Posts in category: ppid

Jakarta – Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris DKIPS Aswin Saudo menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2023 sekaligus Penyerahan Penghargaan ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2022. Bertempat, di Hotel Borobudur, Jakarta. Selasa, (28/2/2023)

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan terwujudnya tranformasi digital di daerah dan sebagai tindak lanjut rangkaian tahapan ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2022.

Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Award dengan kategori Leading Change & Influence merupakan penilaian untuk para Sekretaris Daerah (Sekda) yang mampu mengarahkan perubahan dan memberikan teladan dalam tindakan sebagai Kepala Administratif Pemerintahan menuju digitalisasi di daerahnya.

ADLG Award diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam laporannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rakortekbang dilaksanakan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional yang dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selanjutnya, Teguh Setyabudi menjelaskan, Rakortekbang bertujuan yakni ; pertama, membahas RKPD dan RENJA perangkat daerah terhadap indikator kinerja urusan.

Kedua, penyepakatan target indikator makro pembangunan tahun 2023 serta strategi aksi pusat dan daerah.

Ketiga, pembahasan usulan teknis dan dukungan teknis terhadap program kementerian dan lembaga sesuai dengan prioritas nasional.

Kemendagri yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah termasuk pembinaan terhadap penyusunan dokumen pemerintahan daerah. Sementara, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki fungsi untuk mengawal perencanaan program prioritas nasional.

Kolaborasi antara Kemendagri bersama Kementerian Bappenas mengahasilkan singkronisasi dalam perencanaan antara pusat dan daerah sehingga terwujud percepatan pembangunan yang berfokus pada target pencapaian pembangunan nasional dan daerah yang berkualitas serta berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wamendagri John Wempi Wetipo menyampaikan Dalam rangka menyikapi kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Maka diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekteronik (SPBE) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Pentingnya koordinasi perencanaan pembangunan. Agar ada benang merah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan.

Pelaksanaan SPBE telah tertuang dalam RPJMD 2020-2024 yang ditarget bahwa instansi pusat dan daerah dapat menjalankan dengan baik. Target tersebut 100 persen instansi pusat, 80 persen instansi pemerintah Provinsi dan 50 persen pemerintah Kabupaten/Kota. Semoga penyerapan SPBE ini bisa berjalan dengan baik

Sejalan dengan target itu, menurut John diperlukan seorang pemimpin yang dapat menjalankan orkestra dengan baik. Peran pimpinan itu, ada pada Sekretaris Daerah.

Rapat koordinasi teknis dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Dirjen Keungan Daerah, Bappenas, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Bappeda dan Kadis Kominfo se-Indonesia.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Banten – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulteng Fahruddin Yambas menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bertempat, di Hotel Novotel Kota Tanggerang Provinsi Banten. Selasa, (28/2/2023)

Rakornas tersebut mengangkat tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Harmoni”.

Rakornas ini diinisiasi oleh Kemendagri dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional bidang politik dan pemerintahan umum.

Rakornas FKUB dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dan dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kaban Kesbangpol, Kepala Kanwil Kemenang dan Ketua FKUB se-Indonesia.

Pada kesempatan itu, Mendagri diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan ucapan salam serta terima kasih atas kerja keras memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Saya menyampaikan salam dari bapak Mendagri sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir. Karena forum ini telah menciptakan suasana nyaman dalam berbangsa dan bernegara termasuk membuat nyaman dalam pemilu,” Kata Sekjen Kemendagri dalam sambutanya

Menurutnya peran FKUB sangat luar biasa bagi terciptanya situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan demikian, Ia menekankan bahwa negara sangat menjamim setiap orang untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya, demi terciptanya Indonesia yang sejahtera.

“Termasuk dalam mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan harmoni,” tambahnya

Sumber : Humas Pemprov Sulteng

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Yahun 2023. Bertempat, di Hotel Pullman Central Park Jakarta. Senin, (27/2/2023)

Rakor Sawit Nasional mengusung tema “Optimisme Pembangunan Perkebunan 2023: Akselerasi Pencapaian Peremajaan Sawit Rakyat” dan dibuka langsung oleh Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional yang menghadirkan seluruh unsur pelaku sawit mulai dari pemerintah, petani, kelembagaan, asosiasi hingga korporasi.

Dalam sambutanya, Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo mengatakan, Kontribusi kelapa sawit ditopang luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat.

Pemerintah melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR dimulai sejak tahun 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan. Setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.

“Kita harus pastikan Program PSR ini dapat berjalan dengan baik, dan saya percaya forum PSR ini akan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rakuat Indonesia” ucap syahrul

Selanjutnya, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengungkapkan bahwa Program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan pekebun.

Lahan PSR dapat dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan bagi peserta PSR seperti integrasi dengan tanaman sela (tanaman palawija) dan juga dengan ternak.

Selanjutnya, ia mengajak semua pihak yang terlibat dalam program PSR menjadikan hari ini sebagai momentum kebangkitan Program PSR dan perbaikan tata kelola sawit ini yang diharapkan Sawit Indonesia berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak, sehingga dapat mendorong meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia.

Turut serta mendampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto yakni ; Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Prov. Sulteng, Kabid Perkebunan, Bupati dan Kepala Dinas membidangi perkebunan yang ada di Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Wakil Ketua TP. PKK Hj. Halimah Amir melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Morowali, Selasa 28/2/23

Tiba di Bandara, Wakil Gubernur beserta Wakil Ketua TP. PKK disambut Kepala Dinas Sosial Provinsi Dra. Hj. St. Hasbiah Zaenong M, Si, pejabat Biro Administrasi Pimpinan serta pejabat Dinas Sosial Kabupaten Morowali dilanjutkan dengan jamuan bersama Bupati Morowali, Drs. Taslim SH dan pejabat terkait lainnya.

Malam harinya berlangsung ramah tamah di Rumah Jabatan Bupati Morowali dihadiri pimpinan OPD, unsur forkopinda Kabupaten Morowali serta pimpinan Dinas Sosial kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Kunjungan kerja Wakil Gubernur di Kabupaten Morowali dalam rangka membuka Rakor dan sosialisasi perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023 yang berlangsung Selasa 28 Februari hingga 2 Maret 2023 di Kabupaten Morowali.

Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Farida Lamarauna hadiri sekaligus membuka secara resmi Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat di Taman Pujasera Tinggede, Jl. Tavanjuka Mas, Kab. Sigi. Selasa (28/2/2023).

Peringatan HPSN 2023 ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah bersama DLH Kota Palu dan DLH Kabupaten Sigi.

Kegiatan ini mengusung tema “Tuntas Kelola Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”
dengan dirangkaikan beberapa kegiatan seperti Pameran Kerajinan dari barang bekas, Jalan Bersama Sambil Memungut Sampah, Orasi Ilmiah dari Pakar Lingkungan Hidup Muh. Nur Sangadji serta pembagian Doorprize.

Kegiatan ini juga melibatkan pelajar mulai dari SD, SMP dan SMA yang berasal dari Kota Palu dan Kabupaten Sigi, selain itu, ada juga organisasi luar pemerintah dan kelompok masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng M. Sadly Lesnusa selaku Ketua Pelaksana menjelaskan, salah satu tujuan dari kegiatan ini yaitu memperkuat komitmen dan peran aktif Pemda dan pengelolaan sampah

“Kemudian yang kedua memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai zero emition melalui gerakan pilah sampah, kemudian membangun secara sistematis dan integratif pengurangan sampah dan penurunan emisi gas rumah kaca.” Lanjut M. Sadly Lesnusa

Selanjutnya, Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Faridah Lamarauna membacakan sambutan Gubernur menyampaikan bahwa pengelolaan sampah saat ini mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus manifestasi dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan.

“HPSN 2023 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia menuju zero waste, zero emition.” Ucap Staf Ahli Farida Lamarauna

Diakhir sambutannya, Ia juga menyampaikan semoga dengan pengelolaan sampah yang baik mampu menumbuhkan perekonomian, menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan angka stunting yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat kepada kita semua dan kepada anak cucu kita sehingga kita tidak meninggalkan masalah lingkungan kepada anak cucu kita.” Tambahnya

Turut hadir : Wakil Bupati Sigi, Staf Ahli Bidang SDM dan Pengembangan Kawasan dan Wilayah, DLH Prov Sulteng, DLH Kota Palu, DLH Kabupaten Sigi, Pimpinan BNI Cabang Palu dan Sigi, Pimpinan Forkopimda, Camat Marawola, Pakar Lingkungan Hidup, Wanita Peduli Lingkungan, Perempuan Adipura Kota Palu, serta para pelajar SD, SMP, SMA Kota Palu dan Kab. Sigi.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

SIGI, – Dalam menjaga keamanan Objek vital Perbankan di kabupaten Sigi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, anggota Samapta Polres Sigi melaksanakan pengamanan obyek vital Bank yang ada di kabupaten Sigi salah satunya Bank BNI KCP Sigi. Selasa(28/2/2023)

Obyek vital tersebut merupakan daerah rawan yang bisa saja terjadi tindak kejahatan, dikarenakan Bank merupakan tempat transaksi nilai tukar atau biasa disebut dengan uang

Oleh sebab itu anggota satuan Samapta Polres Sigi melaksanakan pengamanan di perbankan, guna untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada Nasabah maupun pegawai bank tersebut dalam bekerja atau melaksanakan pelayanan.

“Giat ini rutin dilaksanakan oleh anggota Samapta Polres Sigi untuk menjaga keamanan agar situasi lingkungan bank BNI KCP Sigi menjadi aman,” kata kasat Samapta Polres Sigi AKP Sidik.

Lanjut beliau menambahkan tidak lupa juga personil selalu memberikan himbauan kepada nasabah agar selalu menerapkan protokol kesehatan seperti tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan yang paling penting selalu memakai masker untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Palu, Sulawesi Tengah – Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng bersama DLH Kab. Sigi dan DLH Kota Palu berkolaborasi melakukan aksi membersihkan lingkungan. Bertempat, di Taman Pujasera Tinggede. Selasa, (28 Februari 2023).

Peringatan HPSN Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah mengusung tema “Tuntas Kelola Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Gerakan Peduli Sampah ini juga diikuti oleh Siswa-siswi Kota Palu dan Kabupaten Sigi
yang merupakan puncak dari rangkaian HPSN Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah menuju Zero Waste, Zero Emission.

Aksi kebersihan lingkungan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kabupaten Sigi Samuel Yansen Pongi didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kabupaten Sigi Samuel Yansen Pongi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mempercayakan Kabupaten Sigi menjadi tuan rumah dalam HPSN tingkat provinsi Sulawesi Tengah dimana dilaksanakan di perbatasan Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

Selanjutnya, Samuel juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua Siswa Siswi dan seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk meramaikan aksi Gerakan Peduli Sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap sampah yang berserakan.

Lebih lanjut, Samuel berharap gerakan peduli sampah ini bukan hanya pada hari peduli sampah nasional, tetapi dapat dilakukan setiap hari.

“kita akan sama-sama turun kejalan, kita sama- sama peduli sampah bukan hanya hari ini tapi kita mulai dari hari ini dan terus kita akan peduli sampah sebagai bentuk kepedulian kita pada lingkungan” ajak Samuel.

Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Sadly Lesnusa menyampaikan HPSN Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam rangka memancing kepedulian masyarakat di daerah perbatasan untuk mengatasi permasalahan sampah yang belum selesai.

“bagi pemerintah kecamatan, kelurahan maupun desa yang ada tentunya hal ini harus diperhatikan, tidak ada lagi sampah yang ada di sini, tidak ada lagi bau bangkai, tidak ada lagi lalat yang bertebaran di daerah ini” ujar Sadly.

HPSN tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dimeriahkan dengan stand pameran kerajinan tangan hasil olahan daur ulang sampah organik dan non organik dari SMAN 6 Kota Palu dan SMAN 3 Kabupaten Sigi, bazar workshop offline dan ditutup dengan hadiah Doorprize.

Turut hadir : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Pimpinan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, Kapolres Sigi, Camat Marawola, Pimpinan BNI Cabang Sigi, Pakar Lingkungan Hidup, serta siswa siswi Kota palu dan Kabupaten Sigi.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura didampingi Karo Administrasi Pimpinan Edy Lesnusa dan Kadis Pariwisata Provinsi Sulteng Agustianingsih menghadiri Forum Wisata yang dilaksanakan PT. Tempo Inti Media bekerjasama dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Bertempat, di Hotel Borobudur Jakarta. Selasa, (28/2/2023).

