng yang telah menyelenggarakan kegiatan ini”, ucap Dahlan dalam sambutanya

Ia berharap, para generasi milenial harus mampu beradaptasi dan bijak dalam menggunakan media sosial serta berkreasi sesuai peruntukannya.

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Aplikasi Kinerja Mobile (K-Mob) mulai disosialisasikan ke para pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah lingkup Provinsi Sulteng secara daring pada Rabu, (28/8/2024).

“Mudah sekali dan bisa diaplikasikan dari HP”, ujarnya mengapresiasi K-Mob.

Dirinya menambahkan K-Mob akan diujicoba mulai 1 September 2024 dan digunakan secara penuh tahun depan.

“Pada masa uji coba kita bisa mengetahui apa yang jadi kekurangan dari aplikasi sehingga masih ada rentang waktu 4 bulan untuk diperbaiki”, terangnya.

Dengan K-Mob, sekprov optimis tingkat kedisiplinan dan produktivitas ASN provinsi akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Mulai 2025 K-Mob jadi instrumen dasar perhitungan TPP”, pungkasnya mengisyaratkan.

Sekprov Novalina berharap, ASN akan terbiasa menggunakan aplikasi yang terpasang di telepon genggam pribadi untuk mengisi kehadiran dan membuat laporan kinerja harian.

Selanjutnya, tim pengembang aplikasi memaparkan secara detail penggunaan K-Mob, dimulai dari cara mengunduh aplikasi, memasang di HP, menjelaskan fungsionalitas menu dan melakukan simulasi pembuatan laporan.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID