Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Mulyono, SE., Ak., MM beri arahan pada Penganugerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik, Monitoring dan Evaluasi Publik Dan Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2022. Bertempat di Hotel Best Western Plus Coco Palu. Selasa (13/12/2022).

Dalam sambutannya Mulyono mengatakan, bahwa kegiatan ini dapat menjadi kalender kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Selain itu kiranya dapat ditingkatkan lagi kualitas penyelenggaraan uji publik serta evaluasi publik, sehingga lebih efektif untuk menjadi acuan dalam melakukan pembinaan pengelolaan keterbukaan informasi publik ke depan.

Kegiatan ini dapat menjadi motivasi khususnya kepada para kepala perangkat daerah sebagai pimpinan badan publik untuk lebih serius dan berkomitmen dalam mendukung percepatan pencapaian kinerja pemerintah khususnya dalam pengelolaan informasi publik, pengelolaan aduan masyarakat dan publikasi kegiatan pemerintah.

Selain itu juga, Mulyono memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama kab/kota dan PPID pelaksana lingkup Provinsi Sulawesi Tengah untuk bisa meraih predikat “informatif” pada tahun berikutnya, yang mana pada tahun 2026 mengharuskan seluruh perangkat daerah baik Provinsi maupun kab/kota mendapat predikat “informatif”.

Selanjutnya, para kepala perangkat daerah selaku pimpinan badan publik kiranya meningkatkan layanan komunikasi publik, serta meningkatkan pengelolaan layanan aduan masyarakat melalui aplikasi lapor. Dalam hal ini, Mulyono minta agar Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah dan Biro Organisasi membuat rencana aksi yang menggambarkan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi span lapor! kabupaten/kota.

Untuk mengantisipasi keterbatasan dukungan perangkat pendukung publikasi dan minimnya tenaga publikasi pada perangkat daerah, Mulyono berharap kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah, untuk membantu kegiatan peliputan dan publikasi di perangkat daerah dan secara bertahap melakukan pembinaan sumber daya manusia melalui pelaksanaan bimtek atau workshop.

Turut hadir : Dinas Kominfo Kab/Kota Provinsi Se-Sulteng, Komisioner Komisi Informasi Prov.Sulteng, Perwakilan OPD Prov.Sulteng, Direktur RSUD Undata, Kepala Dinas Kominfo Prov.Sulteng beserta jajarannya.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur diwakili Plh. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM membuka secara resmi Pelatihan Petugas Penetapan atau Korektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022. Bertempat, di Hotel Parama-Su. Selasa, (13/12/2022)

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) dengan mengangkat tema “Mewujudkan Petugas Pelayanan yang Profesional, Jujur dan Bertanggung Jawab pada Kantor Bersama Samsat se-Sulawesi Tengah”.

Pada kesempatan itu, Rudi Dewanto menyampaikan apresiasi dan menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini, mengingat pembiayaan pembangunan daerah salah satunya bersumber dari penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah.

“Bapenda merupakan ujung tombak pendapatan daerah dan Ia mendorong jajaran Bapenda untuk terus berinovasi mengoptimalkan PKB dan BBNKB.” Kata Plh. Sekda mengawali sambutannya

Untuk itu, dalam mendukung upaya tersebut maka diperlukan peningkatan wawasan dan kompetensi aparatur khususnya petugas pajak dan retribusi daerah dengan memberikan pembekalan berupa pelatihan.

Selanjutnya, Ia berpesan agar Bapenda meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal dan lebih aktif melakukan sosialisasi ke wajib pajak.

“Koordinasi bisa melalui olahraga bersama dengan pihak-pihak lain,”pungkasnya

Diakhir sambutannya, ia berharap semoga hasil pelatihan ini, dapat mendorong langkah-langkah terobosan dalam rangka optimalisasi penetapan pajak daerah khusus PKD dan BBN-KB yang sejalan dengan Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

Turut hadir : Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulteng, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Prov. Sulteng, Kepala UPTD Samsat dan Mitra Kerja.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Gubernur Sulteng diwakili Plh Sekda Dr.H.Rusdy Mastura secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Hotel Sutan Raja, Selasa (13/12).

Kesempatan itu, Plh Sekda Dr.Rudi Dewanto menyampaikan bahwa kondisi global sepanjang tahun 2022 menyebabkan inflasi di setiap negara mengalami krisis pangan, energi, potensi stagflasi, retriksi bahan pangan dan pupuk, kenaikan suku bunga dan peningkatan hutang global.

Tercatat inflasi sulawesi tengah pada bulan november berada di angka 6.00 (yoy), sedangkan dua kota penghitung indeks harga konsumen yaitu kota palu 5.78 (yoy) dan luwuk 6.58 (yoy).

Secara umum inflasi terjadi disebabkan faktor musiman, dan penyesuaian harga atau tarif pada komoditas yang diatur oleh pemerintah.

Melalui Plh Sekda, Gubernur H.Rusdy Mastura,AIFO menghimbau para bupati/walikota se Sulteng untuk tetap waspada terhadap peningkatan permintaan terutama pada natal dan tahun baru kedepan dengan mengoptimalkan pengawasan harga di pasar dan sentra produksi guna memastikan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat serta juga mengoptimalkan belanja apbd untuk pengendalian inflasi daerah.

Terakhir, Ia berharap para bupati/walikota se sulteng dapat menekan laju inflasi di daerahnya masing-masing dengan panduan 9 langkah, yakni: 1) melakukan pemantauan harga dan stok, 2) melaksanakan rapat teknis tpid, 3) menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, 4) melaksanakan gerakan menanam, 5) melaksanakan operasi pasar murah, 6) melaksanakan sidak kepasar dan distributor, 7) berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, 8) merealisasikan btt untuk dukungan inflasi, dan 9) memberikan bantuan transportasi dari apbd.

Turut hadir Kepala Perwakilan BI Sulteng, Karo Perekonomian, Sekda kab/kota se Sulteng, Para Kabag Perekonomian kab/kota se Sulteng.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah. Pengurus Provinsi Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sulawesi Tengah gelar Kejuaraan Lari Trail pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX di Kabupaten Banggai. Senin (12/12/2022).

Lari trail perdana kalinya akan menjadi salah satu nomor yang dipertandingkan pada Porprov IX. Lari trail dinaungi oleh induk olahraga Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI). Porprov sendiri diadakan guna menjaring atlet untuk mengikuti Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON) menuju PON.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Ketua Alti Sulawesi Tengah Mohammad Affan, ST., M.Eng mengatakan, lari trail masuk kedalam cabang olahraga atletik yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 desember 2022. Adapun nomor yang akan diperlombakan yaitu 10 km putri dan 15 km putra . Sedangkan lokasi yang akan digunakan dalam perlombaan tersebut yaitu Stadion Kilongan Luwuk.

“Kita belum berani ambil jarak-jarak jauh, karena bisa diibaratkan kita ini masih eksibisi” ucap Affan.

Pada kejuaraan lari trail, masing-masing Kabupaten langsung berkoordinasi dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah. Dalam hal ini, kejuaraan lari trail nantinya akan diakumulasikan untuk mengetahui kabupaten mana saja yang meraih juara umum ataupun medali.

Menurut keterangan Mohammad Affan, dalam persiapan kejuaran lari trail belum mengalami kendala sampai saat ini. Adanya sponsor serta fasilitas wasit yang diberikan oleh PASI sangat membantu terselenggaranya kegiatan kejuaran tersebut. Selain itu juga, melihat konsekuensi dengan tingkat kecelakaan yang tinggi, Affan menjelaskan bahwa panitia telah mempersiapkan bantuan medis baik rumah sakit rujukan dan lain sebagainya.

Dengan masuknya kejuaraan lari trail pada Pekan Olahraga Provinsi IX, Affan berharap agar hasil dari perlombaan ini dapat memunculkan bibit-bibit baru yang mana nantinya akan di invite untuk mengikuti Seleksi Daerah.

“Harapannya hasil dari lomba lari trail ini bisa muncul bibit-bibit baru yang nantinya akan di invite untuk mengikuti selekda” ungkap Affan.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah gelar Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Melalui Gerakan Pangan Murah Dalam Rangka Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal 2022 Dan Tahun Baru 2023 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Bertempat di Hotel Rama Garden. Senin (12/12/2022).

Dalam laporan yang disampaikan oleh Plt. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Ir. Eva Rantung, M.Si mengatakan, rakor stabilisasi pasokan dan harga pangan bertujuan untuk bekerjasama dalam pemantauan dan upaya pengendalian inflasi daerah dan stabilisasi harga pangan di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional natal tahun 2022 dan tahun baru 2023.

Peserta pada rakor tersebut berasal dari Kepala Dinas Pangan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah, PPID Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah serta pejabat Dinas Pangan Prov. Sulteng. Selain itu juga, Dinas Pangan menyelenggarakan gerakan pangan murah secara serentak di Kota Palu sebanyak 9 (sembilan) titik yakni di Kel. Tondo, Kel. Kawatuna, Kel. Talise, Kel. Besusu Tengah, Kel. Tatura Selatan, Kel. Birobuli Selatan, Kel. Balaroa, Kel. Ujuna, Kel. Lolu Selatan.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Pemerintahan Dan Kesra Dr. Rohani Mastura, M.Si mengatakan, bahwa situasi global yang tidak stabil turut memicu kenaikan inflasi di Indonesia. Dalam hal ini Presiden menginstruksikan tim pengendalian inflasi pusat atau TPIP dan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk memperkuat sinergi mengendalikan inflasi.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian inflasi diantaranya menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitas distribusi, memperluas kerjasama antar daerah guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah serta mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga.

Diakhir sambutannya Rohani mastura berharap dengan diadakannya rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat memberikan efek stimulan terhadap penurunan inflasi di Sulawesi Tengah.

Turut hadir : koordinator substansi stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, BPS Sulteng, BPKP Prov.Sulteng, Satgas Pangan Polda Sulteng, Perwakilan OPD Prov.Sulteng, Perwakilan Dinas Pangan Kab/Kota.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, AIFO didampingi Tim Ahli Gubernur Ridha Saleh melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI  (Purn) Prabowo Subianto. Bertempat, di Kantor Kementrian Pertahanan RI. Rabu, (7/12/2022)

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengatakan, upaya yang dilakukan setelah menjabat Gubernur, untuk melaksanakan pemulihan Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likufaksi 28 September 2018, Bencana Non Alam Covid – 19 dan Bencana Sosial Poso, dan semuanya dapat berjalan baik dan sukses.

Selanjutnya, Gubernur meminta dukungan Menteri Pertahanan RI untuk dapat memberikan perhatian yang serius untuk peningkatan pembangunan Sulawesi Tengah Termasuk pengembangan Food Estate dan pengembangan Udang Faname dan mewujudkan Sulawesi Tengah menjadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional.

“Mohon berikan perhatian yang lebih untuk Sulawesi Tengah Pak Menteri dengan harapan Sulawesi Tengah bisa mengejar ketertinggalannya” kata Gubernur.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan RI Letjen TNI Purn Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi kepada Rusdy Mastura Gubernur Sulawesi Tengah atas upaya dan niat yang sungguh-sungguh dalam menjaga kedamaian di wilayah Poso dan Sulawesi Tengah.

Menhan juga menyampaikan segera mungkin mengutus Tim ke Sulawesi Tengah, untuk melakukan kajian terhadap pengembangan, percepatan pembangunan Sulawesi Tengah dan percepatan pembangunan kawasan Food Estate dan pengembangan ketahanan pangan Nasional di Sulawesi Tengah.

Kemenhan RI juga menyampaikan akan mendorong jaringan bisnis untuk pengembangan Investasi di bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan di Sulawesi Tengah.

Terakhir, Menhan meminta Gubernur untuk terus berupaya meningkatkan kesejahtraan masyarakat Sulawesi Tengah dan Menteri Pertahanan akan terus memberikan dukungan terhadap kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan.

Palu, Sulawesi Tengah. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sulawesi Tengah gelar Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tahun 2022 dengan mengusung tema “Satukan Langkah Cegah HIV Semua Setara Akhiri AIDS”. Bertempat di Taman Gelanggang Olahraga (GOR). Selasa (6/12/2022).

Dalam laporan yang disampaikan oleh Ketua Konselor VCT HIV Indonesia Sulawesi Tengah Alfina A Deu SKM, M.Si mengatakan, bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat dari kementerian kepada komisi penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Tengah dan ditindak lanjuti dalam SK Gubernur dalam rangka pelaksanaan Hari AIDS Sedunia di Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Ketua KPA Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2012-2021 Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Bupati Parigi Maoutong, Bupati Banggai, Bupati Sigi, dan Walikota Palu. Selain itu juga pada peringatan HAS 2022 dilakukan mobile voluntary counseling and testing (VCT) untuk pemeriksaan adanya virus HIV yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan organisasi peduli AIDS.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir mengatakan, bahwa pencegahan HIV perlu dilakukan. Berbicara tentang AIDS adalah persoalan pergaulan bebas yang tidak terkendali. Pada peringatan HAS tahun 2022, KPA Sulawesi Tengah melakukan inovasi dengan memberikan penghargaan kepada sejumlah Bupati/Walikota atas komitmennya terhadap upaya pengendalian HIV/AIDS di daerahnya.

Pengendalian HIV/AIDS menjadi salah satu target standar pelayanan minimal kesehatan dan pencapaian SDG’S yang termasuk dalam penilaian kinerja Kepala Daerah setiap tahunnya. Dalam hal ini apabila tidak dilakukan tentu saja akan menjadi nilai buruk bagi raport pemerintahan yang dapat berimbas pada terlambatnya pencapaian visi misi gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

Diakhir sambutannya Ma’mun Amir mengharapkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan diri sendiri agar persoalan AIDS tidak berkembang dan tidak berlanjut. Selanjutnta Ma’mun Amir mengapresiasi dengan adanya upaya-upaya pencegahan, penelusuran dan pengobatan anti retroviral (ARV) yang telah dijalankan selama ini.

“Harapan saya kepada semua pengurus bahwa deteksi awal ini perlu dilakukan kemudian kita selesaikan dengan sebaik-baiknya” ucap Ma’mun Amir.

Turut hadir : Perwakilan Bupati Parimo, Perwakilan Bupati Sigi, Perwakilan Walikota Palu, Forkopimda, Kadis P2KB, Dinas Sosial Prov. Sulteng, Ketua TP PKK Kab.Sigi, LSM peduli AIDS.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura secara resmi menerima penghargaan akuntabilitas kinerja tahun 2022 dengan predikat nilai BB dari Menteri PANRB. Abdullah Azwar Anas.

Penghargaan akuntabilitas kinerja tahun 2022 dari Kementerian PANRB mengangkat tema “Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia bertempat di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa 6 Desember 2022

Program penganugerahan penghargaan dimaksud sesuai arahan Wakil Presiden untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih berdampak. Kementerian pendayagunaan aparatur Negara reformasi dan birokrasi (PANRB) telah membuat sejumlah terobosan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan kualitas pelayanan publik.

Diantara upaya tersebut adalah pencanangan reformasi birokrasi tematik yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, penanggulangan investasi, digitalisasi birokrasi dan akselerasi prioritas program presiden.

Pada aspek pelayanan publik upaya inovatif berupa pemangkasan proses bisnis melalui percepatan mal pelayanan publik (MPP) dan MPP digital seluruh Indonesia juga sudah mulai dilakukan, inovasi pelayanan publik mulai dikompetisikan untuk melahirkan budaya inovasi di semua Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada semua OPD terkait yang bekerja serta melaksanakan komitmen untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut gubernur menekankan agar para pimpinan OPD serta seluruh ASN agar meningkatkan serta mengembangkan semangat sehingga peringkat provinsi Sulawesi Tengah pada tahun mendatang meningkat menjadi kategori A.

Turut mendampingi gubernur, Kepala Bappeda Sulteng DR. Ir. Cristina Shandra Tobondo, MT, Kepala Dinas DPMPTSP, Moh. Rifani S.Sos, M.Si, Kepala Biro Organisasi, Drs. A. Kamal Lembah, SH, M.Si

Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sulawesi Tengah jalankan Program Suluh, Temukan, Obati dan Pertahankan (STOP) dalam rangka pencegahan HIV/AIDS yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Selasa (6/12/2022).

Program STOP merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Komisi Penggulangan AIDS agar tidak terdapat korban meninggal dunia akibat virus HIV/AIDS. Adapun program STOP terdiri dari penyuluhan yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan melalui voluntary counseling and testing (VCT). Dalam hal ini apabila hasil pemeriksaan terdapat hasil yang positif maka akan diberikan pengobatan berupa obat anti retroviral (ARV). Fungsi dari obat ARV yaitu guna menekan virus agar tidak berkembang sehingga virus HIV tersebut tidak berubah menjadi AIDS.

Selain itu juga, KPA Sulawesi Tengah gencar melakukan sosialisasi terkait HIV/AIDS dengan sasaran siswa SLTA serta mahasiswa mulai dari umur 15-24 tahun. Sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung maupun melalui banner ataupun spanduk. Pada tahun 2030 sendiri terdapat 3 zero yang akan dicapai yaitu tidak ada infeksi baru, bebas stigma dan diskriminasi dan tidak ada korban meninggal karena AIDS.

Dalam penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Sulawesi Tengah dr. Muslimah L Gadi, M.Si mengatakan, bahwa berbicara tentang penanganan HIV, tidak hanya masalah kesehatan yang ada didalamnya, akan tetapi berkaitan juga dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Penanggulangan AIDS yang diketuai langsung oleh Gubernur untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS yang melibatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kendala yang dialami KPA Sulteng dalam pencegahan HIV/AIDS yaitu kurangnya keterlibatan OPD melakukan sosialisasi sesuai sasaran tupoksinya, hal ini menyebabkan jangakuan sosialisasi tersebut masih kurang. Tidak hanya itu, jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal client dan tempat pengobatan menjadi salah satu kendala yang di rasakan.

“Pengobatannya itu harus dilakukan secara terus menerus dan tidak boleh putus, dalam mengkonsumsi obat ARV pun harus dilakukan seumur hidup. Karena obat itu tidak mematikan virus melainkan hanya menekan perkembangan virusnya” ucap dr. Muslimah.

Komisi Penanggulangan AIDS Sulawesi Tengah kedepannya akan terus melakukan sosialisasi melalui radio, media cetak ataupun sosialisasi secara langsung. Selain itu juga, akan dilakukan VCT sebanyak mungkin guna melakukan pengobatan bagi para client yang positif HIV.

Selanjutnya dr. Muslimah mengharapkan agar semua kalangan masyarakat memiliki kepedulian terhadap pencegahan HIV/AIDS serta komitmen pimpinan dalam menyebarluaskan informasi dan memberikan dukungan dalam bentuk biaya serta keterlibatan OPD sesuai dengan tupoksinya. Selain itu juga diharapkan kepada client yang sudah positif HIV, kiranya berkenan mengkonsumsi obat ARV terus-menerus agar virus tersebut tidak menjadi AIDS.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Rohani Mastura, M. Si mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Penurunan Stunting secara Virtual. Bertempat, diruang kerja Sekretaris Daerah Kantor Gubernur. Senin, (5/12/2022)

Rakortek ini diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden mengangkat tema “Pemantapan Konvergensi Untuk Percepatan Penurunan Stunting.”

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P sekaligus membuka secara resmi Rakortek tersebut mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan penegasan prevalensi penurunan stunting sebesar 14 % di tahun 2024.

Indeks pembangunan manusia dalam 10 tahun terakhir sudah cukup baik, dimana mengalami peningkatan sekitar 0,70 % setiap tahun-nya.

“Meski demikian, kita masih menghadapi berbagai permasalahan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain kita masih cukup tertinggal.” Kata Suprayoga Hadi dalam sambutannya

Selanjutnya, Suprayoga Hadi juga menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang di hadapi saat ini adalah besarnya jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi (Stunting). Oleh karena itu, sejak tahun 2018, pemerintah juga telah melaksanakan program percepatan penurunan Stunting.

“Berarti kita mempunyai 10, 4 poin dalam waktu 2 tahun kedepan.” Ujarnya

Melalui tema Rakortek tahun ini, yakni ; ” Pemantapan Konvergensi Untuk Percepatan Penurunan Stunting” diharapkan komitmen yang sudah terbangun antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

“Percepatan penurunan Stunting ini harus bersungguh-sungguh kita lakukan karena masalah gizi atau Stunting memiliki dampak pada sumber daya manusia yang kedepan menentukan nasib bangsa ini.” Pungkasnya

Dari data SSGI tahun 2021, sekitar 69 % anak Stunting secara Nasional berada di 12 Provinsi, dimana 7 Provinsi memiliki prevalensi tinggi, dan 5 Provinsi dengan jumlah balita terbanyak yang tersebar di 246 Kabupaten dan Kota.

Aksi konvergensi bisa terjadi apabila ada ; (1) komitmen pemerintah, dukungan politik dan kebijakan yang mendorong pelaksanaan aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kontekstual. (2) sinergi dalam tata kelola dan keterlibatan antar lembaga pemerintah dan para mitra. (3) dukungan sumber daya yang berkesinambungan dan memadai dari segi kuantitas dan kualitas untuk penyelenggaraan program dan pemantauanya.

Hingga tahun 2022, 514 Kabupaten dan Kota se-Indonesia telah menyatakan komitmen untuk percepatan penurunan Stunting. Demikian juga dengan 12 Provinsi Prioritas yang telah meneguhkan komitmen yang sama.

Dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Nasional ini diharapkan dapat mengasosiasikan rumusan aksi nyata percepatan penurunan Stunting baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, agar target penurunan prevalensi Stunting hingga 14 % pada tahun 2024 bisa tercapai.

Turut hadir : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Sekretaris Utama BKKBN, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Gubernur, Bupati/ Walikota, Kepala OPD Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, Mitra Pembangunan, Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng