Posts in category: ppid

Morowali, Sulawesi Tengah – Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah berakhir dan ditutup Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano R. Lamangkona. Selasa, (14/3/2023)

Rakor yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Achmad Hadie Kabupaten Morowali itu melahirkan beberapa rekomendasi yang bersifat strategis dalam upaya penguatan program kerja yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) baik utama maupun pembantu dilingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Satu Data Indonesia (SDI).

Selain itu, dalam rangka meningkatkan indeks SPBE, salah satunya adalah melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk diketahui hingga saat ini, aplikasi TTE belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah. Olehnya pelaksanaan TTE akan dirampungkan pada tahun 2024 mendatang.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Government Public Relation Television (GPRTV) yang diwakili Koordinator Audio Visual dan Media Sosial Kemenkominfo RI dengan para Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.

GPRTV merupakan revitalisasi cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat. GPRTV channel TV Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang tidak hanya menjadi fungsi bagi Kemenkominfo, tetapi juga bagi kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Termasuk Pemerintah Daerah.

GPR TV yang bisa ditonton di platform TV satelit Ninmedia dan aplikasi KUGO milik Ninmedia.

“Kami berharap Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan kerja sama ini dengan membuat konten informasi terkait hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan”, ujar Dimas dari GPRTV.

Dalam rakor tersebut ditetapkan pula tuan rumah Rapat Koordinasi Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mendatang di Kabupaten Poso.

Adapun rekomendasi sebagai hasil Rakor tahun ini akan diramu kembali oleh tim perumus yang akan dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Walikota untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan program di masing-masing daerah.

Sumber : Humas DKIPS Prov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan persiapan guna memperingati Hari Air Sedunia secara Virtual. Hari Air Sedunia diperingati pada 22 Maret disetiap tahunnya. Senin, (13/3/2023).

Dalam penuturan, Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Prov. Sulteng, Andi Ruly Djanggola mengatakan, peringatan Hari Air Sedunia Tahun 2023 secara Internasional mengusung tema “Mempercepat Perubahan Dalam Mengatasi Krisis Air dan Sanitasi”.

“Tema ini mengandung makna, karena manfaat air sangat besar bagi kita semua maka semua pihak harus mengambil peran dengan membuat perubahan yaitu merubah cara kita menggunakan, mengkonsumsi dan mengelola air dalam kehidupan kita” ujar Andi.

Menurutnya, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya peringatan ini yakni ; mengkampanyekan dan membangun kepedulian seluruh pihak dan stakeholders terhadap Sumber Daya Air.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa Khusus Provinsi Sulawesi Tengah, perbandingan antara ketersediaan sumber daya air dan pemanfaatan untuk kebutuhan manusia, pertanian dan industri masih seimbang. Akan tetapi, potensi krisis air bisa saja terjadi akibat konflik kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mengingat Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan pertumbuhan Industri yang tinggi sehingga kebutuhan terhadap air juga akan terus meningkat.

Ada beberapa kegiatan yang nantinya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia ini, khusus untuk internal Cikasda antara lain ; lomba futsal, tenis meja, dan gaplek yang bertujuan untuk membangun soliditas antar seluruh pegawai dilingkungan Dinas Cikasda Provinsi Sulteng.

Kemudian, ada juga kegiatan yang melibatkan siswa-siswi seperti ; Lomba Bercerita (Story Telling) dan lomba mewarnai tingkat Sekolah Dasar se-Kota Palu yang akan dilaksanakan pada 16 sampai dengan 17 Maret 2023. Keterlibatan siswa-siswi pada kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk kampanye publik kepedulian Sumber Daya Air kepada anak-anak di usia dini.

Puncak Perayaan Hari Air Sedunia Tahun 2023, tepatnya pada 18 Maret 2023 akan dilaksanakan di Kantor Cikasda Prov. Sulteng dengan agenda acara seperti ; jalan santai (fun walk), zumba dan pasar UMKM yang melibatkan seluruh Instansi ke PU-an yang berkantor di wilayah Kota Palu. Hal ini juga bertujuan membangun solidaritas insan PU baik Instansi vertikal maupun daerah agar bisa bersama-sama mengembangkan program terintegrasi dalam mengatasi berbagai masalah ke Pu-an di Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut, Andi Ruly juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan Hari Air Sedunia Tahun 2023 ini disupport oleh banyak pihak, baik instansi Pemerintah lainnya seperti Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Prov. Sulteng maupun pihak swasta yang juga ikut mensponsori kegiatan ini.

Untuk itu, ia mengharapkan seluruh pihak mengambil peran dalam melakukan perubahan, terutama merubah cara penggunaan dan pengelolaan sumber daya air.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT) Menggelar Pelatihan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Aula BPSDMD Prov. Sulteng. Senin, (13/3/2023).

Pada laporan Kepala Bidang Pengembangan Kopetensi Teknis BPSDM Prov. Sulteng Moh. Riyan menyampaikan, Pelatihan PPTK di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis sehingga tercipta persamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas sebagai PPTK pada SKPD Prov. Sulteng.

Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan 17 Maret 2023 yang dilaksanakan dengan metode klasikal atau tatap muka. Peserta pelatihan berjumlah 40 orang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tenaga pengajar dari BPKAD Prov. Sulteng, Kantor Perwakilan BPKP Prov. Sulteng, Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov. Sulteng dan Widya Iswara BPSDM Prov. Sulteng.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Farid R. Yotolembah mengatakan, PPTK memiliki peranan penting dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka perlu memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Saat ini masih banyak ditemukan persoalan hukum yang menjerat para Bendaharawan, PPTK, dan PPK dalam OPD, oleh karena itu diperlukan strategi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman standar perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban fungsi teknis yang memenuhi kriteria akuntabilitas dalam perspektif hukum yaitu dengan melakukan perbaikan mekanisme dan prosedur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Diakhir sambutannya, Farid R. Yotolembah berharap, melalui kegiatan Pelatihan ini, para PPTK dapat terhindarnya dari kasus hukum serta temuan dari pemeriksaan BPK dan audit Inspektorat yang di akibatkan oleh kesalahan dan ketidakpahaman dalam mempertanggung jawabkan kegiatan, serta tersedianya standar yang baku dan tepat bagi para PPTK dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan.

Turut hadir : Kepala BPSDM Prov. Sulteng, Kepala BPKAD Prov. Sulteng, Kepala Biro Pembangunan Setdaprov. Sulteng, Perwakilan BPKP Prov. Sulteng, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Widyaiswara, Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia, dan Pelaksana BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris Daerah Novalina didampingi menghadiri membuka secara resmi Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s (FOLU) NET SINK 2030 Provinsi Sulteng. Bertempat, diruang Pogombo Kantor Gubernur. Senin, (13/3/2023)

Sebelumnya, Gubernur diwakili Sekda Novalina bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Harian I Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Ruandha Agung Suhardiman, Plt. Kadis Kehutanan Provinsi Sulteng Rahmansyah melakukan penanaman pohon Ebony di Halaman Belakang Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam laporannya, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Herban Heryandana selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Keputusan Menteri Nomor: SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022, pada 24 Februari 2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, yang secara garis besar terdiri dari Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Peserta Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 120 orang peserta offline dan 150 peserta secara online yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Tinggi Pratama Kementerian LHK, OPD Provinsi Sulawesi Tengah, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Akademisi FOReTIKA dan Kepala KPH lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan buku Rencana Kerja Sub Nasional/Provinsi dimaksud dilakukan secara terkoordinasi antara Tim Kerja FOLU Net Sink KLHK dengan Tim Kerja FOLU Net Sink daerah yang dibentuk oleh Gubernur dengan diketuai oleh Sekdaprov dan beranggotakan seluruh OPD terkait di provinsi serta UPT KLHK di provinsi.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi ini, akan diselenggarakan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah pada 14 Maret 2023.

Dalam sambutanya, Sekretaris Daerah Novalina menyampaikan dalam rangka mendukung progam pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai strategi mitigasi dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Melalui visi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” dengan salah satu misi yakni ; Menjaga Harmonisasi Manusia Dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu langkah awal penyebarluasan informasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.” Ucap Sekda dalam sambutannya

Berikut beberapa Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang nyata dilakukan seperti ; pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan kritis, optimalisasi pengelolaan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai serta aksi nyata lainnya yang sejalan dengan Kementrian LHK.

Kegiatan lain yang juga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ; Integrasi Program Iklim dalam indikator RPJMD serta Renstra, sesuai dengan Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Perhutanan Sosial, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha serta Para Pihak terkait lainnya diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik serta memiliki peran melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem.

“Untuk beberapa perangkat atau regulasi untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi sudah dibuat diantaranya adalah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sulawesi Tengah dan Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan.” Jelasnya

Terkakhir, Sekdaprov mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta partisipasi serta kontribusi seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini.

Turut hadir ; Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Staf Ahli Menteri Bidang Energi, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Bupati Se-Provinsi Sulteng, Forkopimda, Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulteng, Akademisi, Kepala UPTK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala UPTDH KPH se-Sulteng, Pimpinan Dunia Usaha Kehutanan.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Wagub Sulteng Drs. Ma’mun Amir didampingi Wabup Badrun Ngai,SE berkunjung ke SMA 1 Torue usai acara Panen Padi Sejuta Hektar, Sabtu (11/3).

Rombongan wagub disambut Kepala Sekolah Drs. Mustafa bersama dewan guru dan pemerintah desa setempat.

Kepsek Mustafa menyampaikan bahwa SMA 1 Torue telah berdiri sejak tahun 1987 dan saat ini memiliki murid sebanyak 1029 dan 83 tenaga guru.

Masalah yang dihadapi yakni kekurangan tenaga guru sebanyak 21 orang dan perlu penambahan ruang kelas baru.

“Kami kewalahan menampung karena ruangan kurang,” sebut kepsek.

Untuk segi prestasi, sekolah ini sebutnya baru saja meraih juara 2 lomba drumband di Poso dan ada beberapa muridnya yang terpilih sebagai atlet voli pelajar mewakili Kabupaten Parigi Moutong.

Selain itu, Ia memohon agar ada perhatian pemerintah daerah untuk mengaspal ulang jalan yang melewati sekolah karena sangat berdebu jika dilewati kendaraan.

“Jalan masih memprihatinkan, mungkin ada perhatian dari pemerintah daerah,” harapnya.

Atas permintaan tersebut, Wagub merespon baik dan akan meneruskan ke dinas-dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

Menurutnya, pendidikan adalah kebutuhan primer dan akses jalan yang baik menuju sekolah merupakan kebutuhan sekunder bagi peserta didik.

Beliau berharap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai penerima manfaat dapat segera mengaspal ulang jalan yang melewati sekolah.

Terkait masalah kekurangan guru secara eksplisit wagub mengatakan bahwa dinas pendidikan provinsi sedang mendata sekolah-sekolah mana saja yang kelebihan dan kekurangan guru supaya nanti tenaga guru dapat disebar merata sesuai kebutuhan.

Di bagian lain, Ia meminta supaya menjaga dengan baik kebersihan lingkungan sekolah khususnya toilet.

“Cerminan kebersihan sekolah ada di WC dan Saya tidak sepakat sekolah itu kotor,” tegasnya.

Di penghujung arahan, wagub sekali lagi memompa semangat bapak ibu guru agar terus memberikan ilmu yang bermanfaat kepada murid-murid SMA 1 Torue.

“Jangan mengejar status tapi kualitas dan besar harapan Saya semoga anak didik yang keluar dari sini berkualitas,” tandasnya.

Nampak hadir Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, SP, Karo Umum Dr. Suandi dan Plt Karo Hukum Adiman, SH, M.Si.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Panen padi sejuta hektar sukses dilaksanakan di Desa Suli, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, Sabtu pagi (11/3).

Gubernur Rusdy Mastura lewat Wagub Drs. Ma’mun Amir di lokasi panen menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas capaian petani.

“Semua akan berhasil kalau Kita kerja dengan ikhlas dan senyuman,” ujarnya ke petani Desa Suli.

Lanjutnya Ia mengatakan bahwa pertanian adalah usaha paling menjanjikan diantaranya karena pertanian tidak akan kena resesi.

“Masa depan Sulawesi Tengah ada pada petani,” tandasnya.

Senada dengan wagub, Staf Khusus Menteri Pertanian Erik Tamalagi mengatakan bahwa perekonomian Indonesia kini ada di tangan petani.

“Terima kasih karena Kalian tidak hanya bertani untuk memenuhi kebutuhan sendiri tapi ikut jadi bagian yang memenuhi kebutuhan 275 juta rakyat Indonesia,” puji staf khusus dalam sambutan.

Sementara Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulteng Nelson Metubun, SP menyebut panen di Desa Suli adalah bagian dari pencanangan padi IP 400 oleh Kementerian Pertanian.

IP 400 kata kadis memungkinkan petani memanen hingga 4 kali dalam setahun.

Bahkan hal ini ikut andil dalam peningkatan NTP Sulteng yang tembus lebih dari 100% untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir.

“Terima kasih teman-teman petani,” ucapnya.

Di bagian lain Wabup Parigi Moutong Badrun Ngai, SE mengatakan sepanjang Maret 2023, ada lebih kurang 10.257 hektar yang ditargetkan panen di 11 kecamatan per minggunya dan termasuk Balinggi di dalamnya.

“Semoga pertanian jadi solusi meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya berharap.

Pada kesempatan itu turut disimulasikan pembuatan elisitor biosaka sebagai metode pertanian ramah lingkungan.

Nampak hadir di acara perwakilan BI Sulteng, BPS, Balai Jalan Kementerian PUPR, Balai Karantina Pertanian Sulteng dan stakeholder terkait.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

.Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Adm Umum M.Sadly Lesnusa,S.Sos,M.Si secara resmi membuka kegiatan Presentasi Pembuatan Film Perjuangan Pahlawan Nasional Tombolotutu Mengusir Penjajah di Sulawesi Tengah, bertempat di Hotel Borobudur, Jum’at (10/3).

Melalui Asisten Adm Umum, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas gagasan dan upaya mengenalkan sosok pahlawan nasional asal Sulawesi Tengah, yakni Tombolotutu.

Menurutnya, mempelajari sejarah lewat film jauh lebih menarik dan Tombolotutu merupakan pahlawan nasional yang sangat layak untuk difilmkan.

Beliau berharap kegiatan ini dapat menjadi gerbang awal untuk mendorong komitmen dan kolaborasi semua pihak untuk mendukung pembuatan film sejarah perjuangan Tombolotutu.

Sementara, Produser Film Ir.Setiabudi A.C Nurdin menyampaikan bahwa film ini akan memperkenalkan Tombolotutu dan seni budaya di Sulawesi Tengah.

Ia pun berharap sumbang saran dan ide untuk menguatkan pembuatan film.

Turut hadir Para Bupati/Walikota se Sulteng, Pimpinan PT. Bank Sulteng, Keluarga Tombolotutu dan Para Pelaku Usaha.

Biro Adm Pimpinan

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 tumbuh sebesar 13,83%, naik 3,04% dari tahun 2021.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM saat membuka Rapat Koordinasi Penanaman Modal se Sulawesi Tengah, bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Banggai Laut, Rabu (9/3).

Turut hadir Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa,SH, Kepala DPMPTSP Moh.Rifani Pakamundi,S.Sos,M.Si serta Para Kepala DPMPTSP kab/kota se Sulteng.

Diakuinya, realisasi investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 111,18 triliun. Hal ini melampaui target investasi yang ditetapkan BKPM RI sebesar 53,09 triliun, sehingga menempatkan Sulawesi Tengah berada posisi Ketiga se Indonesia dan pertama di kawasan timur Indonesia

Selain itu, pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tengah juga berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2022 kategori Provinsi Terbaik Kedua sebagai bentuk Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.

Atas pencapaian tersebut di atas, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih kepada Kepala BKPM RI, Para Bupati/Walikota se Sulteng.

Biro Adm Pimpinan

Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si memenuhi undangan Direktur Produk Hukum Daerah Drs.Makmur Marbun,M.Si terkait implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 43 tahun 2022 tentang Penugasan Perseroan Daerah PT Pembangunan Sulawesi Tengah Dalam Perdagangan Hasil Batuan Satu Pintu, bertempat diruang rapat Direktur Produk Hukum Daerah, Kamis (9/3).

Turut hadir Kabag Produk Hukum Sulteng Hj.Indah,SH,MH, Kabag BUMD Farida Karim dan 2 orang kasub pada Biro Hukum.

Kesempatan itu, Plh Karo Hukum Drs.Adiman,SH,M.Si menyampaikan keberadaan Pergub nomor 43 tahun 2022 merupakan implementasi pemikiran Gubernur Sulawesi Tengah agar potensi daerah berdampak terhadap peningkatan fiskal daerah serta memastikan kebutuhan pembangunan IKN dapat terpenuhi,khususnya batuan.

Sementara, Direktur PHD Makmur Marbun berharap Pergub nomor 43 tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum dan tidak dilakukan secara monopoli.

Sesuai amanah Gubernur Sulawesi Tengah kepada Plh Karo Hukum, Ia pun menanyakan percepatan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Sulteng.

Menanggapi itu, Kasub Perundang Undangan Andika menyampaikan bahwa TPP Pemprov Sulteng dalam proses tanda tangan pimpinan, namun syarat yang belum diterima dari Pemprov Sulteng melalui Biro Organisasi yakni syarat pembayaran TPP.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Farid R. Yotolembah mengikuti Interview Penganugerahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Award Tahun 2023 dengan Pemerintah Pusat secara Virtual. Bertempat, diruang kerja Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kantor Gubernur. Kamis, (9/3/2023)

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Farid R. Yotolembah didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Jumriani, Kabid Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kamal Ariansyah dan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik DKIPS Sulteng Hasim R.

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Farid R. Yotolembah menyampaikan bahwa pada masa Pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Donggala melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurutnya, PPKM ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 2 tahun.

Untuk itu, pembatasan tersebut dilakukan di tiap-tiap wilayah Kabupaten dan Kota agar orang-orang dari luar daerah tidak bisa masuk ke daerah tertentu.

“Ketika seseorang tidak terjangkit Virus Covid-19, maka orang tersebut di izinkan masuk ke daerah tersebut, tetapi kalau ada yang terjangkit kita tahan dirumah untuk dilakukan pemeriksaan.” Jelas Staf Ahli Gubernur Farid R Yotolembah

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada masa PPKM berlangsung pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembatasan diantaranya ; melarang adanya kerumunan baik itu acara perkawinan, tempat-tempat wisata, cafe dan lain sebagainya.

Pembatasan itu juga, dilakukan bukanya hanya pada tingkat Kabupaten dan Kota, melainkan juga di tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun Desa.

“Alhamdulillah, upaya pembatasan tersebut efektif dilakukan, guna memutus rantai penyebaran Covid-19”. Tambahnya

Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam memutus penyebaran Covid-19 adalah melakukan pembagian masker, vaksin dan bantuan-bantuan sosial lainya, dan bahkan pembagian bantuan tersebut sampai pada daerah-daerah yang ada di pelosok.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng