Posts in category: ppid

Donggala, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura didampingi Bupati Donggala Dr. Kasman Lassa, SH., MH, Tim Ahli Gubernur Bidang Investasi Ronny Tanusaputra dan OPD Teknis ; Kepala Bappeda, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Kadis Cikasda, Kadis PLH, Kadis Parawisata, Kepala BPMPTSP. meninjau Pengembangan Kota Sunset Pariwisata Donggala. Bertempat, di Boneoge Kecamatan Banawa. Senin, (23/1/2023).

Tujuan pengembangan pembangunan Kota Sunset dan pengembangan Kota Wisata Donggala untuk mempersiapkan tempat wisata dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, pengembangan Kota Sunset dan Kawasan Pariwisata tidak lepas dari potensi Donggala dan melihat indahnya Sunset dan tidak terlepas dari IKN. Olehnya, kita perlu mempersiapkan Kawasan Wisata Donggala berkelas dunia sehingga masyarakat di IKN nanti akan datang berlibur di Donggala.

Selanjutnya, Gubernur meminta desain Kota Sunset pengembangan Parawisata Donggala direncanakan oleh konsultan profesional. Selain itu, Kawasan Wisata juga kita bangun Kota Alternatif yang mengarahkan pembentukan Kota Administratif Donggala dengan rencana pemekaran Kabupaten Donggala.

“Kebetulan negeri ini cantik dan pesona wisata yang layak dijual. Ujar beliau

Menurutnya, Dengan mempersiapkan daerah ini menjadi kawasan wisata, sehingga kita undang para Insvestor untuk membangun sarana perhotelan dan sarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan seperti ; bandar udara dan pelabuhan sehingga akses sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung Parawisata di Daerah ini.

Ia juga meminta pengembangan Kota Sunset ini menjadi legasi yang harus ditinggalkan, sehingga dibutuhkan konsultan yang bonafide dan profesional untuk membuat desain Kota Sunset pengembangan Parawisata Donggala.

Gubernur juga meminta beberapa Kabupaten yang mempunyai ciri khas masing-masing di Support untuk dikembangkan, seperti ; Poso, Banggai, Toli-Toli.

“Kita desain menjadi kota Pengembangan dengan ciri khas tersendiri.” Kata Gubernur pada kesempatan itu

Gubernur meminta Kepala Bappeda agar dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan kawasan tersebut karena PAD Sulteng sudah meningkat dari 900 M menjadi 1,71 Triliun, hal ini yang membuat Sulawesi Tengah percaya dapat mewujudkannya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Palu, Sulawesi Tengah – Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, M.Si, bersama Sekretaris Kwarda Pramuka Dr. Muzakir Tawil, memimpin Persiapan Pelantikan Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Kantor Sekretariat Kwarda Pramuka Prov. Sulteng, Jln. Cendrawasi. Minggu, (22/1/2023).

Pada kesempatan itu, Vera Rompas Mastura selaku Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Sulteng Periode 2022 – 2027 akan dilantik oleh Pengurus Kwartir Nasional yang dilaksanakan pada Selasa, 24 Januari 2023.

Selanjutnya, Vera Rompas Mastura menyampaikan Gubernur sangat memberikan support dan dukungan untuk mensukseskan program Kwarda Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah, banyak program kegiatan Pramuka kedepan yang harus diikuti seperti ; Perkemahan Wirakarya dan Jambore Internasional Pramuka yang akan dilaksanakan di Korea.

“Kita bersyukur atas dukungan Gubernur terhadap program dan kegiatan Kwarda Pramuka  Provinsi Sulawesi Tengah.” Ucap Ketua Kwarda Pramuka Sulteng

Lebih lanjut, Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah Masudin Mustafa menyampaikan bahwa persiapan Pelantikan Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah sudah dipersiapkan dengan baik dan secara detail baik dari acara Inti dan acara-acara tambahan.

Pelaksanaan Pelantikan Pengurus Kwarda dan LPK Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2022 – 2027 akan dilaksanakan oleh Pengurus Kwartir Nasional dan dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Unsur Forkopimda dan Bupati/Walikota dan Seluruh Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Total Undangan Sebanyak 75 Undangan.

Sumber : Biro administrasi Pimpinan.

Gubernur H.Rusdy Mastura menghadiri Perayaan Gong Xi Fa Cai bersama Pengurus dan Pengunjung Millenium Waterpark Palu, Minggu (22/1).

Turut hadir Kajati Sulteng Agus Salim,SH,MH, Kapolres Palu, Wijaya Candra dan Hendrik Lianto.

Kesempatan itu, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2023 kepada warga Tionghoa.

“Gong Xi Fa Cai,”ucapnya.

Beliau berharap pergantian tahun baru ini menjadi momentum untuk memperbaiki diri lebih baik lagi ke depan.

Terakhir, Ia mengajak seluruh umat beragama untuk saling menghargai dan mengayomi tanpa melihat perbedaan etnis, suku, agama dan budaya.

Biro Adm Pimpinan

Sebagai organisasi profesi ASN, program-program KORPRI mesti berdampak bagi kesejahteraan anggotanya.

“Dari (anggota) yang hidup sampai meninggal harus terlayani,” ujar Ketua Pengurus KORPRI Provinsi Sulteng Dr. Zubair, M.Si yang membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-1 KORPRI Kabupaten Poso di Hotel Ancyra, Jum’at (21/1).

Muskab bertujuan memilih ketua baru KORPRI Kabupaten Poso.

Turut hadir Pj Sekda Poso Frits Sampurnama bersama para calon ketua KORPRI Poso.

Zubair melanjutkan bahwa KORPRI Provinsi sudah memiliki sejumlah aset, diantaranya tanah perkuburan khusus anggota KORPRI.

Selain itu sebuah koperasi rencananya akan didirikan.

“Nanti untuk pengadaan baju dan kain KORPRI bisa melalui koperasi,” jelasnya.

Akhirnya diharapkan muskab ini menghasilkan kepengurusan baru yang solid dan sinergis.

“Semoga dapat melaksanakan tertib organisasi dan manajemen kerja yang baik,” pungkasnya.

Dari 8 nama calon, Frits Sampurna keluar sebagai pemenang ketua baru KORPRI Kabupaten Poso dengan raihan 21 dari total 48 suara.

(Foto : KORPRI Sulteng, Naskah : Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Sebagai organisasi profesi ASN, program-program KORPRI mesti berdampak bagi kesejahteraan anggotanya.

“Dari (anggota) yang hidup sampai meninggal harus terlayani,” ujar Ketua Pengurus KORPRI Provinsi Sulteng Dr. Zubair, M.Si yang membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-1 KORPRI Kabupaten Poso di Hotel Ancyra, Jum’at (21/1).

Muskab bertujuan memilih ketua baru KORPRI Kabupaten Poso.

Turut hadir Pj Sekda Poso Frits Sampurnama bersama para calon ketua KORPRI Poso.

Zubair melanjutkan bahwa KORPRI Provinsi sudah memiliki sejumlah aset, diantaranya tanah perkuburan khusus anggota KORPRI.

Selain itu sebuah koperasi rencananya akan didirikan.

“Nanti untuk pengadaan baju dan kain KORPRI bisa melalui koperasi,” jelasnya.

Akhirnya diharapkan muskab ini menghasilkan kepengurusan baru yang solid dan sinergis.

“Semoga dapat melaksanakan tertib organisasi dan manajemen kerja yang baik,” pungkasnya.

Dari 8 nama calon, Frits Sampurna keluar sebagai pemenang ketua baru KORPRI Kabupaten Poso dengan raihan 21 dari total 48 suara.

(Foto : KORPRI Sulteng, Naskah : Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Gubernur Rusdy Mastura diwakili Kadis Kesehatan Sulteng dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD menghadiri Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (Rakerda IAI) Sulteng di Hotel Rama, Sabtu (21/1).

Pelantikan pengurus IAI Sulteng masa bakti 2022-2026 dilakukan Sekjen IAI pusat apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE, S.Si, MBA.

Ketua baru IAI Sulteng apt. Mohamad Ma’rufik, S.Farm berharap adanya peningkatan peran apoteker sebagai output kegiatan.

Terlebih lagi Sekjen Lilik Yusuf Indrajaya meminta pengurus baru dapat mewujudkan program-program berorientasi pada kesejahteraan dan profesionalisme apoteker.

“Tugas Kita bagaimana mewujudkan apoteker professional sebagai tenaga kesehatan berbudi luhur dengan semangat kesejawatan, inovasi dan manfaat ke masyarakat,” pesan sekjen ke pengurus IAI Sulteng.

Senada dengan itu, Gubernur Rusdy Mastura melalui sambutan tertulis yang dibaca kadis kesehatan meminta apoteker ikut menyukseskan pembangunan kesehatan daerah.

Diantaranya melindungi konsumen dari peredaran obat-obat berbahaya, memastikan ketersediaan obat dan mengedukasi masyarakat tentang cara memilih obat, menyimpan obat dan membuang obat sesuai ketentuan yang benar.

“Semoga membawa dampak kemajuan yang pesat bagi organisasi (IAI Sulteng), terlebih khusus bagi profesionalisme apoteker sebagai pejuang kesehatan,” harap kadis kesehatan sekaligus membuka rakerda.

Turut hadir di acara Kepala Balai POM, pengurus cabang IAI kabupaten/kota, majelis kode etik, pembina dan pengawas IAI Sulteng serta sejawat apoteker.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat , Dr. (H.C) H. Mochamad Ridwan Kamil, ST., MUD, menjalin Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Pengembangan Potensi Daerah Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Ruang Rapat Papandayan pada tanggal, 20 Januari 2023, di gedung Sate Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyambut baik hubungan Kerjasama ini yang bermaksud untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui kerja sama antar daerah, dengan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja dalam mengemban tugas, fungsi, dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan Fiskal daerah dari sisi PAD sudah meningkat dari 900 M menjadi 1,3T, dan mampu menurunkan angka Kemiskinan Sulawesi Tengah Turun 1 % , Investasi kita meningkat dan Nomor 2 Se Indonesia dimana investasi akan menjadi daya dorong untuk pembangunan dan Kesejahtraan masyarakat.
Dr. (H.C) H. Mochamad Ridwan Kamil, ST., MUD, Gubernur Provinsi Jawa Barat, menyampaikan rasa hormat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan menerima kehadirian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya dengan semangat untuk persaudaraan, Pemerintah Pemerintah Jawa Barat, memiliki birokrasi yang merit system dan menjadi juara terbaik se-Indonesia, tentu saja melalui birokrasi merit system menjadi benchmark bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat birokrasinya.
Gubernur Jabar juga berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan peluang bagi investor yang berasal dari Jawa Barat untuk menjadi pengusaha yang berbisnis dan maju di Sulawesi Tengah, tentu targetnya dalam dua tahun atau paling cepat di tahun pertama Kerjasama hari ini, jangan hanya pengusaha nasional , urusan nikel kami juga ada perusahaan, melalui kerjasama inilah sehingga terjalin informasi yang bai kantar daerah.
Dengan penandatanganan kesepakatan ini, diharapkan dapat membawa kebermanfaatan bagi kedua daerah dan untuk kesejahteraan bagi masyarakat kedua provinsi dan akan direalisasikan kedalam program yang lebih kongkrit dan berdampak, tentu kuncinya selalu mau belajar.
Dasar Kerjasama ini yang pertama adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
Dalam pelaksanaan kerjasama ini diharapkan tetap saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, yang dihadiri oleh oranganisasi perangkat daerah (OPD) terkait, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Biro Adiminiatrasi Pimpinan

Gubernur Sulteng Rusdi Mastura, diwakili PJ Sekretaris Daerah Rudi Dewanto, membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Dokumen Naskah Akademik Rencana Induk Percepatan kawasan Kepulauan Togean Menuju Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional, di Hotel Santika, Palu, Jum’at (20/01/2023).

Gubernur Sulteng melalui sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepulauan togean merupakan salah satu dari 88 kawasan strategis pariwisata nasional atau kspn yang ada di indonesia. Karenanya kepulauan togean merupakan bagian penting dari sumber daya pariwisata nasional dan merupakan destinasi unggulan dan destinasi prioritas bagi provinsi sulawesi tengah yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional maupun daerah dan berpengaruh penting dalam aspek pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan keamanan.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dimana kepulauan togean dinyatakan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.’ Kata Sekprov Sulteng saat saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

Menurut Gubernur, Kepulauan togean saat ini dari aspek daya tarik atau atraksi maupun pendukung lainnya sudah terpenuhi, seperti hotel dan penginapan sudah cukup memadai, namun dari sisi aksesibilitas di darat, laut maupun udara masih perlu di maksimalkan dengan terus bekerja dan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu dan wisatawan yang datang ke sulawesi tengah.

Melalui PJ Sekprov Gubernur berharap kepada semua pihak untuk mempercepat dan mendorong kawasan kepulauan togean menjadi destinasi super prioritas nasional. Sehingga dengan pengembangan sektor parwisata ini meningkatkan angka kunjungan wisatawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tojo una-una.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulteng, Dorkas Rangan mengatakan, FGD ini selaras dengan UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Nasional tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional 2010 sampai 2025 serta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah No 5 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2019-2034.

FGD ini ikuti 50 orang peserta dari Instansi terkait serta mitra kerja

Biro Adpim Setda Prov Sulteng

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Melakukan Penandatanganan Kerjasama Layanan Kanker dengan RSUP DR. Hasan Sadikin dan RSK Darmais bertempat di ruang sidang RSUP Hasan Sadikin, pada, Jum’at, 20 Januari 2023, di Bandung Provinsi Jawa Barat.

H. Rusdy Mastura, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menyambut baik atas terselenggaranya kerjasama Layanan Kanker bersama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Kanker Darmais, pada kesempatan tersebut gubernur mengucapkan terima kasih kepada Direkur RSUP DR. Hasan Sadikin dan Direktur RS. Kanker Darmais, hal ini dilakukan dalam rangka pelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan masalah penyakit kanker yang merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia, sehingga penyakit sudah dapat di tangani oleh rumah sakit undata palu, ini merupakan legacy yang akan diwariskan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah sehingga dalam pelayanan penyakit yang mematikan ini sudah dapat ditangani di Rumas Sakit Umum Undata Palu.

Pada kesempatan tersebut Gubernur manyapaikan bahwa Sulawesi Tengah saat ini mengalami peningkatan pendapatan daerah melalui usaha tambang, sehingga diharapkan perusaahan tambang dapat membangun pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang ada di Sulawesi Tengah.

Drg. Muhammad Kamaruzzaman, MSc selaku Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSHS menyampaikan sebagaimana diketahui bahwa kementerian Kesehatan telah menetapkan program pengakuan pada 9 layanan prioritas sebagai bagian dari pada trasformasi layanan Kesehatan ini tentunya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rujukan yang berkualitas rumah sakit pusat hasan sadikin di berikan Amanah untuk menjadi rumah sakit pengampuh regional strata paripurna pada layanan prioritas dan bertugas melakukan pengakuan terhadap rumah sakit strata utama strata madya dan dasar di 22 wilayah provinsi yang pertama di Jawa Barat dan juga di Provinsi Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu merupakan rumah sakit yang menargetkan strata utama pada pelayanan kanker dan harus mampu memiliki layanan radioterapi yang sesuai dengan standar yang berlaku dan hal ini berdampingan konsultasi radioterapi terhadap rumah sakit umum daerah undata ini akan dilakukan oleh RSUD Hasan Sadikin sebagai pengampu regional, oleh karena itu dalam mewujudkan jejaring pelayanan unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah maka diperlukan komitmen yang sinergis dan strategis serta berkolaborasi antara pemerintah provinsi Sulawesi tengah sebagai pengampuh rumah sakit pembina diwilyahnya komitmen ini akan dituangkan dalam bentuk MoU, antara Pemprov Sulteng dengan RSK. Darmais sebagai pengampuh Nasional dan RSHS sebagai pengampuh regional hal ini menjadi dasar untuk melaksanakan dasar pengakuan yang pada ujungnya dalam meningkatkan pelayanan rujukan kanker khususnya di Sulawesi Tengah.

Dr. R. Soeko Werdi Nindito D, MARS selaku Direktur Utama RSK Dharmais menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUP Dr. Hasan Sadikin, RS Kanker Dharmais dan Pemerintah Sulawesi Tengah atas penandatangan MOU serta komitmen dan kontribusinya dalam mendukung program Transformasi Sistem Kesehatan Kementerian Kesehatan terutama dalam pelayanan kanker. Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang baik program pengampuan kanker di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan tetap berkolaborasi.

dr. Indri Astuti Utami, MIPH, MHM dalam sambutannya menyampikan bahwa Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 telah mensyaratkan adanya upaya perubahan tata kelola pembangunan Kesehatan, Salah satu upaya perubahan tersebut dilakukan melalui transformasi sistem kesehatan yaitu Transformasi Layanan Rujukan dengan program stratifikasi dan jejaring pengampuan pada 9 penyakit prioritas, termasuk 4 penyakit katastropik utama (Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal) yang merupakan penyebab kematian tertinggi dan berkontribusi pada 90% dari pembiayaan katastropik paling besar.

Kanker merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia, terhitung hampir 10 juta kematian pada tahun 2020, yang didominasi oleh kanker payudara, paru, colon dan rectum serta kanker prostat. Di Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan bahwa prevalensi kanker meningkat sebanyak 28% dari 1,4 per 1000 penduduk pada 2013 menjadi 1,8 per 1.000 penduduk pada 2018, atau berjumlah 477.000 penduduk.

Sedangkan menurut data Globocan 2020, di Indonesia terdapat 396.914 kasus baru kanker dengan 234.511 kematian akibat kanker pada tahun 2020. Diperkirakan bahwa lebih dari 70% pasien kanker didiagnosis sudah pada stadium lanjut sehingga diperlukan intervensi yang lebih sulit. Pada tahun 2022, penelitian di beberapa RS Pendidikan di Indonesia menunjukan bahwa 68% – 73% pasien kanker payudara datang ke fasilitas pelayanan kesehatan pada stadium lanjut.

Keterlambatan diagnosis serta intervensi penyakit kanker dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena kurangnya akses ke pelayanan kesehatan rujukan, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, waktu tunggu lama, kurangnya alat, keterbatasan dokter spesialis, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mendiagnosis penyakit belum optimal.

Pilar Transformasi Pelayanan Rujukan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier, yang salah satunya melalui program pengampuan jejaring layanan prioritas, termasuk layanan kanker.

Program ini ditargetkan mencapai 100% kabupaten/kota di tahun 2027. Program ini dibagi dalam 2 tahap, tahap 1 (2022-2024) dengan target transformasi 34 RS strata utama di 34 provinsi dan 50% kabupaten/kota memiliki 1 RS strata madya. Sedangkan tahap 2 (2024-2027) dengan mentargetkan 100% kabupaten/kota telah memiliki 1 RS strata madya.

”Kementerian Kesehatan berharap semua Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang terpilih dengan target strata madya dapat melakukan tindakan bedah onkologi dan kemoterapi untuk pasien kanker”. Sedangkan Rumah Sakit provinsi dengan target strata utama mampu melakukan tindakan radioterapi untuk pasien kanker”. dengan harapan melalui penandatangan MoU antara RSUP Dr. Hasan Sadikin, RS Kanker Dharmais dan Gubernur Sulawesi tengah dapat mempercepat proses pengampuan dan mendukung program pengampuan terutama untuk layanan kanker baik berupa dukungan kebijakan, pendanaan, sarana prasarana dan alat kesehatan serta pemenuhan sumber daya manusia di RS ampuan di wilayah Sulawesi Tengah sehingga pada akhir tahun 2024 semua RS di wilayah Sulawesi Tengah dapat mencapai target”.

Hadir pada Penandatangan MoU Layanan Kanker antara RSUP Dr. Hasan Sadikin, RS Kanker Dharmais dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah antara lain, Plt. Direktur RSUP Dr. Hasan Sadikin; Direktur Utama RS Kanker Dharmais; Direktur RS Undata Palu; Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kepala Biro Administrasi Pimpinan, dan pejabat Pengawas lainya.

Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM menyambut kedatangan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Afriasnyah Noor bersama rombongan. Bertempat, di Bandara Sis Aljufri Palu. Jumat, (20/1/2023)

Maksud dan tujuan kunjungan Wamen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Afriasnyah Noor ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk meninjau secara langsung PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) pasca bentrok pada 14 Januari 2022.

PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) terletak di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.

Wamenaker tiba di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Pukul 09.30 WITA menggunakan pesawat Wings Air. Kemudian Wamenaker menuju ke ruang VIP Room Bandara Dan akan kembali ke Jakarta siang ini.

Pada kesempatan itu, Wamenaker Afriasnyah Noor berharap kepada semua pihak untuk menjaga investasi di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Morowali Utara agar bisa berjalan dan berlanjut dengan baik demi mensejahterakan masyarakat.

Turut hadir : Kapolda Sulteng Rudy Sufahriadi, Direktur Norma Kerja Yuli Adiratna Kemenaker, Direktur K3 Hery Kemanaker, Direktur TKA Yanto.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.