All posts by : Ahyain DKIPS

Palu- Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan program prioritas nasional yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual tentang data sesuai dengan implementasi dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah Abbas H.A Rahim di Podcast Megalist Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah.

Podcast kali ini berkolaborasi dengan TVRI Sulawesi Tengah dan dipandu oleh Dian Merdekawati selaku Host dengan topik “Nilai IKIP Sulteng Raih Peringkat Empat Nasional”.

Dalam kesempatan itu, Ketua KI Sulteng Abbas H.A Rahim menyampaikan bahwa KI Sulteng memiliki tugas yakni, secara masif mendorong pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana, menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa informasi.

“Keterbukaan informasi publik itu sangat penting, karena salah satu ciri khas negara demokrasi”, ucap Ketua KI Sulteng Abbas H.A Rahim

Abbas juga menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 F berbunyi bahwa memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan informasi. Dari penjabaran tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, tahun 2021 nilai IKIP Sulteng masuk dalam kategori buruk, tahun 2022 Sulteng berada di peringkat ke -25, tahun 2023 Sulteng berada di peringkat 11 besar nasional dan tahun 2024 Sulteng berada di peringkat 4 besar nasional.

“Alhamdulillah, nilai yang kita peroleh tahun 2024 yakni 82,16 poin, ini merupakan hasil kerjasama seluruh elemen”, sebutnya

Untuk itu, Abbas menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama dan partisipasi seluruh pihak baik itu pemerintah daerah, badan publik dan elemen masyarakat.

Dijelaskanya juga, ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi tolak ukur penilaian IKIP yaitu, dimensi politik, ekonomi dan hukum.

Terakhir, ia berharap pada penilaian IKIP selanjutnya Sulawesi Tengah dapat meraih peringkat pertama. Dan lebih penting adalah masyarakat menikmati program keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah.

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persendian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona menutup secara resmi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Bimtek Geospasial Tahun 2024. Bertempat, di gedung BPSDM Provinsi Sulteng. Kamis, (31/10/2024)

Nampak hadir ; Kepala Bidang Statistik Diskominfosntik Sulteng Madda, Kepala Dinas Kominfo se-Sulteng, Narasumber dari Badan Geospasial RI dan Registrasi Wilayah Adat, serta jajaran pejabat dan staf lingkup Diskominfosantik Provinsi Sulteng.

Mengawali pertemuan, Sudaryano menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber dan seluruh panitia yang telah berkontribusi terlaksananya kegiatan ini.

“Saya sangat senang melihat antusiasme bapak/Ibu semua dalam mengikuti setiap sesi, semoga ilmu yang telah kita dapatkan bersama-sama dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semua”, ucap Sudaryano dalam kesempatan itu

Beliau juga menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang mendapatkan Penghargaan Bhumandala dari Badan Geospasial Indonesia (BGI).

“Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang saling membantu dan terhubung dalam membangun Data Informasi Geospasial dan Statistik Sektoral”, ungkapnya

Sudaryano juga berpesan kepada seluruh peserta Bimtek untuk terus belajar dan mengembangkan diri terkait Statistik Sektoral dan Geospasial.

Terkahir, ia pun berharap agar ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh para peserta selama bimbingan teknis, dapat diaplikasikan secara optimal dalam pekerjaan sehari-hari.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data geospasial di Indonesia menuju Satu Data dan Satu Peta Indonesia di Sulawesi Tengah”, tutupnya

Sumber : Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu- Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona membuka secara resmi Bimtek Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA/SMK Sederajat se-Kota Palu. Bertempat, di Palu Golden Hotel. Kamis, (31/10/2024).

Dalam sambutannya, Sudaryano menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas informasi dalam aspek kehidupan termasuk di dunia pendidikan.

Hal tersebut kata Sudaryano, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mana disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik itu informasi mengenai kebijakan program dan pengelolaan anggaran serta informasi yang berkaitan dengan badan publik.

“Jadi tidak ada pengecualian, badan publik organisasi pemerintah termasuk sekolah itu wajib untuk menyampaikan pelaporan laporan pelaksanaan kegiatan”, ucap Sudaryano

Dikatakanya juga, bimtek ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkungan sekolah. Keterbukaan ini tidak hanya memberikan aksen untuk informasi kepada masyarakat tapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan.

“Dengan adanya informasi yang tepat dan transparan kita dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik dan bergaya saing”, tandasnya

Terkahir, ia berharap seluruh ruang pendidikan dan pengajaran terus meningkatkan, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik agar dapat membangun sistem pendidikan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nampak hadir ; Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulteng Abbas H. A Rahim, Wakil Ketua KI Sulteng Jefit Sumampow, jajaran KI Sulteng, Kepala OPD Provinsi Sulteng, Kepala OPD lingkup Kab. Donggala dan Sigi, serta Kepala Sekolah, Dewan Guru SMA/SMK Sederajat wilayah Kabupaten Sigi dan Donggala

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik Provinsi Sulteng/Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Penjabat Gubernur Sementara (Pjs) Provinsi Sulawesi Tengah Novalina mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bertempat, di Ruker Pjs Gubernur Sulteng. Kamis, (31/10/2024).

Rapat ini membahas langkah-langkah antisipasi terhadap meningkatnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) serta persiapan penetapan upah minimum tahun 2025.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, didampingi Menteri Tenaga Kerja Yassierli, serta melibatkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

Dalam arahannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rakor ini diharapkan, bisa mengantisipasi terhadap isu-isu sensitif terkait PHK dan upah minimum, karena momentumnya berdekatan dengan pilkada serentak 27 November 2024, sehingga akan berpotensi menimbulkan isu politik dan keamanan.

“Adanya rakor ini kita harapkan, kita bisa mengantisipasi dan rekan-rekan kepala daerah paham mengenai kebijakan pemerintah pusat, sehingga rekan-rekan dapat kembuat kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal daerah masing-masing”, ujar Tito Karnavian.

Kemudian ia menekankan, perlunya satu visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi isu-isu ketenagakerjaan, khususnya terkait masalah PHK dan upah minimum.

Menteri Dalam Negeri menekankan perlunya strategi yang komprehensif untuk mencegah PHK massal, sementara Menteri Ketenagakerjaan menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan yang proaktif dalam penetapan upah minimum.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menyampaikan rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah “Kita semua ingin iklim bekerja dan iklim berusaha berjalan kondusif disetiap wilayah yang ada di Indonesia”, ucap Yassierli.

Selanjutnya Yassierli menyampaikan beberapa agenda penting dari Kemnaker, diantaranya ; Pertama, tanggal 31 Oktober 2024 Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materiil UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Kedua, 6 November 2024 Penyerahan 22 jenis data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Kemnaker untuk diteruskan kepada Gubernur sebagai dasar penghitungan upah minimum.

Keempat, 11-20 November 2024 masa sidang Dewan Pengupahan Provinsi.

Kelima, 21 November 2024 Batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Keenam, 22-29 November 2024, masa sidang Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Ketujuh, 30 November 2024 Batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kedelapan, 1 Januari 2025 Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Turut hadir : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Arnold Firdaus beserta jajaran.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik/Humas Pemprov. Sulteng

Palu- Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona membuka secara resmi Pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) dan Digital Enterpreneur Academy (DEA) Tahun 2024. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Kamis, (31/10/2024)

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) bekerja sama dengan Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutanya, Kadis Kominfosantik Sudaryano mengatakan, Digital Entrepreneurship Academy atau disingkat DEA adalah sebuah program atau lembaga yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada individu/kelompok yang ingin mengembangkan keterampilan kewirausahaannya di bidang digital.

“Digitalisasi saat ini sangat memudahkan kita untuk melakukan usaha-usaha” ucap Kadis Kominfosantik Provinsi Sulteng

Menurut Sudaryano, pelatihan ini merupakan implementasi dari kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan BPSDMP Kominfo Manado dengan tujuan mendorong pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan dalam mengelola keterampilan usahanya menggunakan sistem elektronik.

Program ini katanya, mencakup berbagai topik seperti ; pemasaran digital, pengembangan produk, manajemen bisnis online dan penggunaan teknologi untuk mendukung usaha.

“Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di sektor UMKM”, terang Sudaryano

Kegiatan ini diadakan untuk memberikan wawasan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam era digital terutama dalam mengelola dan menyebarkan informasi publik secara efektif. Ditengah perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan untuk beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital menjadi sangatlah penting.

Melalui pelatihan ini, ia berharap dapat menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami pentingnya transparansi informasi, tetapi mampu menggunakan teknologi digital untuk memperkuat layanan dan produk yang ada di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutanya, Kepala BPSDMP Kominfo Manado diwakili Fasilitator Kemitraan Kominfo Manado Femy F. Umboh mengatakan, pelatihan Manajemen Operasional Bisnis merupakan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul di era revolusi industri 4.0.

Selanjutnya, Femy juga menjelaskan bahwa BPSDMP Kominfo Manado adalah Unit Pelaksana Teknis dari Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, dengan tupoksi yaitu melaksanakan Pengembangan SDM bidang digital.

