Posts in category: ppid

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sejumlah Pejabat Kementerian ATR/BPN di Kota Palu. Minggu, (28/4/2024)

Kunker AHY dimaksudkan, untuk menyerahkan langsung sertifikat tanah hasil dari program strategis Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat terdampak bencana liquifaksi, yang menempati Hunian Tetap (Huntap) Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan, konsolidasi tanah adalah bagian dari program Kementerian ATR/BPN yang bekerjasama dengan berbagai instansi, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota. Untuk itu, sertifikasi tanah warga dapat memberi nilai tambah ekonomi, selain kepastian hukum.

“Bencana alam dan liquifaksi yang luar biasa dahsyat pada bulan September 2018 yang lalu, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya,”ungkap AHY

Menurut AHY, ini sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Oleh karena itu, mari bangkit dari keterpurukan, rasa sedih dan kehilangan yang luar biasa dan bisa melanjutkan kehidupan berikutnya.

“Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota Palu hadir meyakinkan masyarakat Kelurahan Petobo yang terdampak bencana bisa segera mendapatkan tempat yang jauh lebih layak”, terangnya

Selain itu, AHY juga mencontohkan apabila warga ingin membuka usaha, mereka bisa memperoleh bantuan modal usaha dari bank dengan menjadikan sertifikat tanah mereka sebagai jaminan.

“Kami ingin meyakinkan warga, selain memiliki kepastian hukum, sertifikasi tanah juga memberi nilai tambah secara ekonomi, mengapa? Sertifikat itu bisa dijadikan sebagai jaminan”, ujar AHY, sapaan akrab Agus, ketika membagikan sertifikat tanah

Sebanyak 655 sertifikat yang diserahkan sebagai hasil dari program konsolidasi tanah. Oleh karena itu, AHY ingin masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat yang diberikan.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu- Keluarga Besar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Buka Puasa Bersama. Bertempat, di Kediaman Kadis Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng. Jum’at, (26/4/2024)

Halal BI Halal ini dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Santik, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Honorer lingkup Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Kadis Kominfo Santik Sudaryano R. Lamangkona mengatakan, halal bi halal ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar pegawai, pejabat dan staf lingkup Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Beliau berharap, semoga semangat idul Fitri kemarin membawa berkah bagi kita semua dalam menjalankan tugas-tugas di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Sulawesi Tengah yang lebih maju dan lebih sejahtera.

Sumber : PPID Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng dan dipublis oleh PPID Utama Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.
Narahubung : Fitriani Kamal (082237740432)

Palu- Penanganan daerah rawan pangan melalui pelaksanaan Program Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Teradu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak bisa dilaksanakan oleh satu sektor saja tetapi harus multi sektor (lintas perangkat daerah). Sabtu, (27/4/2024)

Inovasi yang cikal bakalnya berasal dari inisiasi Bappeda Provinsi Sulteng ini diharapkan dapat memberikan kemampuan maksimal distribusi pangan sampai kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau terutama bagi daerah-daerah yang berada di Kepuauan, Pedalaman dan Pegunungan sehingga sekaligus dapat menurunkan presentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah.

Untuk itu, pelaksanaan Inovasi Tetra-Pandu dilakukan dengan melibatkan semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki tugas yang sama untuk mendukung percepatan penurunan presentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah.

Adapun 20 Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Program Inovasi Tetra-Pandu 2024 yakni : Disbunnak Sulteng, Dinas Koperasi & UMKM Sulteng, Dinkes Sulteng, Brida Sulteng, Dinas PMD Sulteng, DTPH Sulteng, DP2KB Sulteng, Disperindag Sulteng, DP3A Sulteng, Dinas Pangan Sulteng, Dinas Sosial Sulteng, Dinas Bima Tarung Sulteng, DKP Sulteng, Dinas Perhubungan Sulteng, Biro Perekonomian Setdaprov. Sulteng.

Lanjut, UNTAD Palu, BPSIT Sulteng, BPOM Palu, LSM Mombine Palu dan sebagai Inisiator adalah Bappeda Prov. Sulteng. Selain itu, untuk mengakselerasi percepatan pelaksanaan inovasi juga telah ditetapkan fasilitator yang direkrut dari pemuda-pemudi yang berasal dari desa Pilot Project setempat. Serta membentuk tim terpadu di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa.

Penyelenggaraan intervensi secara terpadu dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor, tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Keterpaduan dilakukan melalui pendekatan intervensi secara terkordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk menurunkan persentase daerah rawan pangan di sasaran prioritas yaitu daerah dengan kategori sangat rawan (prioritas 1).

Sumber : PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sulteng

Palu – Pada tahun 2023 daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berdasarkan data dari Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Sulawesi Tengah tahun 2023, bahwa daerah rawan pangan (prioritas 1) meningkat sebanyak 25 kecamatan dari 4 kecamatan di tahun 2022. Sabtu, (27/4/2024).

Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan di Sulawesi Tengah yang pada tahun 2022 masih tinggi.

Salah satu dimensi tersebut, yaitu letak geografis daerah yang susah dijangkau atau minim aksesibilitas karena infrastruktur yang belum mendukung, seperti daerah-daerah yang berada di kepulauan, pedalaman dan pegunungan sehingga menyebabkan ketersediaan, keterjangkauan dan kemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) masih rendah.

Olehnya, diperlukan upaya intervensi langsung ke daerah-daerah rawan pangan tersebut diantaranya berupa Inovasi Sektor Pangan yaitu Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu atau disingkat Tetra Pandu.

Inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemajuan pada kemampuan distribusi pangan sampai kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau dan sekaligus dapat menurunkan presentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah.

Pada Inovasi ini terdapat 4 (empat) atau tetra Konsep yaitu : (i) Terminal Pangan yang menjawab permasalahan tingginya harga pangan, rendahnya diversifikasi pangan dan meringkaskan tata niaga serta memotong rantai pasok tengkulak; (ii) Transportasi Pangan yang menjawab permasalahan pola distribusi pangan, kecukupan konsumsi pangan sesuai jumlah kalori perkapita, pemenuhan skor pola pangan harapan dan mempercepat akses pangan : (iii) Keterpaduan Pangan yang menjawab permasalahan sektoral penanganan pangan, keterpaduan tugas dan fungsi penyediaan, ketersediaan, kecukupan, keterjangkauan & pengawasan pangan serta (iv) Keterpaduan sasaran bahwa lokasi pilot project yang ditentukan adalah prioritas Rawan Pangan yang bersinggungan dengan daerah kemiskinan ekstrim, stunting, desa tertinggal dan lainnya.

Pada pelaksanaan program ini, dilaksanakan pada 5 (lima) desa sebagai Prioritas I (sangat rawan) yaitu : Desa Walandano di Kabupaten Donggala, Desa Labuan, Desa Toyado, Desa Silanca di Kabupaten Poso dan Desa/Pulau Bambu di Kabupaten Tojo Una-Una yang sebelumnya sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Sulteng No. 500.6.1/15.1/Bappeda-G.ST/2024 tentang Penetapan Desa Percontohan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu Tahun 2024.

Ada 20 (dua puluh) institusi yang aktif pada Inovasi ini, yaitu : Disbunnak Sulteng, Dinas Koperasi & UMKM Sulteng, Dinkes Sulteng, Brida Sulteng, Dinas PMD Sulteng, DTPH Sulteng, DP2KB Sulteng, Disperindag Sulteng, DP3A Sulteng, Dinas Pangan Sulteng, Dinas Sosial Sulteng, Dinas Bima Tarung Sulteng, DKP Sulteng, Dinas Perhubungan Sulteng, Biro Perekonomian Setdaprov. Sulteng, UNTAD, BPSIT Sulteng, BPOM Palu, LSM Mombine Palu dan sebagai Inisiator adalah Bappeda Prov. Sulteng.

Sumber : PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sulteng

Bambu, Kec. Una-Una – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Lounching Program Inovasi Terminal & Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) dengan Tema “Desain Inovasi Penurunan Daerah Rawan Pangan Sebagai Input Penyelenggaraan Pembangunan Pangan Sulawesi Tengah di Masa Mendatang”. Bertempat, di Desa Bambu, Kec. Una-Una. Kab. Tojo Una-Una Kamis, (25/4/2024)

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai pada Kamis, 25 April sampai dengan Sabtu, 27 April 2024. Dan kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Tojo Una-Una diwakili Asisten ll Bidang Ekonomi Pemkab Tojo Unauna Nawatsara Panyili.

Pertemuan tersebut dihadiri, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Tojo Una-Una, Kepala Desa Bambu, Perangkat Desa Bambu dan Masyarakat Desa Bambu.

Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Christina Shandra Tobondo, melalui sambutannya yang dibacakan oleh Mohammad Saleh Nurmustakim L menyampaikan bahwa saat ini Program Inovasi Tetra-Pandu ditetapkan telah menjadi salah satu inovasi Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi desa rawan pangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah melalui SK Gubernur Sulteng No. 500.6.1/15.1/Bappeda-G.ST/2024 tentang Penetapan Desa Percontohan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu Tahun 2024.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa penurunan rawan pangan merupakan isu strategis 20 tahun mendatang di Sulawesi Tengah dan telah masuk menjadi bagian dari salah satu misi yang diperjuangkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

“Alhamdulillah, hari ini sudah dilaksanakan dan sedang berlangsung Lounching pelaksanaan program inovasi Tetra-Pandu Tahun 2024 di Desa atau Pulau Bambu”, Jelas Moh. Saleh.

Selanjutnya, M. Saleh juga menjelaskan, lokasi yang menjadi sasaran inovasi sebagai Pilot Project pada tahun 2024 yaitu, desa-desa yang masuk dalam kategori desa rawan pangan Prioritas 1 (sangat rawan) yaitu Desa Walandano di Kabupaten Donggala, Desa Labuan, Desa Toyado, Desa Silanca di Kabupaten Poso dan Desa/Pulau Bambu di Kabupaten Tojo Una-Una. Kategorisasi desa rawan tersebut ditentukan berdasarkan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan atas usulan masing-masing bupatinya.

“Dalam kegiatan ini, ada 12 (dua belas) perangkat daerah pemerintah Provinsi yang mendukung dan akan mengintervensi melalui program inovasi Tetra-Pandu untuk menurunkan presentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una”, Sebutnya

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nawatsara Panyili menyampaikan bahwa Inovasi Tetra-Pandu ini merupakan upaya menekan tingginya presentase daerah rawan pangan yang meningkat signifikan.

Menurutnya, permasalahan spesifik penyebab meningkatnya daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah yaitu ; distribusi pangan yang tidak merata yang disebabkan oleh kondisi geografis, harga pangan yang tinggi akibat inflasi, dan kurangnya transportasi yang dikhususkan untuk pangan.

“Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una bersyukur dan berterima kasih dengan dilaksanakannya program inovasi Tetra-Pandu ini”, Ucap Asisten II mengawali sambutannya

Hal tersebut kata Nawatsara, sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Terakhir, Asisten II berharap, dengan ditetapkannya Desa Bambu Kecamatan Una-Una sebagai salah satu pilot project Desa Percontohan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta menjadi langkah awal dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Bambu.

Diakhir acara, dilakukan penyerahan bantuan berupa : pertama, penyerahan bantuan sarana Produksi dalam rangka kecakapan nelayan yakni ; perahu, mesin katinting, hand line, pukat, lampu.

Kedua, penyerahan bantuan Saprodi kerawanan pangan berupa ; benih jagung, pupuk NPK, pupuk urea, herbisida, insektisida dan sprayer.

Ketiga, penyerahan bantuan ternak ayam Buras 4-5 bulan.

Keempat, bantuan cadangan pangan berupa beras sebanyak 5 ton.

Kelima, penyerahan hasil riset budidaya kelapa Genja Varietas Raja.

Keenam, fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

Selain itu, dilakukan juga monitoring kelangkaan pangan di daerah prioritas, kegiatan operasi pasar dalam rangka terjadinya inflasi, kelangkaan dan tingginya harga bahan pokok serta Workshop pembinaan pemahaman keluarga terhadap pentingnya ketahanan keluarga dan perencanaan keluarga berbasis kelompok Tribina.

Sumber : PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sulteng

Palu-Peran konsultan dalam pembangunan Sulawesi Tengah diakui Wakil Gubernur Ma’mun Amir sangat krusial apalagi dengan Sulteng menjadi kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

“Kalau Inkindo ingin memberi saran dan masukan bisa ke perangkat daerah karena (Sulteng) ada KPN (Kawasan Pangan Nusantara) dan industri perikanan halal untuk menyangga IKN”, Ucap Wagub dalam acara Forum Anggota dan Sarasehan Inkindo Sulteng Tahun 2024, di Hotel Best Western Coco. Sabtu, (27/4/2024).

Penyampaian Wagub sejalan dengan tema acara, “Penguatan Konsultan Lokal untuk Nenunjang Sulteng sebagai Provinsi Penyangga IKN Nusantara”.

Ia menambahkan bahwa Gubernur Rusdy Mastura sangat aktif memperjuangkan Perpres Kawasan Penyangga IKN yang diyakini akan membawa banyak manfaat bagi Sulteng sebagai daerah penyangga terdekat.

Karena itu, wagub mengajak anggota Inkindo untuk mengkonstruksi gagasan dan kolaborasi berkelanjutan dalam menjawab tantangan pembangunan dan peluang-peluang yang bisa diambil dari IKN.

“Kerjasama yang bagus dengan Inkindo semoga berjalan dengan baik untuk menyelesaikan masalah-masalah,” harapnya.

Senada dengan wagub, Ketua DPP Inkindo Sulteng Syaiful Pagesa melihat cukup banyak potensi ekonomi yang bisa diambil dari IKN dengan melihat Sulteng sebagai kawasan penyangga terdekat.

“Semoga dengan kegiatan ini dapat menjelaskan apa-apa saja yang bisa dikerjakan di IKN,” harapnya.

Ia juga meminta dukungan pemerintah provinsi agar melindungi dan memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal yang tergabung dalam Inkindo Sulteng.

“Kami juga mohon dilindungi secara kebijakan agar dapat menjadi tuan rumah di Sulawesi Tengah,” harapnya supaya pengusaha lokal lebih banyak terserap dalam pembangunan daerah.

Turut hadir di acara, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Farid R. Yotolembah, Ketua DPN Inkindo Erie Heryadi, pejabat dari otorita IKN, pengurus Inkindo dan mitra kerja.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Bogor-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra merangkap Plt. Kadis Perkebunan dan Peternakan Rohani Mastura, menghadiri acara penandatangan Perjanjian Kerjasama Dana Dukungan Manajemen dalam rangka Penyaluran Dana Sarana dan Prasanana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024 antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Satker daerah sentra komoditas kelapa sawit.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Salak The Heritage Jl. Ir. H.Juanda, Kota Bogor, Prov Jabar, pada Jum’at (26/4).

Melalui Sahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra, Gubernur Rusdy Mastura menuturkan dibutuhkan komitmen dan sinergitas seluruh pihak, untuk memperjuangkan kelapa sawit lebih kuat lagi kedepannya, karena kelapa sawit banyak sekali manfaatnya.

Ia pun berharap, kerjasama tersebut bisa berjalan lancar dan memperoleh dukungan dari masyarakat, terlebih khusus para pekebun kelapa sawit Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Penancapan 6 bendera sebagai simbol dari enam sektor unggulan Sulteng menandai pembukaan Sulteng Expo 2024, bertempat di sirkuit Panggona, kamis malam (25/4).

Enam sektor tersebut mencakup perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan pertambangan yang dipromosikan di ajang ini.

Dalam sambutan gubernur yang disampaikan Wagub Drs. H. Ma’mun Amir, menilai Sulteng Expo bukan hanya tentang pameran produk unggulan daerah.

“Sulteng expo merupakan wujud komitmen kita untuk terus mengembangkan dan mempromosikan potensi-potensi lokal sulawesi tengah yang kaya dan tidak terbatas ini agar naik kelas ke level yang lebih tinggi,” ucapnya.

Untuk itu, ajang sulteng expo 2024 digandeng dengan kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBWI).

Sehingga acara-acara yang mengisi sulteng expo 2024 sangat beragam dengan adanya perpaduan konten edukasi, hiburan, motivasi dan informasi.

“Semoga sulteng expo 2024 dapat memberikan hasil maksimal dan dampak positif bagi kemajuan pembangunan negeri seribu megalit provinsi sulawesi tengah,” harapnya.

Sementara Direktur Pengembangan Potensi Daerah Suhartono mengapresiasi sulteng expo sebagai iven yang bagus untuk meningkatkan investasi sebagai penyumbang devisa negara.

Ia berharap semoga pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan potensi-potensi lokalnya untuk diubah menjadi peluang-peluang investasi.

“Ujung tombak investasi itu ada pada bapak ibu di daerah-daerah,” ujarnya mengingatkan.

Sulteng expo 2024 mengusung tema “hilirisasi sektor unggulan di negeri seribu megalit sulawesi tengah” dan akan berlangsung mulai tanggal 25 sampai 28 April 2024.

“Sulteng expo kali ini kembali digelar usai berakhirnya pandemi covid-19,” kata Plh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulteng M. Sadlly Lesnusa, S.Sos, M.Si.

Di lokasi Sulteng expo, pengunjung dapat melihat tempat pameran dari berbagai instansi perangkat daerah, perusahaan swasta dan UMKM, serta menikmati penampilan hiburan dari artis ibukota dan band lokal.

Nampak hadir di pembukaan Kepala Perwakilan BI Sulteng Rony Hartawan, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulteng Hermansyah Siregar, pejabat perangkat daerah, forkopimda dan undangan terkait.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Filosofi dari Otonomi Daerah adalah desentralisasi kewenangan agar daerah mencapai kemandirian fiskal.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur H.Rusdy Mastura usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 bertemakan “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”, bertempat di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (25/4).

“Selamat Hari Otonomi Daerah, semoga ke depan menjadi lebih baik lagi,”kata gubernur.

Sejak otonomi daerah resmi diberlakukan lebih dari dua dekade silam, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menorehkan hasil-hasil positif bagi kemajuan wilayah, kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

Diantaranya, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3.02 % (2022) menjadi 1,44 % (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari 70,54 poin (2022) menjadi 71,66 poin (2023), Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 % jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 5 %, Realisasi investasi terbesar ke 4 secara Nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 % (2022) menjadi 2,95 % (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikan dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2,059 Triliun (2023), SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi ke depan ini, terutama pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Sulawesi Tengah sebagai daerah paling dekat dengan IKN berperan penting sebagai beranda depan dan kawasan penyangga IKN Nusantara.

Dengan ikhtiar mewujudkan Sulteng yang lebih Sejahtera dan Maju, Gubernur H.Rusdy Mastura mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lintas sektor dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga otonomi daerah berkorelasi bagi kemajuan wilayah, kemandirian fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih baik lagi.

Turut mendampingi Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka, Pj Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir,SH,LLM, Pj Bupati Buol Drs.Muchlis,MM, Plh Kadis ESDM Prov Sulteng Eddy Lesnusa,S.Sos, Kepala Brida Kab.Banggai Andi Nur Syamsy Amir.

Biro Administrasi Pimpinan

Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura menghadiri Upacara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 yang dipusatkan di Kantor Balai Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (25/4).

Puncak peringatan ini dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Prof.Drs.H. Tito Karnavian,M.A,Ph.D dan diikuti para kepala daerah se Indonesia.

Tampak hadir, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dr. Moeldoko.

Kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menuturkan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah kali ini mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”.

Menurutnya, tema tersebut dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari Otonomi Daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945.

Berangkat dari prinsip dasar inilah, Otonomi Daerah dirancang untuk mencapai 2 tujuan utama termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi.

Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

Pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel serta responsif.

Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

Proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan dilaksanakan nanti di bulan November 2024, penyusunan perda mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan, toleransi, kerjasama, solidaritas serta rasa memiliki yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah sehingga berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi.

Selain mendorong partisipasi masyarakat, kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat-daerah sehingga menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata.

Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan.

Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana.

Turut hadir, Plh Kadis ESDM Prov Sulteng Eddy Lesnusa,S.Sos, Kepala Brida Kab.Banggai Andi Nur Syamsy Amir.

Biro Administrasi Umum