Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Wakil Gubernur Ma’mun Amir didampingi Wakil Ketua TP-PKK Halima Amir bersama Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Tri Winarto, menyambut kedatangan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko, di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, pada Senin pagi (18/12/2023).

“Selamat datang di Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit,”ucap Wagub Sulteng kepada Pangdam XIII/Merdeka.

Adapun tujuan kedatangan Pangdam XIII/Merdeka ke Palu, diantaranya : Memimpin Upacara Hari Infanteri ke 75 di Lapangan Mayonif 711/Rks, pada Selasa (19/12/2023).

Turut hadir, jajaran Makorem 132/Tadulako dan Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu Rudi Richardo.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng, Dinas Kominfosantik.

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengambil sumpah sekaligus melantik Bupati Donggala Moh. Yasin, Sisa Masa Jabatan 2019-2024. Bertempat, di Ruang Polibu Kantor Gubernur. Jumat, (15/12/2023)

Pelantikan ini juga dihadiri ; Wakil Gubernur Ma’mun Amir, Ketua DPRD Kabupaten Donggala Takwin, Asisten, Staf Ahli Gubernur, Unsur Forkopimda Sulteng, Unsur Forkopimda Kab. Donggala serta pejabat terkait lainya.

Diketahui sebelumnya, Moh Yasin, menjabat sebagai Wakil Bupati Donggala. Dan saat ini, ia resmi menjabat sebagai Bupati Donggala menggantikan Kasman Lasa.

Dalam sambutanya, Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6557 Tahun 2023, yang menjadi dasar pengambilan sumpah dan melantik Moh. Yasin, sebagai Bupati Donggala.

“Untuk itu, saya minta kepada saudara Bupati yang baru dilantik, untuk selalu bekerja dengan landasan keikhlasan dan integritas yang tinggi sebagai pejabat publik”ungkap Gubernur

Selanjutnya, Gubernur menerangkan, monitoring dan evaluasi atas kinerja Bupati Donggala akan tetap lakukan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas sebagai bupati donggala telah berjalan sesuai aturan.

Selain itu, sapaan akrab Bung Cudy tersebut juga menekankan, agar Bupati melakukan koordinasi dan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, menjaga netralitas ASN, memastikan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Donggala.

“Kepada saudara Moh. Yasin, saya ucapkan selamat bekerja dan mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya”ucap Gubernur pada kesempatan itu

Pada kesempatan itu, Gubernur dan Bupati Donggala melakukan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan dan Pakta Integritas.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto memimpin rapat kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi pada Anugerah Adinata Syariah 2024, sebagai Penghargaan Ekonomi Syariah untuk Kepala Daerah di tahun 2024, bertempat di ruang rapat Teleconference Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Jum’at, (15/12/2023).

Asisten II Rudi Dewanto menyampaikan, acara puncak penganugerahan penghargaan ekonomi syariah akan dilaksanakan pada awal tahun 2024, yang mana penghargaan ini akan diberikan oleh Wakil Presiden RI selaku Ketua Harian KNEKS.

Menurutnya, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah akan berpartisipasi dalam kegiatan penghargaan ekonomi syariah daerah tersebut, dengan mempersiapkan dokumen pendukung melalui aspek regulasi dan perencanaan, aspek program dan implementasi, serta aspek realisasi.

Penghargaan Ekonomi Syariah adalah penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi daerah yang berhasil untuk mengembangkan potensi ekonomi syariah di wilayahnya masing-masing.

Manfaat bagi pemerintah daerah penghargaan ekonomi syariah adalah; _Sebagai pencapaian dan kebanggaan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi syariah yang saat ini mulai menjadi program strategis nasional sebagai arus baru perekonomian Indonesia; Award, penghargaan ekonomi syariah daerah menjadi alternatif benchmark penilaian kinerja bagi Kepala Daerah; dan New Economic Business Opportunities bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan industry sektor ekonomi syariah, seperti investasi industri halal, perdagangan lintas provinsi produk halal.