Dalam kesempatan itu, Arif Zulkifli selaku Direktur Utama PT. Tempo Inti Media menyampaikan bahwa kegiatan Forum Wisata yang dilaksanakan berkerja sama dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dengan maksud mengajak Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah melalui berbagai program di antaranya jelajah negeri dan eksploitasi hidden paradise.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu sektor andalan Indonesia dalam penerimaan devisa negara. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya meningkatkan potensi destinasi pariwisata dengan mengedepankan standar CHSE /Cleanliness (kebersihan) Health (kesehatan), Safety (keamanan) dan Environment (ramah lingkungan) dan serta berupaya agar pemangku kepentingan dan pelaku industri pariwisata, berkolaborasi untuk kemajuan bersama Gercep, Geber, dan Gaspol (3G) menjadi pedoman kerjanya.

Pada Kesempatan Itu Gubernur Sulawesi,Tengah H. Rusdy Mastura mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan PT. Tempo Inti Media bersama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akan mendorong daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif daerah dan pengembangan destinasi wisata daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengatakan, Sulawesi Tengah memiliki destinasi wisata yang memiliki potensi untuk di kembangkan seperti ; destinasi wisata 1.000 megalit, potensi wisata bawah laut Donggala dan pariwisata Donggala dengan sunset yang sangat Indah, potensi wisata Togean dan potensi wisata Banggai.

Untuk itu, Gubernur Sulawesi Tengah mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat agar dapat meningkatkan potensi pariwisata tersebut melalui peningkatan infrastruktur pendukuñg kunjungan pariwisata apalagi dengan Pemindahan IKN di Kalimantan, Sulawesi Tengah memiliki potensi strategis untuk mendukung IKN dari semua sektor yakni ; sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng kembali mengadakan penyerahan hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) periode 2021-2022.

Acara dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Farida Lamarauna, SE, M.Si pada Senin malam (27/2), di hotel Santika.

Turut hadir, akademisi Universitas Tadulako sekaligus penggiat lingkungan hidup Nur Sangadji, DEA, perwakilan perusahaan yang dinilai dan pimpinan OPD lingkup Provinsi Sulteng.

Dari 31 perusahaan ternyata tidak ada satu pun yang berhasil meraih PROPER emas atau peringkat paling tinggi dalam penilaian PROPER periode 2021-2022.

Perusahaan yang dinilai antara lain beroperasi pada sektor tambang sebanyak 22 perusahaan dan sisanya, 9 perusahaan sektor agroindustri.

JOB Pertamina Medco E&P Tomori yang setahun lalu meraih PROPER emas kini harus puas meraih PROPER hijau bersama dengan 4 perusahaan yakni PT Panca Amara Utama, PT Pertamina EP Asset 4, PT Hengjaya Mineralindo dan PT Pertamina Patra Niaga.

Di bawahnya terdapat 17 perusahaan meraih PROPER biru dan 9 perusahaan meraih PROPER merah.

Walau tersisa 9 perusahaan meraih PROPER merah tapi syukurnya tak ada lagi perusahaan yang meraih PROPER hitam atau predikat pengelolaan lingkungan paling rendah.

“Dari tahun ke tahun semakin baik bahkan mulai periode 2015-2016 sampai sekarang tidak ada lagi (perusahaan) yang meraih PROPER hitam,” kata Kepala DLH Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si pada sambutan.

Lanjutnya bahwa penilaian PROPER yang telah bergulir sejak periode 2012-2013 adalah upaya mendorong ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Sulteng.

Pada perusahaan yang masuk PROPER merah diharapnya melakukan perbaikan-perbaikan agar nanti bisa meraih PROPER biru atau predikat minimal dalam hal ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.

Begitu pula bagi perusahaan-perusahaan peraih PROPER biru dan hijau agar dapat mempertahankan maupun meningkatkan ke predikat di atasnya.

Sementara Gubernur Rusdy Mastura melalui Staf Ahli Farida mengucapkan selamat kepada seluruh perusahaan yang sudah taat menjalankan regulasi dan sukses meraih predikat PROPER hijau dan biru.

“Tugas Kita adalah menanam agar generasi mendatang bisa memetik buah yang baik, jangan sampai menuai badai dari upaya berburu keuntungan jangka pendek semata,” imbuhnya ke perusahaan peraih PROPER.

Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan yang masih merah supaya memperbaiki indikator-indikator tata kelolanya agar saat penilaian PROPER periode 2022-2023 bisa berganti jadi biru.

“Saya harap ke depan lebih banyak lagi perusahaan di Sulawesi Tengah yang menerima penghargaan PROPER,” pungkasnya.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama TPID Pusat secara daring diruang kerja Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Senin, (27/02/2023).

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden yang disampaikan pada Rakernas APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) yang dilaksanakan di Kota Balikpapan dimana salah satunya yaitu, tentang ketersediaan pangan di daerah.

Beliau menyampaikan bahwa Presiden dalam arahannya agar memastikan ketersediaan pangan di daerah serta menjaga sinergitas antar daerah terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang kemudian kontrol langsung ketersediaan pangan dengan turun langsung ke pasar-pasar.

“Kalau tidak bisa kepala daerahnya paling tidak tugaskan lah kepala dinas perdagangan atau satgas pangan untuk mengecek langsung” tambah beliau.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa intervensi pemerintah pusat yakni, harga yang dikendalikan oleh pemerintah pusat seperti ; BBM, Gas rumah tangga, transportasi udara, tarif PLN kemudian ada regulasi yang diatur oleh pemerintah daerah seperti air minum, beras, minyak goreng.

Sementara itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengendalikan harga-harga yang memang berubah sesuai dengan mekanisme pasar yang disebut dengan volatile price terutama pangan seperti cabe, bawang merah, ikan kembung, ayam ras, beras, telur, daging.

“Diharapkan agar kepala daerah mengambil langkah inovasi untuk menyelamatkan rakyatnya agar kerjasama antar daerah”, lanjut Tito.

Mendagri juga meminta kepada kepala daerah agar berperan menjadi wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal pengendalian inflasi di daerah setidaknya dalam sebulan sekali melakukan rapat terkait pengendalian inflasi di daerah.

Diharapkan dengan dilakukannya rapat tersebut dapat diketahui peta daerah mana yang naik serta apa komoditas yang menyebabkan naik serta dapat melakukan koordinasi dan intervensi untuk mengendslikan inflasi.

Mendagri juga menyoroti beberapa daerah yang semenjak diadakan rapat pengendalian inflasi sampai hari ini sama sekali tidak pernah melakukan rapat terkait mengenai pengendalian inflasi baik ditingkat Kabupaten, Kota maupun Provinsi.

Perlu diketahui, angka terendah untuk penyumbang inflasi Provinsi yaitu Provinsi Maluku Utara dengan angka 3,47 sedangkan yang tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Barat 6,81.

Sedangkan untuk tingkat Pemerintah Kota yang terendah yaitu Pemerintah Kota Sorong dengan angka 3,23 dan yang tertinggi Pemerintah Kota Kotamobagu dengan angka 7,42

Sementara penyumbang inflasi terendah untuk tingkat Pemerintah Kabupaten yaitu ; Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan angka 3,78 sedangkan yang tertinggi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan angka 7,78.

Diakhir pertemuan, Mendagri menyampaikan secara umum yang perlu diwaspadai adalah masalah beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, telur, ayam ras, bawang putih dan ikan kembung sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah pusat melalui stakeholder yang terkait.

Diharapkan setiap daerah juga mengidentifikasi permasalahan di daerah masing-masing terutama volatile goods yaitu komoditas mudah berubah harganya dikarenakan mekanisme pasar supply and demand.

“Sekali lagi ini adalah pekerjaan kita semua, tanggung jawab kita, amanah kita kepada rakyat karena inflasi menyangkut perut rakyat yang paling mendasar sekali”, tutup Mendagri.

Turut Hadir : Mendagri Tito Karnavian, Deputi Kerawanan Pagangan dan Gizi Bapanas, Stafsus Mendag Bidang Hubungan Antar Lembaga, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Mentan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, Staf Ahli Tk II Ekku bidang Ekkudag Panglima TNI, Kepala Daerah se Indonesia.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng