All posts by : cZaYY29RgA

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menggelar audiensi dengan General Manager PLN Induk Pembangunan Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, di ruang kerjanya pada Kamis (5/3/2025). Pertemuan ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat Morowali Utara yang selama ini mengalami pemadaman listrik berkepanjangan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN menyampaikan bahwa pembangunan jaringan listrik di wilayah itu masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung pada 28 Maret. Setelah jaringan selesai, Poso Energi akan langsung menyalurkan listrik ke daerah tersebut.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa dirinya akan memastikan proses ini berjalan sesuai rencana. “Saya mengundang langsung GM PLN untuk berdiskusi secara khusus mengenai permasalahan jaringan di Morowali Utara. Beliau telah menjelaskan kendala yang ada, dan saat ini mereka masih membutuhkan waktu hingga 28 Maret untuk menyelesaikan pembangunan jaringan,” ujar Anwar Hafid.

Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan penyambungan listrik setelah jaringan selesai dibangun. “Saya akan berjuang semaksimal mungkin agar setelah jaringan selesai, Poso Energi segera mengalirkan listrik ke sana. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus mengalami krisis listrik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. “Kami akan terus berkoordinasi dengan PLN dan Poso Energi agar tidak ada lagi kendala yang menghambat penyambungan listrik di Morowali Utara. Masyarakat berhak mendapatkan akses listrik yang stabil, dan kami akan memastikan itu segera terwujud,” pungkasnya.

Sumber Rilis : Tim Media AH

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido melakukan audiensi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (6/3/2025). Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Edy Suharto, hadir langsung dalam pertemuan tersebut untuk membahas pengelolaan potensi pajak.

Gubernur Anwar Hafid menyoroti pentingnya pengelolaan pajak dari perusahaan yang beroperasi di Sulteng khususnya Morowali dan Morowali Utara. Ia membandingkan kondisi di Sulteng dengan Kalimantan Timur yang mampu menyerap pajak dari perusahaan hingga Rp6 triliun, sementara di Sulteng penerimaannya masih jauh dari angka tersebut. Salah satu sumber pajak yang potensial adalah pajak kendaraan perusahaan yang belum dimaksimalkan.

“Kami ini punya dana bagi hasil yang sangat kecil. Selama ini, setiap kali berbicara soal pajak, selalu ada alasan investasi, seakan-akan kita tidak punya keberanian untuk menagih hak kita sendiri. Tapi kemarin Pak Prabowo sudah bilang, jangan takut. Kalau perlu, investasi harus lebih tegas aturannya agar lebih memberikan manfaat bagi daerah,” tegas Anwar Hafid.

Lebih lanjut, Anwar Hafid mengajak BPKP untuk bergandengan tangan dalam mengelola potensi pajak di Sulawesi Tengah. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berkewajiban membayar pajak dapat lebih sadar dan jujur dalam memenuhi tanggung jawab mereka kepada daerah.

“Kita harus bersinergi dengan BPKP agar potensi pajak yang ada bisa benar-benar masuk ke kas daerah. Tidak boleh ada celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban mereka. Ini bukan semata-mata soal pemasukan daerah, tapi juga tentang keadilan bagi masyarakat yang harus merasakan manfaat dari investasi yang masuk ke Sulteng,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Sulteng, Edy Suharto, mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan daerah sebesar Rp6-8 miliar yang belum terealisasi. Beberapa sumber pajak yang belum tergarap maksimal antara lain pajak air permukaan sebesar Rp2 miliar dan pajak alat berat senilai Rp685 juta. Ia juga menyoroti penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih terlalu rendah serta lemahnya sistem penghitungan potensi pajak.

Dalam evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPKP menemukan bahwa dari 10 BUMD yang ada di Sulteng, hanya tiga yang masih aktif, dua di Palu dan satu di Banggai. Namun, ketiga BUMD tersebut dinilai masih belum berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian daerah. Selain itu, BPKP mencatat bahwa selama enam tahun terakhir, mereka telah menangani 51 kasus penyimpangan administrasi di berbagai sektor.

Terkait investasi, Edy Suharto menyebut bahwa Morowali memiliki sekitar 102 ribu tenaga kerja lokal dan 19 ribu tenaga kerja asing. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut terus menurun, hambatan investasi masih terjadi, terutama dalam perizinan, keterbatasan SDM pelayanan, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem Online Single Submission (OSS).

BPKP juga menyoroti belum adanya regulasi yang jelas mengenai penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan ke sektor UMKM. Tidak ada analisis kebutuhan UMKM yang konkret serta basis data yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, BPKP merekomendasikan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Bappenas dalam memanfaatkan data nasional untuk program sosial ekonomi, memperbaiki tata kelola BUMD, serta menyusun perencanaan berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh program pemerintahan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rapat koordinasi bersama pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (5/3/2025) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng, gubernur menginstruksikan agar semua kebijakan mengacu pada prinsip pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Ia menekankan bahwa kebijakan yang tidak memenuhi empat kriteria tersebut akan dievaluasi.

“Setiap uang yang keluar dari kas daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat miskin, menciptakan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan,” tegas Anwar Hafid.

Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan visi-misi BERANI (Bersama Anwar-Reny) yang diusungnya dalam Pilgub 2024. Ia menegaskan agar proses penyusunan tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan tim yang terlalu gemuk.

“RPJMD bukan sesuatu yang rumit. Kita sudah sering menyusunnya, jadi jangan bertele-tele. Saya ingin ini selesai bulan April,” ujarnya.

Anwar Hafid juga memperkenalkan konsep BERANI sebagai identitas setiap program pemerintahannya. Ia meminta agar semua program mencantumkan kata “Berani” sebagai simbol semangat dan kebersamaan. “Kita ingin membangun daerah dengan keberanian. Kita ingin rakyat Sulawesi Tengah juga berani bermimpi dan sejahtera,” tambahnya.

Gubernur menegaskan bahwa ia akan melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja setiap OPD. Setiap kepala dinas wajib melaporkan perkembangan programnya secara berkala melalui email langsung kepadanya. “Kalau tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan untuk Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan, saya anggap itu sebagai bentuk pengunduran diri,” katanya.

Terkait efisiensi anggaran, Anwar Hafid menegaskan bahwa banyak belanja daerah yang masih bisa dikurangi. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sudah dilakukan, tetapi tidak akan menghambat kinerja perangkat daerah.

Di tengah keterbatasan anggaran, gubernur menegaskan bahwa program prioritas harus tetap berjalan, terutama beasiswa pendidikan dan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP. “Seratus hari pertama, beasiswa harus jalan. Pembuatan KTP juga harus lancar. Program lainnya kita susun kembali dengan matang untuk 2026,” ujarnya.

Sebagai langkah strategis, ia juga meminta seluruh kepala dinas untuk aktif mencari anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa banyak program kementerian untuk 2025 yang tidak mencantumkan Sulawesi Tengah, sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat harus diperkuat.

Gubernur menutup arahannya dengan menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi perangkat daerah untuk bekerja setengah hati. “Kita ada di sini untuk rakyat. Kalau tidak bisa serius bekerja, lebih baik mundur,” pungkasnya.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, mengawali Safari Ramadhan di Kota Palu, tepanya di Masjid Agung Baiturrahim, Jalan Masjid Raya, pada Rabu malam (5/3/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Gubernur, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Safari Ramadhan Pemprov. Sulteng.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Safari Ramadhan merupakan momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengusung tema “Sulteng Berjamaah, Sulteng Mengaji: Harmoni dalam Keberagaman”, pemerintah ingin meneguhkan kembali nilai-nilai kebersamaan dalam menjalankan ibadah, memperkokoh semangat keislaman, serta menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah.

“Sebagaimana yang telah menjadi bagian dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2030, kami berkomitmen untuk mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan, dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kebersamaan, dan keadilan sosial,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui program unggulan Sulteng Berjamaah dan Sulteng Mengaji, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan moral dan spiritual masyarakat.

“Berjamaah bukan sekadar ibadah shalat bersama, tetapi juga mencerminkan kebersamaan, persatuan, dan gotong royong. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan secara berjamaah memiliki pahala yang berlipat ganda. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kerja sama dan kepedulian sosial menjadi bagian dari keseharian kita,” jelasnya.

Sementara itu, program Sulteng Mengaji diharapkan tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca Al-Qur’an, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya. “Membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an adalah kunci dalam membangun masyarakat yang kuat, berakhlak mulia, dan berilmu,” tambahnya.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjadikan Ramadhan sebagai bulan kebersamaan dan memperkuat silaturahmi demi kemajuan daerah. “Sulawesi Tengah adalah rumah bagi masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Perbedaan yang ada harus menjadi kekuatan dalam membangun daerah ini, bukan menjadi pemicu perpecahan. Oleh karena itu, mari kita jaga toleransi, saling menghormati, serta mengedepankan persatuan,” pesannya.

Menutup sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh masyarakat untuk menyeimbangkan pembangunan fisik, akhlak, dan spiritual demi menciptakan Sulawesi Tengah yang maju dan harmonis. “Mari kita saling menjaga dan menghormati nilai-nilai keluhuran serta kemuliaan bulan suci Ramadhan. Dengan memperkokoh silaturahmi dan kerukunan umat beragama, kita dapat menjaga keamanan dan stabilitas sehingga roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama,” tuturnya.

Gubernur menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. “Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga kita dapat menyelesaikan bulan Ramadhan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan,” pungkasnya.

Diakhir acara, Gubernur Anwar Hafid didampingi para kepala perangkat daerah menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Agung Baiturrahim Palu.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : 082251271042 (Ahyain)

PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menegaskan pentingnya pengawasan, penanganan kemiskinan, stunting, serta perhatian terhadap lansia dan HIV/AIDS sebagai bagian dari tugas pokoknya dalam pemerintahan.

Dalam Rapat Koordinasi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Gedung Pogombo, Kantor Gubernur, Selasa (4/3/2025), ia menyampaikan bahwa kinerja Pemprov Sulteng harus terus ditingkatkan, termasuk melalui Monitoring Central Prevention (MCP) yang menjadi indikator penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita harus meningkatkan cakupan MCP hingga di atas 90 persen agar penilaian KPK terhadap kinerja Provinsi Sulawesi Tengah semakin baik. Inspektorat sebagai leading sector harus memastikan hal ini berjalan optimal,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti tantangan inflasi di Sulawesi Tengah dan menekankan pentingnya kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menekan angka inflasi sesuai dengan arahan Presiden.

Dalam upaya menurunkan angka stunting yang saat ini berkisar di angka 24-27 persen, dr. Reny menargetkan penurunan signifikan hingga 14 persen pada 2025. “Presiden menginginkan angka stunting turun hingga nol, meskipun tidak mudah. Namun, jika kita mampu menurunkan 10 digit dalam satu tahun, itu sudah sebuah pencapaian luar biasa. Yang terpenting adalah intervensi yang tepat sasaran agar tidak terjadi peningkatan justru di tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny juga mengajak Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kesehatan ASN dengan menggagas program pemeriksaan rutin bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sulteng.

“Kita akan melakukan pemeriksaan screening bagi semua ASN, mulai dari gula darah, kolesterol, asam urat, hingga tekanan darah. Selain itu, klinik di kantor gubernur akan kita tingkatkan agar pelayanan kesehatan lebih mudah diakses tanpa harus jauh-jauh,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, dr. Reny mengajak seluruh ASN dan tenaga kesehatan untuk bersinergi dalam mencapai target-target pembangunan kesehatan di Sulawesi Tengah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Poso- Bencana banjir melanda Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, pada Sabtu pagi, 30 November 2024, pukul 07.00 WITA. Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung sejak dini hari menyebabkan debit air meningkat dan mengakibatkan jebolnya tanggul. Dilaporkan, banjir juga disebabkan adanya pendangkalan sungai, sehingga air sungai meluap dan merendam permukiman di wilayah Dusun 4 RT 11, Dusun 3 RT 007, serta Dusun 1 RT 001, 002, dan 003.

Kronologis Kejadian
Banjir dengan tinggi muka air mencapai 50-80 cm itu merendam pemukiman warga dan fasilitas umum, sehingga aktivitas masyarakat terganggu.

Berdasarkan laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, akibat banjir ini ini sejumlah 800 jiwa Warga Terdampak, 207 unit rumah terendam air dan lumpur serta sejumlah fasilitas umum terendam seperti ruas jalan desa sepanjang 200 meter mengalami kerusakan ringan, 4 rumah ibadah (1 masjid, 2 gereja, 1 pura), 5 perkantoran milik Desa (Kantor Desa, Balai Desa, Kantor Camat, Kantor BKKBN, dan Kantor Bumdes Meko), 2 sarana pendidikan (SDN 1 Meko dan TK PGRI Meko).

Dilaporkan pula tidak ada korban jiwa maupun pengungsi dalam kejadian tersebut. Saat ini, Tim BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama aparat desa dan Tim KMPB telah melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan Assessment terhadap kondisi bencana, Evakuasi warga terdampak, Pembersihan rumah warga yang terendam air serta melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Desa Meko, Kecamatan dan instansi terkait di Kabupaten Poso untuk penanganan lebih lanjut.

Untuk membantu warga terdampak, terdapat sejumlah kebutuhan prioritas, yang sangat mendesak dan dibutuhkan antara lain bantuan logistik penanggulangan bencana, normalisasi aliran sungai dan pembuatan bronjong untuk mencegah banjir susulan.

Kondisi hujan di wilayah Desa Meko telah reda dan air berangsur-angsur surut. Namun demikian, aktivitas belajar mengajar di SDN 1 Meko dan TK PGRI Meko untuk sementara waktu diliburkan guna memastikan keamanan siswa.

Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. H. Akris Fattah Yunus, MM, menyampaikan, “Kami akan terus memantau situasi di lapangan dan memastikan langkah-langkah mitigasi serta bantuan kepada masyarakat terdampak dilaksanakan secepatnya. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk meminimalkan dampak lanjutan dari bencana ini.”

Selanjutnya, Akris menghimbau agar masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan mematuhi arahan dari otoritas setempat demi keselamatan bersama.

Akris berharap, kepada Pemerintah Desa dan masyarakat agar segera melaporkan kejadian banjir atau longsor yang ada diwilayahnya, untuk segera ditindaklanjuti oleh TRC dan Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Silahkan menghubungi kami, melalui BPBD yang ada dimasing-masing Kabupaten dan Kota melalui Pusdalops”, ujar Akris, menghimbau.

Sumber : PPID Utama/Diskoninfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menggelar lomba Karaoke dalam rangka menyenarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke-53 Tahun 2024.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kadis Kominfosantik Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona, bertempat di Halaman Kantor Dinas Kominfosntik Provinsi Sulteng. Jumat, (29/11/2024)

Lomba tersebut diikuti seluruh bidang yang di Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng diantaranya, Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Pada kesempatan itu, Sudaryano menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya lomba ini adalah selain memperingati HUT Korpri ke- 53, juga untuk meningkatkan silaturahmi, menjaga kekompakan antar para pejabat dan staf lingkup Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng.

“Hari ini kita melaksanakan lomba karaoke yang diikuti 15 peserta, perwakilan dari masing-masing bidang dengan dengan total hadiah sebesar satu juta rupiah”, ucap Sudaryano

Sudarayano juga menjelaskan, peringatan HUT Korpri yang diperingati setiap tanggal 29 November ini merupakan momentum untuk memupuk semangat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara.

Ditambahkannya, peringatan HUT Korpri ke- 53 ini mengangkat tema “Korpri Untuk Indonesia”. Tema ini mencerminkan semangat ASN di seluruh Indonesia untuk memperkuat persatuan dan jiwa Korps sebagai satu-satunya organisasi kedinasan yang menaungi para pegawai negeri.

Ia berharap, seluruh ASN dilingkungan Dinas Kominfosantik terus bersinergi dan memberikan kontribusi positif, berinovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tercipta pemerintahan yang lebih baik untuk masyarakat.

“Saya berharap, ASN mampu menjaga netralitas, integritas, dan komitmennya terhadap tugas negara”, tambahnya

Diakhir acara lomba, dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba.

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona menutup secara resmi Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Pembinaan Pengelola Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, ddiruang Polibu Kantor Gubernur. Selasa, (26/11/2024)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosantik Provinsi Sulteng dengan mengangkat tema “Sulteng Informatif 2026”.

Pelatihan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari ini, dihadiri dihadiri narasumber dari Kabar Selebes. Id, para PPID Pelaksana dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan panitia pelaksana.

Dalam sambutannya, Sudaryano mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam pelatihan ini.

Sudaryano juga mengajak seluruh PPID Pelaksana untuk terus berkolaborasi dalam menyebarluaskan informasi guna mewujudkan “Sulteng Informatif” tahun 2026″.

Ia berharap komitmen para PPID Pelalksana untuk memberikan pelayanan informasi publik yang terbaik bagi masyarakat, guna mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yakni, “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju ”.

“Mari kita sama-sama belajar dan berbagi pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan informatif”, tambah Kadis Kominfosantik

Sumber : PPID Pelaksana Diskominfosantik Provinsi Sulteng

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. H. Rudi Dewanto, SE, MM, secara resmi membuka Sosialisasi Rancangan Standar Biaya Umum (SBU) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pogombo pada Senin (2/12) ini dihadiri oleh para pejabat administrator dan pengawas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Turut mendampingi gubernur, Kepala Biro Hukum Adiman, SH, M.Si.

Melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Gubernur H. Rusdy Mastura menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengambil langkah strategis dalam menyikapi kebijakan Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi daerah, pemerintah provinsi berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan ini guna mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan SBU, Pemerintah Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk instansi terkait dan masyarakat. Melalui forum diskusi dan sosialisasi, pemerintah berupaya menggali masukan serta aspirasi dari masyarakat mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Dengan adanya evaluasi berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan SBU serta mencari solusi yang tepat”, ucap Asisten

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan SBU dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tengah.

Ia pun mengajak semua peserta sosialisasi untuk menjadikan kegiatan ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di setiap perangkat daerah.

“Semoga sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang besar serta mendorong kita untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, pungkasnya.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto, SE.MM, mengikuti “Press Realese Berita Resmi Statistik” lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, kondisi bulan November 2024 yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum yang mewakili Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J Musa, S.Si, di Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tengah, hari Senin, (02/12/2024).

Adapun indikator yang disampaikan dalam rilis ini adalah Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Perkembangan Nilai Tukar Petani, Perkembangan Tingkat Penggunaan Sarana Akomodasi dan Transportasi, Perkembangan Ekspor Impor Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sesuai “Press Release Berita Resmi Statistik” per tanggal 2 Desember 2024, menyatakan bahwa inflasi bulanan Provinsi Sulawesi Tengah (bulan November 2024), pada angka minus 0,01 % (month to month/m to m) atau dengan sebutan lain terjadi Deflasi 0,01 %, sedangkan inflasi tahunan (year to year/Y o Y) pada angka 1,71 % dan inflasi Tahun Kalender pada angka 0,96 %.

Data tersebut menunjukan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada kondisi tanggal 2 Desember 2024 pada angka yang terkendali yaitu sesuai dengan standar Bank Indonesia bahwa Standar Inflasi tahun 2024 pada angka 2,5 +/-1.

Selanjutnya disebutkan bahwa inflasi bulanan minus 0,01 % (month to month/m to m) atau deflasi 0,01 % tersebut di atas, unsur yang memberikan andil deflasinya yaitu kelompok makanan minuman dan tembakau dengan andil 0,14 %. Komoditas penyumbang utama inflasi m-to m antara lain, ikan kembung, ikan selar, beras, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras dan ikan teri.

Kemudian, penyumbang inflasi bulan Oktober 2024 secara y-on-y (year on year) adalah Kelompok sigaret kretek mesin, bawang merah dan minyak goreng dengan andil 0,71 %. Selanjutnya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,49 % serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil 0,27 %.

Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten/Kota yang dijadikan Lokasi survey BPS, yaitu dari 4 lokasi Lokasi yang ada, (Kota Palu, Tolitoli, Luwuk dan Morowali), pada Kota Luwuk mempunyai kondisi inflasi tahunan (y on y) relatif lebih tinggi di banding daerah lain yaitu pada angka 3,26 % (year on year/y on y), Komoditas yang menyumbang inflasi yang relatif tinggi di Kota Luwuk tersebut yaitu ikan malalagis, bawang merah, ikan bubara.

Selain hal di atas, Pihak BPS Sulawesi Tengah, juga menyampaikan beberapa data statistika lain yaitu kondisi NTP (Nilai Tukar Petani), NTUP (Nilai Tukar Usaha Petani), kondisi ekspor-Impor, kondisi Neraca Perdagangan Barang per Oktober 2024, Data Wisatawan Nusantara (WISNUS), Perkembangan TPK (Tingkat Penghunian Kamar) Hotel Bintang per Oktober 2024, Perkembangan Transportasi Udara dan Laut per Oktober 2024.

Berkaitan dengan kondisi Neraca Perdagangan Barang, bahwa Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Oktober 2024 mencatat nilai surplus sebesar USD 720,05 juta yaitu nilai ekspor pada Oktoberr 2024 sebesar USD sebesar USD 1.744,70 juta dan nilai impor pada Oktober 2024 sebesar USD sebesar USD 1.024,64 juta.

Dan untuk periode Januari s.d Oktober 2024, Neraca Perdagangan Barang, Provinsi Sulawesi Tengah mencatat nilai surplus sebesar USD 9.080,18 juta.

Turut hadir langsung saat release data BPS tersebut dari Perwakilan dari OPD Provinsi Sulawesi Tengah (Bappeda, Dinas Kominfo & PS), Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan Bank Indonesia serta jajaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Biro Administrasi Pimpinan