Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina didampingi Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Salim dan PPUPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Ryan Perwira mengikuti Penandatanganan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 secara daring di Ruang Teleconverence Kantor Gubernur. Kamis, (09/03/2023).

Strategi nasional pencegahan korupsi merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Mengawali sambutannya, Menteri Bappenas RI Suharso Manoarfa menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melahirkan UU No. 7 Tahun 2006 untuk mengadopsi dan mengesahkan Konfrensi PBB melawan korupsi dan salah satu amanat ratifikasi tersebut Indonesia diharuskan memiliki strategi nasional anti korupsi.

“Sesungguhnya kita bersama-sama dunia dalam barisan untuk melakukan aksi maksimal dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi”, lanjut Suharso.

Lebih lanjut, Menteri Bappenas menyampaikan bahwa Presiden menerbitkan Perpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi tahun 2004-2009 hingga penyusunan dan penetapan Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya pada tahun 2013-2016 strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi diimplementasikan berdasarkan Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi disetiap tahunnya.

Menurutnya, Upaya pencegahan korupsi memerlukan strategi nasional yang lebih berfokus, terukur, serta berorientasi pada hasil dan dampak sehingga kemudian pemerintah menerbitkan Perpres No. 55 Tahun 2012 dengan Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau sekarang kita kenal dengan Stranas PK.

Suharso juga menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 5 Perpres No. 54 Tahun 2018 diamanatkan bahwa rencana aksi dirumskan setiap 2 tahun sekali yang mana saat ini kita telah memasuki periode ketiga implementasi Stranas PK dengan telah diluncurkan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 pada tanggal 22 Desember 2022.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa dalam konteks pencegahan korupsi sangat kompleks di negara kita namun yang paling utama adalah komitmen integritas atau political wish dari para pemegang kekuasaan sehingga perlu dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen yang semoga bukan hanya sekedar ritual kegiatan semata

“Makanya kita sekarang menandatangati pakta integritas, komitmen. Kita harap ini bukan hanya ritual kegiatan semata”, terang Mendagri.

Selain itu, beliau berpendapat bahwa perlu adanya penguatan sistem pengawasan serta memperkuat sistem open governance sehingga potensi untuk korupsi dapat dicegah dengan sistem pemerintahan yang lebih transparan

Lebih lanjut, beliau berharap semoga dengan komitmen para pemangku kepentingan agar lebih terbuka dan transparan serta membuat sistem dan penguatan aparat pengawas internal masing-masing sehingga dapat mencegah praktek korupsi.

Turut hadir : Wakil Ketua KPK, Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Sekretaris Kementrian Lembaga, Sekretaris Daerah 34 Provinsi secara daring dan luring.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Kerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Sulawesi Tengah tahun 2023. Bertempat, di Hotel Santika Palu, Jl. Moh. Hatta No.18. Kamis, (9/3/2023).

Kegiatan ini diadakan dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan percepatan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Program P3DN ini berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global.

Raker ini dihadiri oleh seluruh koordinator, sekertaris, dan anggota dari Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Tim Sosialisasi, serta beberapa OPD terkait.

Berikut beberapa agenda yang dibahas pada Rapat Kerja Tim P3DN Sulawesi Tengah diantaranya ; pembahasan komitmen belanja PDN Prov. Sulteng, pembahasan matriks tugas setiap anggota tim, pembahasan identifikasi risiko pada pelaksanaan program P3DN, pembahasan program kerja tim P3DN Sulteng T.A. 2023.

Kepala Dinas Perindag selaku Ketua Harian Tim P3DN Sulawesi Tengah Richard Arnaldo mewakili Gubernur menjelaskan bahwa pembentukan Tim P3DN Provinsi Sulawesi Tengah 2023 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor : 500.2.2.9/18.2/DIS.PERINDAG-G.ST/2023 pada tanggal 12 Januari 2023.

“Tahun lalu kan realisasi kita dari 40% target, kita mencapai 50% artinya mencapai 120% dari target kan, sesuai target, mudah-mudahan dengan anggaran belanja yang baru kita bisa lebih dari target yang akan ditentukan” Kata Richard Arnaldo.

Lebih lanjut, ia menyampaikan ada 3 hal yang perlu menjadi fokus pada saat ini yaitu ; komitmen dan realisasi belanja PDN Provinsi Sulawesi Tengah, risiko pelaksanaan program P3DN di Sulawesi Tengah dan Sosialisasi Berkelanjutan Pelaksanaan P3DN.

Diakhir sambutannya, Richard Arnaldo mengharapkan setiap anggota tim mampu memahami tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga tahun ini bisa melampaui target yang akan ditentukan seperti di tahun 2022 kemarin

“Dengan dibentuknya Tim P3DN ini diharapkan dapat memberikan afirmasi positif khususnya pada penerapan P3DN di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, dan secara umum berkesinambungan memberikan pembinaan P3DN ke Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.” Harap Richard Arnaldo selaku Ketua Harian Tim P3DN Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Biro Organisasi melaksanakan rapat bersama Biro Adm Pimpinan dan Biro Umum dalam rangka menindaklanjuti hasil studi tiru Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait perubahan nomenklatur struktur organisasi pada Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum.

Tujuan rapat tersebut sesuai dengan harapan Gubernur Sulawesi Tengah agar pelayanan pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan lebih efektif dan efesien.

Rapat dipimpin oleh Plt Karo Organisasi melalui Kabag Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Lindayani dan diikuti Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si dan Kabag Rumah Tangga Agung, bertempat diruang rapat Biro Organisasi, Rabu (8/3).

Kabag Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Lindayani menyampaikan bahwa Gubernur dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi biro sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini sesuai Permendagri 56 Tahun 2019.

Ia pun menuturkan pihaknya akan segera memproses perubahan nomenklatur pada Biro Umum dan Biro Adpim.

Sementara Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si menuturkan pihaknya segera memfasilitasi draf perubahan pergub sesuai harapan Gubernur Sulawesi Tengah.

Biro Adm Pimpinan

Gubernur Rusdy Mastura diwakili Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si membuka Musyawarah Kerja (Musker) PMI Provinsi Sulteng pada Selasa sore (7/3), di hotel Rama Garden.

Dalam sambutan tertulisnya, gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PMI Sulteng yang selalu hadir pertama memberi bantuan pada saat terjadinya bencana alam dan krisis kemanusiaan.

Dengan dimulainya musker semoga dapat diberdayakan seluruh peserta sebagai media komunikasi dan kerjasama meningkatkan kinerja organisasi dengan lahirnya program-program terbaik kata gubernur lewat asisten.

Begitu juga dalam rangka merawat sinergitas PMI dengan pemerintah daerah, stakeholder dan mitra lainnya dalam memberikan pertolongan dan pelayanan kemanusiaan tanpa pamrih.

“Sehingga tiap tangis kesedihan dapat berubah menjadi senyum manis kebahagiaan,” tandas Asisten Sadly Lesnusa memuji hasil kerja kemanusiaan PMI.

Sebelumnya, Ketua PMI Provinsi Sulteng Dr. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si menyampaikan bahwa musker adalah agenda rutin organisasi yang dilaksanakan tiap tahun guna mengevaluasi program-program setahun lalu dan menyusun program-program tahun berjalan.

“Sumbang saran bapak ibu dalam rangka kesempurnaan program akan kita dapatkan lewat musyawarah kerja,” ungkapnya.

Ditambah lagi pada momen itu, Ia menyampaikan permohonan dukungan pemerintah provinsi dalam rangka partisipasi kontingen PMI Sulteng menuju iven Jumbara nasional di provinsi Lampung Juni nanti.

“Kami mengharap bantuan (pemprov) terkait agenda jumbara,” pintanya lewat asisten administrasi umum.

Di penghujung acara, Asisten Sadly Lesnusa disaksikan Ketua PMI Sulteng menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah donatur atas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Turki dan Suriah.

Penerima piagam diantaranya perwakilan Bank Indonesia, Hooki Maju Lancar, SDN Poboya dan Baitul Maal Imam Syafi’i.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Kepala Dinas Kehutanan Ir. A. Rachmansyah Ismail, M. Agr., MP. menerima kunjungan audiensi Staf Ahli Menteri bidang energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Prof. Dr.Ir. Winarni Dien Monoarfa, MS. beserta rombongan bertempat di ruang kerja wakil gubernur, Selasa 07/03/2023.

Dalam audiensi tersebut Staf Ahli Menteri menyampaikan mengenai Indonesia’s Folu Net SINK 2030, adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai, terutama tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Dalam press release KLHK disebutkan sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, yakni berkontribusi sekitar 60 persen dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission.

Pelaksanaan program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen sektor kehutanan Indonesia, tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk berkontribusi kepada masyarakat global menuju pemulihan hijau, sekaligus membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) lanjutnya berencana melaksanakan Sosialisasi dan Workshop Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop dijadwalkan pada tanggal 13 dan 14 Maret 2023, sosialisasi bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dan untuk Workshop akan dilaksanakan di Hotel Best Western Kota Palu.

Dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah turut melibatkan semua pihak yang terkait pengelolaan Kawasan hutan dan perlindungan kelestarian alam antara lain Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sektor swasta, LSM, yang akan didampingi oleh tenaga ahli dari perguruan tinggi Universitas Tadulako dan Univeristas Gajah Mada.

Dalam arahannya Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan Ir. A. Rachmansyah Ismail, M. Agr., MP. menyampaikan terimakasih atas kepercayaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Operasional Sub Nasional Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur berharap kementerian lingkungan hidup dan kehutanan beserta stakeholder terkait lainnya bersama-sama mendorong dan mempersiapkan Sulawesi Tengah dalam menghadapi ibu kota negara (IKN) dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai suplai utama penyangga IKN.

Biro Administrasi Pimpinan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir menerima kunjungan Tim Ahli Geologi bersama pejabat Dinas Pariwisata dan Bappeda Provinsi, bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur, Selasa 7 Maret 2023.

Tim geologi dimaksud terdiri dari ; tim survei identifikasi dan warisan geologi kabupaten Poso yakni ; penanggung jawab ; Dida Yumaldi, ST, P.Hd, anggota: Emma Yan patriani, ST, MT, Erick Setiabudi ST, M.Sc, Drs. Kurnia dan Moch Agus Rozak.

Kedua Tim Survey Geokimia dan Geokronologi Kabupaten Poso : penanggung jawab Ruly Setiawan, ST, Ph.D, anggota Very Edi Setiawan, ST, Asep Rohiman M.Si, Oliybinar Rizikika, ST dan Dadan Rudiansyah.

Survei identifikasi dan verifikasi warisan geologi Kabupaten Poso merupakan tindak lanjut surat Gubernur Sulawesi Tengah dan dokumen usulan penetapan warisan geologi Kabupaten Poso yang mengacu pada peraturan Menteri ESDM tentang pedoman penetapan warisan geologi.

Untuk itu pusat survei geologi merencanakan melakukan kegiatan survei identifikasi dan verifikasi warisan geologi Kabupaten Poso pada tanggal 20 Februari hingga 11 Maret 2023.

Tim Badan Geologi menjelaskan Kabupaten Poso memiliki kawasan Danau Poso yang bisa digunakan sebagai pusat penelitian, pendidikan dan pariwisata.

Secara geologi, kabupaten Poso juga memiliki
batuan, mineral, fosil serta patahan

Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir memberikan
Apresiasi atas rencana penelitian Badan Geologi . Diharapkan kegiatan penelitian geopart dari kementrian dapat bermanfaat serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Alumni STM Budi Utomo Jurusan Teknik Mesin itu berharap kegiatan serupa juga dilaksanakan di kabupaten lain dengan investor yang lebih diprioritaskan kepada masyarakat lokal.

Wakil Gubernur juga menyinggung permasalahan stunting akibat kekurangan gizi serta solusi yang lebih difokuskan kepada kalangan ibu yang memiliki 5 peran utama.

Sekedar untuk diketahui danau Poso adalah salah satu danau purba di dunia, Danau Poso memiliki keanekaragaman hayati endemik yang dimiliki dunia. Hal ini membuat Danau Poso menjadi salah satu dari 15 danau prioritas nasional.

Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah Bersama BNN Kota Palu mengikuti Gema “War On Drugs” Serentak Bersama BNN Se-Indonesia dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) BNN RI Ke- 21. Bertempat, di Ruang Pogombo Kantor Gubernur. Selasa, (7/3/2023)

Pada kesempatan itu, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah Monang Situmorang bersama Ketua DWP BNNP Sulawesi Tengah Farida Muslimin, Kepala BNN Kota Palu Baharuddin, Kepala Bagian Umum BNNP Sulteng Masnawati Rahman serta Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Hagnyono mengikuti Gema “War On Drugs”
secara daring.

Kegiatan ini dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Provinsi Bali yang dihadiri langsung oleh Kepala BNN Republik Indonesia Petrus Reinhard Golose. Dan juga kegiatan ini sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BNN RI Ke- 21 pada 22 Maret 2023.

Menyanyikan Mars BNN RI “Anti Narkoba” dengan peserta terbanyak dilakukan sebagai bentuk “Perang Melawan Narkoba” dan Kepala BNN RI sebagai Conductor.

Adapun peserta yang hadir secara daring dari gedung Pogombo berjumlah 120 orang yang terdiri dari ; 40 orang perwakilan Pegawai BNN Provinsi Sulawesi Tengah, 30 orang perwakilan Pegawai BNN Kota Palu dan 50 orang perwakilan dari Stikes Bala Keselamatan Palu.

Menggemakan “War On Drugs” ke seluruh Nusantara secara serentak merupakan bentuk perang melawan Narkotika, Dan Kegiatan ini melibatkan para pelajar, mahasiswa dan mahasiswi, stakeholder dan masyarakat.

Kegitan ini juga merupakan strategi BNN sebagai Soft Power Aproach dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk menguatkan fungsi preventif dengan menggemakan “War On Drugs” melalui Mars BNN “Anti Narkotika”.

Melalui gema “War On Drugs” diharapkan dapat menggemakan semangat persatuan, perjuangan dan gerakan membela bangsa dari ancaman Narkotika.

Kemudian, juga dilakukan penyerahan piagam dan medali rekor muri oleh Direktur Operasional Muri Jusuf Ngadri dan diterima oleh Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose.

Turut hadir : Penasehat DWP BNN RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BNN, Kepala Rekor Muri Dunia Indonesia, Kepala BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama TPID Pusat secara daring diruang Teleconverence Kantor Gubernur. Senin, (6/3/2023).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto didampingi Kepala Biro Perekonomian Yuniarto Pasman, Pimpinan Wilayah Bulog Sulteng David Susanto, Kabid Kaswan Disbunak, Kabid Hortikultura TPH, Statistisi Madya BPS, Perwakilan BI dan OPD terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku pimpinan rapat mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada Februari 2023 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan inflasi dimana kenaikan terjadi di Januari 2023 5,28 % menjadi 5,47 %.

“Angka ini tentunya menjadi pusat perhatian bagi pusat maupun daerah agar kita mampu menekanya.” Sebut beliau

Kemudian, berdasarkan catatan BPS RI inflasi tertinggi adalah di Provinsi Aceh yakni, 6,71 persen. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten Kota Baru yakni, 7,88 persen. Sementara, untuk tingkat Kota adalah Kota Bukit Tinggi yakni, 7,37 persen. Kemudian, Inflasi terendah adalah Provinsi Papua yakni, 5,05 persen.

Ditengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tumbuh solid diatas 5 persen. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I sampai triwulan 4 2022, dibandingkan dengan triwulan I sampai triwulan 4 2021 tumbuh sebesar 5,31persen.

“Itulah pentingnya kita melaksanakan rapat ini secara rutin, supaya bisa terkendali.” Jelas Mendagri

Selanjutnya, dalam pengendalian Inflasi di daerah, Mendagri meminta setiap kepala daerah harus memperkuat kerjasama antar daerah, melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala modal transportasi barang dan jasa.

“Inflasi harus dijaga betul, masyarakat kita harus memperoleh keterjangkauan pasokan yang cukup terutama untuk pangan dan juga harga barang dan jasa yang cukup serta terjangkau.” Harapnya

Dalam laporannya, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan bahwa penyumbang inflasi terbesar bulanan pada Februari 2023 adalah terletak di kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan kelompok yang menyebabkan deflasi adalah transportasi, dimana pendorong adanya deflasi ini adalah penurunan tarif angkutan udara.

Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai IPH 10,78 %. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan nilai IPH -6,53 %. Sementara, IPH tertinggi menurut pulau pada Minggu pertama Maret 2023 adalah Pulau Sumatera, di Kabupaten Nias dengan nilai IPH 4,81 %.

Potensi inflasi pada Minggu pertama Maret 2023 dari kenaikan harga komoditas pangan di Kabupaten dan Kota yakni ; cabai rawit menyumbang kenaikan harga di 102 Kab/Kota, cabai merah di 98 Kab/Kota, beras di 89 Kab/Kota, dan minyak goreng di 56 Kab/Kota.

“Cabai merah merupakan komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama Minggu pertama Maret 2023, terjadi di 104 Kab/Kota di 16 Provinsi di Indonesia.”

Inflasi pada bulan Februari 2023, terjadi di 63 Kota dan 27 Kota mengalami deflasi diantaranya ; inflasi tertinggi untuk Provinsi Sumatera Kota Banda Aceh (0,57 %) dan Kota Deflasi yakni, Kota Gunungsitoli (-0,98 %), Provinsi Jawa inflasi tertinggi berada di Kota Tegal (0,62%), dan Kota yang mengalami Deflasi yakni, Kota Probolinggo (-0,04%). Provinsi Kalimantan, inflasi tertinggi berada di Kota Balikpapan (0,31%), dan Kota yang mengalami Deflasi yakni, Kota Singkawang (-0,19%).

Kemudian, pada Sulawesi inflasi tertinggi berada di Kota Mamuju (0,16), dan kota yang mengalami Deflasi yakni, Kota Kendari (-0,48%). Maluku-Papua, inflasi tertinggi berada di Kota Ternate (1,85 %), dan kota yang Deflasi yakni, (-0,84%), Bali-Nusra, Inflasi tertinggi berada di Kota Bima (0,59%) dan kota yang mengalami Deflasi yakni, Kota Kupang (-0,77%)

Terakhir, beliau juga mengingatkan para kepala daerah untuk tetap waspada dengan kenaikan harga menjelang ramadhan utamanya beberapa komoditas yang dominan menyumbang inflasi seperti ; bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras dan komoditas lainnya.

Turut hadir : Deputi Bidang Jasa BPS, Deputi Bapenas, Sekjen Kemendagri, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementrian/Lembaga, Kejaksaan Agung, Polri, Panglima TNI, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Apel Pagi merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan bertujuan untuk melatih kedisiplinan bagi ASN.

Hal ini diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM saat memimpin Apel Pagi Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/3).

Turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr.Rohani Mastura,M.Si, Kepala Biro Pemerintahan Drs.Dahri Saleh,M.Si.

Lanjut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.Rudi Dewanto menyampaikan agar unit kerja dapat segera mempercepat penyerapan anggaran memasuki triwulan ke II.

Selanjutnya disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK pada tanggal 8 Maret 2023.

Olehnya, Beliau berharap OPD/Unit Kerja dapat segera melengkapi administrasi/laporan pertanggungjawaban.

Terakhir, Ia beharap agar Biro Organisasi dan Biro Hukum dapat segera memfinalkan regulasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Biro Adm Pimpinan

Gubernur H.Rusdy Mastura menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, bertemakan Penguatan Resiliensi Berkelanjutan Dalam Menghadapi Bencana.

Turut mendampingi Plt Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Drs.Arfan,M.Si.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Presiden Ir.H.Joko Widodo di Arena Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Kamis (2/3).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini semua negara mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,”ujarnya.

Ia pun mengungkapkan frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.

“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,”ujar Presiden mengingatkan.

Presiden menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.

“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,”bebernya.

Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Beliau menekankan beberapa poin penting. Pertama, yaitu Pentingnya sistem peringatan dini bencana.

“Peringatan dini, ini masih sering terlambat,”ujarnya.

Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.

“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,”kata Presiden.

Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi.

Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.

“Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ,”ujarnya.

Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.

“Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa,”tandasnya.

Turut mendampingi Presiden RI, diantaranya : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Biro Adm Pimpinan