Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura bersama Wakil Walikota Palu, dr. Reny Lamadjido meninjau Smelter Tembaga dan Besi di Lokasi KEK Palu, Kamis, (26/1/2023)

Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Rohani Mastura, M.Si, Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Basir Tanase, Karo Adpim, Edy Lesnusa, Tim Ahli Gubernur Bidang Peningkatan Fiskal Daerah dan Investasi Rony Tanusaputra.

Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan rasa sangat bangga melihat progres pembangunan Smelter tembaga dan besi yang ada di KEK Palu.

Selanjutnya, Gubernur menerangkan bahwa nantinya untuk meresmikan Smelter Tembaga dan Besi Milik PT. Wan Hang Ini akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo pada Maret 2023.

“Saya sudah menyampaikan secara Lisan Langsung Kepada Presiden RI Joko Widodo Untuk meresmikan Smelter Tembaga dan Besi Milik PT. Wan Hang Ini.” Kata Gubernur Rusdy Mastura

Gubernur juga meminta kepada kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang agar segera memperbaiki jalan akses masuk Smelter dan kawasannya biar pemilik Smelter yang memperbaiki jalannya.

Selanjutnya, Gubernur meminta agar Pengelola KEK terus memberikan pelayanan terbaik kepada Insvestor yang akan membangun Industri di Kawasan KEK, baik dari sisi perizinan dan pemanfaatan lahan.

Gubernur meminta agar ada patokan tertinggi harga tanah di lokasi KEK sehingga Insvestor bisa lebih serius untuk berinvestasi di KEK dan semua pihak memberikan jaminan kenyamanan berinvestasi di lokasi KEK.

Gubernur menyampaikan dengan adanya Smelter Tembaga dan Besi PT. Wan Hang akan dapat merekrut Tenaga Kerja sebanyak 20.000 Pekerja “luar biasa” betapa banyaknya terbantu anak anak kita kedepan, Kita Siapkan Skil sesuai kebutuhan Industri yang ada melalui BLK Palu.

Gubernur meminta dukungan dan doa semua pihak terhadap seluruh upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah di Sulawesi Tengah dan terus kita jaga kedamaian dan kebersamaan kita.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan dibawah kepemimpinanya Sulawesi Tengah sudah banyak menghasilkan beberapa prestasi seperti ; Peningkatan Fiskal Daerah
yang sebelumnya hanya 900 Miliyar, saat ini sudah mencapai 1,71 Triliun, penurunan kemiskinan dan pengangguran sebesar 1%, dan IPM sangat baik 70,28 point’, pertumbuhan pembangunan tertinggi kedua secara Nasional 13,70 % dan investasi di Sulteng tertinggi kedua secara Nasional mencapai 76 Triliun TW III dan Bisa mencapai 100 Triliun TW IV.

“Hal ini menjadi kebanggaan kita masyarakat Sulawesi Tengah dan terus berjuang untuk terus membangun daerah ini lebih cepat lagi.” Ujar beliau

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulteng dan Dinas Kehutanan Prov. Sulteng akan melaksanakan Rapat Kerja Daerah 2023 dengan mengusung tema “Sinergitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Sulawesi Tengah Yang Lebih Sejahterah dan Lebih Maju”. Kamis, (26/01/2023).

Dalam penjelasan Kepala Dinas ESDM Prov. Sulteng dan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulteng A. Rachmansyah Ismail, M. Agr, MP, mengatakan bahwa, rakerda 2023 didasari atas kompleksitas permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlunya gerak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut yang dalam hal ini juga terkait tugas dan fungsi Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan.

Raker ini, akan dilaksanakan selama 4 (Empat) hari dimulai pada 30 Januari 2023 sampai dengan 02 Februari 2023, bertempat di Aula Pola Kantor Bupati dan di Hotel Metro Kab. Morowali serta melibatkan pemerintah daerah baik provinsi/kabupaten, UPT Kementerian KLHK terkait, pelaku usaha dan masyarakat.

“Saya membuat satu terobosan inovatif untuk mempertemukan para pemangku kepentingan, selain untuk bersinergi mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mengatasi permasalahan dan mencari solusi bersama” ucap Rachmansyah.

Rachmansyah juga menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya rakerda tersebut yaitu ; guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam baik pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral dan pemanfaatan potensi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah agar terciptanya sinergitas pengelolaan sumber daya alam, mengatasi permasalahan dan menciptakan solusi terbaik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, adapun point penting yang ingin dicapai dalam raker ini yaitu solusi inovatif yang dapat dirumuskan dalam rapat kerja serta point-point yang dapat ditindak lanjut bersama para pemangku kepentingan.

Sumber: Humas Pemperov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Bertempat di Ruang Asisten II Kantor Gubernur. Selasa (24/01/2023).

Pada kesempatan yang sama turut hadir Kepala Biro Perekonomian beserta staf, Kabid Holtikultura dan TPH, Statistisi madya BPS Prov. Sulteng beserta staf, Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulteng, Dinas Sosial Prov. Sulteng, Staf Asisten II.

Dalam materi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, mengatakan bahwa, pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih terbilang cukup baik yaitu berada diatas 5% pada triwulan terakhir pada tahun 2022. Selain itu juga, dari segi inflasi masih relatif terkendali yaitu beradapa pada 5,51% pada akhir tahun.

Pada rakor tersebut, Tito Karnavian memberikan arahan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar para jajaran BPS yang ada di 512 kab/kota untuk memberikan masukan kepada kepala daerah masing-masing terkait komoditas yang sedang naik pada daerah tersebut. Selanjutnya, tahun ini BPS akan menambah 60 kabupaten untuk dijadikan sampel dalam pengendalian inflasi skala nasional yang mana jika ditotal berjumlah 160 kabupaten.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi M. Habibullah, S.Si., M.Si, mengatakan, potensi inflasi pada awal tahun umumnya disebabkan karena pola penurunan produksi dan masa tanam pada beberapa komoditas bahan pangan. Hal ini dipicu komoditas kelompok administered price, yang penetapan tarifnya mulai berlaku dalam hal ini misalnya cukai rokok.

Komoditas yang memberikan andil inflasi tinggi diawal tahun sangat bervariasi dan tidak ada pola khusus yang berulang. Pada hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) pun tidak menunjukkan adanya inflasi akibat demand perayaan. Adapun penyumbang inflasi yang perlu diwaspadai yaitu bawang merah, bahan bakar rumah tangga, tomat, cabai merah, cabai rawit dan beras.

“Pada 3 kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan serta kota dengan dugaan potensi inflasi akibat demand perayaan imlek juga tidak menunjukkan pola khusus” ucap Habibullah.

Pada kesempatan yang sama Deputi I Bidang Ketersediaan Pangan Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM, mengatakan bahwa, terkait dengan data harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis yang yang ditangani oleh Badan Pangan Nasional menyimpulkan, terdapat 9 (sembilan) pangan yang perlu ditangani dengan serius karena berpotensi mengalami kenaikan. Adapun 9 pangan tersebut yaitu beras premium, beras medium, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng curah dan jagung ditingkat peternak.

Selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota yaitu pemantauan penyaluran beras SPHP bekerjasama dengan bulog, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM), dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.

Turut hadir : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kepala Badan Standarisasi instrumen pertanian, Unsur Forkopimda, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura bersama Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purn. Drs. Budi Waseso, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Mayjen TNI Purn. Dr. Bachtiar Utomo, S.IP., M.AP, Ketua Kwarda Dr. Vera Rompas Mastura, S.Sos., M.Si mengikuti Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Daerah, Kwartir Daerah, Lembaga Pemeriksa Keuangan dan Dewan Kerja Daerah Sulawesi Tengah Masa Bakti 2022-2027. Bertempat, di Gedung Pogombo Kantor Gubernur. Rabu, (25/1/2023).

Pada kesempatan itu, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purn. Drs. Budi Waseso secara Virtual menyampaikan bahwa Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari ikrar agar dapat melanjutkan roda organisasi gerakan Pramuka di Sulawesi Tengah dengan lebih bersemangat dan lebih baik lagi.

Selanjutnya, Budi Waseso menyampaikan rasa bahagia dan menyambut baik kegiatan pelantikan tersebut karena merupakan pertanda bahwa roda organisasi gerakan Pramuka di Sulawesi Tengah terus bergulir dan regenerasi kepemimpinanmya berjalan dengan baik.

Ia juga mengajak untuk terus menjadikan Pramuka sebagai organisasi pendidikan non formal yang mendidik generasi muda dan menjadi manusia-manusia pancasila yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta membantu terwujudnya perdamaian dunia.

Disamping mendidik generasi muda, beliau juga berharap agar seluruh gerakan Pramuka di Sulawesi Tengah dapat selalu setia, siap dan sedia untuk bekerja sama mengikuti Jambore Dunia ke- 25 di Korea Selatan.

“Majulah gerakan pramuka Indonesia, satu pramuka untuk satu Indonesia, jayalah pramuka jayalah Indonesia” Kata Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso mengakhiri sambutanya

Sementara, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan bangga mengucapkan selamat dan apresiasi atas pengukuhan dan pelantikan ketua dan jajaran pengurus Kwartir Daerah dan Lembaga Pemeriksa Keuangan gerakan pramuka Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2022-2027.

Selanjutnya, Gubernur Rusdy Mastura menjelaskan bahwa gerakan pramuka dapat menjadi pionir dalam mengembangkan karakter pemimpin yang mandiri dan visioner. gerakan pramuka juga diyakini mampu mencetak individu unggul yang kreatif, inovatif dan kompetitif.

Ia juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada mantan ketua dan pengurus kwartir daerah periode sebelumnya yang telah maksimal sehingga turut berkontribusi bagi capaian indikator pembangunan sulawesi tengah sepanjang tahun 2022.

Terakhir, beliau berharap semoga pengurus yang baru dapat mengemban tugas-tugasnya dengan baik dan tetap berpegang teguh pada kode etik gerakan pramuka.

“Semoga dapat mengabdikan diri dengan amanah untuk membawa gerakan pramuka semakin maju dan berjaya di negeri 1000 megalith, bumi tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah.” Tambahnya

Turut hadir pada acara pelantikan tersebut Bupati/Walikota Se- Sulteng, Unsur Forkopimda, Pejabat Pemerintahan, Mitra Kerja, Organisasi Perempuan, Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten/Kota, Pengurus Kwartir dan Pengurus Majelis Pembimbing,

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sinkronisasi dan Integrasi Kegiatan Tahun 2023. Bertempat, di Aula Dinas P2KB Prov. Sulteng. Rabu (25/01/2023).

Pada rakor TPPS 2023 tersebut diawali dengan penyampaian laporan hasil evaluasi percepatan penurunan stunting Prov. Sulteng dari BPKP yang disampaikan oleh Kepala Dinas P2KB Prov. Sulteng Tuty Zarfiana, SH., M.Si, yang mana hasil evaluasi tersebut diantaranya :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 belum mencantumkan indikator yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
2. Anggaran penurunan Stunting menyatu dengan kode anggaran program/ kegiatan/sub kegiatan reguler OPD.
3. Penggunaan basis data belum optimal dikarenakan belum dilakukan sinkronisasi satu data antara BKKBN dengan Dinas P2KB.
4. Belum ada format resmi laporan kinerja dari BKKBN.
5. Pada Tahun 2022, Tim penilai dari TPPS Provinsi belum melakukan monitoring dan evaluasi penurunan Stunting semester I tahun 2022.
6. Menyusun peraturan turunan dari Perda Nomor 17 Tahun 2021 berupa peraturan gunernur yang mengatur lebih spesifik kelompok sasaran Stunting.
7. Membuat kebijakan mengenai tangging anggaran yang secara spesifik untuk penanganan percepatan penurunan Stunting.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi perwakilan Bappeda Dr. Irwan, S.Pd., M.Si, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi akan melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting pada bulan april-mei. Tim penilai sendiri nantinya akan dibekali sebelum melakukan penilaian terhadap pemerintah kab/kota melalui kegiatan bimtek.

Selanjutnya, Irwan menyampaikan terkait data penurunan stunting bahwa saat ini angka stunting Provinsi Sulawesi Tengah turun 1,5 %, akan tetapi secara ranking Sulawesi Tengah naik dari urutan ke-8 menjadi urutan ke-7 dengan angka stunting tertinggi nasional.

“Data ini belum direlease resmi, tapi saya pikir ini adalah hasilnya yang mana angka stunting kita turun 1,5% tetapi secara ranking kita naik menjadi urutan 7” ucap Irwan.

Adapun kesimpulan diskusi pada rakor TPPS tahun 2023 ini yaitu:

1. Basis data akan melalui satu pintu yang berada pada sekretariat TPPS.
2. Penanganan stunting berfokus pada pencegahan bukan pada penyembuhannya.

Turut hadir: Ketua LPPM Untad, Perwakilan setiap OPD tingkat Prov. Sulteng, pejabat struktural dan fungsional Dinas P2KB.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura bersama Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purn. Drs. Budi Waseso, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Mayjen TNI Purn. Dr. Bachtiar Utomo, S.IP., M.AP, Ketua Kwarda Dr. Vera Rompas Mastura, S.Sos., M.Si mengikuti Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Daerah, Kwartir Daerah, Lembaga Pemeriksa Keuangan dan Dewan Kerja Daerah Sulawesi Tengah Masa Bakti 2022-2027. Bertempat, di Gedung Pogombo Kantor Gubernur. Rabu, (25/1/2023).

Pada kesempatan itu, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purn. Drs. Budi Waseso secara Virtual menyampaikan bahwa Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari ikrar agar dapat melanjutkan roda organisasi gerakan Pramuka di Sulawesi Tengah dengan lebih bersemangat dan lebih baik lagi.