Hadir pada rapat tersebut, para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk dari Biro Perekonomian, Bappeda, Kanwil Kemenag Sulteng, MUI, UIN, Pembina Nazir BWI Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng, Dinas Kominfosantik.

Palu, Sulawesi Tengah – Wakil Gubernur Ma’mun Amir membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Sulteng tahun 2023. Bertempat, di Hotel Santika Palu, Rabu sore (13/12/2023).

Rakorda dihadiri langsung Ketua BAZNAS RI Noor Achmad, Ketua BAZNAS Sulteng Dahlia Syuaib dan Kepala Kanwil Kemenag Sulteng Ulyas Taha.

Peserta rakorda berasal dari BAZNAS kabupaten kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan instansi provinsi dengan jumlah lebih kurang 70 orang peserta.

Rakorda ini kata wagub sangat urgen sebagai sarana menyerap aspirasi, memperhadapkan dengan aturan, meramu dan mengeksekusi dalam program-program terukur guna mentransformasi pelayanan zakat termasuk aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.

Prevalensi stunting Sulteng lanjut wagub hingga sekarang masih berada di atas rata-rata nasional yakni sebesar 28,2%.

Padahal target penurunan yang harus dicapai adalah 14% pada 2024.Oleh karena itu, peran BAZNAS kata wagub sangat sentral dengan merujuk pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang menekankan pendekatan holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan.

“Insya Allah kerjasama dengan BAZNAS ini bisa menyelesaikan masalah tanpa (meninggalkan) masalah,” kata wagub berharap.

Sementara Ketua BAZNAS RI mengungkapkan bahwa masih banyak orang yang menyamakan BAZNAS dengan LSM/NGO padahal BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural.

Persepsi ini menurutnya jadi salah satu faktor mengapa pengelolaan zakat oleh BAZNAS belum maksimal.

Karena itu, BAZNAS telah mencanangkan 4 penguatan yang mencakup penguatan kelembagaan, SDM, infrastruktur dan jaringan sebagai upaya optimalisasi.

“Dengan demikian kita akan bisa banyak membantu masyarakat,” ujarnya, termasuk dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Di kesempatan itu, Wagub Ma’mun Amir menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan dari BAZNAS kepada penerima manfaat.

Bantuan yang diberikan seperti modal usaha, instalasi air bersih, rumah layak huni dan beasiswa bagi mahasiswa.

Turut diserahkan donasi masyarakat Sulteng untuk membantu Palestina yang dikoordinir BAZNAS RI.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng, Dinas Kominfosantik.

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Asisten Perekenomian dan Pembangunan Rudi Dewanto membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) Dari Sektor Pertambangan. Bertempat, di ruang Polibu Kantor Gubernur. Rabu, (13/12/2023)

Dalam sambutannya, Rudi Dewanto menyampaikan bahwa sektor pertambangan mempunyai peran yang penting dalam pengembangan ekonomi daerah

Selanjutnya, Rudi menjelaskan, kegiatan FGD ini merupakan langkah awal yang baik untuk mendiskusikan strategi untuk meningkatkan DBH di sektor pertambangan.

“FGD ini merupakan langkah awal untuk mencari solusi dan juga strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tengah” Jelasnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk berpartisipasi memberikan kontribusi agar dapat meningkatkan DBH sektor pertambangan.

“Kolaborasi antara pemerintah, kalangan industri pertambangan, dan juga masyarakat pada umumnya adalah kunci keberhasilan untuk merumuskan kebijakan yang dapat menciptakan dampak positif secara jangka” pungkasnya.

Harapannya, FGD yang digelar saat ini akan mampu menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan manfaat sektor pertambangan secara adil dan juga berkelanjutan.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Wakil Gubernur Ma’mun Amir menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Gedung Pogombo Kantor Gubernur. Rabu, (13/11/2023)

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Ma’mun Amir didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng Asri dan Kepala Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan BKD Fitri Mastura.