“Wilayah kerja kami cukup luas, mencakup 4 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara”, tutur Femy

Lanjut, Kementerian Kominfo sebagai leading sector dibidang TIK mempunyai Program Pengembangan SDM unggulan yaitu Digital Talent Scholarship atau disingkat DTS. Dan program ini sudah dimulai sejak tahun 2018 dan bertujuan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia dibidang TIK.

Ia berharap pelatihan yang dilaksanakan ini mampu menjadi modal dan dukungan bagi pemenuhan langkah strategis pelaku UMKM untuk menjadi wirausahawan atau produk yang sukses memanfaatkan teknologi digital.

Turut hadir : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng Sisliandy Ponulele, Sekretaris Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng Aswin Saudo, Pengajar DEA dan para pelaku UMKM lingkup Provinsi Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik/Humas Pemprov. Sulteng.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu – Provinsi Sulawesi Tengah kembali mendapatkan Penghargaan Bhumandala 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kembali berhasil meraih prestasi membanggakan. Kamis, (31/10/2024)

Provinsi Seribu Megalit itu satu-satunya provinsi yang berhasil meraih penghargaan bergengsi ini, sebagaimana tertuang dalam surat Badan Informasi Geospasial bernomor B-24.91/KA-BIG/IIG.02.02/10/2024, tertanggal 24 Oktober 2024.

Dalam lampiran surat itu disebutkan pemberian penghargaan adalah proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kinerja simpul jaringan informasi geospasial, namun pada penyelenggaraan nama rupa bumi, penyelenggaraan informasi geospasial tematik dan penyelenggaraan informasi geospasial batas Desa/Kelurahan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga sebagai PPID Utama/Humas Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano Lamangkona mengatakan bahwa undangan penerimaan penghargaan ini baru diterima (Kamis, 4 Oktober 2024) dan sebelumnya tidak ada informasi bahwa Provinsi Sulawesi Tengah satu-satunya yang akan masuk dalam daftar Pemerintah Daerah yang menerima penghargaan Bhumandala.

“Penghargaan ini merupakan kerja kolaborasi seluruh perangkat daerah dan dukungan dari Pimpinan. Semoga makin menambah semangat dan kinerja dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dan pemanfaatan Data informasi Geospasial di Sulawesi Tengah “, ujar Sudaryano.

Penerimaan penghargaan ini dijadwalkan akan dilaksanakan di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Tanggal 4 November 2024 dan akan dihadiri langsung Pj. Gubernur Sulawesi Tengah, Novalina.

Adapun Kementerian/Lembaga yang menerima penghargaan ini Menteri Agama, Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Gubernur Sulawesi Tengah untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi dan Walikota Malang, Walikota Cirebon untuk Kategori Kota serta Bupati Batang, Bupati Berau dan Bupati Ogan Ilir untuk kategori Kabupaten.

Penghargaan Bhumandala diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan dalam pengembangan dan pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai berhasil mengimplementasikan informasi geospasial dalam berbagai sektor, seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, hingga penanggulangan bencana.

Sumber : PPID Utama/Humas Provinsi Sulawesi Tengah/Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah.

Samarinda, Kalimantan Timur – Tim cabang lomba Kaligrafi Kafilah Sulteng tampil dihari pertama Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-XXX. Bertempat, di Auditorium Serbaguna Kompleks Gor Kadrie Oening. Senin, (9/9/2024).

Tim Kaligrafi Kafilah Sulawesi Tengah mengikuti empat golongan, diantaranya: Golongan Naskah putra (Moh. Amin Yusuf) & putri (Maria Gifti), Golongan Dekorasi putra (Rusdianto) & putri (Shofifah Mawaddah Asran), Golongan Kontemporer putra (Sofian) & putri (Visti Savira) dan Golongan Hiasan Mushaf putra (Sahrial) & putri (Putri Cici Rosi Pratiwi).

Pelatih Tim Kaligrafi Sulteng, Muhammad Arif, menyampaikan bahwa persiapan yang dilakukan oleh Kafilah Sulawesi Tengah terutama dalam cabang lomba Kaligrafi diawali dengan Training Centre (TC) tingkat provinsi.

“Alhamdulillah, untuk persiapan peserta diawali dengan pelatihan tingkat provinsi (TC) yang dilaksanakan di Hotel Parama Su berjalan dengan lancar”, Kata Arif.

Ajang MTQ Nasional ke-XXX di Samarinda kali ini diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, bertujuan untuk menggali potensi terbaik dalam berbagai cabang seni dan keagamaan termasuk seni Kaligrafi.

Partisipasi Kafilah Sulteng dalam lomba Kaligrafi menjadi bagian dan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Islam dibidang seni menulis dan keindahan menulis huruf Arab.

Dalam kesempatan ini, Muhammad Arif juga mengungkapkan harapannya agar Seni Kaligrafi tidak hanya di perlombakan di MTQ tetapi juga di ajang seleksi Tilawatil Quran (STQ).

“Saya berharap, ke depan Seni Kaligrafi dapat dilombakan juga di STQ, hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan kaderisasi dan memastikan generasi terus berjalan dan berkembang dalam seni kaligrafi Islam”, Harapnya.

Selain penampilan cabang lomba Kaligrafi, di hari pertama Kafilah Sulteng juga tampil pada beberapa cabang lomba, diantaranya ; Fauzil Adhim & Arifah Washfah, cabang Qiraat Murottal Remaja,Yudika Randa & Fahra Gita Sulisyatannur, cabang Tahfidz 1 Juz, Sri Wahyuni, cabang lomba Karya Tulis Ilmiah Qur’an (KTIQ), Marsanda Noviandu, cabang Tilawah Remaja dan Muzakkir Saenong, cabang Tilawah Dewasa.

Perlu diketahui, beberapa informasi dan penampilan cabang lomba pada MTQ Nasional Ke-XXX disiarkan langsung melalui akun YouTube Subdit MTQ Official dan akun Instagram @officialmtqnkaltim2024

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Palu– Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una Periode 2024 – 2029 di Aula Sinergitas BPSDM Sulteng. Senin, (9/9/2024)

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah diwakili oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Adiman didampingi oleh Plt. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah Moh Yasin Baculu dan Sekretaris BPSDM Provinsi Sulteng Hafsah Radjamuda.

Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan bahwa anggota DPRD bersama Kepala Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“DPRD memiliki posisi penting dalam melaksanakan program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat”, kata Adiman saat membacakan sambutan tertulis Gubernur

Selain itu kata Karo Hukum, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan berkedudukan sebagai mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dikataknya juga bahwa, KPK telah merilis data statistik tindak pidana korupsi dari tahun 2004 hingga tahun 2023 yang menyebut bahwa terdapat 344 tersangka korupsi dari lembaga legislatif; DPR dan DPRD.

“Jangan sampai jumlah tersebut bertambah di tahun-tahun mendatang”, pesan Gubernur dalam sambutanya

Lanjutnya, pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menemukan sebanyak 1.000 orang lebih anggota DPR dan DPRD terindikasi terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar dan disinyalir lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan. Maka dari itu, harus dijaga betul integritas, martabat dan citra diri Bapak/Ibu sekalian selama menjadi anggota dewan.

Untuk itu, gubernur berharap agar Anggota Dewan selalu berpedoman kepada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta tidak koruptif bahkan terjerat dalam tindak pidana lainnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) Moh. Fadhly dalam laporannya mengatakan, tujuan orientasi ini adalah proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik serta menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa orientasi dilaksanakan mulai tanggal 9 September s.d 12 September 2024 bertempat di hotel Swiss Bell Palu. Peserta orientasi seluruhnya berjumlah 55 orang yang berasal dari Kabupaten Poso 30 orang dan Kabupaten Tojo Una-una 25 orang

Sumber : BPSDM Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Samarinda – Kafilah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional Ke-XXX Tahun 2024. Bertempat, di Gelora Kadrie Oening. Minggu, (8/9/2024).

Pada pembukaan MTQ Nasional ke-XXX, Defile Kafilah Sulawesi Tengah dipimpin oleh Gubernur Sulawesi tengah yang diwakili oleh Sekertaris Daerah Sulteng Novalina, Asiten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Fahrudin Yambas, Kepala Kemenag Sulteng Ulyas Taha. Dan rombongan Kafilah Sulawesi Tengah berjumlah 90 orang, terdiri dari pembina, pelatih dan peserta MTQ.

MTQ Nasional ke-XXX diikuti oleh 35 Provinsi, berlangsung dari 8-16 September 2024 dan mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Cinta Al-Quran untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Nusantara”.

Kegiatan malam pembukaan MTQ Nasional ke-XXX di meriahkan dengan Tarian Kolosal dan penampilan konser religi oleh Putri Ariani dan Grup Band Wali.

Kegiatan MTQ Nasional ke-XXX dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,ia didampingi oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dan ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Nasional Komarudin Amin.

Melalui arahannya, Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap banyaknya inovasi terbaru yang dilakukan pada kegiatan MTQN kali ini. Salah satunya, seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Agama dan Ketua LPTQ Nasional yakni ada beberapa aplikasi yang digunakan, seperti e-MTQ, e-Scoring, e-Macro dan lain-lain.

“Saya mengharapkan, bukan hanya pagelaran MTQnya yang lebih baik, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai terpenting yang terkandung dalam al-Qur’an, seperti kejujuran, keadilan, perdamaian, persatuan yang akan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari”.

Sementara itu saat diwawancarai, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Tengah Fahrudin Yambas menyampaikan Kafilah Sulteng optimis untuk masuk 10 besar dalam kegiatan MTQ Nasional tahun ini.

“InsyaAllah Kafilah Sulawesi Tengah sudah siap berlaga dalam rangka meraih yang terbaik pada MTQ Nasional ke-XXX kali ini. Dan InsyaAllah target 10 besar atau 5 besar akan kita capai di MTQ Nasional ke-XXX di Samarinda” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, permohonan dan dukungannya kepada Masyarakat Sulawesi Tengah agar para peserta Kafilah Sulteng dapat memberikan penampilan yang terbaik bagi Provinsi Sulawesi Tengah

“Mohon dukungan dari seluruh Masyarakat Sulawesi Tengah, baik yang ada di Kalimantan Timur termasuk yang ada di Sulawesi Tengah” Harapnya.

Perlombaan cabang pada MTQ Nasional ke-XXX ini meliputi Musabaqah Tilawah Al Quran, Musabaqah Qiraah Al Quran, Musabaqah Hafalan Al-Quran, Musabaqah Tafsir Al Quran, Musabaqah Fahmil Al Quran, Musabawah Syarhil Al Quran, Musabaqh Kalighrafi Al Quran, dan Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al Quran.

Kegiatan MTQ Nasional ke-XXX ini, terdapat juga pegelaran Pameran MTQ dan Halal Food, Pameran Kaligrafi Internasional, dan seminar Nasional dan Internasional tentang Al-Quran di Convention Hall Samarinda.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Palu– Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum M. Sadly Lesnusa didamping Plt. Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Yasin Baculu dan Sekretaris BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah Hafsah Radjamuda membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIX Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Aula BPSDM Provinsi Sulteng. Jumat, (6/9/2024)

Pada kesempatan itu, Asisten M. Sadly menyampaikan bahwa dalam era saat ini terjadi kondisi dimana terciptanya inovasi diseluruh aspek yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran atau mendasar kedalam sistem yang baru.

M. Sadly juga menambahkan, visi pembangunan Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur saat ini berada pada RPJM ke-4 yakni dynamic governance atau pengembangan potensi human capital yakni mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat terpenting yang lebih tinggi secara kinerja.

“Untuk itu, saat ini pemerintah mendorong penerapan Reformasi Birokrasi tematik (RB tematik) yang berfokus pada peningkatan investasi, penanggulangan kemiskinan, digitalisasi birokrasi dan pencapaian isu strategis”, kata Asisten Administrasi dan Umum saat membacakan Sambutan tertulis Gubernur

Menurutnya, pejabat Administrator bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

Iapun meminta BPSDMD provinsi Sulawesi Tengah sebagai motor penggerak dalam mencetak asn-asn unggul, dapat mengimplementasikan harapan pemerintah pusat melalui aksi-aksi perubahan yang mampu mengungkit dan mengakselerasi ke empat tema dimaksud.

Terkahir, Asisten berharap pelatihan ini dapat membentuk sosok pemimpin yang dapat merespon dinamika perubahan dengan cepat dan tepat serta semakin menjadi teladan dalam berperilaku pada perangkat daerah masing masing.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) Moh. Fadhly dalam laporannya, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan ini adalah mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator sehingga dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator dan membentuk karakter kepemimpinan transformasional

Fadhly juga menjelaskan, peserta PKA Angkatan XIX seluruhnya berjumlah 40 orang dengan rincian laki-laki 28 orang dan perempuan 12 orang seluruhnya berasal dari pemerintah provinsi/kab/kota se-sulawesi tengah dengan rincian, Provinsi Sulawesi Tengah 8 orang, Kota Palu 7 orang, Kabupaten Banggai 3 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan 3 orang, Kabupaten Morowali 2 orang, Kabupaten Sigi 2 orang, Kabupaten Buol 4 orang, Kabupaten Morowali Utara 6 orang, Kabupaten Poso 2 orang, Kabupaten Parigi Moutong 1 orang, Kabupaten Tolitoli 1 orang, Kabupaten Tojo Una-una 1 orang.

Sumber : BPSDM Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana