Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Dewan Pengurus Provinsi Korpri (DPP) Sulawesi Tengah menggelar Pelatihan Tata Cara Pelepasan Persemayaman Duka Lingkup Keluarga Korpri dan Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Ruang Aula BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kamis, (19/01/2023).

Dalam laporannya, Wakil Ketua Bidang Dewan Pengurus Korpri Prov. Sulteng Tauhid Thalib, SE., MM menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai pengamatan proses pelaksanaan persemayaman di lingkup Korpri Prov. Sulteng baik proses teknis maupun pelaksanaan, sehingga diharapkan dapat terbentuk personil-personil pada setiap perangkat daerah yang bisa melaksanakan tugas-tugas persemayaman. Adapun peserta dalam undangan ini yaitu para pegawai organik dan non-organik pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutan Ketua Umum DPP Korpri Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Zubair, M.Si mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat, yang mana merupakan hasil rakor yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun alasannya yaitu ; karena sudah terdapat surat sekretaris daerah bahwa pelaksanaan persemayaman terdapat pada masing-masing OPD dan bukan lagi berada pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Salah satu strategi kita untuk mengembangkan Korpri yaitu melalui bapak ibu, sehingga diamanatkan kepada OPD yang nantinya akan di SK kan” ucap Zubair.

Pada kesempatan itu, Kepala BPSDM Prov. Sulteng sekaligus Ketua Harian DPP Korpri Sulteng Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si membacakan sambutan Gubernur mengatakan, Pemda Provinsi Sulawesi Tengah menaruh perhatian dan kepedulian terhadap pelaksanaan upacara persemayaman kepada ASN sebagai wujud penghormatan kepada ASN yang wafat dengan mempedomani prosedur kedinasan yang berlaku. Adanya surat Sekretaris Daerah Prov. Sulteng, maka dinilai penting untuk meningkatkan persemayaman duka mulai pelaksanaan pelatihan dan pelepasan persemayaman pada khususnya menyiapkan tenaga pembawa acara.

“Ini merupakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tugas kemasyarakatan sendiri merupakan bagian dari tugas Korpri” tambah Adidjoyo.

Selanjutnya, Adidjoyo mengapresiasi atas terselanggaranya pelatihan tata cara pelepasan persemayaman ini sebagai sarana dalam meningkatkan wawasan keterampilan serta pelayanan prima dan penyelenggaraan persemayaman duka lingkup Korpri dan Pemda Sulteng. Hal ini juga sebagai wadah untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan ASN dan non-ASN yang mewakili minat dan potensi sebagai pembawa acara.

Diakhir sambutannya, Adidjoyo mengharapkan agar kiranya peserta dapat menyerap ilmu serta menerapkan materi-materi yang disampaikan secara utuh sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan upacara persemayaman yang lebih profesional dan bermartabat sebagi bentuk penghormatan negara khususnya pemda Prov. Sulteng kepada ASN yang telah wafat.

“Saya mengajak atas nama pribadi dan mewakili Gubernur, marilah kita kembangkan SDM termasuk menjadi pembawa acara pada pelepasan persemayaman” ucap Adidjoyo.

Turut hadir : Ketua Umum DPP Korpri Sulteng, Ketua Harian DPP Korpri Sulteng, Perwakilan masing-masing OPD tingkat Prov. Sulteng.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Jakarta Selatan – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Melakukan Pertemuan Bersama Menko Polhukam RI Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Bertempat, di Rumah Kediaman Menko Polhukam RI. Kamis, (19/2023).

Pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Menko Polhukam RI Mahfud MD, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, untuk membahas kondisi PT. Gunbaste Nikel Industry (GNI), setelah Gubernur mendapat Laporan dari Bupati Morowali Utara terkait peristiwa tersebut.

Gubernur meminta Bupati Morowali Utara, Kapolres dan Danrem 132 Tadulako mengambil langkah strategis agar memastikan pokok permasalahan, mengurai kelompok yang bertikai dan segera bermusyawarah untuk dapat mendamaikan kelompok yang bertikai.

Selanjutnya, Gubernur melaporkan kecepatan Kapolda dan Danrem 132 Tadulako yang langsung turun Ke Morowali untuk memastikan kondisi di Morowali khususnya di PT. GNI sudah kembali Normal.

“Saya sangat mengapresiasi kesigapan Kapolda dan Danrem 132 Tadulako.” Kata Gubernur saat memberikan penjelasan kepada Meko Polhukam.

Gubernur juga melaporkan bahwa saat ini kondisi PT. GNI sudah normal dan sudah ada perdamaian antara TKA dan TKI  atas dukungan Kementrian Tenaga Kerja RI, TNI, POLRI, Disnakertrans Provinsi Sulteng, Kapolda, Danrem 132 Tadulako, Bupati dan Unsur Forkopimda Kabupaten Morowali Utara.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi bersama unsur forkopimda akan terus memastikan Investasi yang bearada di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terus kondusif dan berjalan baik, apalagi Sulawesi Tengah saat ini menjadi Daerah yang memiliki Investasi No.1 di Indonesia.

Menko Polhukam Moh. Mahfud, MD, menyampaikan apresiasi atas langkah- langkah taktis dan strategis yang di lakukan Gubernur, Kapolda dan Danrem 132 Tadulako, Bupati dan Unsur Forkopimda.

Mahfud meminta Gubernur terus memastikan Iklim Investasi di Sulawesi Tengah tetap baik dan kondusif.

Pemerintah Pusat melalui Kementrian Tenaga Kerja akan terus memastikan hak hak pekerja baik TKI dan TKA akan terus berjalan baik.

Menko Polhukam juga meminta terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Bupati, TNI dan Polri tentang hak-hak pekerja baik TKA dan TKI.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Bogor – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, bersama Unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Rakornas Kepala Daerah dan Unsur Forkopimda Tahun 2023. Bertempat, di Sentul Bogor. Selasa, (17/1/2023.)

Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah untuk sering blusukan guna mengecek data dan fakta di masyarakat. Ia tak ingin kepala daerah keliru membuat kebijakan. Jokowi mewanti-wanti kepala daerah tentang bawahan yang hanya melaporkan hal baik.

“Tolong Bupati, Walikota, Gubernur, sering-sering masuk pasar. Jangan sampai, sudah enggak musim lagi sekarang ini yang namanya bawahan ABS (asal bapak senang),” kata Jokowi dalam Rakornas

Jokowi mengaku tak suka jika ada bawahan yang hanya melapor keadaan baik saja. Ia lebih suka mengecek langsung keadaan di masyarakat.

Dia berpesan kepada kepala daerah untuk sering mengecek laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Jokowi pun memerintahkan BPS untuk selalu memasok data kepada para kepala daerah.

“Jadi BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengumpulkan sekitar 4.545 orang pejabat. Jumlah itu termasuk 38 g
Gubernur dan penjabat Gubernur dan 514 Bupati/Walikota.

Jokowi berharap pemerintah daerah bekerja keras untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi. Ia juga meminta kepala daerah menjaga stabilitas politik dan keamanan.

“Hal itu menjadi kunci pemulihan Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024.” Pungkasnya

Sementara, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menegaskan, arahan Presiden RI sudah berjalan baik di Sulawesi Tengah, karena penanganan Inflasi di Sulawesi Tengah terkelola dengan baik dan mendapat pujian dari pemerintah pusat. Demikian juga penanganan Covid -19 di Sulawesi Tengah sangat baik.

Selanjutnya, Gubernur Rusdy Mastura juga menyampaikan beberapa capaian keberhasilan tahun 2022 antara lain :

1) Meningkatnya PAD dari 900 miliar rupiah menjadi 1,5 triliun rupiah dan ditargetkan tahun ini mencapai 1,7 triliun rupiah sampai 2 triliun.

2) Meningkatnya predikat sakip dari B menjadi BB.

3) Pertumbuhan pembangunan sebesar 19,13% secara year to year.

4) Indeks Pembangunan Manusia mencapai 70,28 atau masuk kategori tinggi.

5) Tingkat investasi Sulawesi Tengah menduduki nomor 2 terbesar di indonesia yakni ; senilai lebih 76 triliun pada TW III dan bisa mencapai 100 triliun rupiah.

6) Peringkat 9 nasional penyumbang surplus beras nasional sebanyak 86.710 ton.

7) Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang berhasil diturunkan sampai 1 %.

8) Penghargaan daerah pengendali inflasi terbaik nasional, masing-masing dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Bank Indonesia.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Upacara Perdana Tahun 2023, Pj. Sekda Harap ASN Tingkatkan Disiplin.

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM pimpin Upacara Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Bertempat, di Halaman Kantor Gubernur. Selasa, (17/1/2023)

Dalam sambutanya, Pj. Sekdaprov. Rudi Dewanto selaku Inspektur upacara menyampaikan bahwa banyak pengalaman, pengajaran dan hikmah yang dapat diambil dari tahun 2022 agar tahun ini dapat semakin meningkat dan lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu.

“Momen pergantian tahun yang telah dilewati dengan penuh syukur dan kebahagiaan, dapat membawa dampak positif bagi kita semua.” Ucap Pj. Sekda mengawali sambutannya

Selanjutnya, Pj. Sekdaprov. Sulteng menjelaskan bahwa sebagai gambaran di Tahun 2022, Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih sejumlah penghargaan dan prestasi tingkat Nasional, diantaranya ; meningkatnya PAD dari 900 miliar rupiah menjadi 1,5 triliun rupiah dan ditargetkan tahun ini mencapai 1,7 triliun rupiah, meningkatnya predikat SAKIP dari B menjadi BB, pertumbuhan pembangunan sebesar 19,13% secara year to year, IPM mencapai 70,28 atau masuk kategori tinggi.

Selanjutnya, tingkat investasi Sulawesi Tengah menduduki nomor 2 terbesar di indonesia, senilai lebih dari 200 triliun rupiah, Peringkat 9 nasional penyumbang surplus beras nasional sebanyak 86.710 ton, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang diturunkan sampai 1%, Penghargaan daerah pengendali inflasi terbaik Nasional dan penghargaan keterbukaan informasi badan publik kepada Sulawesi Tengah dengan meraih predikat Provinsi Informatif.

“Saya mengucapkan terima kasih dan atas apresiasi pengabdian tulus ikhlas, dan kinerja positif yang telah ditunjukkan ASN sepanjang tahun 2022.” Ucap Pj. Sekda mengakhiri sambutanya

Sebagai pelayan publik, ASN harus teguh menjaga netralitas dan integritasnya, serta tegak lurus dengan kepentingan bangsa dan negara dalam bingkai persatuan dan kesatuan bahwa NKRI harga mati.

Ditambah lagi, dengan meningkatnya suhu politik jelang tahun 2024, beliau meminta supaya ASN tetap komitmen pada koridornya untuk menjaga netralitas dan integritas tidak terlibat dalam politik praktis dan politik identitas.

Terakhir, beliau mengajak seluruh ASN untuk melakukan refleksi dan evaluasi sekaligus membenahi diri masing – masing dimulai dari hal hal kecil seperti menegakkan disiplin jam kerja, disiplin berpakaian, dan disiplin lainnya yang diatur dalam Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Upacara tersebut dihadiri Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Kepala Dinas, Kepala Badan, Widyaiswara Utama, Pejabat Administrator, Pengawas dan ASN di Lingkungan Provinsi Sulteng.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Mencermati terjadinya bentrok di Perusahaan Tambang Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI) pada Sabtu, (14/1/2023), Gubernur H. Rusdy Mastura menyayangkan kejadian tersebut. Gubernur meminta semua tokoh pemangku kepentingan memberikan solusi dan menenangkan, jangan membuat komentar – komentar yang tidak menyejukkan semua pihak.

Gubernur sangat percaya Kapolda akan mampu bertindak untuk memberikan keamanan dan melakukan penegakan hukum atas kejadian tersebut.

Ia menyampaikan rasa duka yang mendalam atas timbulnya korban jiwa akibat kerusuhan tersebut.

Gubernur akan meminta aparat keamanan Polri untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku dan meminta hal serupa tidak terjadi lagi.

Gubernur meminta semua daerah berjuang untuk mendatangkan Investasi di daerahnya, dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan di Daerah, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahtraan masyarakat melalui adanya peningkatan ekonomi masyarakat.

Gubernur meminta semua kepentingan harus dibicarakan dengan baik dan memberikan manfaat kepada semua pihak.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, bersama Ketua DPRD Provinsi Dr. Nilam Sari Lawira, SP., MP membuka secara resmi Musyawarah Wilayah 13 Muhammadyah dan Aisyiyah Sulawesi Tengah. Sabtu, (14/1/2023)

Pada kesempatan itu, Gubernur didampingi
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Rohani Mastura, M.Si, Kaban Kesbangpol Dr. Fahruddin Yambas, M.Si, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Yudiawati V. Windarussliana, S.KM., M.Kes, Kadis Kesehatan dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD, Karo Umum Dr. Suandi, S.T, M.Si, Karo Kesra Drs. Awaludin, M.Si.

Adapun tema pelaksanaan Musyawarah Wilayah 13 Muhammadyah dan Aisyiyah Selawesi Tengah yakni ; “Memajukan Sulawesi Tengah, Mencerahkan Indonesia” dan “Perempuan Berkemajuan, Mencerahkan Peradaban Bangsa”.

Sambutan selamat datang dari Bupati Banggai, Ir. Amir Tomorake menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan PW Muhammadyah dimana Kabupaten Banggai sebagai pelaksanaan Musyawarah Wilayah 13 Muhammadiyah dan Asyiyah Sulawesi Tengah.

Bupati juga berterima kasih atas pembangunan RS. Muhammadiyah di Kabupaten Banggai dimana tanahnya di wakafkan keluarga H. Murad Husain. Ia juga
menyampaikan harapannya kepada Gubernur dan semua pihak untuk terus membangun Kabupaten Banggai.

Ketua Aisyiyah Sulawesi Tengah Dra. Nursyah, menyampaikan keberhasilan dan perhatian Organisasi Aisyiyah yang terus mendorong pemerintah dalam memperbaiki kemajuan umat, Organisasi Aisyiyah juga telah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana Sulawesi Tengah diwilayah Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong.

Dalam pidatonya, Ketua PW Muhammadyah Sulawesi Tengah Hadi Sucipto, B. Sc, M, Hi. menyamapaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas pencerahan yang diberikan kepada Pengurus PW Muhammadiyah yang waktu berkunjung di Kantor Gubernur, dimana Gubernur memberikan dorongan untuk terus membangun kebersamaan dan Muhammadiyah dapat memberikan dukungan untuk pembangunan Sulawesi Tengah.

Hadi Sucipto menyampaikan harapannya kiranya seluruh Anggota Muhammadiyah, jadikanlah Ilalang yang kering menjadi sejadah yang hijau yang disinari matahari dan buatlah organisasi Muhammadiyah menjadi organisasi yang berguna dan membangunan bangsa bersama Pemerintah.

Selanjutnya, Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Irwan Akib, M, Pd menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur Sulawesi Tengah untuk membangun umat.

Selanjutnya, Irwan Akib menyampaikan bahwa komitmen Muhammadiyah terhadap dasar negara Pancasila sangat kuat dan tidak perlu diragukan lagi, selanjutnya meminta seluruh keluarga Muhammadiyah agar mendukung pemerintahan dan terus bersama pemerintah untuk membangun Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila.

Ia berharap kiranya Musyawarah Wilayah Ke-13 PW Muhammadiyah dan Aisyiyah dapat berjalan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk kemajuan organisasi dan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan rasa bangga terhadap organisasi Muhammadiyah yang terus memberikan dukungan terjadap pemerintah dan menjaga NKRI untuk tetap utuh dan bersatu.

Gubernur juga menyampaikan sejarah peradaban Islam dan tokoh-tokoh Islam yang berbesar hati merumuskan Pancasila sebagai falsafah Bangsa, betapa besarnya peran ulama, kiai dalam perumusan dasar negara Indonesia.

“Untuk menghargai kebesaran kepahlawan para ulama dan kiai kita, sebagai penerusnya kita harus terus membangun kebersamaan dalam keberagaman untuk kemajuan NKRI termasuk Organisasi Muhammadiyah.” Ucap Gubernur Rusdy Mastura dalam kesempatan itu

Selanjutnya, Gubernur Rusdy Mastura juga menerangkan bahwa kemajuan Sulawesi Tengah dalam masa kepemimpinannya, seperti ; peningkatan Fiskal Daerah melalui PAD, pendapatan asli daerah dari Rp. 900 Miliar, saat ini dapat meningkat menjadi Rp. 1,71 Triliun, pertumbuhan pembangunan Sulawesi Tengah terbesar ke- 3 di Indonesia, IPM Sulawesi Tengah sangat baik berada pada 70,28, Gini Rasio sangat baik dan Investasi terbesar kedua di Indonesia sebesar Rp. 76 Triliun TW III Tahun 2022.