Wagub mengungkapkan, sumpah dan janji ini bersifat wajib dilakukan bagi saudara-saudari yang telah terangkat penuh 100 persen sebagai PNS daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulteng.

“Kepada saudara-saudari yang telah di sumpah, saya ucapkan selamat bekerja, selamat mengabdikan diri dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati”kata Wagub dalam kesempatan itu

Wagub juga menekankan, sumpah dan janji ini bukan sekedar seremonial yang diucapkan begitu saja, namun harus benar-benar di jiwai dan di jalankan sesuai aturan hukumnya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Disamping itu, yang tidak kalah penting, agar kedisiplinan PNS terus ditingkatkan sebagai salah satu faktor penentu kinerja PNS dan bentuk kewajiban dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Wagub juga berpesan, agar BKD lebih gencar lagi dalam menyebarluaskan informasi seputar aturan-aturan kepegawaian.

“Salah satunya, dengan menjadikan Core Values, BERAKHLAK yakni ; Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.”

Wagub berharap, semoga PNS Pemprov. Sulteng mampu bekerja dengan baik untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi dalam konteks “Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKD yang telah memfasilitasi sumpah dan janji PNS Tahun 2023.”tutup Wagub

Turut hadir : Para ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Wakil Gubernur Ma’mun Amir membuka secara resmi Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2023 dengan tema “Bersatu dalam Aksi Menyelamatkan dan Mencapai SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) untuk, dengan dan oleh Penyandang Disabilitas”. Bertempat, di Halaman Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng. Sabtu, (9/11/2023)

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng, Dinas Sosial Provinsi Sulteng, BPJS Kesehatan dan Komunitas Disabilitas Provinsi Sulteng.

Turut mendampingi Wagub yakni ; Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng Sitti Hasbiah N. Zaenong, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng Yudiawati Vidiana dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulteng Tenny C. Soriton.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Ma’mun Amir membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan, Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) adalah wujud pengakuan terhadap eksistensi dan peneguhan komitmen bersama untuk membangun kepedulian kepada penyandang Disabilitas.

“Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyambut baik dan mengapresiasi peringatan HDI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023″kata Wagub

Menurutnya, tema yang diangkat pada Peringatan HDI Tahun 2023 ini, mencerminkan semangat untuk brlerjuang bersama-sama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dan berkomitmen atas pelaksanaan kegiatan ini.”jelasnya

Wagub juga mengingatkan bahwa penyandang disabilitas bukanlah penerima belas kasihan atau tanggungan sosial, tetapi mereka adalah individu yang memiliki potensi dan kontribusi yang berharga bagi masyarakat.

Untuk itu, Wagub berharap, kegiatan ini dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi design program kebijakan pembangunan disabilitas yang inklusif, yang mencerminkan visi dan misi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Sebelumnya, dalam laporan Kadis Pendidikan Provinsi Sulteng Yudiawati menyampaikan bahwa setiap tanggal 3 Desember, diseluruh dunia diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional (HDI).

Yudiawati juga menjelaskan, kegiatan ini bertujuan yaitu ; meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap hak-hak, tantangan dan potensi penyandang Disabilitas, menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman.

Lanjut, memberdayakan dan memberikan dukungan terhadap komunitas penyandang Disabilitas serta mendorong penuh partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis Disabilitas, tantangan yang dihadapi, mendukung Inklusi serta aksebilitasi.

“Jumlah peserta dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari, 12 SMP, 8 SMA/SMK, penyelenggara inklusi khusus Kota Palu dan Kab. Sigi sebanyak 80 orang, 2 SLB dan 5 SMA/SMK penyelenggara inklusi Kab. Sigi sebanyak 25 orang, SLB Negeri Dalaka Kab. Donggala sebanyak 6 orang. SLB Negeri Parigi, Kab. Parigi Moutong sebanyak 10 orang” sebutnya

Diakhir acara, dilakukan penyerahan bantuan kepada penyandang Disabilitas berupa ; kursi roda, kaki palsu, tongkat. Selain itu, penyerahan bantuan uang untuk pangan, penyerahan hadiah pemenang lomba, siswa berprestasi, doorprize dan lain-lain.

