All posts by : cZaYY29RgA

Palu – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Sosialisasi Penyelarasan Target Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Acara ini berlangsung di Hotel Best Western Plus Coco Palu. Selasa, (03/12/2024)

Pertemuan ini dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI), narasumber akademisi dari Universitas Tadulako, serta stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Christina Shandra Tobondo, M.T., menekankan bahwa pembangunan rendah karbon (PRK) adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aksi perubahan iklim.

“Pembangunan rendah karbon tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi GRK, tetapi juga bertujuan untuk meminimalkan eksploitasi sumber daya alam guna menjamin keberlanjutan kehidupan manusia. Pemerintah Sulawesi Tengah juga berkomitmen terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju Pembangunan Berkelanjutan”, ujarnya.

Dalam RPJPD Sulawesi Tengah 2025–2045, Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan target ambisius untuk mencapai penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Penyesuaian ini sejalan dengan arahan RPJPN Nasional dan visi Indonesia Emas 2045. Indikator utama yang menjadi fokus adalah penurunan intensitas emisi GRK dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berdasarkan data yang disampaikan, emisi netto Sulawesi Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 31,3 juta ton CO2e, turun 10,69 persen dibandingkan baseline emisi sebesar 36,99 juta ton CO2e. Target ini direncanakan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga tahun 2045.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Penyelarasan indikator pembangunan adalah langkah fundamental agar target penurunan emisi GRK dapat dicapai secara konsisten”, tambah Christina.

Berbagai sektor menjadi fokus intervensi, termasuk pertanian ramah lingkungan, sektor energi, kehutanan, limbah domestik, dan peningkatan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim. Dalam aplikasi AKSARA yang dikelola oleh Bappenas, Sulawesi Tengah telah melaporkan 719 aksi mitigasi dari 2010 hingga 2023, dengan potensi penurunan emisi mencapai 17,82 persen dari baseline.

Kegiatan ini juga menyoroti perlunya penguatan kebijakan dan strategi di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan indikator penurunan emisi GRK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, termasuk penganggaran dalam APBD.

“Melalui langkah-langkah terukur dan dukungan dari semua pihak, kami optimis Sulawesi Tengah dapat menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan”, tutup Christina dalam arahannya.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap lingkungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap program pembangunan rendah karbon ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi daerah, tetapi juga kontribusi bagi Indonesia secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: PPID
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Email: info@bappedasulteng.go.id
Telepon: Mira (082114138585)

Palu – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Statistik melaksanakan Penetapan Daftar Data Sektoral Daerah Provinsi Sulteng dengan tema “Pentingnya Data Sektoral dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Best Western Coco Palu pada Selasa, (3/12/2024).

Acara ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulteng, Sudaryano R. Lamangkona. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Umum Suandi, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulteng, narasumber dari Badan Pusat Statistik serta Bappeda Provinsi Sulteng.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menginventarisasi data yang dimiliki oleh perangkat daerah, memperkaya data untuk berbagi pakai, serta menetapkan daftar data prioritas.

Dalam sambutannya, Kadis Kominfosantik Provinsi Sulteng mengungkapkan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang statistik merupakan urusan yang bersifat wajib non-pelayanan dasar. Hal ini diamanatkan untuk diselenggarakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

“Urusan pemerintahan wajib bidang statistik yang diserahkan sebagai kewenangan pemerintah daerah mencakup enam kewenangan, antara lain koordinasi, sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, serta peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan statistik sektoral”, ungkap Sudaryano.

Lebih lanjut, Kadis menyampaikan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral Satu Data Indonesia tingkat provinsi merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah daerah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi.

“Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2023, kami berharap agar semua pihak dapat melaksanakan penyelenggaraan data statistik sektoral sesuai dengan standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas data”, tambahnya.

Sudaryano juga menekankan pentingnya peran pembina data, walidata, walidata pendukung, dan produsen data dalam penyelenggaraan data statistik sektoral di tingkat provinsi. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kewajiban produsen data adalah untuk memberikan masukan tentang standar data, metadata, dan interoperabilitas data kepada pembina data daerah.

“Melalui pertemuan ini, saya berharap agar kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dapat meningkat, karena didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat”, ujar Kadis Kominfosantik.

Sebagai langkah strategis, Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng juga menginisiasi kegiatan penetapan daftar data daerah untuk menetapkan data prioritas daerah, serta panduan Satu Data Indonesia (SDI). Data yang akan dikumpulkan dan diseleksi masuk dalam tiga kategori utama: data statistik, data keuangan, dan data geospasial. Upaya ini bertujuan mempercepat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia 2024.

“Saya menilai bahwa rapat ini sangat tepat dilakukan, mengingat kolaborasi antara pusat dan daerah, dari tahap perencanaan hingga penyebarluasan data melalui portal SDI, akan mempercepat penyelenggaraan Satu Data Indonesia”, pungkasnya.

Sumber: PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng
Narahubung: Ahyain (082251271042)

Jakarta-Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Arfan menerima secara langsung duplikat Bendera Pusaka Republik Indonesia dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia berlangsung khidmat dan dipimpin Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (05/08/2024).

Megawati secara simbolis menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Penyerahan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua BPIP Yudian Wahyudi dan Wakil Ketua BPIP Rima Agristina kepada kepada para gubenur dan Pj. Gubernur.

Selain itu juga diberikan salinan teks Proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945 dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi itu nantinya akan digunakan dalam upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di daerah masing-masing pada tanggal 17 Agustus 2024.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menuturkan penyerahan duplikat Bendera Pusaka ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sampai (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

“Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya”, bebernya.

Ia menyampaikan duplikat bendera pusaka ini digunakan selama 10 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Namun, lanjut Yudian, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, maka Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.

“Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya”, tutupnya.

Gubernur Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), terlebih khusus kepada Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang telah menyerahkan Duplikat Bendera Pusaka Republik Indonesia.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan Nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

“Bendera ini akan digunakan untuk memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah”, pungkasnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bangun Askrida yang dilaksanakan di Hotel Borobudur. Senin, (5/8/2024)

Dalam Rapat ini membahas tindak lanjut hasil konsultasi Pengurus/Managemen Perusahaan PT. Bangun Askrida ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait dengan pembagian Laba Perusahaan, Perubahan PSP (Pemegang Saham Pengendali) lingkup PT. Bangun Askrida dan Perubahan Pengurus/Managemen Perusahaan.

Hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, seluruh Pemegang Saham PT. Bangun Askrida, baik dari unsur Pemerintah Daerah, Yayasan Dana Pensiun, Perusahaan Daerah dan beberapa pihak terkait lainnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat finalisasi hasil kajian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sistem Pertanian Organik. Bertempat di Hotel Best Western Coco Palu. Senin, (5/8/2024)

Acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sulteng yakni ; Winiar H. Lamakarate dan Adi Pitoyo dari Komisi 2, serta Aminullah BK, Fadli Anang, dan Irianto Malinggong dari Komisi 3.

Adapun narasumber pada rapat ini yaitu, Muhammad Andar, Abdul Rahim, dan Amrizal yang merupakan pakar di bidang pertanian dan memiliki keahlian dalam pengembangan pertanian organik.

Rapat ini merupakan langkah penting dalam proses legislasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan isu-isu lingkungan dan pertanian modern. Untuk itu, dengan disahkannya Ranperda ini, Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pelopor dalam penerapan pertanian organik di Indonesia.

Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas secara mendalam tentang pentingnya sistem pertanian organik sebagai bagian integral dari pertanian berkelanjutan.

Pertanian organik berfokus pada penggunaan sumber daya dan proses alam untuk membudidayakan tanaman, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan berkelanjutan.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan peraturan daerah yang mendukung pengembangan pertanian organik di wilayah Sulawesi Tengah.

Diharapkan juga, Ranperda ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pangan yang sehat dan ramah lingkungan.

Sumber : DPRD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana
(Rilis : Sulpiaty)

Tangerang-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulteng Arfan bersama 2 purna Paskibraka 2023 Moh. Zacky Al Rahman dan Nayla Salsabila Saharuddin mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menerima secara langsung Duplikat Bendera Pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (5/8/2024)

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Wahyudi menjelaskan bahwa penyerahan Duplikat Bendera Pusaka yang dilaksanakan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat Bendera Pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun Bendera Pusaka Rusak atau tidak layak dikibarkan, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” tegas Kepala BPIP RI.
Dirinya berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan itu juga Megawati menyampaikan, dibentuknya BPIP adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah dari Pancasila, untuk mengingatkan kembali bahwa Ideologi Indonesia ialah Pancasila, serta memperbiasakan diri agar setiap memulai upacara diawali dengan penyebutan “Salam Pancasila”.

Untuk diketahui selain penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, juga turut dilakukan penyerahan Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato 1 Juni, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Puncak Perayaan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024 secara virtual. Bertempat, di Ruang Teleconverence Kantor Gubernur. Rabu, (26/6/2024).

Perayaan HANI ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN RI Marthinus Hukom dan disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube Humas News BNN RI dari Kota Dumai Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI Marthinus Hukom menyampaikan bahwa peringatan HANI 2024 merupakan momen keprihatinan terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang secara global cenderung meningkat setiap tahun.

“Pencegahan penyalahgunaan narkoba dimaknai sebagai upaya investasi membangun generasi masa depan bangsa yang unggul, berdaya saing dan sehat tanpa narkoba”, ujarnya.

Menurut Marthinus, HANI diperingati di seluruh dunia dengan tema global “Evidence is Clear : Invest in Prevention”, tema ini mengandung pesan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kesungguhan hati, pikiran, konsistensi dan orientasi jangka panjang. Sedangkan, secara nasional mengusung tema “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”.

Lanjut Marthinus menyampaikan, pesan dari tema ini adalah ajakan dan seruan kepada seluruh elemen bangsa untuk selalu mewaspadai, menguatkan kesadaran, menguatkan komitmen dan keberanian bergerak melawan kejahatan narkoba yang dilakukan siapapun, dimanapun dan kapanpun.

“Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, angka ini mewakili 5,8 persen penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun dan menunjukkan kenaikan 12 juta jiwa dari tahun sebelumnya”, sebutnya

Terakhir, Marthinus berharap pembangunan sumberdaya manusia harus menjadi perhatian serius, sekaligus harus dibarengi dengan upaya yang nyata dalam melindungi generasi penerus bangsa dari berbagai faktor destruktif yang salah satunya adalah ancaman narkoba.

“Penanganan narkoba yang multidimensi harus melibatkan seluruh sektor dan elemen baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan elemen lainnya”, tambahnya

Turut hadir : Kepala BNN Provinsi beserta jajaran, Perwakilan Pengadilan Tinggi Sulteng, Perwakilan Kemenkumham Sulteng, Perwakilan Polda Sulteng, Perwakilan Dinas Sosial Sulteng, Perwakilan Bakesbangpol Sulteng dan Perwakilan Dinas Kesehatan Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Donggala-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir meninjau lokasi bencana alam, banjir bandang, di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, pada Rabu (26/6/2024).

Kehadiran Bupati Banggai periode 2006-2011 Ma’mun Amir atas instruksi Gubernur Rusdy Mastura sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal penanggulangan bencana.

Setiba di lokasi bencana, Wagub Ma’mun Amir langsung menuju ke Posko Darurat Bencana Desa Dampal dan bergabung bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Effendi.

Dalam kunjungannya, Ia juga memastikan seluruh penanganan berjalan optimal. Mulai dari segi penanganan pengungsi hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

Setelah dari posko darurat, Wagub Ma’mun Amir beserta rombongan menggunakan sepeda motor menuju Sungai Dampal karena debit air sungai tersebut sering meluap diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi serta pendangkalan sehingga dilakukan normalisasi sungai.

Tak hanya melihat, Beliau juga memberikan arahan kepada operator alat berat yang sedang melakukan normalisasi.

Pada kesempatan itu, Wagub Ma’mun Amir menuturkan tujuan kedatangannya untuk mencari solusi yang terbaik terhadap bencana banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Berdasarkan pendapatnya, banjir merupakan bencana yang tidak bisa diprediksi oleh karena itu perlu diadakannya penanggulangan atau mitigasi bencana di Sulawesi Tengah.

Ia pun berharap, bencana banjir dapat segera selesai agar masyarakat terdampak bisa beraktivitas dengan normal.

“Semoga upaya yang kita ambil hari ini berdampak baik agar masyarakat tidak lagi mengalami dampak banjir”, katanya.

Beliau juga menghimbau masyarakat untuk bersabar dalam penanganan banjir bandang dan berharap Pemerintah Kabupaten Donggala segera mengeluarkan status tanggap darurat agar penanganan dampak banjir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Wagub meninjau lokasi posko pelayanan kesehatan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta menyerahkan paket bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Berdasarkan data BPBD Sulteng, Banjir menerjang Desa Dampal di subuh hari usai hujan mengguyur daerah sekitar semalaman.

Banjir itu menerjang 250 unit rumah, satu unit perkantoran, dua unit PAUD, dua unit TK, satu unit SD, satu unit Polindes, dua unit tempat Ibadah, dua unit gilingan Padi, dan 52 Ha Persawahan.

Turut mendampingi kunjungan Wagub, Tenaga Ahli Gubernur Hamdin, Kalak BPBD Akris Fattah Yunus, Kadis Kominfosantik Sudaryano R. Lamangkona, Kadis Perkimtan Abdul Haris Karim, Karo Umum Suandi, Sekdis Cikasda Anti, Sekdisbunak Erwin, Sekretaris Bimatarung Rusmiadi, Kabag Protokol Ferianus Jator, Pejabat Dinas Perhubungan, Dinsos Yudi, Dinkes Riska.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Donggala- Hujan deras mengguyur beberapa desa di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, megakibatkan debit air sungai meluap ke pemukiman warga.

Andapun desa yang terdampak diantaranya, Desa Mbuwu, Desa Watatu, Desa Tanampulu, Desa Surumana, dan Desa Salumpaku.

“Banjir terjadi pada Senin 24 Juni 2024, pukul 13.30 Wita”, terang Akris selaku Kepala BPBD Provinsi Sulteng dalam wawancara Via WhatsApp Rabu, (26/6/2024)

Akris juga menambahkan, banjirl merendam 257 KK di desa Watatu, 482 KK di desa Mbuwu, 100 KK di desa Tanampulu, 174 KK desa Sarumana dan desa Salumpaku masih dalam pendataan.

Selain itu, 2 (dua) unit rumah warga hanyut terbawa banjir di desa Mbuwu, jalan penghubung Desa Watatu dan Desa Mbuwu terputus akibat longsor, di Desa Tanampulu kurang lebih 100 unit rumah terdampak, akses jalan penghubung desa terputus.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini”, sebutnya

Selain itu kata Akris, kebutuhan mendesak saat ini yaitu ; sembako, beras, perlengkapan tidur, perlengkapan dapur, alat berat untuk normalisasi sungai dan mobil tangki air

“Situasi terakhir, hujan telah reda, air telah surut dan tim gabungan melakukan penyaluran sembako”, tambahnya

Akris menambahkan tim BPBD masih melakukan assessment di lokasi untuk mendata dampak banjir.

Sumber : BPBD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri melaksanakan Magang bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Pasca Pelatihan dan Pendampingan. Bertempat, di Aula Sakulati Disperindag Sulteng. Selasa, (25/06/2024)

Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai pada 25 Juni hingga 27 Juni 2024. Adapun peserta IKM program pengentasan kemiskinan ekstrim berasal dari 3 (tiga) Kabupaten yakni, Donggala, Toli-Toli dan Banggai Laut.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Disperindag Sulteng Mahnila Jotolembah membacakan sambutan tertulis Plh. Kadis Perindag menyampaikan bahwa magang IKM merupakan program Disperindag, yang menjadi satu metode untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membekali para pelaku IKM dengan P/pengetahuan, keterampilan, sikap dan juga motivasi dalam menjalankan industri.

“IKM memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan ekonomi daerah”, ujar Mahnila

Selain itu, Mahnila juga menjelaskan, tujuan dari program magang ini adalah tersedianya SDM yang profesional, beretos kerja tinggi dan amanah demi peningkatan kinerja IKM itu sendiri.

Ia berharap, pendampingan yang konsisten terhadap IKM sangat dibutuhkan agar upaya pemberdayaan dan peningkatan kinerja sektor ekonomi berkelanjutan.

Sebelumnya, Konsultan Industri Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Fardianto menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia bagi IKM pasca pendampingan serta membantu proses trasnformasi teknologi tepat guna yang dipakai para IKM pasca pendampingan dalam proses produksi untuk meningkatkan produktifitas yang lebih efektif dan efisien.

Instruktur/Pelatih pada kegiatan ini adalah Alberthyn dan Prayitno.

Sumber : Disperindag Sulteng/PPID Pelaksana