Gubernur menyampaikan Pemerintah Provinsi akan membantu apa yang diminta Ketua Aisyiyah berupa Mobil dan menyerahkan bantuan hibah untuk Universitas Muhammadiyah sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Terakhir, Gubernur Rusdy Mastura mengharapkan peran Muhammadiyah dan seluruh organisasi keagamaan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan demi mewujudkan kemajuan Sulawesi Tengah, Bangsa dan Negara.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Banggai, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Bersama Bupati Banggai Ir. Amir Tomoreka, Stad Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Rohani Mastura, M.Si, Kadis Pendidikan Yudiawati Vidiana, Meninjau Kondisi SMK I Banggai Setelah Mengalami Musibah Kebakaran. Jumat, (13/1/2023).

Pada kesempatan itu, Gubernur didampingi Kaban Kesbangpol Dr. Fahruddin Yambas, M.Si, Kadis Kesehatan dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD, Karo Umum Dr. Suandi, S.T, M.Si, Karo Kesra Drs. Awaludin dan Kabag Komunikasi Adiman, SH, M.Si.

Kepala Sekolah SMK I Luwuk  Evryati Mahiwa, S.Pd menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur dan rombongan dalam rangka kunjungan kerja di SMK 1 Luwuk, dan melaporkan bahwa jumlah murid di SMK 1 Luwuk 1.050 Murid dengan Total 36 Kelas dengan kondisi setelah musibah kebakaran, murid – murid saat ini memakai Ruang Kelas SMP 3 Luwuk.

Walaupun sarana terbatas pembelajaran tetapi, Siswa SMK 1 Luwuk ikut berpartisipasi dalam Porprov Sulawesi Tengah dan meraih prestasi dengan memperoleh medali emas, perak dan perunggu.

Kondisi Sekolah SMK 1 Luwuk, mengalami kebakaran secara nenyeluruh tetapi atas dukungan Gubernur melalui Kepala Dinas telah memperbaiki atap perkantoran. Namun, saat ini masih dipergunakan untuk Ruang Kelas.

Dan selanjutnya memohon kepada Gubernur kiranya dapat memberikan dukungan rehabiltasi pembangunan kembali fasilitas dan ruang kelas yang terbakar.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan bahwa PAD Provinsi Sulteng meningkat yang sebelumnya 900 Miliar meningkat menjadi 1,71 Triliun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng meningkat sebesar 70,28, angka kemiskinan menurun 1 %, gini rasio sangat baik, Investa di Sulteng meningkat, TW III sudah mencapai 76 Triliun dan diakhir tahun 2023 bisa mencapai 100 Triliun.

“Saya akan memperbaiki sekolah ini kalau tidak di ABT Tahun 2023, Tahun 2024 akan dialokasikan sebesar Rp. 50 M.” Kata Gubernur Rusdy Mastura pada kesempatan itu

Gubernur juga menyampaikan bahwa untuk percepatan infrastruktur skema pembangunan Infrastruktur multi years dan pembangunan industri Ikan Halal di Kab. Banggai Laut, pembangunan sektor perikanan dan kelautan.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa sesuai Visinya terkait peningkatan SDM, masih terealisasi secara bertahap utamanya seluruh Desa digitalisasi melalui Smart Village dimana tahun ini untuk 100 Desa. Sehingga diharapkan Tahun 2024 Desa Digitalisasi dapat direalisasikan.

“Kedepan kita bangun industri hijau di Kabupaten Banggai, pembangunan Smelter Nikel.” Jelasnya

Dengan Potensi yang ada, Pendapatan Kita bisa mencapai 5 Triliun Tahun 2026, Tahun 2024 PAD Sulawesi Tengah ditargetkan mencapai 3 Triliun.

Lebih jauh, Gubernur menyampaikan bahwa kedepan Banggai Bersaudara akan dibentuk 1 Provinsi menjadi Provinsi Banggawi Raya. Dan ia juga sudah meminta kepada Mendagri kalau Moratorium sudah dibuka Agara Banggai bisa bentuk menjadi 2  Kabupaten 1 Kota sehingga sudah memenuhi syarat menjadi 1 Provinsi namanya Provinsi Banggawi Raya.

Gubernur juga mengapresiasi Bupati Banggai yang selalu mendukung Program Provinsi seperti pelaksanaan Porprov dan kegiatan-kegiatn skala Provinsi.

Diakhir sambutannya, Gubernur Rusdy Mastura meminta kepada seluruh masyarakat, untuk bersama membangun Sulawesi Tengah dengan baik dan kepada Bupati dan Kepala Daerah mari berkalaborasi membangun Daerah ini dengan baik.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Gubernur Sulteng Berkunjung Ke- Kantor ATR/BPN RI.

Jakarta Selatan – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, didampingi Tim Ahli Gubernur Bidang  Investasi Daerah Rony Tanusaputra, Tim Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan HAM Ridha Saleh, Bupati Morut Delis Julkarson Hehi dan Walikota Palu Hadianto Rasyid melakukan pertemuan dengan Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto. Bertempat, di Kantor Kementrian ATR/BPN. Selasa, (10/1/2023)

Dalam pengantarnya, Gubernur Rusdy Mastura bahwa masalah pertanahan di Sulawesi Tengah perlu mendapatkan perhatian serius dari Kementerian ATR-BPN, karena masalah pertanahan atau konflik agraria memicu banyak sekali masalah ikutan yang terjadi di level masyarakat yang juga berakibat pada instabilitas sosial.

Konflik agraria di Sulawesi Tengah yaitu ; terjadi di areal perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU, selain konflik agraria, perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU juga mengakibatkan kerugian negara, karena perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU itu tidak melaksanakan kewajiban keuangannya pada negara, ini modus sebagai kejahatan keuangan di bidang perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah yang terdaftar resmi di Pemda Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 61 perusahaan. dari 61 perusahaan tersebut ada 43 perusahaan yang tidak memiliki HGU, jadi total luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan tanpa memiliki alas hak atau tanpa HGU tersebut berjumlah 411.000 Ha tersebar di Kabupaten Donggala, Parigi Mautong, Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali Utara dan Morowali dan Poso.

Dari data yang kami miliki, perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki Izin Lokasi. oleh karena itu, pemerintah Provinsi akan segera bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti halnya Pemda telah mengambil langkah dalam menyelesaiakan masalah konflik lahan perkebunan PT. ANA dengan Masyarakat di 5 Desa.

Gubernur juga meminta kepada menteri untuk segera membentuk tim terpadu terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Pemda Provinsi dan Pemkab untuk bekerja mengurai dan mencari strategi penyelesaian masalah tersebut.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan permohonan untuk membantu mempercepat redistribusi dan sertifikasi tanah seluas 400 ha di KPN untuk di bagikan kepada 400 keluarga petani yang ada di Talaga.

Selanjutnya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, merespon baik dan memberikan apresiasi atas kesungguhan Gubernur Sulteng untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit yang juga menjadi perhatian khusus oleh Presiden.

Selanjutnya, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa terkait dengan redistribusi dan sertifikasi tanah, memberikan apresiasi dan mendukung bahkan akan memerintahkan untuk segera menyiapkan sertifikat komunal bagi petani yang ada di Kawasan Pangan Nusantara, dan segera di jadwalkan untuk mengunjungi lokasi.

Menteri memerintahkan Dirjen PHT BPN pak Suyus untuk mempersiapkan tim terpadu dan segera berkoordinasi dengan tim Pemprov.

Lebih jauh, Hadi Tjahjanto berharap agar Gubernur-Gubernur yang lain juga bisa mengikuti langkah dan kesungguhan Gubernur Sulteng menyelesaikan dan mau terbuka atas konflik tanah dan masalahnya di wilayahnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tengah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM didampingi oleh pejabat Biro Ekonomi terima Audiensi PT Pertamina Patra Niaga. Bertempat di Ruang Sekda Prov. Sulteng. Selasa, (10/01/2023).

Dalam audiensi tersebut, Executive General Manager Region Sulawesi Erwin Dwiyanto menyampaikan tujuan audiensi kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna meminta dukungan terhadap PT Pertamina Patra Niaga dalam penggunaan akun mypertamina.

Penggunaan barcode yang diterapkan oleh PT Pertamina beberapa waktu lalu, merupakan salah satu upaya agar penyaluran Bahan bakar minyak (BBM) lebih tepat sasaran. Guna mendukung hal tersebut, pihak pertamina meminta dukungan Pemda Prov. Sulteng berupa bentuk video testimoni.

Tidak hanya itu, Erwin Dwiyanto juga mengharapkan dukungan serta bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait surat rekomendasi atau surat verifikasi yang sah yang digunakan masyarakat tertentu seperti nelayan dalam penyaluran subsidi BBM. Hal ini dikarenakan banyak ditemukannya surat rekomendasi palsu sehingga menyebabkan susahnya operator SPBU dalam mendeteksi surat tersebut.

Dalam pengeluaran surat rekomendasi atau surat verifikasi tersebut Erwin Dwiyanto meminta agar lebih diperketat, yang dikarenakan hal tersebut menjadi salah satu celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menyikapi permohonan tersebut, Pj. Sekda Prov. Sulteng Rudi Dewanto sangat mendukung dan menyambut baik agar kedepannya penyaluran subsidi BBM tidak disalah gunakan. Adapaun dukungan Pemda Prov. Sulteng Rudi Dewanto mengatakan, bahwa Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan hibah tanah kepada PT Pertamina dalam rangka ketahanan energi, dengan harapan ketahanan energi di Sulawesi Tengah terjamin.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rudi Dewanto mengharapkan penambahan kuota subsidi BBM terutama pada industri pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali. Rudi dewanto mengatakan, menurut dapat BPS ekonomi Sulawesi Tengah Masuk dalam 2-3 besar secara nasional, yang mana hal ini berimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang lain. Akan tetapi kuota subsidi BBM yang diberikan oleh Pertamina pusat tidak seperti yang diharapkan.

Selanjutnya, menanggapi penggunaan barcode pada aplikasi mypertamina yang mana dengan kata lain masyarakat harus membuat akun pada aplikasi tersebut, Rudi Dewanto menyarankan agar bentuk dukungan Pemda Prov. Sulteng tersebut tidak hanya dalam bentuk video testimoni, tetapi juga melalui surat edaran baik dari tingakat provinsi, kab/kota hingga tingkat kelurahan/desa agar lebih maksimal. Selain itu juga, Rudi Dewanto menyarankan untuk memberikan SDM pembantu guna mendampingi penyebar luasan terkait penggunaan aplikasi mypertamina.

“Lebih efektif apabila dukungan ini melalui surat edaran pemda mulai dari provinsi, kab/kota hingga tingkat kelurahan/desa agar lebih maksimal” ucap Rudi Dewanto.

Diakhir audiensi juga Rudi Dewanto mengatakan akan sesegera mungkin untuk menyiapkan draf surat dukungan baik surat edaran yang telah dijelaskan maupun surat rekomendasi bagi para masyarakat seperti nelayan dalam penyaluran subsidi BBM.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Kepala DKIPS Provinsi Sulteng Dra. Novalina, MM yang diwakili Kepala Bidang Aptika Wahyu Agus Pratama S.STP M.AP mengikuti Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Bertempat, diruang rapat kantor DKIPS Prov. Sulteng secara Virtual. Selasa, (10/1/2022)

Dalam kesempatan itu, Wahyu Agus Pratama mengatakan, tujuan dari kegiatan adalah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Pilpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Berbasis Elektronik dan Undang-Undang Pilpres Nomor 132 tentang Arsitektur SPBE.

Untuk itu, dalam pemenuhan Undang-Undang Pilpres tersebut adalah aplikasi sistem informasi arsitektur SPBE dimana didalamnya terdapat proses bisnis, domain-domain yang tekait harus di isi.

Dalam Aplikasi SIA ada 2 tahapan yaitu ; melalui excel dan melalui sistem, aplikasi SIA bisa setiap saat dapat melakukan penginputan dan jika terdapat perubahan secara nomen klatur.

Ada hal- hal yang baru maka ada penguatan dari sumber daya manusia sehingga kami mengundang dari kementerian menpan RB untuk memfasilitasi kegiatan dan mengharapkan dari kab/ kota untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut sehingga berkaitan dengan SDM “ucap wahyu agus pratama”

Secara virtual, Perwita Sari selaku Narasumber dari Kemenpan RB menjelaskan, Visi dan Misi SPBE adalah terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Misi SPBE adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas, membangun pondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan handal, membangun sumber daya manusia yang kompoten dan inovatif berbasis elektronik informasi dan komunikasi.

Di akhir kegiatan, Kabid Aptika Wahyu Agus Pratama berharap, dengan adanya kegiatan ini kiranya dapat membantu pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perwakilan Kementerian Pusat dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota khusunya pada pelaksanaan pemenuhan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga penguatan dalam sumber daya manusia bisa tercapai.

Turut hadir : Jabatan Fungsional dan Staf bidang Aptika dan Kadis Kominfo Se-Sulawesi Tengah (secara virtual).

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng