Semangat Berbagi Di Bulan Suci Ramadhan, KORPRI Unit BKD Provinsi Sulawesi Tengah Menyalurkan Sembako Melalui Kegiatan “KORPRI Berani Berbagi”. Dalam rangka menumbuhkan semangat keperdulian dan kebersamaan di bulan suci Ramadhan, KORPRI Unit Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan “KORPRI Berani Berbagi” dengan menyalurkan paket sembako, pada Rabu, 11 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk keperdulian sosial dari keluarga besar KORPRI Unit BKD Provinsi Sulawesi Tengah kepada PPPK Paruh Waktu dan pegawai Non ASN BKD sekaligus sebagai upaya mempererat rasa solidaritas dan kebersamaan di lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan nilai-nilai empati, keperdulian sosial dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari budaya kerja ASN. Penyaluran paket sembako tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen KORPRI Unit BKD Provinsi Sulawesi Tengah untuk hadir dan memberikan manfaat bagi sesama, khususnya di momentum bulan Ramadhan yang penuh berkah.
Palu – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan penyaluran paket sembako melalui program “Korpri Berani Berkah” sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan di lingkungan internal instansi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, (12/3/2026) bertempat di Kantor Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rohani Mastura, M.Si, yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Pangan Rizal Mohammad Mustaqim, S.E. Penyaluran paket sembako ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program “Korpri Berani Berkah” yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan sebanyak 136 paket sembako kepada staf di lingkungan Dinas Pangan. Paket tersebut diberikan kepada berbagai kategori pegawai, yakni 16 tenaga honor, 32 pegawai paruh waktu, 56 pegawai P3K, serta 32 pegawai non eselon.
Melalui program ini diharapkan dapat mempererat rasa kebersamaan, meningkatkan solidaritas, serta memberikan dukungan bagi para staf menjelang Hari Raya Idulfitri. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk implementasi nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang terus didorong dalam lingkungan KORPRI.
Dengan adanya kegiatan Korpri Berani Berkah, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah berharap semangat berbagi dan kepedulian antarpegawai dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Palu (10/3) – Dalam rangka memeriahkan Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M serta mendukung program Korpri Berani Berkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Korpri Unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Korpri Berani Berbagi dengan menyalurkan paket sembako.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan program berbagi paket sembako Ramadhan di lingkup perangkat daerah. Pada kesempatan tersebut, paket sembako disalurkan kepada 27 orang PPPK Paruh Waktu di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah serta 5 orang mahasiswa magang dari Universitas Tadulako (Untad) yang tengah melaksanakan kegiatan magang di Dinas Sosial.
Penyerahan paket sembako dilakukan secara simbolis oleh pimpinan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah kepada para pegawai dan mahasiswa magang. Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan keluarga besar Dinas Sosial dalam menyambut bulan suci Ramadhan sekaligus mempererat hubungan antara aparatur, tenaga pendukung, dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di lingkungan instansi.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat berbagi dan memperkuat kebersamaan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah selama bulan Ramadhan.
Palu – Dunia akademik tidak hanya terbatas pada bangku kuliah dan tumpukan buku, melainkan sebuah medan kreativitas yang menuntut ketajaman literasi. Semangat inilah yang mendasari Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (Untad) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyelenggarakan kegiatan bedah buku berjudul “Manajemen Waktu Perspektif Islam”. Rabu (11/03/2026).
Acara ini menjadi istimewa dengan kehadiran Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si. Beliau secara resmi membuka kegiatan sekaligus memberikan sambutan yang menekankan pentingnya peran bedah buku dalam ekosistem literasi.
Dalam arahannya, Ibu Siti Rachmi Amir Singi menyoroti bahwa kegiatan bedah buku merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong tumbuhnya budaya literasi di tengah masyarakat.
“Perpustakaan memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan penyedia informasi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat yang mampu mendorong lahirnya masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkarakter,” ujar beliau.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa tema manajemen waktu dalam perspektif Islam sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Dalam ajaran Islam, waktu merupakan amanah berharga yang tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola waktu secara bijak menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun tanggung jawab kemasyarakatan.
Beliau juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran staf Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, serta kepada Dekan Fakultas Ekonomi Untad, Prof. Wahyuningsih, S.E., M.Sc., Ph.D., atas kerja samanya dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah daerah, yaitu “Sulawesi Tengah Berani Cerdas”. Langkah ini selaras dengan visi Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2025–2029 untuk mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis kearifan lokal serta pembangunan berkelanjutan (Sulawesi Tengah Nambaso) di bawah kepemimpinan pasangan Anwar-Reny.
Adapun tujuan penting dari pelaksanaan bedah buku ini adalah : Meningkatkan literasi masyarakat secara luas. Memperdalam pemahaman isi buku secara kritis sekaligus mempromosikan karya penulis kepada publik. Memfasilitasi transfer ilmu, mendapatkan masukan konstruktif bagi penulis, serta membangun budaya berpikir kritis.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif mengenai implementasi manajemen waktu dalam perspektif Islam. Inisiatif sinergi antara Dispusaka Sulteng dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako ini patut diapresiasi. Diharapkan kolaborasi ini dapat memperkuat jaringan perpustakaan se-Sulawesi Tengah dan memberikan dampak luas bagi peningkatan kualitas literasi masyarakat.
Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
Donggala – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pangan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk membantu masyarakat di wilayah rawan pangan pascabencana di Kabupaten Donggala. Selasa, (10/3/2026).
Penyaluran cadangan pangan tersebut mencapai 25,4 ton yang diperuntukkan bagi masyarakat di 3 (tiga) kecamatan dan 9 (sembilan) desa. Bantuan ini diberikan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kerentanan pangan akibat dampak bencana.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja yang dilaksanakan pada 26 Februari 2026, di mana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bantuan Cadangan Pangan sebanyak 25 ton untuk penanganan dampak pascabencana yang terjadi pada 11 Januari 2026 di wilayah Kabupaten Donggala.
Pertemuan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Donggala sebanyak 25,4 ton beras. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rohani Mastura, M.Si., dan disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Rustam Efendi.
Melalui program ini, bantuan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 2.122 jiwa selama 40 hari masa penanganan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga ketahanan pangan serta memastikan masyarakat yang terdampak bencana tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan pangan pokok.
Dinas Pangan Sulawesi Tengah berharap penyaluran cadangan pangan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Palu – Suasana di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pagi ini, tampak berbeda. Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah, termasuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., membahas agenda besar: Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tengah ke-62 yang akan jatuh pada 13 April mendatang. Senin (09/03/2026).
Tahun ini, perayaan bukanlah sekedar seremonial rutin. Di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., Sulawesi Tengah bersiap menghentak panggung internasional. Sebagai Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur memastikan keterlibatan delegasi dari berbagai negara anggota DMDI. Kehadiran surat dari Sekretaris Dewan DMDI dalam rapat ini menegaskan bahwa Sulteng siap menjadi titik temu keberagaman budaya melayu dan islam dunia.
Pemerintah Provinsi telah menyusun rangkaian acara selama sepekan penuh yang memadukan sportivitas dan hiburan rakyat. Beberapa agenda unggulan yang menjadi sorotan antara lain: * Atraksi Udara & Internasional: Kejuaraan Paralayang Internasional di Bukit Salena yang sejauh ini telah diikuti peserta dari 17 negara, serta atraksi Fly Pass pesawat Sukhoi yang akan membelah langit Palu. * Pesta Rakyat: Penampilan band papan atas, Sheila on 7, dipastikan akan menjadi magnet utama di panggung hiburan. * Olahraga & Seni: Mulai dari Night Fun Run, Fun Bike, Futsal, hingga Lomba Domino yang melibatkan perwakilan kabupaten/kota. Tak ketinggalan, kemegahan Marching Band dari IPDN Makassar.
Filosofi “Berani Makmur & Berani Sejahtera”
Logo HUT ke-62 tahun ini secara visual menampilkan peta Sulawesi Tengah dengan angka 62 yang dibalut tiga warna filosofis: Biru untuk kekayaan laut, Hijau untuk kesuburan pertanian, dan Kuning untuk potensi mineral yang melimpah.
Melalui tema “Berani Makmur & Berani Sejahtera”, perhelatan akbar ini diharapkan bukan sekedar pesta, melainkan momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk optimistis menatap masa depan Sulawesi Tengah yang lebih gemilang di kancah global.
Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
Palu, 6 Maret 2026 — Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si, menghadiri kegiatan Buka Puasa Bersama (Bukber) “Sulteng Nambaso” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di kawasan Jalan Samratulangi, Kota Palu, Jumat (6/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri puluhan ribu masyarakat dan menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, tokoh agama, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan lebih dari 20 ribu porsi hidangan berbuka puasa sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian sosial.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, sekitar 5.700 siswa SMA dan SMK se-Kota Palu mengikuti sosialisasi bahaya narkoba bekerja sama dengan Polda Sulawesi Tengah, bertujuan meningkatkan edukasi dan kesadaran generasi muda terhadap penyalahgunaan narkotika.
Turut Hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh penting, antara lain Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido,Gubernur Sebelumnya Bapak Longki Djanggola dan Bapak Rusdy Mastura, Ketua Utama Alkhairaat Habib Alwi bin Saggaf bin Muhammad Aljufri, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Endi Sutendi, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, jajaran Forkopimda, serta kepala organisasi Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa kegiatan buka puasa bersama bukan sekadar agenda seremonial Ramadan, melainkan sarana strategis untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Persatuan tidak akan terwujud tanpa silaturahmi. Ketika silaturahmi terus dijaga, kebersamaan masyarakat akan semakin kokoh untuk bersama-sama membangun Sulawesi Tengah. Kegiatan Buka Puasa Bersama ‘Sulteng Nambaso’ juga menjadi wahana menumbuhkan kepedulian sosial dan memperkuat nilai kebersamaan, mendukung tercapainya visi pembangunan daerah yang selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan pesan kepada para pelajar yang hadir agar mempersiapkan diri menjadi generasi penerus pembangunan daerah dengan tiga karakter utama : akhlak yang kuat, kecerdasan intelektual, serta kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. “Kepintaran tanpa akhlak tidak akan mampu menghadapi persaingan hidup yang semakin ketat,” tegasnya.
Selanjutnya, M. Sadly Lesnusa mengungkapkan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, momentum Ramadan menjadi kesempatan tepat untuk memperkuat hubungan sosial, nilai kebersamaan, dan semangat persatuan dalam mendukung pembangunan daerah.
“Buka puasa bersama Sulteng Nambaso memberikan ruang yang sangat baik untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat. Kegiatan ini juga menegaskan kepedulian pemerintah terhadap generasi muda melalui sosialisasi bahaya narkoba, sebagai upaya membentuk masyarakat yang sadar hukum, sehat, dan produktif,” ungkap M. Sadly Lesnusa.
Pada momen tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah turut berpartisipasi aktif, menjadikan kegiatan ini momentum strategis untuk mempererat kebersamaan, menguatkan silaturahmi, serta meneguhkan komitmen kolektif dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.
SUMBER RILIS : AYU UTAMI DEWI / PPID Sek. DPRD Sulteng
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia terkait pengelolaan dan pengawasan sektor pertambangan di Sulawesi Tengah, pada Jum’at (6/3/2026).
Tim Komisi III DPRD Prov Sulteng dipimpin Ketua Komisi III, Hj Arnila Hi Moh Ali dan diterima Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Esti Rahayu, bersama jajaran di ruang rapat Ditjen Minerba, Jakarta.
Turut hadir mendampingi, yakni : H.Zainal Abidin Ishak, Ir.H.Musliman,MM, Dandy Adhi Prabowo, Sadat Anwar Bihalia,S.H.I,MH, Drs.H.Suardi, Marthen Tibe, Takwin, Alfiani Eliata Sallata,S.Si,M.Si dan Fery Budiutomo.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III Arnila menjelaskan bahwa kunjungan Komisi III bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait tata kelola pertambangan, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya mineral yang besar, termasuk emas, sehingga membutuhkan data yang akurat guna menunjang fungsi pengawasan DPRD.
Ia menegaskan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada prinsipnya tidak menolak investasi di daerah. Keberadaan investasi dinilai memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.
Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, bahkan memicu gesekan sosial di tengah masyarakat.
Beliau juga menyoroti masih adanya aktivitas penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan serta dugaan praktik pertambangan ilegal. Selain itu, pihaknya menemukan adanya perusahaan yang beranggapan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukan merupakan kewajiban.
Komisi III juga mendorong agar Koordinator Inspektur Tambang di Sulawesi Tengah diperkuat kelembagaannya sehingga memiliki struktur organisasi yang lebih jelas serta kewenangan yang memadai, termasuk dalam pengawasan ore.
Selain itu, DPRD Sulteng mengusulkan agar pemerintah daerah diberikan peran lebih besar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) maupun set plan pertambangan agar daerah penghasil memiliki basis data yang akurat.
Menanggapi hal tersebut, Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Esti Rahayu menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, kewenangan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berada pada pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan melakukan pembaruan data melalui sistem Mineral One Data Indonesia (MODI).
Ia juga menegaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha pertambangan yang melakukan aktivitas tanpa persetujuan RKAB atau melebihi kuota produksi dapat dikenai sanksi administratif berat, termasuk pencabutan izin usaha.
Berdasarkan pendapatnya, Kementerian ESDM terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan tambang yang memiliki izin. Sementara untuk aktivitas pertambangan tanpa izin, penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Ia pun menambahkan Kementerian ESDM telah membentuk direktorat khusus untuk menangani pengaduan terkait aktivitas tambang ilegal sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Dugaan praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dapat dikoordinasikan dengan Gakkum ESDM untuk ditindaklanjuti.
Terkait penguatan struktur Inspektur Tambang di daerah, Ia menyebut Kementerian ESDM bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sedang membahas kemungkinan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai kebutuhan di daerah.
Dalam pertemuan itu juga disampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sulawesi Tengah, total PNBP yang telah diidentifikasi mencapai sekitar Rp 4,3 triliun. Nilai tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme transfer oleh Kementerian Keuangan.
Sementara itu, terkait Dana Bagi Hasil (DBH), pembagiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mengatur persentase pembagian antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) wajib dilaksanakan oleh pemegang izin usaha pertambangan, baik IUP maupun IUPK. Program tersebut harus disusun sebagai rencana kerja dan dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Adapun CSR, lanjut dia, merupakan kewajiban bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas dan bersifat umum karena berlaku untuk berbagai sektor usaha.
Terakhir Ia menyatakan bahwa berbagai masukan dan rekomendasi dari Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah akan dicatat dan dikoordinasikan dengan direktorat terkait di lingkungan Kementerian ESDM.****
Palu, Senin 9 Maret 2026 – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kinerja tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kinerja 100 Hari Pejabat Eselon II bersama Gubernur Sulawesi Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si., dan diikuti oleh para pejabat administrator dan pengawas di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Rivan Burase, SP., M.Si selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Asmir Julianto Hanggi, SH., MH selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Ahmad Erwin, S.STP., M.Si selaku Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, serta Malkhi Nugraha, SE selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memastikan setiap program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilaksanakan secara lebih terencana, terukur, dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah bersama Gubernur Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, mendorong inovasi kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam rangka mendukung implementasi Program Prioritas 9 Berani Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja ini, seluruh pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan semakin memperkuat komitmen, integritas, dan sinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu mewujudkan kinerja yang optimal serta memberikan dukungan yang maksimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak masyarakat meramaikan Semarak Berani Buka Puasa Bersama Nambaso yang digelar pada Jumat, 6 Maret 2026, di sepanjang jalan Sam Ratulangi tepat di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu. Kegiatan ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda kebersamaan terbesar selama Ramadhan di Sulawesi Tengah.
Sekitar 10.000 warga dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, hingga Parigi Moutong diundang hadir untuk menikmati suasana kebersamaan Ramadan. Panitia menyiapkan sekitar 10.000 porsi makanan dan minuman segar yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis saat waktu berbuka puasa.
Semarak Bukber Nambaso melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyiapkan tenda pelayanan makanan di lokasi kegiatan. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab menghadirkan menu berbuka puasa melalui kolaborasi bersama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Koordinator kegiatan, Arfan yang juga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa seluruh perangkat daerah dilibatkan untuk memastikan kegiatan berjalan meriah sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Menu berbuka yang disiapkan cukup beragam dan menggambarkan kekayaan kuliner lokal Sulawesi Tengah. Masyarakat dapat menikmati nasi kuning, uta dada, uta kelor, dange, bakso, siomay, sate, kaledo, uvempoi, coto serta aneka buah-buahan dan minuman segar yang disiapkan oleh pelaku UMKM.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, termasuk TNI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang turut berpartisipasi dalam rangkaian acara.
Sebelumnya, persiapan kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Bukber Nambaso menjadi langkah nyata pemerintah untuk memperkuat kebersamaan sekaligus memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil di daerah.
Kegiatan ini juga menghadirkan edukasi pencegahan narkoba bagi generasi muda yang melibatkan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Sekitar 5.700 siswa SMA dan SMK di Kota Palu dijadwalkan mengikuti sesi edukasi tersebut sebelum waktu berbuka.
Gerobak UMKM akan tersusun di sepanjang Jalan Sam Ratulangi yang akan ditutup sementara selama acara berlangsung. Setiap pelaku usaha menyediakan minimal 100 porsi makanan sehingga masyarakat dapat memilih menu berbuka sesuai selera.
Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin memastikan Ramadan menjadi momentum mempererat persaudaraan, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta menghadirkan ruang kebersamaan antara pemerintah dan warga Sulawesi Tengah..
Sumber : PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
