Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Rohani Mastura M.Si, bersama Walikota Palu Hadiyanto Rasyid S.E. dan Ketua Yayasan Sikola Mombine Mutmainah Korona S.E. membuka secara resmi Jambore Kepemimpinan Sulawesi Tengah Tahun 2022. Bertempat di Aula Museum, Jl. Kemiri No.23, Kota Palu. Kamis (27/10/2022)

Kegiatan ini dihadiri oleh KPU Prov. Sulawesi Tengah, Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah, DP3A Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, Bappeda Kota Palu, Perwakilan NGO se-Sulawesi Tengah, serta 200 orang dari Balai Belajar Kampung Yayasan Sikola Mombine yang berasal dari Kab. Poso, Donggala, Parigi, Tojo Una-Una, Sigi dan Kota Palu.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Sikola Mombine, Puspaga Prov. Sulteng dan Women Democracy Network (WDN). Kegiatan ini merupakan komitmen dari Yayasan Sikola Mombine untuk melahirkan perempuan pemimpin yang berkarakter kebangsaan berdaulat dalam politik mandiri dalam berekonomi dan bermartabat secara budaya.

Kegiatan Jambore ini diawali dengan penganugerahan kepada Perempuan Penggerak Inspirasi Yayasan Sikola Mombine Tahun 2022. Adapun perempuan yang mendapatkan penghargaan tersebut yaitu : Alm. Ibu Fadhilah dari Kota Palu, Ibu Rosida dari Kota Palu, Ibu Husna Malise dari Poso, Ibu Misnah dari Donggala, dan Ibu Roslena dari Kota Palu.

Kemudian, Direktur Pemberdayaan dan Pendidikan Yayasan Sikola Mombine Wulan Trisya Lembonunu berharap kegiatan ini menjadi ajang pertemuan perempuan dari Balai Belajar Kampung Yayasan Sikola Mombine yang tersebar di Sulawesi Tengah untuk menciptakan gagasan-gagasan yang represif untuk mendorong kepemimpinan perempuan di Sulawesi Tengah.

“Secara khusus ini bagian dari ajang konsolidasi Yayasan Sikola Mombine, dimana Sikola Mombine berdiri sejak tahun 2006 dan hampir mungkin setiap 5 tahun kami melakukan jambore politik kepemimpinan perempuan”. Kata Direktur Pemberdayaan dan Pendidikan Yayasan Sikola Mombine

Selanjutnya, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Rohani Mastura M.Si membacakan sambutan Gubernur, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini serta menganggap kegiatan ini sebagai sarana melatih dan membentuk jiwa kepemimpinan mengingat keterwakilan perempuan dalam dunia politik Indonesia masih sangat minim.

“Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan kita mengenai pendidikan politik sehingga kaum perempuan tidak lagi dianggap sebagai bunga penyep karena setiap ciptaan manusia adalah pemimpin termasuk perempuan”. Ucap Staf Ahli Gubernur Dr. Rohani Mastura M.Si

Kegiatan ini secara resmi dibuka, ditandai dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Gubernur Dr. Rohani Mastura M.Si didampingi Walikota Palu Hadiyanto Rasyid S.E. dan Ketua Yayasan Sikola Mombine Mutmainah Korona SE.

Kegiatan jambore ini dilanjutkan dengan Penyerahan Penghargaan kepada Komunitas Peduli Perempuan & Anak, Pelelangan Karya Seni Mural, Pembacaan Deklarasi Perempuan Mengawasi Pemilihan Umum dan diakhiri dengan Penandatanganan Pakta Integritas.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menerima penghargaan dalam ajang TPID Award Tahun 2022 dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Bertempat, di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, (26/10/2022)

Pada Ajang TPID Award Tahun 2022 kali ini, Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 135 Tahun 2022.

Penghargaan TPID Award Tahun 2022 ini diberikan oleh Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto Kepada Gubernur beserta jajarannya yakni ; Pertama, memastikan jumlah pasokan ataupun ketersediaan pasokan bahan pokok yang mana dalam menjaga pasokan ini diperlukan kerja sama bersama Bulog, BUMD, dan pelaku usaha yang ada di pasar.

Kedua, memastikan keterjangkauan harga. Hal ini dilakukan untuk memastikan, tidak ada yang mengambil keuntungan dengan menumpuk stok pasokan pangan. Sehingga harga yang dijual, dapat terjangkau oleh masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, memastikan kelancaran pendistribusian pasokan pangan antar daerah tidak terjadi kendala.

Keempat, melakukan komunikasi yang efektif seperti menyebar informasi yang tidak menimbulkan kepanikan bagi masyarakat terhadap adanya kenaikan inflasi.

Piagam Penghargaan TPID Award Tahun 2022 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tengah Dwiyanto mewakili Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum H. Mulyono, SE., Ak., MM. menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Workshop Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022. Bertempat di Hotel Sutan Raja, Jl. DR. Abdurrahman Saleh No.45, Kota Palu. Rabu (26/10/2022).

Rapat Koordinasi dan Workshop ini mengangkat tema “Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tengah Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.”

Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 3 hari, dimulai pada Rabu, 26 November 2022 sampai dengan Jumat, 28 Oktober 2022.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 110 orang yang terdiri dari ; Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, Pengelola UKPBJ Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, Unit Kerja Organisasi dan Tata Laksana Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Selain itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP RI, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, serta Unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir di kegiatan tersebut.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Ir. Fahrudin ST. M.Si. selaku ketua pelaksana menjelaskan, tujuan kegiatan ini yaitu untuk percepatan pencapaian tingkat kematangan level proaktif UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Sampai saat ini UKPBJ se-Sulawesi Tengah masih belum memenuhi pencapaian kematangan level Proaktif dan masih terdapat 10 Kabupaten/Kota yang belum memenuhi 17 standar LPSE, diharapkan melalui Rakor dan Workshop ini mempercepat pemenuhan 17 standar LPSE dan Proaktif” Kata Fahrudin

Adapun 10 Kabupaten/Kota yang belum memenuhi 17 standar LPSE yaitu ; Kota Palu, Kab. Sigi, Kab Poso, Kab. Bangkep, Kab. Banggai Laut, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Morowali Utara dan Kab. Buol.

Pada kesempatan itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Mulyono membacakan sambutan Gubernur mengatakan, kegiatan ini merupakan sarana dan strategi yang baik guna menyamakan persepsi demi kemajuan pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan capaian tujuan program pembangunan daerah sebagai kesatuan Visi pembangunan Sulteng “Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

“Selamat datang kepada Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI dan Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP RI beserta rombongan di Bumi Tadulako Kota Palu Sulawesi Tengah.” Ucap Mulyono mengawali sambutannya

Untuk itu, Dalam proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah hendaknya selalu memperhatikan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah dihimbau agar melaksanakan pengadaan secara elektronik baik melalui e-katalog nasional, sektoral maupun lokal.” Jelas Asisten III

Menutup sambutanya, Mulyono berharap agar kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkrit untuk membangun komitmen dan tekad dalam upaya terwujunya penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia pelaksana atas terselenggaranya kegiatan ini” Tambah Mulyono

Kegiatan ini dilanjutkan dengan Penyerahan Sertifikat 17 Tanda LPSE oleh perwakilan LKPP RI kepada Kab. Toli Toli, dan Penyerahan Piagam Penghargan Gubernur Sulawesi Tengah Kepada LPSE yang berhasil memenuhi dan mendapatkan 17 Standar LPSE yakni ; kepada LPSE Kab. Banggai, LPSE Kab. Morowali dan diakhiri dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada Kab. Toli-Toli.

Turut hadir : Unsur Forkopimda, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulteng, Kepala OPD dan UKPBJ se-Sulteng, Narasumber dan Panitia Pelaksana.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Ampana, Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Yudiawati Vidiana Windarrusliana, S.K.M., M.Kes menghadiri sekaligus membuka secara resmi Festival Budaya Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022 di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Rabu, (26/10/2022)

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Yudiawati Vidiana, membacakan sambutan Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Dirjen Kebudayaan Kemenristek RI sekaligus mengapresiasi atas pelaksanaan Festival Budaya se-Sulawesi Tengah Tahun 2022 di Kabupaten Tojo Una-Una.

Selanjutnya, Yudiawati Vidiana menjelaskan, festival budaya ini merupakan salah satu sarana komunikasi yang penting untuk digunakan sebagai media pelestarian budaya dan kepariwisataan daerah berbasis kearifan lokal, seni dan budaya yang ada di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una, disamping menjadi magnet untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar negeri.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Penyelenggaraan festival seperti ini kedepannya akan dilakukan di setiap Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dengan menjadikan “brand budaya” dari masing-masing daerah sebagai identitas.

Festival memiliki warna-warni ragam dan intensitas dramatik dari berbagai aspek dinamika, seperti ; estetika, berbagai tanda dan makna yang melekat, akar sejarah serta keterlibatan para penutur aslinya dalam daya tarik nostalgia masa silam yang dikemas dalam bentuk paket-paket wisata budaya dan ditujukan untuk menarik berbagai pengunjung dari berbagai belahan bumi.

Diakhir sambutanya, ia menyampaikan harapan Gubernur, agar kiranya festival ini tidak berhenti sampai di tingkat seremonial atau hanya bertujuan menjadi hiburan semata, akan tetapi harus dapat berlanjut dalam mentransfer berbagai pesan-pesan moral kebajikan yang bersumber dan yang mengakar dari kearifan lokal yang hidup dari masyarakat setempat.

Disamping itu, guna memperkokoh persatuan dan kerukunan, serta memagari masyarakat dari perilaku-perilaku menyimpang yang kurang terpuji dan juga mendorong peran partisipasi dalam proses membangun dan memajukan Kabupaten Tojo Una-Una.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BPBD) gelar rapat awal Penyusunan Dokumen “Rencana Penanggulangan Bencana” Tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Drs. Arfan, M.Si. Bertempat di Parama Su Hotel. Selasa (25/10/2022).

Dokumen rencana penyusunan penanggulangan bencana merupakan dokumen yang penyusunannya dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 dan bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam rapat ini menghadirkan narasumber yang berasal dari praktisi kebencanaan.

Dalam sambutan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Drs. Arfan, M.Si mengatakan, bahwa adanya rencana penanggulangan bencana tersebut dapat dikategorikan sebagai master plan atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 tahun. Kegiatan ini merupakan rencana daerah yang harus merangkum semua perspektif penanggulangan bencana dari instansi terkait dan unsur TNI/Polri.

“Jadi semua ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab semua elemen baik Pemerintah, TNI/Polri, NGO serta masyarakat” ucap Arfan.

Rencana penanggulangan bencana sendiri nantinya akan ditetapkan dalam suatu produk hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Diakhir sambutannya Arfan mengharapkan adanya koordinasi, kolaborasi dan komunikasi dari setiap instansi terkait dalam meminimalisir dan mengantisipasi bencana sehingga tidak memakan korban.

Adapun hasil yang diperoleh dari rapat tersebut yaitu:

1. Melakukan simulasi ruang
2. Perluasan partisipasi dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana
3. Bencana non-alam masuk kedalam penyusunan rencana penanggulangan bencana
4. Kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana diselaraskan dengan Kemendagri 50

Turut hadir : Unsur Forkopimda, Dinas Sosial Prov.Sulteng, Dinas Kominfo Prov.Sulteng, Bappeda Prov.Sulteng, Dinas Kehutanan Prov.Sulteng, Dinas ESDM Prov.Sulteng, Dinas Cikasda Prov.Sulteng, Kesbangpol, Dinas Bina Marga Prov.Sulteng

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah. Pj Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM bersama Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA dan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan pertemuan dengan Yayasan Sikola Mombine membahas kelanjutan dari proses penerapan, penguatan dan penyempurnaan strategi terhadap skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Ruang Kerja Asisten II Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu. Selasa (25/10/2022).

Dalam penjelasanya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si yang mengatakan bahwa proses penerapan TAPE ini sudah berjalan namun ada kendala terkait anggaran di BPKAD.

“Sesuai dengan arahan bapak terdahulu bahwa semua itunya jalan dan alhamdulilah sudah berproses dan kami mengalami benturan, kemarin ada benturan terkait dengan dari BPKAD”. Kata Kepala DLH Prov. Sulteng M. Sadly Lesnusa.

Selanjutnya, Pihak Yayasan Sikola Mombine menjelaskan Transfer Anggaran Provinsi berbasis (TAPE) merupakan konsep atau model pengalokasian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kinerja bidang lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang ditingkatkan.

“Penerapan skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) di Provinsi Sulawesi Tengah telah berada pada tahap penyempurnaan indikator dan penyusunan tim gugus tugas.” Jelas Pihak Yayasan Sikola Mombine

Lebih lanjut, Pihak Yayasan Sikola Mombine menuturkan bahwa indikator yang telah disempurnakan akan berfungsi sebagai ukuran baku dalam memberikan penilaian kinerja pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara, untuk Gugus Tugas TAPE Sulteng nantinya akan bertanggungjawab dalam melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi penerapan Skema TAPE di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pihak Yayasan Sikola Mombine menambahkan bahwa Skema TAPE sejalan dengan Tujuan Pembangunan Bekerlanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah seperti yang tertuang dalam misi 6 dalam RPJMD tahun 2021–2026 yakni menjaga harmonisasi manusia dengan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Diakhir pertemuan ini Pj. Sekda Rudi Dewanto menyimpulkan beberapa hal yang pertama, penggunaan anggaran untuk program TAPE memerlukan dasar atau kedudukan hukum yang jelas dan menyarankan pembuatan Pergub Khusus.

Kedua, OPD teknis pelaksanaan program TAPE yaitu ; Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi bersama-sama Yayasan Sikole Mombine untuk merumuskan Pergub khusus untuk program TAPE.

Ketiga, pembentukan Gugus Tugas yang melibatkan OPD, NGO, dan pihak-pihak lainnya, termasuk Bapenda dan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah

Keempat, Gugus Tugas akan menilai Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dan menentukan Kabupaten/Kota mana yang berhak menerima hadiah dalam bentuk bantuan keuangan khusus

“Semuanya sudah bagus dan lancar tapi aturan itu yang belum kita jalankan berarti dasar hukumnya dulu untuk program TAPE ini yaitu breakdown (memerinci) dari pergub khusus dari pergub umum yang sudah ada” Ucap Pj. Sekda mengakhiri penjelasanya

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

alu, Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura sebagai Wakil  Pemerintah Pusat sebagai pihak pertama  menandatangani kesepakatan bersama dengan PT.Transon Bumindo Resources JIA XIAOYU sebagai pihak kedua. Bertempat, diruang kerja Gubernur. Selasa, ( 25/10/2022)

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan jalan pada ruas jalan Buleleng Matarape Koordinat (N 9664055; E 417650,9, N 9662703; E 419947,9) milik PT. Transon Bumindo Resources.

Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, penandatanganan kesepakatan ini tidak menimbulkan kerugian kepada daerah dan masyarakat, melainkan memberikan keuntungan dan dampak positif serta manfaat dari adanya investasi.

Adapun obyek dan ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut adalah pembangunan Trase Jalan yang berada pada koordinat N.453093.460; E9861103.542 sampai dengan Koordinat N 456104, 460; E 9862314.470 sepanjang kurang lebih 5, 248 KM.

Kesepakatan bersama tersebut mencakup ruang lingkup yaitu ; Pertama, Perencanaan teknis jalan ( DED) rencana pembangunan Trase.

Kedua, Sosialisasi kegiatan pembangunan Trase Jalan akan dilaksanakan pihak kedua.

Ketiga, Pelaksanaan proses upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dilaksanakan pihak kedua.

Keempat, Pihak jedua akan berkoordinasi kepada pihak pertama Cg. Dinas Bina Marga tentang pemenuhan standar teknis pembangunan trase jalan.

Pada Kesempatan yang sama, Direktur PT. Transon Bumindo Resorces JIA XIAOYU menyampaikan akan mematuhi seluruh isi kesepakatan yang sudah ditandatangani.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri terkait Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan secara Virtual. Bertempat, diruang kerja Pj. Sekda Kantor Gubernur. Senin, (24/10/2022)

Pada kesempatan itu, Pj. Sekretaris Daerah didampingi Danrem 132 Tadulako, Kapolda, Kepala Perwakilan BPKP, Bulog, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Perkimtan, Kadis Perindag, Bappeda, Kajati dan Perbankan.

Dalam arahanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, inflasi merupakan isu global dan menjadi perhatian seluruh dunia terkait dampak Pandemi Covid-19 dan beberapa negara masih ada yang naik seperti ; Singapura, serta perang antara Rusia dan Ukraina.

Perang Rusia dan Ukraina bukan hal yang kecil karena Rusia adalah pemain besar dalam politik ekonomi keuangan dan Ukraina di backup oleh kekuatan barat, NATO dan lain-lain sehingga ini menjadi perang yang tidak kecil dan berdampak kepada dunia.

Rusia merupakan salah satu negara pengekspor minyak ke-4 terbesar di dunia terutama energi dan gas sehingga Eropa sangat bergantung pada Rusia apalagi menjelang musim dingin. Dan Rusia juga pengekspor gandum dan tepung Nomor 2 di dunia. Akibat dari perang ini, rantai pasokan energi dan pasokan pangan dunia yang berimbas pada situasi ekonomi dunia

Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat yang mana dampak tersebut mengalir melalui 3 (tiga) saluran utama yaitu ; Pertama, Harga komoditas yang lebih tinggi karena rantai dan pasokan pangan dan energi terganggu dan mendorong peningkatan inflasi yang pada gilirannya mengikis nilai pendapatan dan membebani permintaan.

Kedua, ekonomi dan perdagangan akan terganggu, menyebabkan krisis finansial sehingga pertumbuhan ekonomi terancam mengalami kontraksi.

Ketiga, berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian investor yang lebih tinggi akan membebani harga aset, pengetatan kondisi keuangan dan berpotensi memacu arus keluar modal dari pasar negara berkembang.

Selanjutnya, Kunci utama pengendalian inflasi yaitu ; (1) Menjadikan Isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan perlunya sinergi seluruh stakeholder terkait. (2) Komunikasi Publik. (3) Aktifkan TPID. (4) Aktifkan Satgas Pangan. (5) BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. (6) Laksanakan gerakan penghematan energi. (7) Gerakan tanaman pangan cepat panen. (8) Laksanakan kerja sama antar daerah. (9) Intensifkan jaring pengaman sosial. (10) BPS dan Bank Indonesia Provinsi umumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.

Olehnya, diharapkan kepada seluruh pihak terkait agar mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada terutama APBD, disamping mengaktifkan satgas pangan maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah.

“Semua Kabupaten/Kota yang ada di daerah dari 34 Provinsi harus bergerak bersama, Kalau semua daerah mampu mengendalikan inflasi daerah masing-masing maka secara nasional akan jauh lebih mudah di kendalikan.” Kata Mendagri pada kesempatan itu

Selanjutnya, Kepala BPS RI Margo Yuwono juga menjelaskan bahwa berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), inflasi tahun 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi sebelumnya, artinya kondisi global saat ini belum membaik. IMF melakukan proyeksi pada tahun 2022 ini, inflasi cenderung mengalami peningkatan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan makro itu di buat agar harga-harga bisa dikendalikan dan juga pertumbuhan ekonomi tidak melambat misalnya ; pada Amerika dengan kebijakan makro, dengan memberikan kenaikan suku bungan acuan oleh bank sentralnya, ini juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.” Jelas Margo Yuwono

Mengelola kebijakan makro menjadi penting, selain juga bersama-sama menjaga pasokan agar berbagai permintaan atas komoditas barang dan jasa bisa dipenuhi maka tidak akan terjadi kenaikan harga.

“Kebijakan makro menjadi penting agar harga bisa di kendalikan tetapi juga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga pemulihananya.” Ucap Kepala BPS RI

Kemudian, perlu diwaspadai juga kepada kondisi global karena sebagian apa yang di konsumsi baik konsumsi langsung maupun konsumsi antara berbagai produk dalam negeri masih tergantung dari impor misalnya ; gandum dan meslin, kedelai, gas, gula, daging jenis lembu dan minyak mentah.

“Inflasi year on year per September 2022 adalah 5,95%, dan inflasi month to month per September 2022 adalah 1,17%.” Terang Margo Yuwono

Ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan pertama, masing-masing daerah perlu memantau perkembangan harga atau mengurangi fluktuasi disuatu wilayah karena faktor supply dan demand akibat cost push, demand pull dan build-in inflation.

Kedua, mengurangi Disparitas harga antar wilayah akibat ketidakmerataan pasokan, gap sentra produksi, dan terhambatnya distribusi.

“Kalau 2 hal ini bisa kita lakukan saya yakin inflasi nasional pasti akan terjaga dengan baik.” Tambahnya

Berbagai peran monitoring perkembangan harga di seluruh Kabupaten/Kota maka Badan Pusat Statistik (BPS) berkontribusi memberikan laporan secara mingguan seperti arahan Mendagri, BPS baru bisa memantau 90 Kota, 835 komoditas di seluruh kota, bobot spesifik untuk setiap komoditas di sesuaikan dengan banyaknya konsumsi disetiap wilayah.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BPS, terdapat 20 komiditas Pangan yang wajib dipantau yakni ; beras, cabai rawit, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, minyak goreng, undang, pisang, telur ayam ras, gula pasir, ikan kembung, susu bubuk balita, bawang merah, bawang putih, mie instan, susu bubuk, cabai merah, daging sapi, tempe dan jeruk.

Adapun beberapa rekomendasi BPS terkait penanganan inflasi di daerah yaitu ; Pertama, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia seluruh Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mensinergikan kepemilikan data yang terkait dengan data harga, stok atau produksi sebagai indikator kinerja pengendalian inflasi.

Kedua, diseminasi indikator kinerja pengendalian inflasi perlu dilakukan secara berkala dalam rangka merancang program kerja yang lebih tepat dan terarah oleh TPIP dan TPID.

Ketiga, sesuai dengan inflasi bahan pangan yang cenderung memberikan andil inflasi atau deflasi, serta sesuai dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, maka ditetapkan 20 komoditas bahan pangan terpilih yang akan dijadikan patokan kinerja pengendalian inflasi TPIP dan TPID.

Keempat, dalam rangka mendiseminasikan indikator kinerja pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berkesinambungan, makan akan dirilis 3 buah indikator kinerja pengendalian inflasi yaitu ; indeks perkembangan harga, Indeks Disparitas harga antar Wilayah dan koefisien variasi harga Mingguan.

Kelima, pada penyediaan data untuk 3 indikator kinerja diatas, dilakukan dengan kolaborasi kepala daerah lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya pada penyediaan data, pengolahan, analisis serta diseminasinya.

Turut hadir : Kepala BPS RI, Kepala Pangan Nasional, Menteri Perdagangan diwakili Plt. Dirjen Perdagangan Daam Negeri, Menteri Pertanian diwakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Panglima TNI diwakili Kepala Staf Khusus TNI, Jaksa Agung, Kabareskrim, Pejabat Tinggi Madya Kemendagri, Forkompinda Provinsi serta Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

LPP RRI Kota Palu Gelar Festival Pelajar Nusantara Tahun 2022.

Palu, Sulawesi Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Kota Palu menyelenggarakan Festival Pelajar Nusantara Tahun 2022 dengan mengusung Tema “Kreatif, Mandiri & Bersatu untuk Indonesia Emas”. Bertempat, di Halaman Kantor (LPP RRI) Kota Palu. Minggu, (23/10/2022).

Acara ini dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia di mulai dari 23 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022.

Dalam Sambutannya, Kepala LPP RRI Kota Palu Muh. Yusri Darto, S.Sos., M.Ikom menyampaikan bahwa Festival Pelajar ini merupakan kegiatan positif yang dilakukan RRI secara nasional dimulai pada 23 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022.

“Mari bersama sama membangun dan mendidik pelajar kita agar pebih hebat lagi.” Ucap Kepala LPP RRI

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa acara ini dipanitiai oleh pelajar yang tergabung dari beberapa sekolah di Sulawesi Tengah. Tak lupa juga beliau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di kegiatan ini.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Hardi, S.Pd., M.Pd menyampaikan bahwa generasi masa depan harapan bangsa itu ada ditangan para pelajar, ada pepatah kata dari bungkarno, berikan saya seratus orang tua maka aku akan cabut gunung semeru sampai akarnya, berikan saya sepuluh pemuda saya akan guncangkan dunia.

Ia juga menambahkan bahwa betapa strategisnya para generasi pemuda kita yang diharapkan mempunyai tenaga, punya kemampuan, punya semangat yang bisa membangun negeri ini dan yang bisa mengisi kemerdekaan, inilah mereka meraka pemimpin masadepan bangsa.

Pada kesempatan itu, Gubernur diwakili Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Drs. Irvan Aryanto, M.Si sekaligus membuka acara Festival Pelajar Nusantara Tahun 2022 mengatakan, atas nama pemerintah daerah Sulawesi Tengah, mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) yang mana kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, Irvan Aryanto menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala RRI Kota Palu yang sudah melaksanakan kegiatan ini serta seluruh pihak terkait atas terlaksananya kegiatan ini.

Ia juga menyampaikan bahwa semua kegiatan ini adalah hasil kreasi dan hasil inisiatif dari pelajar, RRI dalam hal ini hanya menyiapkan dan memfasilitasi serta menyiapkan ruang dan dikreasikan oleh Pelajar yang tergabung dari sekolah-sekolah yang berada di Sulawesi Tengah.

“Kedepannya ivent ini bisa menjadi ajang yang nantinya bisa kita kembangkan bersama-sama.” Tambah beliau

Diakhir sambutannya, ia berharap agar kiranya kegiatan ini bisa berlanjut di tahun berikutnya dan bisa dikembangkan dengan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah Kota Palu maupun Pemerintah Provinsi karena acara ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan edukasi dan memberikan informasi terkait kondisi saat ini.

“Mari kita junjung nilai-nilai kebangsaan, mari kita meningkatkan kereatifitas untuk mengembangkan diri dan menjunjung tinggi etika serta meningkatkan jiwa patriotik dan nasionalisme agar kita bisa sama sama menjaga negara, menjaga keutuhan negara yang saat ini luar biasa perkembangannya”. Harap beliau

Turut hadir : Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Drs. Irvan Aryanto, M.Si, Kepala PPL RRI Kota Palu Muh. Yusri Darto, S. Sos., M.Ikom, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Hardi, S.Pd., M.Pd serta Kepala Sekolah dan Pelajar Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Ma’mun Amir, bersama istri Hj. Halima Amir selaku Wakil Ketua PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Secara Resmi Menutup Festival Danau Poso ke 22, tahun 2022, di Tentena, 22/10/2022.

Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir menyampaikan Festival Danau Poso ditetapkan oleh Gubernur untuk dilaksanakan karena menganggap Kabupaten Poso sudah aman sehingga memberikan kesempatan kepada Dinas Pariwisata untuk melaksanakan event tersebut.

“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah, saya menyambut baik pelaksanaan Festival Danau Poso yang telah berlangsung dari tanggal 20 oktober 2022 sampai dengan hari ini, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada sponsor kegiatan ini, Bank Indonesia, Bank Sulteng dan Poso Energy serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan ini, semoga rangkaian kegiatan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT,,” sebut Wakil Gubernur

Lebih lanjut Wakil Gubernur menyampaikan Danau Poso dan daerah sekitar Danau Poso merupakan salah satu dari sekian banyak potensi parwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi keunikan dan keragaman budaya.

Potensi yang ada harus lebih
dimaksimalkan agar dapat menjadi modal untuk dapat membangun pariwisata dan ekonomi kreatif
Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso.

“Olehnya, melalui event ini diharapkan Danau Poso dan Sulawesi Tengah akan lebih dikenal
dengan keragaman seni budaya dan kearifan lokal,” sebutnya.

Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap agar masyarakat Sulawesi Tengah dapat
lebih mengetahui keragaman budaya dan kearifan lokal tersebut dibandingkan masyarakat luas, sehingga dapat menjadi agen promosi bagi daerah Sulawesi Tengah.

“Marilah kita jadikan Festival Danau
Poso ini momentum yang berharga bagi kita untuk melestarikan keberagaman seni budaya, adat
istiadat dan kuliner yang ada di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Wakil Gubernur juga berharap, penyelenggaraan festival harus ada evaluasi perkembangannya, dengan terus membenahi kekurangan-kekurangan yang dijumpai, berani mengeksplorasi dan memenuhi apa yang jadi keinginan masyarakat maupun para wisatawan, agar popularitas, gaung dan daya tarik
FDP menjadi terdepan.

Lengkapi dan maksimalkan semua sarana dan prasarana pendukung objek wisata Danau Poso, agar tempat wisata tersebut menjadi lebih elok, nyaman, atraktif dan betul-betul layak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun
mancanegara.

Wakil Gubernur juga menyampaikan dalam rangka menunjang FDP atau objek wisata Danau Poso Gubernur telah menetapkan 70 miliar untuk pembangunan Jalan lingkar Danau Poso.

Gubernur juga memerintahkan Dinas Litbang untuk membuat studi kelayakan Kabupaten Poso untuk menjadi Kotamadya.

Bupati Poso dr. Verna Gladys Ingkiriwang menyampaikan permohonan maaf atas terhentinya, penyelenggaraan FDP ditepian Danau Poso sejak konflik sosial, dan pandemi covid 19, tentunya hal tersebut bukan kehendak kita, tetapi bagaimana kedepan melalui festival FDP ke-22 kita terus mendatangkan tamu wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Poso.

Kunjungan tamu di Tentena, kelihatan membludak sejak pembukaan sehingga FDP yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah Kabupaten Poso mendapat perhatian masyarakat sehingga Tentena menjadi padat dan ramai serta berjalan dengan aman dan lancar.

FDP 2022 lanjut Bupati mendapatkan hal yang berbeda karena berhasil meraih rekor Muri pembakaran 7000 bambu inuyu atau nasi bambu, sertifikat budaya eksprsi nasional dari Kemenkumham RI berupa 7 sertifikat mencakup ; busana kulit kayu dari suku Bada yang unik, upacra adat Pekasuvuia, tari modero, tari motaro, tari mangaru, cerita adat serta alat musik geso geso yang merupakan merupakan khas budaya dan kekayaan Kabupaten Poso.

Tema FDP pesona mega Sulawesi Tengah, diharapkan semakin membuka industri pariwisata yang terintegrasi seluruh Sulawesi Tengah sehingga pesona destinasi dapat dinikmati secara global. Kedatangan dan peningkatan segnifikan turis manca negara, baik turis lokal dan manca negara yang telah hadir menandakan Kabupaten Poso sudah sangat aman dan nyaman sebagai destinasi wisata.

“Semoga FDP yang kita selenggarakan dapat lebih memberi makna untuk menggenjot kepariwisataan di Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Poso pada khususnya,” tutupnya.

Pada malam penutupan, ditampilkan beberapa pagelaran seni dan budaya dari beberapa daerah Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah dan Pemilihan Putri Danau Poso 2022, dengan proses seleksi kemampuan untuk mempromosikan keragaman seni, budaya yang dimiliki Kabupaten Poso.

Pemilihan diawali dengan penampilan parade putri danau poso mulai dari 17 (tujuh belas), menjadi, 10 (sepuluh) finalis dan diseleksi menjadi 5 besar, sehingga pada akhirnya dari 5 finalis ditetapkan oleh dewan juri sebagai Putri Danau Poso Tahun 2022, adalah Lovely Debora Tolembo, yang dilanjutkan penampilan saykoji, dan ditutup tarian dero bersama.

Hadir pada pelaksanaan pentupan FDP antara lain anggota DPR RI Dr. Matindas J. Rumambi, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Kepala Biro Pembangunan, Unsur Fokopimda Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah, Istri Mantan Bupati Poso, Direktorat Event Daerah Kemenrian Parekraf RI, Kasatgas Densus 88 Sulteng, Ketua MUI, Ketua GKST, Perguruan Tinggi Universitas se Sulawesi Tengah.

Biro Asministrasi Pimpiman