Turut hadir ; Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sulteng, Kepala BPJS Cabang Palu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu, Ketua Basnaz Provinsi Sulteng, Kepala Kantor Pos Cabang Palu, Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi Sulteng, Kepala Sekolah, Guru dan Mitra Kerja.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian M. Sadly Lesnusa membuka secara resmi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bertempat, di Dome Of Merry Glow Palu. Senin, (11/12/2023)

Pada kesempatan itu, Assisten III M. Sadly Lesnusa membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik secara historis, dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam negara kesatuan republik indonesia yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

“Dengan keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui informasi yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan”terang Asisten III

Menurut M. Sadly, keterbukaan informasi publik memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sulawesi tengah, yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

“Ditambah lagi, jika kita komitmen dan bertanggung jawab melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka yakin dan percaya akan dapat mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme di lapisan pemerintahan”Ujarnya

Begitu juga, dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak 2024 yang demokratis dan objektif. Olehnya, sosialisasi ini adalah salah satu upaya strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi publik yang patut kita dukung dan apresiasi setinggi-tingginya.

Melalui Asisten III, Gubernur berharap, kegiatan ini dapat memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sulawesi Tengah, terutama melaksanakan hak, kewajiban dan prosedur untuk mengakses informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Saya juga berharap semoga peran komisi informasi sebagai pengawal keterbukaan informasi publik semakin maksimal, sehingga dapat menjadi pedoman bagi institusi dan masyarakat sulawesi tengah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab”tambahnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Wakil Gubernur Ma’mun Amir menghadiri sekaligus membuka secara resmi Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75 Tahun 2023 secara Hybread. Bertempat, di Ruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (11/12/2023)

Kegiatan ini dihadiri ; Ketua Komnas HAM Provinsi Sulteng, Kepala Ombudsman Provinsi Sulteng, Bupati/Walikota Se-Sulteng, Pejabat Administrator lingkup Kemenkumham Provinsi dan pejabat terkait lainya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ma’mun Amir menyampaikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pondasi dari keadilan, perdamaian dan kemajuan sebagai masyarakat. Dan peringatan tahun ini sangat relevan dengan situasi global yang dihadapi termasuk tantangan menghadapi krisis di berbagai sektor serta dampak sosialnya.

“Selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan ini.”ungkap Wagub pada kesempatan itu

Wagub juga menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi “Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” yaitu ; misi kedua “mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM”.

Untuk itu, ia berharap, momentum ini bukan hanya sekedar peringatan, melainkan refleksi bersama tentang perjalanan panjang dalam menjaga, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia seluruh dunia khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Momentum ini merupakan panggilan kita, untuk terus bersatu dan bergerak bersama memastikan bahwa setiap langkah kita membawa dampak positif bagi pemajuan HAM”pungkasnya

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Sulteng Hermansyah Siregar melaporkan bahwa peringatan HAM Sedunia Ke-75, mengangkat tema “Harmoni Dalam Keberagaman, Berbeda Untuk Bersatu” yang bermakna yaitu ; menanamkan kesetaraan, kebebasan mendasar dan keadilan pada masyarakat.

“Peringatan hari HAM Sedunia ke-75 tahun ini, berbeda dari biasanya, pada tahun-tahun sebelumnya acara ini dilaksanakan di Jakarta, namun tahun ini dilaksanakan di masing-masing daerah”Ucap Hermansyah

Hermansyah, juga mengungkapkan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.HA.02.01.01 Tahun 2023 pada 15 November 2023 tentang penetapan Kabupaten dan Kota peduli hak asasi manusia.

Adapun Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah peduli HAM yakni ; Kota Palu dengan nilai 93,9 persen, Kab. Banggai 88,65 persen, Kab. Morowali 84,2 persen, Kab. Tojo Una-Una 83,7 persen, Kab. Poso 83,6 persen dan Kab. Donggala 76,9 persen.

Lebih lanjut, kata Hermansyah, Kemenkumham terus berkomitmen memastikan pemenuhan hak asasi manusia, pelaksanaan rencana aksi Nasional HAM telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Ia berharap, pelaksanaan kegiatan ini dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah untuk mendorong penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Diakhir acara, dilakukan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) dan Penandatanganan PKS tentang sinergitas peningkatan penilaian Kabupaten peduli HAM antara Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulteng pemerintah daerah Kab. Sigi.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Jakarta – Kerja keras Gubernur Rusdy Mastura beserta seluruh jajarannya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dibuktikan dgn terentaskannya Sulawesi Tengah dari status daerah tertinggal di tahun 2023.

Sebelumnya tercatat bahwa 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Sulteng masih berstatus Daerah Tertinggal, yakni : Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Hal tersebut menjadikan Sulteng menjadikan provinsi yang masih memiliki Daerah Tertinggal di Pulau Sulawesi. Dengan kata lain, Sulteng masih Tertinggal dibanding Sulawesi Barat dan Gorontalo yang umurnya jauh relatif lebih muda.

Dalam pertemuan bersama Dirjen PDT Rafdinal, Direktur Advokasi Desa dan Kawasan Pedesaan, Kementerian Desa, Fachri Labalado, bersama Gubernur Sulawesi Tengah melalui Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Sulteng di Kantor Kementerian Desa pada Senin, (11/9/2023)

Menurut Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDTT, Rafdinal, berdasarkan hasil pengukuran terakhir pada 62 Kabupaten Tertinggal, 3 Kabupaten di Sulteng telah naik status atau keluar dari status Daerah Tertinggal.

“Rata rata nilai indeks komposit pada 3 Kabupaten di Sulteng mengalami kenaikan yg sangat signifikan, terutama pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,”katanya.

Tentu saja keluarnya 3 Kabupaten di Sulteng tersebut dari status Daerah Tertinggal tidak lepas dari intervensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab di 3 Kabupaten tersebut, yang menyasar pada kebutuhan masyarakat dan infrastruktur layanan dasar.

Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, Ridha Saleh, dalam kesempatan koordinasi di Kemendes PDTT menyampaikan bahwa Ini merupakan prestasi luar biasa Bung Cudi sebagai Gubernur Sulteng Periode 2021 – 2026. Tagline “Kerja Cepat dan Tuntas” yang diusung beliau bukan slogan semata.

Tercatat, lebih dari 3 periode kepemimpinan Gubernur di Sulteng, kita tidak pernah keluar dari status Daerah Tertinggal, justru pada kepemimpinan Bung Cudi, Sulteng bisa dikatakan lebih berdaya saing, keluar dari stigma ketertinggalan. Bahkan itu dicapai 2 tahun sebelum Bung Cudi menyelesaikan masa jabatannya”. Kata Edang, sapaan akrab Ridha Saleh.

Dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh menyampaikan bahwa rencana tersebut juga sudah dilaporkan kepada gubernur dan gubernur menyambut baik dengan gagasan tersebut.

Deklarasi yang akan dihadiri Wapres juga sudah disetujui oleh Mentri Desa, bahkan di Sulteng akan menjadi tonggaknya dimana akan menghadirkan 15 gubernur dan 62 bupati se-Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Tenaga Ahli gubernur langsung menginformasikan gagasan deklarasi kepada Kepala sekretariat Wapres, dijadwalkan siang ini Dirjen PDT Kementrian Desa akan melaksanakan rapat kordinasi dengan pak sapto di sekretariat Wapres.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas beberapa rangkaian kegiatan kunjungan wapres di Sulawesi Tengah diantaranya, launching Smart Village dan kunjungan ke Kawasan Pangan Nusantara yang juga menjadi program Gubernur Rusdy Mastura.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.