All posts by : Ahyain DKIPS

Palu – Dalam rangka mempercepat peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Biro Organisasi menyelenggarakan Workshop Pembinaan Inovasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif perangkat daerah dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digagas oleh Kementerian PANRB RI. Workshop berlangsung di Aula Nagaya Brida, pada Rabu (11/06/2025).

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulteng. Selain itu, turut hadir secara virtual narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.

Selain membahas KIPP, kegiatan ini juga memuat sesi pembinaan terkait Indeks Inovasi Daerah (IID) yang disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Brida Provinsi Sulawesi Tengah, Hasim R.

Dalam sambutannya, Hasim menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mengikuti dua ajang inovasi nasional, yakni Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kemendagri RI, serta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) oleh Kementerian PANRB RI.

“Dalam KIPP 2025, Pemprov Sulteng telah mengirimkan dua inovasi, yaitu inovasi LABRIDA yang diusulkan oleh Brida Sulawesi Tengah dan inovasi penanganan stunting yang diusulkan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah,” ungkap Hasim.

Ia juga menegaskan bahwa saat ini pembinaan inovasi dilakukan melalui satu pintu yang terpusat di Brida Provinsi. Tujuannya adalah menciptakan pola pembinaan yang seragam agar hasil yang diperoleh lebih terukur.

Sesi materi pertama disampaikan oleh Dinda Puspaningtyas, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB, yang hadir sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Dinda menjelaskan bahwa inovasi pelayanan publik merujuk pada Peraturan Menteri PANRB No. 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. Tujuan pembinaan inovasi tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 peraturan tersebut, adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggara inovasi dan menjaga kualitas inovasi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa urgensi pelaksanaan KIPP antara lain sebagai praktik negara maju, instrumen pengembangan Knowledge Management System (KMS), instrumen pembentukan budaya inovasi dalam organisasi, serta memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik dan pembangunan.

Dinda juga memaparkan syarat, ketentuan, serta tahapan pelaksanaan KIPP 2025. Sesi materi kemudian dilanjutkan oleh Hasim R yang menjelaskan pola pembinaan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang telah dilaksanakan oleh Brida Provinsi Sulawesi Tengah selama ini.

Sumber : PPID Brida Provinsi Sulawesi Tengah

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palu, Kolonel Laut (P) Marthinus Sir, berserat rombongan di ruang kerjanya pada Rabu (11/6/2025). Pertemuan tersebut membahas komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan TNI AL untuk melindungi wilayah pesisir Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong, dari praktik ilegal fishing seperti pengeboman ikan yang masih marak terjadi.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas pemboman, terutama di kawasan yang sejatinya sangat potensial untuk perikanan berkelanjutan. “Di beberapa titik, hanya 20 meter dari bibir pantai sudah ditemukan ikan. Tapi kalau dibom terus, semuanya rusak. Kita harus hentikan,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Sulteng siap menanggung biaya operasional patroli laut dan memfasilitasi kerja sama strategis dengan Lanal Palu. Menurutnya, dukungan penuh pemerintah daerah penting untuk memperkuat kehadiran negara di laut, terutama di wilayah-wilayah rawan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Waktu masa kampanye, keluhan soal pengeboman ikan ini sangat kuat disuarakan oleh masyarakat Parigi Moutong. Sekarang saatnya kita jawab dengan tindakan nyata,” ujar Anwar Hafid.

Danlanal Palu, Kolonel Marthinus, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai perlindungan laut tidak bisa dilakukan sepihak, tetapi memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran serta aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Gubernur juga mengajak agar Pemerintah Provinsi dan Lanal Palu bisa melakukan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama patroli laut dan edukasi masyarakat pesisir. Kawasan Parigi Moutong menjadi fokus awal karena tingkat kerawanannya yang tinggi serta potensi lautnya yang luar biasa.

“Kalau kita bisa jaga laut kita, bukan hanya ekosistem yang selamat, tapi juga kesejahteraan nelayan akan meningkat. Ini bukan soal pengawasan saja, tapi soal keberlanjutan hidup bersama,” tutup Gubernur.

Sumber rilis dan foto : Tim Media BERANI

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Presiden Direktur Alfaland Group, Hanto Djoko Susanto, bersama Willy A Prianto dan Lanang, untuk membahas potensi kerja sama dan investasi strategis di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan kawasan potensial lainnya di Sulteng.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Hanto Djoko menyampaikan bahwa Alfaland Group melihat peluang besar di Sulawesi Tengah, terutama di sektor properti dan pariwisata. Ia menjelaskan bahwa Alfaland saat ini tengah melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia dan Asia Tenggara, termasuk Malaysia.

“Kami ingin memahami lebih dalam potensi Sulawesi Tengah. Bukan hanya di Palu, tapi juga di kawasan-kawasan lain yang mungkin belum tergarap maksimal,” ujarnya.

Gubernur Anwar Hafid menyambut baik rencana tersebut. Ia menjelaskan bahwa Kota Palu berada di posisi strategis, dikelilingi oleh Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, serta memiliki infrastruktur penunjang seperti bandara di hampir semua kabupaten/kota. Ia juga menyoroti bahwa selama ini investasi banyak terfokus di bagian timur provinsi seperti Morowali, sementara kawasan barat justru memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pendidikan, dan layanan kesehatan.

“Saya ingin investasi mulai bergerak ke wilayah barat. Kita punya kawasan pantai yang indah, perbukitan dengan pemandangan laut langsung, bahkan beberapa titik sudah mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata,” ungkap Anwar.

Alfaland Group juga menyampaikan minat untuk mengembangkan sektor pendidikan melalui jejaring sekolah dan universitas yang sudah mereka kelola di beberapa daerah. Mereka menyatakan siap bersinergi membangun ekosistem pendidikan bertaraf internasional di Palu dan sekitarnya.

Gubernur turut menekankan pentingnya revitalisasi kawasan terdampak likuifaksi dan potensi pengembangan edukasi kebencanaan sebagai daya tarik wisata baru, seperti yang telah dilakukan di Aceh. “Kita punya cerita yang kuat, tinggal bagaimana mengemasnya secara edukatif dan berkelanjutan,” kata Anwar.

Pertemuan ini ditutup dengan semangat untuk menindaklanjuti potensi kerja sama melalui survei langsung ke lapangan dan pembahasan teknis lebih lanjut. “Kami siap memfasilitasi. Yang penting, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Tengah,” tegas Gubernur.

Sumber rilis dan foto : Tim Media BERANI

Palu– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi telah mengumumkan 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2025–2028 untuk dilakukan uji publik. DPRD menerima nama-nama tersebut dari Timsel pada 23 Mei 2025.

Ketetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160 Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2025–2028.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Arus Abdul Karim, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa proses seleksi telah berjalan dengan objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menyambut baik hasil kerja Tim Seleksi yang telah menjaring nama-nama terbaik putra-putri Sulawesi Tengah. Selanjutnya, DPRD akan melaksanakan tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk memastikan para calon memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai komisioner KPID,” ujar Ketua DPRD Sulteng, Rabu, (11/6/2025)

Berikut adalah 14 nama calon anggota KPID Sulteng periode 2025–2028 yang telah diterima DPRD : A. Kaimuddin, Farid, Fery, Hafid, Mita Meinansi, Moh. Misbahudin, Moh. Syayaf Rabbani Al-Munthazar, Muhammad Faras Muhadzdzib L, Muhammad Ramadhan Tahir, Muhammad Wahid, Rachmat Caisaria, Sepriyanus Tolule, Temu Sutrisno, Yeldi S. Adel

Proses uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, sebelum ditetapkannya tujuh anggota terpilih yang akan mengisi posisi di KPID Sulteng untuk masa jabatan tiga tahun ke depan.

“KPID memiliki peran penting dalam menjaga kualitas penyiaran dan menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi yang sehat, edukatif, dan berimbang. Oleh karena itu, kami berharap proses ini menghasilkan komisioner yang profesional dan berdedikasi,” tambahnya.

Uji Publik itu juga mempengaruhi tes selanjutnya di tingkat DPRD Sulteng yaitu fit and proter test. Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) berlangsung 23 Juni 2025.

Masukan, saran, dan kritik dapat disampaikan melalui tautan seleksikpid.sultengprov.go.id/uji-publik

Sumber Rilis dan Foto: PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng

Palu– Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, secara resmi melantik Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Pelantikan ini berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (11/6).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng, Arfan, serta Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka Nasional, Fuad Lutfi, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov. Sulteng, pengurus Paskibraka Sulteng serta pejabat terkait lainya.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Tengah yang dibacakan oleh Asisten II, Rudi Dewanto menyampaikan apresiasi tinggi kepada para duta yang telah terpilih. Ia menyebutkan bahwa menjadi Duta Pancasila merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah besar bagi generasi muda.

“Menjadi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar. Di tangan kalian, terletak harapan untuk menjadi teladan, bukan hanya dalam hal disiplin dan kepemimpinan, tetapi juga dalam menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” ujar Rudi Dewanto dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan globalisasi, pergeseran budaya, dan kemajuan teknologi. Menurutnya, pemahaman yang kuat terhadap ideologi bangsa akan menjadi fondasi kokoh dalam membangun masa depan Indonesia yang berkarakter.

“Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, para duta ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang inspiratif. Melalui berbagai kegiatan dan inisiatif, mereka dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai Pancasila dan realitas kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Tak hanya kepada para duta, Gubernur melalui sambutannya juga memberikan pesan khusus kepada para pembina dan pelatih. Ia berharap agar pendampingan yang diberikan tidak sebatas teknis, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan wawasan kebangsaan.

“Motivasi dari para pembina sangat penting agar para duta mampu mengemban tugas ini dengan baik. Dengan bimbingan yang tepat, mereka akan tumbuh menjadi sosok teladan yang menjunjung tinggi semangat gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan berkelanjutan.

“Setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini akan berkontribusi pada masa depan bangsa. Mari kita bangun bersama Sulawesi Tengah yang lebih baik, berkarakter, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov Sulawesi Tengah

PALU – Di hadapan ribuan warga Kelurahan Tipo dan sekitarnya, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menyatakan secara tegas penghentian permanen dua tambang yang selama ini ditolak masyarakat. Keputusan itu disampaikan langsung di lokasi aksi damai warga, Selasa (10/6/2025), sebagai jawaban dari delapan bulan perjuangan masyarakat menjaga ruang hidup mereka dari kerusakan lingkungan.

Gubernur hadir langsung dalam forum tersebut, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim, Bupati Sigi Moh. Rizal Intjenae, Sekretaris Kota Palu, Irmayanti dan sejumlah pejabat lainnya. Suasana haru menyelimuti momen saat Anwar Hafid menyampaikan keputusannya. “Saya kesini bukan karena saya mau mencari popularitas, tapi ini adalah demi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh daerah dan negara kepada saya. Dan keputusan yang saya ambil hari ini, mohon maaf, bukan karena takut dengan demo, bukan. Tapi demi kebaikan daerah ini,” tegas Gubernur.

Ia menyampaikan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur, dirinya akan memoratorium semua perizinan tambang yang berada di atas wilayah permukiman rakyat. “Insya Allah selama saya jadi Gubernur, tidak akan ada lagi izin yang keluar di atas permukiman. Itu komitmen kita menjaga daerah ini, karena daerah ini satu-satunya harapan kita, kita berlindung, kita pernah mengalami musibah yang sangat besar. Kalau di atas ini kita tidak jaga, saya khawatir suatu saat kita semua akan tertimbun,” ujar Anwar Hafid.

Gubernur juga menegaskan bahwa surat sebelumnya yang hanya bersifat penghentian sementara terhadap dua perusahaan tambang, PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora, resmi ia tingkatkan menjadi penghentian permanen. “Saya melanjutkan surat Gubernur yang lalu, kalau bagi cudi mengempaikan penghentian sementara, maka hari ini saya nyatakan penghentian permanen,” ujarnya disambut pekikan takbir dari masyarakat.

Keputusan ini lahir dari proses panjang dan komunikasi lintas pihak. Anwar Hafid menceritakan, sebelum tiba di Tipo, ia lebih dulu meminta izin kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Kota, serta menghubungi Bupati Sigi. “Pak Bupati singkat, dia bilang, kalau itu membahayakan masyarakat Kota Palu, tutup,” ucapnya menirukan respons Bupati Rizal Intjenae yang turut hadir dalam forum.

Korlap aksi damai yang juga Ketua Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo, Faizal, menyampaikan apresiasi dan rasa haru. Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya soal menolak tambang, tetapi menyatukan dua lembaga adat dari Ulujadi dan Kinovaro untuk penyelamatan kawasan Gunung Kinovaro dan pegunungan sekitar yang menjadi paru-paru wilayah Palu dan Sigi.

“Hari ini kami meneteskan air mata. Kami tidak pernah anarkis, tidak pernah melawan pemerintah. Kami ikuti semua jalur, tapi yang kami temukan hanya kekecewaan. Hari ini luka kami yang sudah delapan bulan terobati dengan hadirnya Bapak Gubernur,” ucap Faizal.

Tokoh adat Ulujadi, Astam, dalam orasinya menambahkan bahwa izin-izin tambang yang selama ini berlaku di atas wilayah Kalora dan Tipo diterbitkan tanpa prosedur dan tanpa pelibatan masyarakat. Rapat koordinasi lintas OPD yang pernah digelar sejak 2004 tidak pernah dilanjutkan dengan tindak tegas, meski perusahaan terbukti tidak pernah melapor secara resmi ke desa maupun pemerintah kecamatan. “Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menolak pertambangan yang merusak alam, menghilangkan sumber air, dan menimbulkan konflik sosial,” tegas Astam.

Sementara itu, dari Kelurahan Sigi, tokoh masyarakat menyampaikan persoalan tapal batas antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang masih belum tuntas sejak 2012. “Pemasangan batas tidak melibatkan kami. Patoknya sudah kami cabut dan kami simpan di kantor kelurahan. Kami mohon Gubernur memfasilitasi ini karena sudah terlalu lama dibiarkan menggantung,” ucapnya.

Dari Kelurahan Tipo, warga menyuarakan protes terhadap tumpang tindih penguasaan tanah yang menimbulkan konflik administratif dan sosial. SKPT ganda yang diterbitkan atas nama warga Kalora di atas wilayah Tiko dituding menjadi sumber masalah. “Kami minta kejelasan status wilayah kami. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena permainan administrasi yang tidak adil,” ujar perwakilan warga Tiko.

Di akhir pernyataannya, Gubernur Anwar Hafid menyerukan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan percaya bahwa negara hadir di pihak rakyat. “Saya berharap seluruh warga masyarakat tenang, itu urusan saya dengan para pemegang IUP. Kata-kata saya pegang baik-baik. Insyaallah saya tidak khianat. Saya ada di pihak rakyat, karena saya dipilih oleh rakyat,” ujarnya dengan suara bergetar.

“Sekali lagi saya mau tegaskan, keputusan ini bukan karena saya takut dengan demo, keputusan ini saya ambil untuk melindungi Kota Palu ini dari segala akibat pertambangan. Nanti urusan saya mencari solusinya, yang penting kita aman di daerah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!” Sorak takbir menggema. Di tanah yang selama ini penuh ketakutan, pagi itu masyarakat Kelurahan Tipo menemukan kembali harapan.

Sumber rilis dan foto : Tim Media BERANI

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, menerima penghargaan bergengsi dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Kading atas kontribusi besar mereka dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Kading, dalam seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Deklarasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal serta Anti TPPO yang digelar di Gelora Bumi Kaktus (GBK), Kota Palu, Selasa (10/6/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen lintas sektor terhadap perlindungan warga negara, khususnya para calon pekerja migran.

Gubernur Sulawesi Tengah dianugerahi penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dukungannya dalam memperluas sosialisasi peluang kerja luar negeri yang legal dan aman, serta peran aktif pemerintah provinsi dalam mendorong migrasi yang terkelola dengan baik. Sementara itu, penghargaan untuk Kapolda Sulawesi Tengah diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmennya dalam penindakan dan pencegahan praktik perdagangan orang serta pengiriman pekerja migran ilegal.

“Terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa dalam mensosialisasikan migrasi aman dan upaya pemberantasan TPPO di Sulawesi Tengah. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Gubernur dan Kapolda Sulawesi Tengah,” ujar Menteri.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerhati migrasi. Di akhir kegiatan, dilakukan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum dalam menjaga keselamatan dan masa depan para calon pekerja migran Indonesia.

Dengan diterimanya penghargaan ini, Sulawesi Tengah kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu provinsi terdepan dalam gerakan nasional melawan perdagangan orang dan migrasi ilegal.

Sumber : Tim Media BERANI

Palu – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.Si menghadiri kegiatan sosialisasi pekerja migran, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tata pengelolaan Pekerja Migran Indonesia, serta deklarasi pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dan anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gedung Bumi Kaktus (GBK), Palu, Selasa (10/6/2025).

Acara strategis ini turut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng, camat, kepala desa, hingga mahasiswa dan pelajar SMK sederajat, yang menunjukkan keseriusan lintas sektor dalam mendukung agenda perlindungan PMI.

Menteri Pekerja Migran Indonesia (P2MI), H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan dua arahan penting: fokus pada peningkatan kualitas perlindungan bagi PMI dan optimalisasi penempatan tenaga kerja terampil demi peningkatan kesejahteraan nasional.

“Harus diakui masih ada pekerja migran yang mengalami kekerasan, eksploitasi, bahkan perdagangan orang. Ini pekerjaan rumah besar bagi kami di Kementerian P2MI,” tegas Menteri Karding.

Ia menekankan bahwa keberangkatan PMI secara nonprosedural menjadi akar dari berbagai permasalahan.
“Data menunjukkan 95 hingga 97 persen pekerja migran yang bermasalah adalah mereka yang berangkat melalui jalur ilegal. Kita harus hentikan model seperti ini. Ke depan, semua harus prosedural,” lanjutnya.

Menteri P2MI juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1,7 juta peluang kerja luar negeri yang tersedia di 14 sektor, yang didominasi oleh sektor kesehatan, domestik, manufaktur, industri, pertanian, perkebunan, dan hospitality.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan program dari Kementerian P2MI.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri atas inisiatif luar biasa ini. Program ini selaras dengan visi-misi BERANI, untuk membuka masa depan anak-anak Sulteng,” ujar Gubernur Anwar.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dua jalur pilihan bagi lulusan SMA/SMK/SLB di daerah tersebut: beasiswa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, dan pelatihan kerja bagi yang ingin langsung bekerja.

“Kegiatan hari ini adalah contoh nyata komitmen pemerintah menyediakan pelatihan dan keterampilan kerja bagi anak-anak kita yang ingin bekerja di luar negeri secara legal dan terampil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Anwar menekankan pentingnya peran kepala daerah di seluruh tingkatan untuk menyosialisasikan program ini.

“Saya harap seluruh Bupati, Camat, hingga Kepala Desa dapat terus menyuarakan program ini. Kita ingin Sulawesi Tengah menjadi pionir daerah penghasil tenaga kerja migran yang legal, terampil, dan sejahtera,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan PMI ilegal dan pengentasan pengangguran di Sulawesi Tengah. Pemerintah hadir untuk mendampingi warganya yang ingin bekerja di luar negeri, tidak hanya sebagai pelindung tetapi juga sebagai fasilitator kesuksesan.

Sumber : PPID Pelaksana Diskominfosantik Provinsi Sulteng

BANGGAI – Tablig Akbar Majelis Hubbul Wathan Al-Mawaddah di Lapangan Desa Piondo, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai berlangsung khidmat dan meriah dengan kehadiran ribuan jamaah.

Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulteng, Ir. Sry Nirwanti Bahasoan, menghadiri acara ini sebagai bentuk silaturahmi dan dukungan terhadap syiar keagamaan di Kabupaten Banggai, Minggu (8/6/2025).

Kehadiran Gubernur disambut hangat oleh masyarakat, para tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah, termasuk Bupati Banggai, H. Amiruddin Tamoreka, serta Wakil Bupati, Drs. H. Furqanuddin Masulili, MM. Tampak hadir pula Anggota DPR RI Dapil Sulteng, Benianto Tamoreka, sejumlah legislator DPRD Provinsi dan Kabupaten Banggai, Forkopimda, serta ribuan ibu-ibu majelis taqlim yang antusias menyambut pemimpin mereka.

Acara Tablig Akbar ini mengusung tema “Meneladani Ketakwaan Nabi Ibrahim AS dalam Kehidupan Sehari-hari sebagai Wujud Kepasrahan dan Pengabdian kepada Allah SWT”, dengan tausiyah utama dari Ustaz Dr. Hilal Malarangeng dan KH. Ismail Syam. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur dan persatuan umat.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjalankan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Ia juga menyampaikan pesan spiritual dan pembinaan kebangsaan yang kuat, di antaranya pentingnya memperkuat peran masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya sebagai pusat pembinaan iman dan moral.

“Kalau rumah-rumah ibadah kita ramai oleh umatnya, Allah sudah janji, akan diturunkan berkah dari langit dan bumi. Maka mari kita ramaikan majelis ilmu, ramaikan rumah ibadah, dan teruskan program pengajian,” ujarnya.

Anwar Hafid juga menegaskan pelaksanaan Program BERANI yang kini mulai dirasakan masyarakat, seperti BERANI CERDAS yang menggratiskan biaya pendidikan di SMA/SMK/SLB negeri tanpa pungutan sepeser pun, serta BERANI SEHAT yang menjamin pengobatan gratis di rumah sakit bagi masyarakat tak memiliki BPJS atau yang menunggak, bekerja sama dengan BPJS dan pemerintah kabupaten.

“Sudah miliaran lebih kita bayarkan untuk membantu rakyat Sulawesi Tengah yang membutuhkan layanan kesehatan. Bila ada rumah sakit yang masih minta biaya, segera laporkan. Itu tidak dibenarkan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan, sembilan program BERANI lainnya akan segera diterapkan penuh di Kabupaten Banggai, dengan dukungan penuh dari Bupati. “Kami siap bantu Pak Bupati, agar Banggai menjadi kabupaten paling terbuka dan maju di Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Banggai, H. Amiruddin Tamoreka, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Gubernur dan rombongan.

“Ini bukan hanya kunjungan pertama, tapi insyaAllah bukan yang terakhir. Majelis ini adalah salah satu yang paling aktif di Banggai, digerakkan oleh para ibu-ibu yang luar biasa,” ucap Bupati.

Gubernur Anwar Hafid bersalaman dan berfoto bersama jamaah majelis yang hadir, mulai dari ibu-ibu majelis taklim hingga para tokoh masyarakat yang antusias dengan kehadiran Gubernur dan bupati.

Sumber rilis dan foto : Tim Media BERANI

BANGGAI – Kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah ke Pondok Pesantren Darussalam Desa Jayakencana, Kecamatan Toili, Minggu (8/6), bukan hanya ajang silaturahmi. Dalam suasana akrab dan penuh makna, Gubernur menyampaikan komitmen nyata: membantu pembangunan asrama bagi Madrasah Aliyah di lingkungan pondok pesantren tersebut.

Dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka, Wakil Bupati, Sekda, serta para tokoh agama dan pengasuh pondok, Gubernur secara terbuka menyatakan bahwa sektor pendidikan berbasis pesantren harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Saya ini lahir dari para guru, jadi saya tahu bagaimana beratnya perjuangan mencetak generasi berilmu dan berakhlak. InsyaAllah, saya akan bantu asrama Madrasah Aliyah di sini mulai tahun 2026. Tahun ini belum bisa karena anggaran sudah berjalan, tapi InsyaAllah tahun depan saya usulkan,” ujar Gubernur disambut tepuk tangan para santri dan ustaz.

Ia juga meminta langsung kepada Ketua Ponpes Darussalam, KH Ahmad Muthohar, agar menyiapkan dokumen legal seperti sertifikat tanah dan estimasi kebutuhan anggaran. Gubernur menyebut, langkah ini penting untuk membuka peluang bantuan lebih besar dari pemerintah pusat.

Dalam tausiyahnya, Gubernur memberi motivasi kepada para santri untuk terus bersyukur, rajin belajar, dan memuliakan orang tua, khususnya ibu. Ia juga menekankan pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu, sembari mengisahkan masa lalunya yang pernah mengalami kesulitan saat mondok selama satu tahun di pesantren sederhana dengan hanya satu guru.

“Kalau kalian hari ini bisa mondok, bisa menghafal Al-Qur’an, percayalah, itu bukan karena orang tua kalian kaya, tapi karena Allah memilih kalian untuk ditempa menjadi generasi terbaik,” ucapnya. Ia juga menceritakan bahwa dirinya dulu sering “menghayal” jadi pemimpin, dan nyatanya kini Allah wujudkan itu sebagai kenyataan. “Jadi jangan takut bermimpi besar,” tambahnya.

Sementara itu, KH Ahmad Muthohar dalam sambutannya menjelaskan perjalanan panjang berdirinya Ponpes Darussalam sejak tahun 2002 yang dimulai dari lahan pinjaman dan bertahap berkembang hingga memiliki berbagai unit pendidikan seperti Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan SMK.

Ia juga menyampaikan bahwa meski jumlah santri mencapai ratusan, banyak di antaranya yang mengalami kesulitan membayar uang makan dan kebutuhan asrama. “Selama anak-anak mau belajar, kami tetap tampung. Tapi kondisi asrama kami memang sangat butuh perhatian,” ungkapnya.

Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka pun menegaskan dukungannya terhadap perkembangan pesantren. Ia menyebut, pembangunan masjid megah di lingkungan ponpes menjadi simbol komitmennya sebagai kepala daerah. “Saya bantu karena saya yakin dari sini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan bangsa,” ucap Bupati.

Kunjungan ini menandai kuatnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendukung pendidikan keagamaan. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi dengan rencana konkret dan niat tulus untuk memastikan setiap santri mendapatkan fasilitas yang layak.

“Dari pondok seperti inilah akan lahir pemimpin-pemimpin desa, camat, bahkan gubernur dan menteri di masa depan,” tutup Gubernur.

Sumber rilis dan foto : Tim Media BERANI