Selanjutnya, Budi Waseso menyampaikan rasa bahagia dan menyambut baik kegiatan pelantikan tersebut karena merupakan pertanda bahwa roda organisasi gerakan Pramuka di Sulawesi Tengah terus bergulir dan regenerasi kepemimpinanmya berjalan dengan baik.

Ia juga mengajak untuk terus menjadikan Pramuka sebagai organisasi pendidikan non formal yang mendidik generasi muda dan menjadi manusia-manusia pancasila yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta membantu terwujudnya perdamaian dunia.

Disamping mendidik generasi muda, beliau juga berharap agar seluruh gerakan Pramuka di Sulawesi Tengah dapat selalu setia, siap dan sedia untuk bekerja sama mengikuti Jambore Dunia ke- 25 di Korea Selatan.

“Majulah gerakan pramuka Indonesia, satu pramuka untuk satu Indonesia, jayalah pramuka jayalah Indonesia” Kata Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso mengakhiri sambutanya

Sementara, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan bangga mengucapkan selamat dan apresiasi atas pengukuhan dan pelantikan ketua dan jajaran pengurus Kwartir Daerah dan Lembaga Pemeriksa Keuangan gerakan pramuka Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2022-2027.

Selanjutnya, Gubernur Rusdy Mastura menjelaskan bahwa gerakan pramuka dapat menjadi pionir dalam mengembangkan karakter pemimpin yang mandiri dan visioner. gerakan pramuka juga diyakini mampu mencetak individu unggul yang kreatif, inovatif dan kompetitif.

Ia juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada mantan ketua dan pengurus kwartir daerah periode sebelumnya yang telah maksimal sehingga turut berkontribusi bagi capaian indikator pembangunan sulawesi tengah sepanjang tahun 2022.

Terakhir, beliau berharap semoga pengurus yang baru dapat mengemban tugas-tugasnya dengan baik dan tetap berpegang teguh pada kode etik gerakan pramuka.

“Semoga dapat mengabdikan diri dengan amanah untuk membawa gerakan pramuka semakin maju dan berjaya di negeri 1000 megalith, bumi tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah.” Tambahnya

Turut hadir pada acara pelantikan tersebut Bupati/Walikota Se- Sulteng, Unsur Forkopimda, Pejabat Pemerintahan, Mitra Kerja, Organisasi Perempuan, Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten/Kota, Pengurus Kwartir dan Pengurus Majelis Pembimbing,

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur H. Rusdy Mastura membuka secara resmi Rapat Koordinasi Okestra Kolaboratif Pembangunan Melalui Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju. Bertempat, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur. Selasa, (24/1/2023)

Rapat koordinasi ini mengangkat tema “Okestra Kolaboratif Pembangunan Melalui Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.”

Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik penurunan kemiskinan antara pemerintah Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako.

Selanjutnya, penyerahan mobil bus kepada 2 SMK yakni ; SMK 1 Toli-Toli dan SMK 1 Buol, penyerahan dan penyampaian ikhtisar hasil pengawasan BPKP Tahun 2022 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta penyerahan hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi level 3 bagi Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Sigi.

Turut mendampingi Gubernur ; BPK RI Perwakilan Sulteng Binsar Karyanto, PST., MM., CSFA, Kepala BPKP Perwakilan Sulteng Evenry Sihombing, SE., M.Si, Pj. Sekretaris Daerah Dr. H. Rudy Dewanto, SE., MM, Ketua DPRD Provinsi Sulteng diwakili Ketua Komisi IV Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS, Rektor Untad Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT.

Laporan Kepala Bappeda Dr. Ir. Cristina SandraTobondo, MT menyampaikan bahwa Saat ini, Provinsi Sulteng sudah memulai Tahun Anggaran 2023, sehingga diperlukan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

Menurutnya, Kolaboratif yang dibangun dengan prinsip Okestra dimana pemain musik menyanyikan satu genre lagu yang diiringi oleh berbagai alat musik dengan jenis berbeda tetapi menampilkan iringan musik yang terpadu beriringan dan harmonis yang dipimpin oleh satu dirjen.

Melalui penampilan Okestra tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan beriringan, terpadu dan seirama menuju tujuan yang diinginkan, yang dipimpin oleh satu komando yaitu ; Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura.

“Saat ini kami, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sementara menyusun rancangan awal RKPD Tahun 2024.” Ucap Kepala Bappeda

Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dalam penyusunan RKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan RKP yang disusun secara musyawarah yang nantinya akan diakselerasikan.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan rakor ini yakni ; Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang berdampak pada daerah.

Kedua, menyusun strategi serta arah kebijakan pembangunan untuk mencapai target sasaran yang diinginkan.

Ketiga, melakukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Sulawesi Tengah dengan prinsip Okestra Kolaboratif.

Keempat, merumuskan beberapa rekomendasi sebagai langkah perencanaan kedepan untuk menambah gerak cepat pembangunan Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga bekerja sama dengan Universitas Tadulako dimana akan melaksanakan KKN Tematik berkaitan dengan pengentasan kemiskinan untuk 2 (dua) Kabupaten yakni ; Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Mengawali sambutannya, Gubernur H. Rusdy Mastura menyampaikan ucapan selamat natal, tahun baru Masehi 2023 serta tahun baru Imlek 2023 “Gong Xi Fa Cai” semoga kesejahteraan dan kebahagiaan menyertai sepanjang tahun ini. dan juga semoga pembangunan sulawesi tengah meningkat pesat daripada tahun-tahun yang lalu.

“Tanpa terasa, saya bersama bapak Wakil Gubernur telah memimpin Sulawesi Tengah selama 1 tahun 6 bulan dan sebelas hari sejak dilantik tanggal 16 juni 2021 oleh bapak presiden ri di jakarta.” Kata Gubernur Rusdy Mastura pada kesempatan itu

Selanjutnya , Menjelang 2 (dua) tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur
telah diraih hasil-hasil positif berdasarkan indikator pembangunan sebagai berikut ; (1) kemiskinan yang berhasil diturunkan dari 13,00 % per Maret Tahun 2021 menjadi 12,33 % di Tahun 2022 atau dari 404.440 menjadi 388.350 dengan jumlah yang berhasil dientaskan sebanyak 16.009 penduduk. (2) Tingkat pengangguran terbuka atau TPT, menurun dari 3,75 % pada Tahun 2021 menjadi 3,00 % pada Tahun 2022.

Selanjutnya, (3) Indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Tengah terus meningkat bahkan pada tahun 2022 IPM Sulawesi Tengah mencapai 70,28 poin atau masuk kategori tinggi, setelah tahun-tahun sebelumnya hanya berada pada kategori sedang. (4) Capaian laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah hingga triwulan iii tahun 2022 (c-to-c) sebesar 13,83 persen. capaian ini lebih tinggi daripada tahun 2021 yang hanya 11,70 persen, serta diatas rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,40 persen.

(5) Pendapatan per kapita Provinsi atau PDRB perkapita Sulawesi Tengah menunjukkan trend peningkatan, dimana pada tahun 2020 hanya sekitar 43 juta rupiah dan kini meningkat menjadi 49 juta rupiah atau setiap pendapatan masyarakat bertambah sebesar rata-rata 6 juta rupiah.

Selanjutnya, Gubernur juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan khususnya kepada Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tengah atas dedikasi, kolaborasi, peran positif dan masukan yang konstruktif sehingga sepanjang tahun 2022 berhasil merengkuh berbagai prestasi dan penghargaan atas kinerja pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Meskipun demikian, masih ada beberapa indikator yang perlu dibenahi seperti capaian yang belum memuaskan dalam hal penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM Tahun 2022. karena itu, beliau meminta Bupati/Walikota agar memberi dukungan penganggaran yang memadai dan satuan tugas khusus lintas sektoral guna meningkatkan nilai capaian HAM daerah dan predikat Kabupaten/Kota peduli HAM di masa mendatang.

Selanjutnya, terkait dengan pengendalian inflasi daerah SE sesuai arahan Presiden Jokowi pada Rakornas kepala daerah yang lalu, ia meminta Bupati/Walikota agar melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut ; (1) melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok. (2) Memperkuat kerjasama antar daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga.

Selanjutnya, (3) Melanjutkan operasi pasar/bazar pasar murah bagi komoditas pangan strategis, dan untuk memastikan keterjangkauan harga, melalui kolaborasi dengan stakeholders dan koordinasi dengan badan pangan nasional dan bulog. (4) mengoptimalkan apbd dalam program pengendalian inflasi daerah. (5) memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian, untuk menjaga ketersediaan antar waktu dan wilayah.

(6) mengupayakan peningkatan produksi pangan terutama di daerah non-sentra, melalui program tanam pekarangan, urban farming dan lain-lain. (7) memperkuat pengawasan melalui sidak pasar dan sinergi dengan satgas pangan.

Turut hadir ; Bupati/Walikota, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulteng dan Pimpinan Instansi Vertikal.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Gubernur H. Rusdy Mastura membuka Rakor Gubernur dan Bupati/Walikota se Sulteng pada Selasa (24/1) di ruang polibu.

Rakor dihadiri bupati/walikota dan Pj Bupati bersama kepala Bappeda kabupaten/kota dan stakeholder bidang perencanaan dan pembangunan.

Tema rakor kata Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Christina Shandra Tobondo, MT ialah Orkestra Kolaboratif Pembangunan Melalui Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

“Agar (pembangunan) dapat berjalan terpadu dan seirama yang dipimpin satu komando oleh Bapak Gubernur H. Rusdy Mastura,” kata Kepala Bappeda menyampaikan tujuan rakor yang dilaksanakan pada awal tahun 2023.

Dalam acara turut dilaksanakan penandatanganan MoU kerjasama dengan Universitas Tadulako dalam rangka KKN tematik pengentasan kemiskinan di dua kabupaten yakni Sigi dan Donggala.

Lalu penyerahan 2 unit bus sekolah kepada SMK pariwisata yang ada di Tolitoli dan Buol.

Disusul penyerahan penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dari BPKP Perwakilan Sulteng kepada Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Poso.

Gubernur dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berbagai capaian positif yang direngkuh sepanjang tahun 2022.

Diantaranya Pendapatan Asli Daerah yang melejit dari 900 miliar menjadi 1,7 Triliun.

Begitu juga dengan realisasi investasi Sulteng yang tertinggi ke-2 secara nasional mencapai 76 Triliun.

Capaian-capaian tersebut sangat berdampak bagi peningkatan APBD Sulteng yang kini mendekati 5 Triliun.

“(PAD) 1,7 Triliun sudah legacy tapi harapan Saya (semoga) 3 Triliun supaya Kita bisa membantu kabupaten kota,” ujar gubernur dengan semangat.

Sejalan dengan itu maka gubernur mengambil kebijakan bahwa setiap investasi yang masuk ke Sulteng, wajib 6% dari keuntungan diberikan ke kabupaten dan 4 % ke provinsi.

Ide visioner mengembangkan pariwisata sebagai prioritas juga ikut dikemukakan ke forum.

Menurut gubernur yang melewatkan malam pergantian tahun di Samarinda (Kalimantan Timur) belum lama ini bahwa tidak banyak tempat wisata yang tersedia untuk masyarakat.

Sementara jarak tempuh ke Sulteng yang hanya 30 menit lewat penyebrangan laut bisa dijadikan keuntungan untuk memasarkan obyek-obyek wisata potensial Sulteng sebagai penyangga pariwisata IKN.

“Saya sengaja tahun baru di sana (Kalimantan Timur) dan sangat padat karena tidak banyak tempat wisatanya jadi (penduduk) tidak tersebar,” urainya.

Terlebih dengan rencana menjadikan Sunset City di Kabupaten Donggala sebagai kawasan wisata kelas dunia maka bupati/walikota didorongnya membidik peluang-peluang prospektif di wilayahnya.

Di bagian lain, Gubernur meminta supaya bupati walikota terus berkoordinasi dan bersinergi mengendalikan inflasi diantaranya rutin melakukan operasi pasar.

Serta mendorong terwujudnya kabupaten kota peduli HAM.

Sebagai informasi untuk saat ini Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan berpredikat kurang peduli HAM.

Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi dan Morowali Utara berpredikat mulai peduli HAM.

Untuk Poso, Tojo Unauna dan Donggala berpredikat cukup peduli HAM.

Sedangkan kabupaten kota peduli HAM baru diraih Kota Palu, Kabupaten Morowali, Banggai dan Buol.

“Kalau sudah 7 (kabupaten kota peduli HAM) baru Saya terima penghargaan provinsi peduli HAM,” tandasnya agar syaratnya bisa lekas dipenuhi.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Rakor Awal Tahun, Gubernur Ingin Pariwisata Sulteng Jadi Penyangga IKN

Gubernur H. Rusdy Mastura membuka Rakor Gubernur dan Bupati/Walikota se Sulteng pada Selasa (24/1) di ruang polibu.

Rakor dihadiri bupati/walikota dan Pj Bupati bersama kepala Bappeda kabupaten/kota dan stakeholder bidang perencanaan dan pembangunan.

Tema rakor kata Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Christina Shandra Tobondo, MT ialah Orkestra Kolaboratif Pembangunan Melalui Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

“Agar (pembangunan) dapat berjalan terpadu dan seirama yang dipimpin satu komando oleh Bapak Gubernur H. Rusdy Mastura,” kata Kepala Bappeda menyampaikan tujuan rakor yang dilaksanakan pada awal tahun 2023.

Dalam acara turut dilaksanakan penandatanganan MoU kerjasama dengan Universitas Tadulako dalam rangka KKN tematik pengentasan kemiskinan di dua kabupaten yakni Sigi dan Donggala.

Lalu penyerahan 2 unit bus sekolah kepada SMK pariwisata yang ada di Tolitoli dan Buol.

Disusul penyerahan penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dari BPKP Perwakilan Sulteng kepada Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Poso.

Gubernur dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berbagai capaian positif yang direngkuh sepanjang tahun 2022.

Diantaranya Pendapatan Asli Daerah yang melejit dari 900 miliar menjadi 1,7 Triliun.

Begitu juga dengan realisasi investasi Sulteng yang tertinggi ke-2 secara nasional mencapai 76 Triliun.

Capaian-capaian tersebut sangat berdampak bagi peningkatan APBD Sulteng yang kini mendekati 5 Triliun.

“(PAD) 1,7 Triliun sudah legacy tapi harapan Saya (semoga) 3 Triliun supaya Kita bisa membantu kabupaten kota,” ujar gubernur dengan semangat.

Sejalan dengan itu maka gubernur mengambil kebijakan bahwa setiap investasi yang masuk ke Sulteng, wajib 6% dari keuntungan diberikan ke kabupaten dan 4 % ke provinsi.

Ide visioner mengembangkan pariwisata sebagai prioritas juga ikut dikemukakan ke forum.

Menurut gubernur yang melewatkan malam pergantian tahun di Samarinda (Kalimantan Timur) belum lama ini bahwa tidak banyak tempat wisata yang tersedia untuk masyarakat.

Sementara jarak tempuh ke Sulteng yang hanya 30 menit lewat penyebrangan laut bisa dijadikan keuntungan untuk memasarkan obyek-obyek wisata potensial Sulteng sebagai penyangga pariwisata IKN.

“Saya sengaja tahun baru di sana (Kalimantan Timur) dan sangat padat karena tidak banyak tempat wisatanya jadi (penduduk) tidak tersebar,” urainya.

Terlebih dengan rencana menjadikan Sunset City di Kabupaten Donggala sebagai kawasan wisata kelas dunia maka bupati/walikota didorongnya membidik peluang-peluang prospektif di wilayahnya.

Di bagian lain, Gubernur meminta supaya bupati walikota terus berkoordinasi dan bersinergi mengendalikan inflasi diantaranya rutin melakukan operasi pasar.

Serta mendorong terwujudnya kabupaten kota peduli HAM.

Sebagai informasi untuk saat ini Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan berpredikat kurang peduli HAM.

Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi dan Morowali Utara berpredikat mulai peduli HAM.

Untuk Poso, Tojo Unauna dan Donggala berpredikat cukup peduli HAM.

Sedangkan kabupaten kota peduli HAM baru diraih Kota Palu, Kabupaten Morowali, Banggai dan Buol.

“Kalau sudah 7 (kabupaten kota peduli HAM) baru Saya terima penghargaan provinsi peduli HAM,” tandasnya agar syaratnya bisa lekas dipenuhi.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Antara PT. Tambang Mineral Sulteng  Rony Tanusaputra dengan PT. Artha Bumi Mining Jakarta,  Waleed Khaleed Theyeb. Bertempat, di Hotel Santika. Senin, (23/1/2023)

Penandatangan MoU tersebut dihadiri Kadis ESDM Provinsi A. Rachmansyah Ismail dan Para Direksi dan Komisaris Kedua Perusahaan juga dihadiri Perusahaan Daerah Provinsi Sulteng.

Direktur Utama PT. Tambang Mineral Sulteng, Rony Tanusaputra menyampaikan terima kasih atas kesepakatan yang di bangun PT. Tambang Mineral Selteng dan PT. Artha Bumi Mining Jakarta dengan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur untuk meningkatkan peran Perusda dalam peningkatan fiskal daerah.

Ia sangat mengapresiasi PT. Artha Bumi Mining Jakarta sebagai perusahaan perdana yang berkomitmen dalam mendukung peningkatan fiskal daerah yang nantinya akan dimanfaatkan dalam membiayai pembangunan daerah.

Rony Tanusaputra menyampaikan bahwa PT. Artha Bumi Mining Jakarta saat ini memiliki Smelter di Bantaeng dan memiliki Lokasi IUP di Sulawesi Tengah sehingga PT. Tambang Mineral Sulteng akan menjadi mitra Usaha PT. Artha Bumi Mining Jakarta yang merencanakan akan membangun Smelter di Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Direktur Utama PT. Artha Bumi Mining Jakarta, Waleed Khaleed Theyeb, menyampaikan rasa bangga bisa bermitra dengan Perusda Sulawesi Tengah dibawah Payung PT. Tambang Mineral Sulteng, semoga MoU yang disepakati ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. dan kedepan dapat ditingkatkan terus MoU ini melalui kerja sama kerjasama lainnya guna mewujudkan harapan pemerintah dalam meningkatkan fiskal daerah ini.

Dalam arahanya, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan apresiasi kepada PT. Artha Bumi Mining Jakarta atas komitmen yang kuat untuk melakukan kesepakatan dengan Anak Perusahaan Daerah PT. Tambang Mineral Sulteng sehingga kedepan melalui kerjasama ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan fiskal daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah juga menyampaikan pendapatan Sulawesi Tengah melalui pajak atau PAD saat ini bisa meningkat menjadi 1,71 Triliun dari sebelumnya hanya Rp. 900 M. Sehingga melalui kerjasama dan peran Perusda dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya pada akhir tahun 2023 diharapkan pendapatan Sulteng bisa mencapai 2 Triliun.

“Pemerintahan kita saat ini boleh bangga, semua pihak selama ini pesimis dan tidak percaya bahwa bisa meningkatkan pendapatan sebesar 50 M. melalui pajak daerah yang mencapai 1,71 Triliun atau naik 800 Miliar yang merupakan pencapaian yang luar biasa.” Jelasnya

Selanjutnya, Gubernur juga menyampaikan banyak prestasi pembangunan daerah yang dicapai dalam 1,6 Tahun kepemimpinanya, seperti ; Nilai SAKIP yang selama ini hanya berada dinilai B naik menjadi BB, pertumbuhan pembangunan Sulawesi Tengah masuk pada peringkat dua nasional, penurunan angka kemiskinan bisa turun 1 % dan Angka Pengangguran Turun 1 %, IPM Sulawesi Tengah meningkat menjadi 70,28 dan Investasi di Sulawesi Tengah nomor 2 terbesar secara nasional.

“Kita telah buktikan bahwa yang kita kerjakan semuanya memberikan dampak untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat dan Pembangunan Sulawesi Tengah teruslah kita berbuat baik.” Kata Gubernur Rusdy Mastura pada kesempatan tersebut

Lebih jauh, Gubernur juga menyinggung program pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Donggala untuk memenuhi kebutuhan tempat wisata IKN. Demikian juga, pengembangan kawasan berbasis potensi daerah seperti ; di Poso, Banggai, Toli Toli.

“Saya melihat di IKN tidak memiliki Potensi Wisata sehingga Daerah kita perlu di benahi sebagai tempat wisata IKN.” Ujarnya

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Donggala, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura didampingi Bupati Donggala Dr. Kasman Lassa, SH., MH, Tim Ahli Gubernur Bidang Investasi Ronny Tanusaputra dan OPD Teknis ; Kepala Bappeda, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Kadis Cikasda, Kadis PLH, Kadis Parawisata, Kepala BPMPTSP. meninjau Pengembangan Kota Sunset Pariwisata Donggala. Bertempat, di Boneoge Kecamatan Banawa. Senin, (23/1/2023).

Tujuan pengembangan pembangunan Kota Sunset dan pengembangan Kota Wisata Donggala untuk mempersiapkan tempat wisata dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, pengembangan Kota Sunset dan Kawasan Pariwisata tidak lepas dari potensi Donggala dan melihat indahnya Sunset dan tidak terlepas dari IKN. Olehnya, kita perlu mempersiapkan Kawasan Wisata Donggala berkelas dunia sehingga masyarakat di IKN nanti akan datang berlibur di Donggala.

Selanjutnya, Gubernur meminta desain Kota Sunset pengembangan Parawisata Donggala direncanakan oleh konsultan profesional. Selain itu, Kawasan Wisata juga kita bangun Kota Alternatif yang mengarahkan pembentukan Kota Administratif Donggala dengan rencana pemekaran Kabupaten Donggala.

“Kebetulan negeri ini cantik dan pesona wisata yang layak dijual. Ujar beliau

Menurutnya, Dengan mempersiapkan daerah ini menjadi kawasan wisata, sehingga kita undang para Insvestor untuk membangun sarana perhotelan dan sarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan seperti ; bandar udara dan pelabuhan sehingga akses sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung Parawisata di Daerah ini.

Ia juga meminta pengembangan Kota Sunset ini menjadi legasi yang harus ditinggalkan, sehingga dibutuhkan konsultan yang bonafide dan profesional untuk membuat desain Kota Sunset pengembangan Parawisata Donggala.

Gubernur juga meminta beberapa Kabupaten yang mempunyai ciri khas masing-masing di Support untuk dikembangkan, seperti ; Poso, Banggai, Toli-Toli.

“Kita desain menjadi kota Pengembangan dengan ciri khas tersendiri.” Kata Gubernur pada kesempatan itu

Gubernur meminta Kepala Bappeda agar dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan kawasan tersebut karena PAD Sulteng sudah meningkat dari 900 M menjadi 1,71 Triliun, hal ini yang membuat Sulawesi Tengah percaya dapat mewujudkannya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.