Posts in category: ppid

Gubernur Sulteng diwakili Pj Sekda Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM melepas bendera start tanda dimulainya Kejuaraan Balap Motor yang digelar selama 2 hari, yakni 30 s/d 31 Desember 2022. bertempat di Sirkuit Panggona, pada Jumat malam (30/12).

Kejuaraan tersebut diinisiasi Sapma PP Sulteng kerjasama IMI Sulteng guna memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Tengah.

Selain itu, kejuaraan ini diikuti para racer dari lintas provinsi serta pembalap terbaik dari Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui Pj Sekda, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya ivent balap motor.

Menurutnya, ivent tersebut merupakan sarana silaturahmi serta ruang bagi pembalap liar agar lebih terarah hobinya supaya tidak mengganggu ketertiban di jalan raya.

Kemudian ajang pemanasan menghadapi Pra PON 2023 serta PON Aceh-Sumut 2024.

Terakhir Ia mengajak para peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan.

Turut hadir Unsur Forkopimda, Kadis Pemuda dan Olahraga Prov Sulteng, Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Palu, Sekum KONI Sulteng, Ketua IMI Sulteng, Ketua Dewan Pembina Sapma PP Sulteng.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir, didampingi Kepala Biro Umum Dr. Suandi, M.Si, Kepala Dinas Kehutanan, Dr. Nahardi, MM. menerima Audiensi Direktur Teknis TVRI Nasional/Pusat Supryono dan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah Moh. Ikhsan, ST, MT. Bertempat, di Ruang Kerja Wagub, Jumat, (30/12/2022)

Pada Kesempatan Itu , Wakil Gubernur menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Tadulako, Bumi Seribu Megalit kepada Direktur Teknis TVRI Nasional Supriyono dan selamat bertugas di Stasiun TVRI  Sulawesi Tengah kepada Moh. Ikhsan, ST., MT.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Ma’mun Amir menyampaikan bahwa sesuai dengan kondisi di KPU, Wakil Gubernur akan menjadi Anggota DPD RI pengganti antar waktu, tetapi atas loyalitas Kepada Gubernur lebih memilih tetap menjadi Wakil Gubernur mendampingi Gubernur.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa keberadaan TVRI sangat berdampak dan diharapkan dukungannya guna mensosialisasikan seluruh program dan keberhasilan yang dicapai Pemerintah Provinsi, TVRI memiliki jaringan yang luas sehingga siaran yang disampaikan dapat diterima masyarakat secara luas di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi Stasiun TVRI Luwuk yang letaknya di dekat Rumah Sakit Luwuk, kiranya dapat didiskusikan dengan Bupati Banggai agar dapat ditukar guling dengan lokasi pada lokasi pengembangan perkantoran Bukit Halimun.

Lokasi Stasiun TVRI yang ada sekarang dapat dimanfaatkan Pemda terhadap pengembangan Rumah Sakit Daerah Banggai.

Sementara, Kepala Direktur Teknik TVRI Nasional Supriyono menjelaskan bahwa TVRI berbeda dengan TV Swasta lainnya, TVRI harus menjadi mitra terbaik pemerintah daerah untuk mendukung Sosialisasi Program Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat.

Selanjutnya, Supriyono menyampaikan untuk Tahun 2023 TVRI akan mengembangkan Jaringan Stasiun di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali semoga kedepan TVRI akan meningkatkan jangkauan jaringannya dan terus menjadi Media Pemersatu Bangsa.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Rohani Mastura, M.Si, Tim Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan HAM, M. Ridha Saleh, S.Sos., M.H melakukan pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph. D. Bertempat, di Ruang Kerja Mendagri RI. Rabu, (28/12/2022)

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, menyampaikan kondisi terkini pelaksanaan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah yakni ; pelaksanaan pembangunan dan kesiapan Provinsi Sulawesi Tengah mendukung serta menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kondisi sosial masyarakat Sulteng, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan pembangunan Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Gubernur juga menyampaikan sejumlah perkembangan dan capaian selama setahun terakhir pemerintahan seperti ; penyerapan anggaran, penataan dan reformasi birokrasi, kepercayaan untuk berinvestasi di Sulteng serta beberapa kerja sama pemerintahan dengan  pihak-pihak lain, termasuk kerjasama dengan Luar Negeri dalam pengembangan Industri Hijau.

Kemudian, rencana besar yang akan dilakukan kedepan khususnya menyambut kehadiran dan dukungan pemerintah Sulawesi Tengah terhadap IKN serta rencana pembentukan forum selat Makassar dimana juga akan menggagas forum pemerintahan selat Makassar.

Sementara, Mendagri Prof. Dr. Tito Karnavian, menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang di pimpin oleh H. Rusdy Mastura atas program kerjasama antar daerah yang dilakukan termasuk dalam pembentukan Forum Selat Makassar.

Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas lompatan signifikan yang sudah dilakukan oleh Gubernur Sulteng dan akan terus mengawal dan mensupport secara khusus upaya-upaya yang dilaksanakan Gubernur.

Mendagri juga menyarankan dalam hal investasi sebaiknya investasi dibuka kesempatan bagi semua Negara. Dan dalam penyerapan anggaran terus ditingkatkan agar ada supporting terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Daerah.

Pada akhir pertemuan tersebut Mendagri, Gubernur dan pendamping melakukan foto bersama.

Sumber : Biro Adninistrasi Pimpinan.

Wagub Drs. H. Ma’mun Amir menyerahkan secara simbolis bantuan kendaraan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada 6 dari 9 perwakilan lembaga keagamaan di penghujung tahun 2022.

Penyerahan dirangkai dengan launching dan sosialisasi aplikasi Sistem Manajemen Hibah Keagamaan (SI-MHEGA) bertempat di Hotel Santika, Kamis (29/12)

Berdasarkan data Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), kendaraan yang diserahkan berupa 8 unit mobil ambulan dan 1 unit mobil operasional.

Penerima ambulan sebagai berikut: Masjid Nurul Aziz Kelurahan Boyaoge Kota Palu; Masjid Nur Hasana Desa Lambako Banggai Laut.

Dari Kabupaten Banggai masing-masing Majelis Taklim Miftahul Jannah Desa Lenyek, Masjid Darut Taqwa Desa Tohitisari, Masjid Al Muhajirin SPC Desa Ombolu, Masjid Taklim Al Ikhlas Desa Dongin dan Gereja Katolik Paroki St. Maria Bintang Kejora Luwuk Stasi St. Yohanes Permandi Banpres III Desa Molino.

Untuk mobil operasional diserahkan ke pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tolai Desa Tolai Kabupaten Parigi Moutong.

Wagub berpesan supaya kendaraan dipergunakan untuk kelancaran pelayanan umat dan masyarakat, mulai dari mengantar jenazah sampai membawa pasien ke rumah sakit.

“Harapan Saya semoga bantuan ini dimanfaatkan dengan baik,” pesan wagub ke penerima.

Di bagian lain, dalam sambutan Gubernur Rusdy Mastura terkait launching SI-MHEGA, Ia berharap aplikasi ini efektif dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan keagamaan.

Aplikasi ini tambah wagub juga meringankan kerja pengurus lembaga agama yang mengajukan permohonan karena tidak perlu lagi datang ke biro kesra membawa berkas.

“Input di sana, keluar di sini, selesai,” singkat wagub memaparkan kelebihan aplikasi SI-MHEGA.

Hal lain yang ditekankan wagub bahwa mekanisme pemberian bantuan kini sangat selektif dan berpedoman pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat.

“Kita bantu berdasarkan kemampuan bukan keinginan, adapun yang sudah terprogram tapi belum bisa dicairkan karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi,” tegasnya untuk mencegah fraud (penyimpangan).

Ia pun berharap semoga proposal-proposal yang masih tertumpuk di Biro Kesra secepatnya dapat diselesaikan.

“Semoga 2023 Kita dapat menyelesaikan,” pungkasnya.

Senada dengan wagub, Kepala Biro Kesra Drs. Awaludin, MM berharap semoga aplikasi ini dapat meningkatkan mutu pelayanan bantuan keagamaan tanpa terikat ruang dan waktu di seluruh wilayah Sulteng.

Aplikasi ini jelasnya dapat diakses pada alamat url http://simhega.sultengprov.go.id/ yang juga dapat diinstal pada HP android maupun iPhone lewat Play Store dan Apple Store.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng Dr. Ir. Alimuddin Pa’ada, MS yang ikut hadir di acara memberi apresiasi atas inovasi Biro Kesra untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat Sulteng.

“Kita beri tepuk tangan untuk Biro Kesra atas terobosannya,” singkat Beliau atas launching aplikasi untuk memudahkan pelayanan bantuan keagamaan.

(Biro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah gelar Pertemuan Pembinaan Pokjanal Posyandu Secara Berjenjang Dalam Rangka Revitalisasi Posyandu Tahun 2022. Bertempat, di Hotel Jazz Palu. Rabu, (28/12/2022).

Pada laporan ketua panitia Agus R Musa, SKM., M.AP menyampaikan bahwa tujuan terselenggaranya kegiatan ini yaitu adanya koordinasi pembinaan secara berjenjang terhadap pokjanal posyandu dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang berasal dari Bappeda Prov. Sulteng, Dinas PMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kesra, Dinas Sosial, BKKBN, Dinas P2KB, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kominfo, DP3A, tim TPPKK, Dinas Kesehatan Kota Palu, Dinas Kesehatan Kab.Donggala, Dinas Kesehatan Kab. Sigi.

Output yang diharapkan dari pertemuan ini adanya rencana aksi hasil monitoring atau tindak lanjut permasalahan yang disepakati oleh seluruh anggota pokjanal tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian akan diteruskan ketingkat Kab/Kota.

Dalam sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. I Komang Adi Sudjendra, Sp., PD mengatakan, bahwa posyandu merupakan pembangunan kesehatan yang tidak bisa dilakukan oleh jajaran kesehatan sendiri. Hal tersebut sudah diamanahkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan atau peraturan menteri, begitu juga dalam strategi-strategi nasional yang melibatkan lintas sektor.

Pembangunan kesehatan mengedepankan upaya-upaya promotif dan prefentif dengan tujuan akhirnya tentu saja kesejahteraan masyarakat seperti kemampuan untuk hidup sehat, mandiri yang mana tercapai kesejahteraan kesehatan yang optimal. Dalam rangka mengedepankan promotif dan prefentif juga harus mengedepankan upaya-upaya yang melibatkan lintas sektor yang mana salah satu kegiatannya yaitu posyandu.

Salah satu primadona yang erat kaitannya dengan kegiatan posyandu yaitu terkait dengan percepatan penurunan stunting, yang berkorelasi dengan kesehatan ibu dan anak, yang mana target percepatan penurunan stunting secara nasional pada tahun 2024 yaitu 14%.

Kesepakatan pada pertemuan pembinaan Pokjanal Posyandu secara berjenjang dalam rangka revitalisasi posyandu tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 antara lain :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah segera menindaklanjuti ke Dinas Kab/Kota dalam rangka percepatan pengaktifan Pokjanal Posyandu tingkat Kab/Kota, serta menginstruksikan Kab/Kota untuk membuat rencana aksi daerah tentang posyandu melalui pokjanal.
2. Dinas PMD membuat kebijakan secara berjenjang sampai ketingkat desa agar semua posyandu dimasukan kedalam lembaga kemasyarakatan desa.
3. Semua OPD terkait berkomitmen dalam mendukung kegiatan pokjanal posyandu baik tingkat provinsi sampai dengan tingkat kab/kota.
4. Dalam rangkat pembuatan pokjanal posyandu Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan pertemuan koordinasi pokjanal posyandu dengan lintas sektor secara berkala.
5. Merevitalisasi strata pratama dan madya menjadi purna madya mandiri.
6. Pembinaan monitoring dan evaluasi pokjanal posyandu secara terpadu yang mana pembiayaannya melalui OPD masing-masing.
7. Melakukan refresing dan pelatihan kader posyandu yang penganggarannya melalui dana desa.
8. Pertemuan pokjanal posyandu tahun 2023 dapat mengikutsertakan kader PKK sebagai peserta.
9. Melalukan survei indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan pada setiap posyandu.

Turut hadir : Perwakilan Bappeda Prov. Sulteng, Perwakilan TP PKK Prov. Sulteng, Pejabat OPD eselon III dan IV lintas sektor, Kadis Kesehatan Kota Palu.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng menjadi 70,28 atau masuk kategori tinggi pada tahun ini, merupakan akumulasi dari capaian 3 indikator pembentuk IPM yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

“Kita bersyukur berdasarkan data BPS terbaru nilai IPM Kita 70,28 masuk (kategori) yang tertinggi,” ucap Wagub Drs. H. Ma’mun Amir pada pembukaan Sarasehan Percepatan Peningkatan IPM Provinsi Sulteng yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, bertempat di Hotel Swissbell, Rabu (28/12).

Atas kenaikan tersebut, Wagub yang membaca sambutan Gubernur Rusdy Mastura mengapresiasi sekaligus meminta supaya upaya-upaya percepatan pada sektor pendidikan seperti pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun jadi komitmen bersama untuk dilaksanakan.

Wagub juga menambahkan semoga nanti kenaikan IPM dapat diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

Terkait itu peran komponen pendidikan khususnya melalui implementasi program kebijakan merdeka belajar diharapnya dapat berkorelasi dengan peningkatan kreativitas, inovasi dan kemandirian peserta didik.

“Supaya saat mereka lulus bisa membuka lapangan kerja minimal tidak jadi pengangguran,” harap wagub agar ada kontribusi menurunkan kemiskinan dari sektor pendidikan.

Terlebih dengan sarasehan ini, Beliau optimis bahwa harapan gubernur yang menginginkan lahirnya rumusan-rumusan cerdas dan sinergitas gerak cepat dalam meningkatkan capaian IPM Sulteng dari sektor pendidikan dapat diwujudkan.

“Saya minta agar (sektor pendidikan) lebih serius untuk menyiapkan kader-kader Sulawesi Tengah ke depan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kadis Pendidikan Sulteng Yudiawati V. Windarrusliana, SKM, M.Kes memaparkan bahwa sumbangsih komponen pendidikan dalam pembentukkan nilai IPM berasal dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Lanjutnya bahwa kedua parameter yang dimiliki Sulteng sejauh ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni HLS 13,23 tahun dan RLS 8,89 tahun.

Sedangkan rata-rata nasional untuk HLS dan RLS berada pada angka 13,08 dan 8,54 tahun.

“Semoga kegiatan ini menjadi wadah kita dalam berdiskusi,” harapnya.

Adapun peserta berasal dari jajaran dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala cabang dinas serta ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se Sulteng.

Diantara narasumber sarasehan yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Kepala Bappeda Sulteng dan Kadis Pendidikan Provinsi.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Rencana Aksi Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan Tindak Lanjutnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Best Western Plus Coco Palu. Selasa, (27/12/2022).

Pada rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan materi penyelenggaraan statistik sektoral menuju satu data Indonesia dan Portal SDI Walidata Provinsi dan Kab/Kota Menuju Integrasi Data SDI se-Sulawesi Tengah.

Dalam sambutan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Moh. Rivan Burase, SP., M.Si mengatakan, Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan pentingnya penyebarluasan data sebagai salah satu penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola data, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah digunakan antar instansi, mendorong keterbukaan dan transparansi data, dan mendukung sistem statistik nasional.

Dalam rangka percepatan implementasi kebijakan rencana aksi Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dan harus direspon kedepan, diantaranya ; mendorong implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip SDI, mendorong perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan satu data indonesia, antara lain melalui penerapan pedoman implementasi manajemen data, arsitektur data dan informasi.

Selain itu, perlunya mendorong pengembangan infrastruktur dan platform data, serta fasilitas analitika data, mendorong penguatan sumber daya manusia dan talenta penyelenggara satu data indonesia, mendorong stimulasi percepatan satu data indonesia, serta pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah.

Hadirnya Peraturan Gubenur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu mendorong percepatan implementasi rencana aksi forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang terintegrasi dengan forum SDI Kabupaten/Kota.

Turut Hadir : Kepala Bidang Statistik DKIPS Prov. Sulteng, Kepala BPS Provinsi Sulteng Perwakilan Kepala Bappeda Kab/Kota dan Perwakilan Dinas Kominfo Kab/Kota.

Sumber : Humas Pemperov. Sulteng

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyetujui Perubahan Raperda atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Kegiatan tersebut berlangsung saat Rapat Paripurna yang dipimpin Waket DPRD Prov.Sulteng Muharram Nurdin, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD, Selasa (27/12).

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Pj Sekda Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Prov Sulteng terlebih khusus panitia khusus atas kontribusi waktu, tenaga dan pemikirannya dalam rangka agenda perubahan raperda tersebut.

“Semoga perubahan raperda dapat memberi efek penguatan dan penyempurnaan, termasuk penyesuaian terhadap visi misi dan program kebijakan pembangunan gerak cepat, yang diantaranya untuk menjadikan Sulteng tangguh bencana,”harapnya.

gubernur memerintahkan kepada BPBD Prov Sulteng untuk segera melakukan penyusunan peraturan gubernur delegasi dari peraturan daerah dimaksud.

Selanjutnya Ia mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Prov Sulteng yang merayakan Natal.

“Semoga terang Natal membawa kita menjadi insan yang religus dan semakin produktif memberikan kinerja serta bakti pengabdian terbaik kita dalam rangka membangun daerah,”tutupnya.

Biro Adm Pimpinan

Gubernur H. Rusdy Mastura diwakili Plt Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Abdul Raaf Malik, M.Si memberi selamat atas pengukuhan Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD-IPI) Provinsi Sulteng, bertempat di Hotel Jazz, Selasa (27/12).

“Semoga (PD-IPI Sulteng) menjadi wadah pergerakan para pustakawan dalam berkomunikasi, berprestasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, utamanya sebagai mitra pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas perpustakaan serta minat baca masyarakat,” harapnya ke Dr.Ir Alimuddin Paada,MS selaku Ketua PD-IPI Sulteng periode 2022-2025.

Gubernur Rusdy Mastura lanjut Plt Staf Ahli meminta wadah perkumpulan pustakawan ini berkontribusi dalam percepatan transformasi perpustakaan daerah berbasis inklusi sosial.

“Utamanya mendukung kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan dan gaya hidup yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM kita,” imbuhnya.

Serupa dengan arahan gubernur, Ketua Umum IPI T. Syamsul Bahri, SH, M.Si meminta pengurus daerah mengembangkan inovasi dan profesionalisme supaya pustakawan tetap survive (bertahan) di era disruptif.

“Agar Kita tidak dikalahkan teknologi maka Kita harus meningkatkan kompetensi pustakawan,” saran Beliau supaya profesi pustakawan tidak ditenggelamkan kemajuan teknologi.

Sementra itu, Ketua PD-IPI Sulteng Alimudin Paada mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap buku bacaan tetap tinggi, utamanya di daerah-daerah pelosok yang belum memiliki sarana telekomunikasi memadai.

“Buku masih dibutuhkan walau sekarang era android dan juga menjadi tantangan Kita bagaimana mendorong orang menulis buku,” tandasnya bahwa selain budaya membaca, budaya menulis juga harus ditanamkan untuk merawat peradaban.

Turut hadir di acara Akademisi Untad Prof. Dr. Slamet Riadi Cante, M.Si, Penulis Novel Cinta di Tengah Likuifaksi Hamzah Rudji, Kadis Perpustakaan Sulteng Drs. I Nyoman Sriadijaya, MM dan undangan lainnya.

(Ro Adm Pimpinan Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto SE., MM mengikuti Rapat Koordinasi Mingguan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2022. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (26/12/2022)

Pada kesempatan itu, Pj. Sekda Rudi Dewanto didampingi perwakilan Biro Ekonomi, Bank Indonesia, Bappeda, Dinas Pertanian, Perindag, Kejati lingkup Pemprov. Sulteng.

Dalam laporanya, Kepala BPS diwakili Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto mengatakan, trend kenaikan harga beberapa komoditas di minggu ke- 4 Desember 2022 mendekati tahun baru mengalami peningkatan yakni ; pertama, Telur ayam ras menyumbang kenaikan harga di 27 Provinsi, mencakup 304 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif harian selama Desember 2022 sebesar 4,4 %.

Kedua, Beras menyumbang kenaikan harga di 21 Provinsi mencakup 148 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif harian selama Desember 2022 sebesar 2,2 %.

Ketiga, Cabai rawit menyumbang kenaikan harga di 13 Provinsi, mencakup 152 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif harian selama Desember 2022 sebesar 15,5 %.

Keempat, Daging ayam ras menyumbang kenaikan harga di 13 Provinsi mencakup 142 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif 5,7 %.

Kelima, Cabai merah menyumbang kenaikan harga di 10 Provinsi, mencakup 127 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif 7,5 %.

Lebih lanjut, Setianto menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2022 nanti, diharapkan harga-harga khususnya untuk 20 Kabupaten/Kota yang sedang di pantau bisa dikendalikan dengan baik.

Selanjutnya, Kepala Badan Pangan Nasional diwakili Bidang Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Komoditas beras, tahu, tempe dan telur menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.

Harga komoditas tahu meningkat sebesar 12,34 % , tempe 13,56 % dan kenaikan harga telur ayam ras sebesar 17,11 % year on year.

Selain itu, kenaikan telur juga dipicu oleh Diman dan Informasi Hoax. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa oknum yang ingin menaikan harga. Olehnya, langkah yang sudah dilakukan adalah dengan menurunkan satgas pangan untuk memantau sekaligus memeriksa hal tersebut.

Terakhir, ia menyampaikan apresiasi kepada daerah yang telah aktif melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sehingga harga-harga bisa di jangkau oleh masyarakat

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan Seperti yang diketahui, perang Ukraina dan Rusia masih berlangsung, momentum natal dan tahun baru yang akan berimbas pada kenaikan Diman, komoditas pangan tertentu, transportasi, mobilitas perjalanan masyarakat yang melaksanakan liburan, perayaan dan lain sebagainya.

“Saya ucapka terima kasih kepada para peserta rakor, yang telah hadir dalam rakor mingguan terkait pengendalian inflasi daerah, Kata Mendagri Tito Karnavian mengawali arahanya

Selanjutnya, ia juga meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk tidak bosan melaksanakan rapat koordinasi karena pengendalian harga, barang dan jasa memang sangat menjadi isu penting bukan hanya di tingkat Nasional, tetapi juga di tingkat Global.

Untuk itu, di Minggu terakhir 2022 ini, dengan adanya momentum natal dan tahun baru 2023, perlu semakin memperketat monitoring dan intervensi termasuk operasi pasar pengendalian harga barang dan jasa di semua daerah.

Dengan tingkat Inflasi yang ada dari bulan ke bulan, kontributor terpenting adalah kebersamaan pengendalian antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita juga perlu mewaspadai diakhir tahun ini, adanya perayaan-perayaan Nataru, liburan yang menyebabkan diman menjadi tinggi baik dibidang angkutan maupun konsumsi.” Jelasnya

Keterjangkauan harga juga perlu dijaga dengan instrumen-instrumen keuangan yang ada, termasuk bekerja sama dengan pihak pemerintah dan non pemerintah, seperti ; BUMN, BUMD, Pengusaha atau Pihak ketiga.

Terakhir, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Natal dan Tahun Baru aman, nyaman dan terkendali, seperti ; keamanan, kalancaran lalu lintas, ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga, keterjangkauan harga pangan, siap siaga mengahadapi potensi bencana alam, mengatur kegiatan masyarakat utamanya kerumunan.

“Kuncinya adalah seluruh pihak terkait melaksanakan rapat Forkopimda” Pungkas Mendagri mengakhiri sambutanya

Turut hadir : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, Jaksa Agung, TNI, Polri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng