Posts in category: ppid

Gubernur H. Rusdy Mastura membuka Rakor Gubernur dan Bupati/Walikota se Sulteng pada Selasa (24/1) di ruang polibu.

Rakor dihadiri bupati/walikota dan Pj Bupati bersama kepala Bappeda kabupaten/kota dan stakeholder bidang perencanaan dan pembangunan.

Tema rakor kata Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Christina Shandra Tobondo, MT ialah Orkestra Kolaboratif Pembangunan Melalui Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

“Agar (pembangunan) dapat berjalan terpadu dan seirama yang dipimpin satu komando oleh Bapak Gubernur H. Rusdy Mastura,” kata Kepala Bappeda menyampaikan tujuan rakor yang dilaksanakan pada awal tahun 2023.

Dalam acara turut dilaksanakan penandatanganan MoU kerjasama dengan Universitas Tadulako dalam rangka KKN tematik pengentasan kemiskinan di dua kabupaten yakni Sigi dan Donggala.

Lalu penyerahan 2 unit bus sekolah kepada SMK pariwisata yang ada di Tolitoli dan Buol.

Disusul penyerahan penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dari BPKP Perwakilan Sulteng kepada Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Poso.

Gubernur dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berbagai capaian positif yang direngkuh sepanjang tahun 2022.

Diantaranya Pendapatan Asli Daerah yang melejit dari 900 miliar menjadi 1,7 Triliun.

Begitu juga dengan realisasi investasi Sulteng yang tertinggi ke-2 secara nasional mencapai 76 Triliun.

Capaian-capaian tersebut sangat berdampak bagi peningkatan APBD Sulteng yang kini mendekati 5 Triliun.

“(PAD) 1,7 Triliun sudah legacy tapi harapan Saya (semoga) 3 Triliun supaya Kita bisa membantu kabupaten kota,” ujar gubernur dengan semangat.

Sejalan dengan itu maka gubernur mengambil kebijakan bahwa setiap investasi yang masuk ke Sulteng, wajib 6% dari keuntungan diberikan ke kabupaten dan 4 % ke provinsi.

Ide visioner mengembangkan pariwisata sebagai prioritas juga ikut dikemukakan ke forum.

Menurut gubernur yang melewatkan malam pergantian tahun di Samarinda (Kalimantan Timur) belum lama ini bahwa tidak banyak tempat wisata yang tersedia untuk masyarakat.

Sementara jarak tempuh ke Sulteng yang hanya 30 menit lewat penyebrangan laut bisa dijadikan keuntungan untuk memasarkan obyek-obyek wisata potensial Sulteng sebagai penyangga pariwisata IKN.

“Saya sengaja tahun baru di sana (Kalimantan Timur) dan sangat padat karena tidak banyak tempat wisatanya jadi (penduduk) tidak tersebar,” urainya.

Terlebih dengan rencana menjadikan Sunset City di Kabupaten Donggala sebagai kawasan wisata kelas dunia maka bupati/walikota didorongnya membidik peluang-peluang prospektif di wilayahnya.

Di bagian lain, Gubernur meminta supaya bupati walikota terus berkoordinasi dan bersinergi mengendalikan inflasi diantaranya rutin melakukan operasi pasar.

Serta mendorong terwujudnya kabupaten kota peduli HAM.

Sebagai informasi untuk saat ini Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan berpredikat kurang peduli HAM.

Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi dan Morowali Utara berpredikat mulai peduli HAM.

Untuk Poso, Tojo Unauna dan Donggala berpredikat cukup peduli HAM.

Sedangkan kabupaten kota peduli HAM baru diraih Kota Palu, Kabupaten Morowali, Banggai dan Buol.

“Kalau sudah 7 (kabupaten kota peduli HAM) baru Saya terima penghargaan provinsi peduli HAM,” tandasnya agar syaratnya bisa lekas dipenuhi.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Rakor Awal Tahun, Gubernur Ingin Pariwisata Sulteng Jadi Penyangga IKN

Gubernur H. Rusdy Mastura membuka Rakor Gubernur dan Bupati/Walikota se Sulteng pada Selasa (24/1) di ruang polibu.

Rakor dihadiri bupati/walikota dan Pj Bupati bersama kepala Bappeda kabupaten/kota dan stakeholder bidang perencanaan dan pembangunan.

Tema rakor kata Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Christina Shandra Tobondo, MT ialah Orkestra Kolaboratif Pembangunan Melalui Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

“Agar (pembangunan) dapat berjalan terpadu dan seirama yang dipimpin satu komando oleh Bapak Gubernur H. Rusdy Mastura,” kata Kepala Bappeda menyampaikan tujuan rakor yang dilaksanakan pada awal tahun 2023.

Dalam acara turut dilaksanakan penandatanganan MoU kerjasama dengan Universitas Tadulako dalam rangka KKN tematik pengentasan kemiskinan di dua kabupaten yakni Sigi dan Donggala.

Lalu penyerahan 2 unit bus sekolah kepada SMK pariwisata yang ada di Tolitoli dan Buol.

Disusul penyerahan penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dari BPKP Perwakilan Sulteng kepada Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Poso.

Gubernur dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berbagai capaian positif yang direngkuh sepanjang tahun 2022.

Diantaranya Pendapatan Asli Daerah yang melejit dari 900 miliar menjadi 1,7 Triliun.

Begitu juga dengan realisasi investasi Sulteng yang tertinggi ke-2 secara nasional mencapai 76 Triliun.

Capaian-capaian tersebut sangat berdampak bagi peningkatan APBD Sulteng yang kini mendekati 5 Triliun.

“(PAD) 1,7 Triliun sudah legacy tapi harapan Saya (semoga) 3 Triliun supaya Kita bisa membantu kabupaten kota,” ujar gubernur dengan semangat.

Sejalan dengan itu maka gubernur mengambil kebijakan bahwa setiap investasi yang masuk ke Sulteng, wajib 6% dari keuntungan diberikan ke kabupaten dan 4 % ke provinsi.

Ide visioner mengembangkan pariwisata sebagai prioritas juga ikut dikemukakan ke forum.

Menurut gubernur yang melewatkan malam pergantian tahun di Samarinda (Kalimantan Timur) belum lama ini bahwa tidak banyak tempat wisata yang tersedia untuk masyarakat.

Sementara jarak tempuh ke Sulteng yang hanya 30 menit lewat penyebrangan laut bisa dijadikan keuntungan untuk memasarkan obyek-obyek wisata potensial Sulteng sebagai penyangga pariwisata IKN.

“Saya sengaja tahun baru di sana (Kalimantan Timur) dan sangat padat karena tidak banyak tempat wisatanya jadi (penduduk) tidak tersebar,” urainya.

Terlebih dengan rencana menjadikan Sunset City di Kabupaten Donggala sebagai kawasan wisata kelas dunia maka bupati/walikota didorongnya membidik peluang-peluang prospektif di wilayahnya.

Di bagian lain, Gubernur meminta supaya bupati walikota terus berkoordinasi dan bersinergi mengendalikan inflasi diantaranya rutin melakukan operasi pasar.

Serta mendorong terwujudnya kabupaten kota peduli HAM.

Sebagai informasi untuk saat ini Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan berpredikat kurang peduli HAM.

Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi dan Morowali Utara berpredikat mulai peduli HAM.

Untuk Poso, Tojo Unauna dan Donggala berpredikat cukup peduli HAM.

Sedangkan kabupaten kota peduli HAM baru diraih Kota Palu, Kabupaten Morowali, Banggai dan Buol.

“Kalau sudah 7 (kabupaten kota peduli HAM) baru Saya terima penghargaan provinsi peduli HAM,” tandasnya agar syaratnya bisa lekas dipenuhi.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Antara PT. Tambang Mineral Sulteng  Rony Tanusaputra dengan PT. Artha Bumi Mining Jakarta,  Waleed Khaleed Theyeb. Bertempat, di Hotel Santika. Senin, (23/1/2023)

Penandatangan MoU tersebut dihadiri Kadis ESDM Provinsi A. Rachmansyah Ismail dan Para Direksi dan Komisaris Kedua Perusahaan juga dihadiri Perusahaan Daerah Provinsi Sulteng.

Direktur Utama PT. Tambang Mineral Sulteng, Rony Tanusaputra menyampaikan terima kasih atas kesepakatan yang di bangun PT. Tambang Mineral Selteng dan PT. Artha Bumi Mining Jakarta dengan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur untuk meningkatkan peran Perusda dalam peningkatan fiskal daerah.

Ia sangat mengapresiasi PT. Artha Bumi Mining Jakarta sebagai perusahaan perdana yang berkomitmen dalam mendukung peningkatan fiskal daerah yang nantinya akan dimanfaatkan dalam membiayai pembangunan daerah.

Rony Tanusaputra menyampaikan bahwa PT. Artha Bumi Mining Jakarta saat ini memiliki Smelter di Bantaeng dan memiliki Lokasi IUP di Sulawesi Tengah sehingga PT. Tambang Mineral Sulteng akan menjadi mitra Usaha PT. Artha Bumi Mining Jakarta yang merencanakan akan membangun Smelter di Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Direktur Utama PT. Artha Bumi Mining Jakarta, Waleed Khaleed Theyeb, menyampaikan rasa bangga bisa bermitra dengan Perusda Sulawesi Tengah dibawah Payung PT. Tambang Mineral Sulteng, semoga MoU yang disepakati ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. dan kedepan dapat ditingkatkan terus MoU ini melalui kerja sama kerjasama lainnya guna mewujudkan harapan pemerintah dalam meningkatkan fiskal daerah ini.

Dalam arahanya, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan apresiasi kepada PT. Artha Bumi Mining Jakarta atas komitmen yang kuat untuk melakukan kesepakatan dengan Anak Perusahaan Daerah PT. Tambang Mineral Sulteng sehingga kedepan melalui kerjasama ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan fiskal daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah juga menyampaikan pendapatan Sulawesi Tengah melalui pajak atau PAD saat ini bisa meningkat menjadi 1,71 Triliun dari sebelumnya hanya Rp. 900 M. Sehingga melalui kerjasama dan peran Perusda dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya pada akhir tahun 2023 diharapkan pendapatan Sulteng bisa mencapai 2 Triliun.

“Pemerintahan kita saat ini boleh bangga, semua pihak selama ini pesimis dan tidak percaya bahwa bisa meningkatkan pendapatan sebesar 50 M. melalui pajak daerah yang mencapai 1,71 Triliun atau naik 800 Miliar yang merupakan pencapaian yang luar biasa.” Jelasnya

Selanjutnya, Gubernur juga menyampaikan banyak prestasi pembangunan daerah yang dicapai dalam 1,6 Tahun kepemimpinanya, seperti ; Nilai SAKIP yang selama ini hanya berada dinilai B naik menjadi BB, pertumbuhan pembangunan Sulawesi Tengah masuk pada peringkat dua nasional, penurunan angka kemiskinan bisa turun 1 % dan Angka Pengangguran Turun 1 %, IPM Sulawesi Tengah meningkat menjadi 70,28 dan Investasi di Sulawesi Tengah nomor 2 terbesar secara nasional.

“Kita telah buktikan bahwa yang kita kerjakan semuanya memberikan dampak untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat dan Pembangunan Sulawesi Tengah teruslah kita berbuat baik.” Kata Gubernur Rusdy Mastura pada kesempatan tersebut

Lebih jauh, Gubernur juga menyinggung program pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Donggala untuk memenuhi kebutuhan tempat wisata IKN. Demikian juga, pengembangan kawasan berbasis potensi daerah seperti ; di Poso, Banggai, Toli Toli.

“Saya melihat di IKN tidak memiliki Potensi Wisata sehingga Daerah kita perlu di benahi sebagai tempat wisata IKN.” Ujarnya

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Donggala, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura didampingi Bupati Donggala Dr. Kasman Lassa, SH., MH, Tim Ahli Gubernur Bidang Investasi Ronny Tanusaputra dan OPD Teknis ; Kepala Bappeda, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Kadis Cikasda, Kadis PLH, Kadis Parawisata, Kepala BPMPTSP. meninjau Pengembangan Kota Sunset Pariwisata Donggala. Bertempat, di Boneoge Kecamatan Banawa. Senin, (23/1/2023).

Tujuan pengembangan pembangunan Kota Sunset dan pengembangan Kota Wisata Donggala untuk mempersiapkan tempat wisata dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, pengembangan Kota Sunset dan Kawasan Pariwisata tidak lepas dari potensi Donggala dan melihat indahnya Sunset dan tidak terlepas dari IKN. Olehnya, kita perlu mempersiapkan Kawasan Wisata Donggala berkelas dunia sehingga masyarakat di IKN nanti akan datang berlibur di Donggala.

Selanjutnya, Gubernur meminta desain Kota Sunset pengembangan Parawisata Donggala direncanakan oleh konsultan profesional. Selain itu, Kawasan Wisata juga kita bangun Kota Alternatif yang mengarahkan pembentukan Kota Administratif Donggala dengan rencana pemekaran Kabupaten Donggala.

“Kebetulan negeri ini cantik dan pesona wisata yang layak dijual. Ujar beliau

Menurutnya, Dengan mempersiapkan daerah ini menjadi kawasan wisata, sehingga kita undang para Insvestor untuk membangun sarana perhotelan dan sarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan seperti ; bandar udara dan pelabuhan sehingga akses sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung Parawisata di Daerah ini.

Ia juga meminta pengembangan Kota Sunset ini menjadi legasi yang harus ditinggalkan, sehingga dibutuhkan konsultan yang bonafide dan profesional untuk membuat desain Kota Sunset pengembangan Parawisata Donggala.

Gubernur juga meminta beberapa Kabupaten yang mempunyai ciri khas masing-masing di Support untuk dikembangkan, seperti ; Poso, Banggai, Toli-Toli.

“Kita desain menjadi kota Pengembangan dengan ciri khas tersendiri.” Kata Gubernur pada kesempatan itu

Gubernur meminta Kepala Bappeda agar dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan kawasan tersebut karena PAD Sulteng sudah meningkat dari 900 M menjadi 1,71 Triliun, hal ini yang membuat Sulawesi Tengah percaya dapat mewujudkannya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Palu, Sulawesi Tengah – Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, M.Si, bersama Sekretaris Kwarda Pramuka Dr. Muzakir Tawil, memimpin Persiapan Pelantikan Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Kantor Sekretariat Kwarda Pramuka Prov. Sulteng, Jln. Cendrawasi. Minggu, (22/1/2023).

Pada kesempatan itu, Vera Rompas Mastura selaku Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Sulteng Periode 2022 – 2027 akan dilantik oleh Pengurus Kwartir Nasional yang dilaksanakan pada Selasa, 24 Januari 2023.

Selanjutnya, Vera Rompas Mastura menyampaikan Gubernur sangat memberikan support dan dukungan untuk mensukseskan program Kwarda Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah, banyak program kegiatan Pramuka kedepan yang harus diikuti seperti ; Perkemahan Wirakarya dan Jambore Internasional Pramuka yang akan dilaksanakan di Korea.

“Kita bersyukur atas dukungan Gubernur terhadap program dan kegiatan Kwarda Pramuka  Provinsi Sulawesi Tengah.” Ucap Ketua Kwarda Pramuka Sulteng

Lebih lanjut, Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah Masudin Mustafa menyampaikan bahwa persiapan Pelantikan Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah sudah dipersiapkan dengan baik dan secara detail baik dari acara Inti dan acara-acara tambahan.

Pelaksanaan Pelantikan Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2022 – 2027 akan dilaksanakan oleh Pengurus Kwartir Nasional dan dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Unsur Forkopimda dan Bupati/Walikota dan Seluruh Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Total Undangan Sebanyak 75 Undangan.

Sumber : Biro administrasi Pimpinan.

Gubernur H.Rusdy Mastura menghadiri Perayaan Gong Xi Fa Cai bersama Pengurus dan Pengunjung Millenium Waterpark Palu, Minggu (22/1).

Turut hadir Kajati Sulteng Agus Salim,SH,MH, Kapolres Palu, Wijaya Candra dan Hendrik Lianto.

Kesempatan itu, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2023 kepada warga Tionghoa.

“Gong Xi Fa Cai,”ucapnya.

Beliau berharap pergantian tahun baru ini menjadi momentum untuk memperbaiki diri lebih baik lagi ke depan.

Terakhir, Ia mengajak seluruh umat beragama untuk saling menghargai dan mengayomi tanpa melihat perbedaan etnis, suku, agama dan budaya.

Biro Adm Pimpinan

Sebagai organisasi profesi ASN, program-program KORPRI mesti berdampak bagi kesejahteraan anggotanya.

“Dari (anggota) yang hidup sampai meninggal harus terlayani,” ujar Ketua Pengurus KORPRI Provinsi Sulteng Dr. Zubair, M.Si yang membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-1 KORPRI Kabupaten Poso di Hotel Ancyra, Jum’at (21/1).

Muskab bertujuan memilih ketua baru KORPRI Kabupaten Poso.

Turut hadir Pj Sekda Poso Frits Sampurnama bersama para calon ketua KORPRI Poso.

Zubair melanjutkan bahwa KORPRI Provinsi sudah memiliki sejumlah aset, diantaranya tanah perkuburan khusus anggota KORPRI.

Selain itu sebuah koperasi rencananya akan didirikan.

“Nanti untuk pengadaan baju dan kain KORPRI bisa melalui koperasi,” jelasnya.

Akhirnya diharapkan muskab ini menghasilkan kepengurusan baru yang solid dan sinergis.

“Semoga dapat melaksanakan tertib organisasi dan manajemen kerja yang baik,” pungkasnya.

Dari 8 nama calon, Frits Sampurna keluar sebagai pemenang ketua baru KORPRI Kabupaten Poso dengan raihan 21 dari total 48 suara.

(Foto : KORPRI Sulteng, Naskah : Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Sebagai organisasi profesi ASN, program-program KORPRI mesti berdampak bagi kesejahteraan anggotanya.

“Dari (anggota) yang hidup sampai meninggal harus terlayani,” ujar Ketua Pengurus KORPRI Provinsi Sulteng Dr. Zubair, M.Si yang membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-1 KORPRI Kabupaten Poso di Hotel Ancyra, Jum’at (21/1).

Muskab bertujuan memilih ketua baru KORPRI Kabupaten Poso.

Turut hadir Pj Sekda Poso Frits Sampurnama bersama para calon ketua KORPRI Poso.

Zubair melanjutkan bahwa KORPRI Provinsi sudah memiliki sejumlah aset, diantaranya tanah perkuburan khusus anggota KORPRI.

Selain itu sebuah koperasi rencananya akan didirikan.

“Nanti untuk pengadaan baju dan kain KORPRI bisa melalui koperasi,” jelasnya.

Akhirnya diharapkan muskab ini menghasilkan kepengurusan baru yang solid dan sinergis.

“Semoga dapat melaksanakan tertib organisasi dan manajemen kerja yang baik,” pungkasnya.

Dari 8 nama calon, Frits Sampurna keluar sebagai pemenang ketua baru KORPRI Kabupaten Poso dengan raihan 21 dari total 48 suara.

(Foto : KORPRI Sulteng, Naskah : Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Gubernur Rusdy Mastura diwakili Kadis Kesehatan Sulteng dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD menghadiri Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (Rakerda IAI) Sulteng di Hotel Rama, Sabtu (21/1).

Pelantikan pengurus IAI Sulteng masa bakti 2022-2026 dilakukan Sekjen IAI pusat apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE, S.Si, MBA.

Ketua baru IAI Sulteng apt. Mohamad Ma’rufik, S.Farm berharap adanya peningkatan peran apoteker sebagai output kegiatan.

Terlebih lagi Sekjen Lilik Yusuf Indrajaya meminta pengurus baru dapat mewujudkan program-program berorientasi pada kesejahteraan dan profesionalisme apoteker.

“Tugas Kita bagaimana mewujudkan apoteker professional sebagai tenaga kesehatan berbudi luhur dengan semangat kesejawatan, inovasi dan manfaat ke masyarakat,” pesan sekjen ke pengurus IAI Sulteng.

Senada dengan itu, Gubernur Rusdy Mastura melalui sambutan tertulis yang dibaca kadis kesehatan meminta apoteker ikut menyukseskan pembangunan kesehatan daerah.

Diantaranya melindungi konsumen dari peredaran obat-obat berbahaya, memastikan ketersediaan obat dan mengedukasi masyarakat tentang cara memilih obat, menyimpan obat dan membuang obat sesuai ketentuan yang benar.

“Semoga membawa dampak kemajuan yang pesat bagi organisasi (IAI Sulteng), terlebih khusus bagi profesionalisme apoteker sebagai pejuang kesehatan,” harap kadis kesehatan sekaligus membuka rakerda.

Turut hadir di acara Kepala Balai POM, pengurus cabang IAI kabupaten/kota, majelis kode etik, pembina dan pengawas IAI Sulteng serta sejawat apoteker.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat , Dr. (H.C) H. Mochamad Ridwan Kamil, ST., MUD, menjalin Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Pengembangan Potensi Daerah Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Ruang Rapat Papandayan pada tanggal, 20 Januari 2023, di gedung Sate Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyambut baik hubungan Kerjasama ini yang bermaksud untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui kerja sama antar daerah, dengan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja dalam mengemban tugas, fungsi, dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan Fiskal daerah dari sisi PAD sudah meningkat dari 900 M menjadi 1,3T, dan mampu menurunkan angka Kemiskinan Sulawesi Tengah Turun 1 % , Investasi kita meningkat dan Nomor 2 Se Indonesia dimana investasi akan menjadi daya dorong untuk pembangunan dan Kesejahtraan masyarakat.
Dr. (H.C) H. Mochamad Ridwan Kamil, ST., MUD, Gubernur Provinsi Jawa Barat, menyampaikan rasa hormat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan menerima kehadirian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya dengan semangat untuk persaudaraan, Pemerintah Pemerintah Jawa Barat, memiliki birokrasi yang merit system dan menjadi juara terbaik se-Indonesia, tentu saja melalui birokrasi merit system menjadi benchmark bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat birokrasinya.
Gubernur Jabar juga berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan peluang bagi investor yang berasal dari Jawa Barat untuk menjadi pengusaha yang berbisnis dan maju di Sulawesi Tengah, tentu targetnya dalam dua tahun atau paling cepat di tahun pertama Kerjasama hari ini, jangan hanya pengusaha nasional , urusan nikel kami juga ada perusahaan, melalui kerjasama inilah sehingga terjalin informasi yang bai kantar daerah.
Dengan penandatanganan kesepakatan ini, diharapkan dapat membawa kebermanfaatan bagi kedua daerah dan untuk kesejahteraan bagi masyarakat kedua provinsi dan akan direalisasikan kedalam program yang lebih kongkrit dan berdampak, tentu kuncinya selalu mau belajar.
Dasar Kerjasama ini yang pertama adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
Dalam pelaksanaan kerjasama ini diharapkan tetap saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, yang dihadiri oleh oranganisasi perangkat daerah (OPD) terkait, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Biro Adiminiatrasi Pimpinan

Gubernur Sulteng Rusdi Mastura, diwakili PJ Sekretaris Daerah Rudi Dewanto, membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Dokumen Naskah Akademik Rencana Induk Percepatan kawasan Kepulauan Togean Menuju Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional, di Hotel Santika, Palu, Jum’at (20/01/2023).

Gubernur Sulteng melalui sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepulauan togean merupakan salah satu dari 88 kawasan strategis pariwisata nasional atau kspn yang ada di indonesia. Karenanya kepulauan togean merupakan bagian penting dari sumber daya pariwisata nasional dan merupakan destinasi unggulan dan destinasi prioritas bagi provinsi sulawesi tengah yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional maupun daerah dan berpengaruh penting dalam aspek pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan keamanan.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dimana kepulauan togean dinyatakan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.’ Kata Sekprov Sulteng saat saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

Menurut Gubernur, Kepulauan togean saat ini dari aspek daya tarik atau atraksi maupun pendukung lainnya sudah terpenuhi, seperti hotel dan penginapan sudah cukup memadai, namun dari sisi aksesibilitas di darat, laut maupun udara masih perlu di maksimalkan dengan terus bekerja dan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu dan wisatawan yang datang ke sulawesi tengah.

Melalui PJ Sekprov Gubernur berharap kepada semua pihak untuk mempercepat dan mendorong kawasan kepulauan togean menjadi destinasi super prioritas nasional. Sehingga dengan pengembangan sektor parwisata ini meningkatkan angka kunjungan wisatawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tojo una-una.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulteng, Dorkas Rangan mengatakan, FGD ini selaras dengan UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Nasional tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional 2010 sampai 2025 serta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah No 5 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2019-2034.

FGD ini ikuti 50 orang peserta dari Instansi terkait serta mitra kerja

Biro Adpim Setda Prov Sulteng