All posts by : cZaYY29RgA

Gubernur Sulteng Berkunjung Ke- Kantor ATR/BPN RI.

Jakarta Selatan – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, didampingi Tim Ahli Gubernur Bidang  Investasi Daerah Rony Tanusaputra, Tim Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan HAM Ridha Saleh, Bupati Morut Delis Julkarson Hehi dan Walikota Palu Hadianto Rasyid melakukan pertemuan dengan Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto. Bertempat, di Kantor Kementrian ATR/BPN. Selasa, (10/1/2023)

Dalam pengantarnya, Gubernur Rusdy Mastura bahwa masalah pertanahan di Sulawesi Tengah perlu mendapatkan perhatian serius dari Kementerian ATR-BPN, karena masalah pertanahan atau konflik agraria memicu banyak sekali masalah ikutan yang terjadi di level masyarakat yang juga berakibat pada instabilitas sosial.

Konflik agraria di Sulawesi Tengah yaitu ; terjadi di areal perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU, selain konflik agraria, perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU juga mengakibatkan kerugian negara, karena perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU itu tidak melaksanakan kewajiban keuangannya pada negara, ini modus sebagai kejahatan keuangan di bidang perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah yang terdaftar resmi di Pemda Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 61 perusahaan. dari 61 perusahaan tersebut ada 43 perusahaan yang tidak memiliki HGU, jadi total luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan tanpa memiliki alas hak atau tanpa HGU tersebut berjumlah 411.000 Ha tersebar di Kabupaten Donggala, Parigi Mautong, Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali Utara dan Morowali dan Poso.

Dari data yang kami miliki, perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki Izin Lokasi. oleh karena itu, pemerintah Provinsi akan segera bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti halnya Pemda telah mengambil langkah dalam menyelesaiakan masalah konflik lahan perkebunan PT. ANA dengan Masyarakat di 5 Desa.

Gubernur juga meminta kepada menteri untuk segera membentuk tim terpadu terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Pemda Provinsi dan Pemkab untuk bekerja mengurai dan mencari strategi penyelesaian masalah tersebut.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan permohonan untuk membantu mempercepat redistribusi dan sertifikasi tanah seluas 400 ha di KPN untuk di bagikan kepada 400 keluarga petani yang ada di Talaga.

Selanjutnya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, merespon baik dan memberikan apresiasi atas kesungguhan Gubernur Sulteng untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit yang juga menjadi perhatian khusus oleh Presiden.

Selanjutnya, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa terkait dengan redistribusi dan sertifikasi tanah, memberikan apresiasi dan mendukung bahkan akan memerintahkan untuk segera menyiapkan sertifikat komunal bagi petani yang ada di Kawasan Pangan Nusantara, dan segera di jadwalkan untuk mengunjungi lokasi.

Menteri memerintahkan Dirjen PHT BPN pak Suyus untuk mempersiapkan tim terpadu dan segera berkoordinasi dengan tim Pemprov.

Lebih jauh, Hadi Tjahjanto berharap agar Gubernur-Gubernur yang lain juga bisa mengikuti langkah dan kesungguhan Gubernur Sulteng menyelesaikan dan mau terbuka atas konflik tanah dan masalahnya di wilayahnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tengah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM didampingi oleh pejabat Biro Ekonomi terima Audiensi PT Pertamina Patra Niaga. Bertempat di Ruang Sekda Prov. Sulteng. Selasa, (10/01/2023).

Dalam audiensi tersebut, Executive General Manager Region Sulawesi Erwin Dwiyanto menyampaikan tujuan audiensi kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna meminta dukungan terhadap PT Pertamina Patra Niaga dalam penggunaan akun mypertamina.

Penggunaan barcode yang diterapkan oleh PT Pertamina beberapa waktu lalu, merupakan salah satu upaya agar penyaluran Bahan bakar minyak (BBM) lebih tepat sasaran. Guna mendukung hal tersebut, pihak pertamina meminta dukungan Pemda Prov. Sulteng berupa bentuk video testimoni.

Tidak hanya itu, Erwin Dwiyanto juga mengharapkan dukungan serta bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait surat rekomendasi atau surat verifikasi yang sah yang digunakan masyarakat tertentu seperti nelayan dalam penyaluran subsidi BBM. Hal ini dikarenakan banyak ditemukannya surat rekomendasi palsu sehingga menyebabkan susahnya operator SPBU dalam mendeteksi surat tersebut.

Dalam pengeluaran surat rekomendasi atau surat verifikasi tersebut Erwin Dwiyanto meminta agar lebih diperketat, yang dikarenakan hal tersebut menjadi salah satu celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menyikapi permohonan tersebut, Pj. Sekda Prov. Sulteng Rudi Dewanto sangat mendukung dan menyambut baik agar kedepannya penyaluran subsidi BBM tidak disalah gunakan. Adapaun dukungan Pemda Prov. Sulteng Rudi Dewanto mengatakan, bahwa Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan hibah tanah kepada PT Pertamina dalam rangka ketahanan energi, dengan harapan ketahanan energi di Sulawesi Tengah terjamin.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rudi Dewanto mengharapkan penambahan kuota subsidi BBM terutama pada industri pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali. Rudi dewanto mengatakan, menurut dapat BPS ekonomi Sulawesi Tengah Masuk dalam 2-3 besar secara nasional, yang mana hal ini berimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang lain. Akan tetapi kuota subsidi BBM yang diberikan oleh Pertamina pusat tidak seperti yang diharapkan.

Selanjutnya, menanggapi penggunaan barcode pada aplikasi mypertamina yang mana dengan kata lain masyarakat harus membuat akun pada aplikasi tersebut, Rudi Dewanto menyarankan agar bentuk dukungan Pemda Prov. Sulteng tersebut tidak hanya dalam bentuk video testimoni, tetapi juga melalui surat edaran baik dari tingakat provinsi, kab/kota hingga tingkat kelurahan/desa agar lebih maksimal. Selain itu juga, Rudi Dewanto menyarankan untuk memberikan SDM pembantu guna mendampingi penyebar luasan terkait penggunaan aplikasi mypertamina.

“Lebih efektif apabila dukungan ini melalui surat edaran pemda mulai dari provinsi, kab/kota hingga tingkat kelurahan/desa agar lebih maksimal” ucap Rudi Dewanto.

Diakhir audiensi juga Rudi Dewanto mengatakan akan sesegera mungkin untuk menyiapkan draf surat dukungan baik surat edaran yang telah dijelaskan maupun surat rekomendasi bagi para masyarakat seperti nelayan dalam penyaluran subsidi BBM.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Kepala DKIPS Provinsi Sulteng Dra. Novalina, MM yang diwakili Kepala Bidang Aptika Wahyu Agus Pratama S.STP M.AP mengikuti Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Bertempat, diruang rapat kantor DKIPS Prov. Sulteng secara Virtual. Selasa, (10/1/2022)

Dalam kesempatan itu, Wahyu Agus Pratama mengatakan, tujuan dari kegiatan adalah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Pilpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Berbasis Elektronik dan Undang-Undang Pilpres Nomor 132 tentang Arsitektur SPBE.

Untuk itu, dalam pemenuhan Undang-Undang Pilpres tersebut adalah aplikasi sistem informasi arsitektur SPBE dimana didalamnya terdapat proses bisnis, domain-domain yang tekait harus di isi.

Dalam Aplikasi SIA ada 2 tahapan yaitu ; melalui excel dan melalui sistem, aplikasi SIA bisa setiap saat dapat melakukan penginputan dan jika terdapat perubahan secara nomen klatur.

Ada hal- hal yang baru maka ada penguatan dari sumber daya manusia sehingga kami mengundang dari kementerian menpan RB untuk memfasilitasi kegiatan dan mengharapkan dari kab/ kota untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut sehingga berkaitan dengan SDM “ucap wahyu agus pratama”

Secara virtual, Perwita Sari selaku Narasumber dari Kemenpan RB menjelaskan, Visi dan Misi SPBE adalah terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Misi SPBE adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas, membangun pondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan handal, membangun sumber daya manusia yang kompoten dan inovatif berbasis elektronik informasi dan komunikasi.

Di akhir kegiatan, Kabid Aptika Wahyu Agus Pratama berharap, dengan adanya kegiatan ini kiranya dapat membantu pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perwakilan Kementerian Pusat dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota khusunya pada pelaksanaan pemenuhan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga penguatan dalam sumber daya manusia bisa tercapai.

Turut hadir : Jabatan Fungsional dan Staf bidang Aptika dan Kadis Kominfo Se-Sulawesi Tengah (secara virtual).

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur H. Rusdy Mastura , Mengapresiasi dan Bangga dengan Realisasi Investasi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Bertempat, diruang kerja Gubernur. Senin, 9 Januari 2023.

Tim Pengelola Data Investasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Teguh Ananta Menyampaikan secara Rinci Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah dihadapan Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura bersama Tim Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Moh. Hamdin dan Tim Ahli Gubernur Bidang Percepatan Pembangunan Dharma Gunawan Mochtar, Tim Ahli Gubernur Bidang Fiskal dan Investasi Daerah, Andika.

Teguh Ananta menyampaikan data perkembangan Investasi dari Tahun 2019 – 2022, dimana Realisasi Investasi Tahun 2019 sebesar 31,51 T dari Target 20,08 T, Tahun 2020 Realisasi sebesar 30,88 T dari target 24,20T, Tahun 2021 Realisasi 42,69 T dari Target 31,75 T dan TW III Tahun 2022 Realisasi Investasi Sebesar 76,44 T dari Target 53,09 T. Dan realisasi Investasi Tahun 2022 sampai akhir Tahun 2022 bisa mencapai 100 T.

Selanjutnya Teguh Ananta juga menyampaikan bahwa daerah Investasi terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Kabupaten Poso  dan Kota Palu.

5 Sektor dengan Nilai Realisasi Terbesar sampai periode Triwulan III Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan Mesin dan Peralatannya, selanjutnya Industri Kimia dan Farmasi, Bidang Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran selanjutnya Listrik, Gas dan Air.

Selanjutnya, dengan jumlah investasi tersebut dapat membuka lapangan Kerja untuk Tahun 2021 bisa sebesar 12.973 TKI, dan Tahun 2022 membuka lapangan kerja 32.000 lapangan kerja.

Melihat data tersebut Gubernur sangat Kagum dan Bangga melihat realisasi Investasi di Sulawesi Tengah, Realisasi Investasi tersebut merupakan kepercayaan Investor Kepada Pemerintah dan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Mengelola SDA dan Potensi yang terdapat di Sulawesi Tengah.

Tantangan kita untuk menyiapkan angkatan Kerja Asal Daerah Sulawesi Tengah untuk dapat bekerja sesuai kebutuhan Industri yang ada.

Dengan investasi tersebut, sudah dapat membuka lapangan kerja dari Tahun 2021 dan 2022 sebesar 44.973  lapangan kerja baru dari target 58.000 pembukaan lapangan kerja sesuai target Visi dan Misi Gubernur.

Lapangan kerja melalui Investasi Tersebut belum termasuk pada Lapangan Kerja UMKM yang didorong melalui KUR dengan Bunga Ringan melalui Kerja Sama dengan BRI, sehingga target pembukaan lapangan kerja baru tersebut sudah hampir terlampaui.
Gubernur mendapat laporan bahwa ada daerah yang saat ini susah mendapat Tenaga Kerja ini menjadi tantang karena banyak angkatan kerja kita fokus ke Morowali dan Morut.

Gubernur menyampaikan tantangan terbesar adalah SDM. Olehnya, mari tingkatkan pendidikan vokasi dan pendidikan magang ke Luar Negeri, semoga percepatan BLK Kementrian Tenaga Kerja di Palu dan di Morowali dapat menjawab tantangan tersebut.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Ir. Faizal Mang, MM hadiri Webinar Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Rangka Mendukung Sukses Pemilu 2024 Yang Aman Dan Damai yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Bertempat, di Ruang Vidcon Kantor Gubernur. Senin, (9/01/2023).

Pada laporan yang disampaikan oleh Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum La Ode Ahmad menyampaikan, webinar ini dilaksanakan dalam rangka mengambil bagian upaya mewujudkan pemilu yang lancar, aman, damai dan harmoni. Adapun dalam webinar tersebut menghadirkan narasumber yang berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), dan Kepala FKUB Kemenag RI.

Dalam sambutan serta arahan yang disampaikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si mengatakan, bahwa dalam membangun pemilu yang baik dan berkualitas baik dari segi proses maupun hasil, tentu dibutuhkan ekosistem yang baik. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu RI secara khusus beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan release tentang indeks kerawanan pemilu Indonesia.

Potensi-potensi kerawanan pada pemilu harus dilihat bukan sebagai masalah, akan tetapi dilihat sebagai tantangan. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu harus diatasi secara bersama-sama, yang dikarenakan tantangan dalam kepemiluan ini bukan hanya soal elektoral, akan tetapi banyak sekali masalah-masalah diluar elektoral yang diluar jangkauan penyelenggara pemilu yang dalam hal ini KPU, Bawaslu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP).

Tingginya pengaruh algoritma informasi yang ada dimedia sosial, menjadi tantangan baru dalam kepemiluan. Tantangan-tantangan ini harus dikomunikasikan karena kecepatan menangani terutama pada teknologi ini, tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki.

Adanya FKUB selama ini menjadi pilar yang mengelola harmoni kebangsaan . Melalui forum ini Kementerian Dalam Negeri memohon dukungan dari FKBU seluruh Indonesia agar kiranya bisa bersinergi pada penyelenggaraan pemilu.

“Peran FKUB merupakan yang mengelola kebangsaan kita dengan latar belakang keagamaan tentu sangat penting sekali dan menjadi mitra prioritas dalam strategi penyelenggaraan pemilu” ucap Bahtiar.

Turut hadir : Ketua Bawaslu RI, Kepala FKUB, Perwakilan Sekda Prov.Kab/kota, Kakanwil Kemenag Prov.Kab/Kota, Kesbangpol Prov.Kab/kota, KPU Prov.Kab/kota, Bawaslu Prov.Kab/kota, Dinsos Prov.Kab/kota.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Pemerintah Pusat secara Virtual. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (9/1/2022)

Turut hadir pada kesempatan tersebut yakni ; Kepala Bulog David. S, Staf Ahli Bidang Ekonomi Abdul Rauf Malik, Bank Indonesia Perwakilan Sulteng Moh. Fadli, Badan Pusat Statistik Provinsi Henry Simanjuntak, Kadis Sosial Sitti Hasbiah Zaenong dan Kadis TPH Nelson Metubun, Bappeda, Cikasda dan beberapa OPD terkait lainnya.

Mengawali arahanya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan Angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Olehnya, peran pemerintah daerah sangat penting dimana pada September 2022 inflasi kita mencapai 5,9 % dan Oktober 2022 turun menjadi 5,7 %.

“Terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang hadir pada rakor ini.” Kata Mendagri mengawali sambutannya

Kemudian, Mendagri juga menerangkan bahwa sampai dengan 6 Januari 2023, terpantau komoditas yang menyumbang kenaikan sekaligus penurunan di seluruh Kabupaten dan Kota yakni ; cabai rawit terjadi kenaikan di 81 Kabupaten dan Kota. Namun juga terjadi penurunan di 42 Kabupaten dan Kota.

Selanjutnya, beras terjadi kenaikan di 72 Kabupaten dan Kota. Namun juga terjadi penurunan di 90 Kabupaten dan Kota. Telur ayam ras terjadi penurunan di 206 Kabupaten dan Kota. Namun terjadi kenaikan di 16 Kabupaten dan Kota. kemudian daging ayam ras juga mengalami penurunan di 118 Kabupaten dan Kota. Namun, juga mengalami kenaikan di 55 Kabupaten dan Kota.

“Berdasarkan release BPS, kenaikan inflasi pada Desember 2022 mencapai 5,51%.” Ujar Mendagri

Untuk itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk bisa melakukan terobosan-terobosan kreatif dalam menanggulangi permasalahan inflasi, misalnya ; memberikan subsidi bagi transportasi darat, laut serta melakukan koordinasi dengan penyedia angkutan udara.

Terakhir, Mendagri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak bosan mengikuti rapat koordinasi, karena ini semua dilakukan menyangkut kepentingan rakyat.

Pada kesempaan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Margo Yuwono, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022, ada 4 (empat) hal yang mempengaruhi perkembangan inflasi yakni ; pemulihan Covid-19, konflik geopolitik, pengetatan keuangan di sejumlah negara dan tekanan inflasi global.

Perekonomian global mengalami sejumlah guncangan sepanjang tahun 2022, berakibat pada tertahannya pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun sebelumnya.

Catatan peristiwa sepanjang tahun 2022 yaitu ; Januari 2022, kelangkaan minyak goreng, April 2022, kenaikan harga avtur, Mei 2022, Bulan ni Ramadhan dan idul Fitri, Juni 2022, anomali cuaca dibeberapa wilayah, September 2022, penyesuaian harga BBM bersubsidi dan Desember 2022, libur sekolah, natal dan tahun baru 2023.

Kebijakan pengendalian Inflasi oleh pemerintah dilakukan dengan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan melakukan evaluasi setiap hari Senin untuk melihat perkembangan harga di seluruh Kabupaten dan Kota.

“Inflasi tahun ke tahun sebesar 5,51 %, serta inflasi dari bulan ke depan sebesar 0,66 %.” Jelasnya

Secara nasional, Inflasi disebabkan oleh 3 (tiga) komoditas yakni ; (1) makanan, minuman dan tembakau, inflasinya sebesar 5,83 % dengan andil inflasi 1,51%. (2) perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga inflasinya sebesar 3,78 % dengan andil inflasi 0,74 %. (3) transportasi, inflasinya 15,26 % dengan andil inflasi 1,64 %.

Potensi inflasi Januari 2023, untuk bahan makanan yang bergejolak masih dalam kondisi baik. Tetapi, yang perlu diwaspadai adalah harga yang diatur oleh pemerintah.

Ada beberapa upaya pengendalian harga komoditas yaitu ; Pertama, memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas bahan makanan bergejolak.

Kedua, menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui kerjasama pengadaan pasokan antar Provinsi.

Ketiga, menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dengan menciptakan barang substitusinya.

Turut hadir : Deputi Strategi, Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Dirjen Holtikultura, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendagri, Polri, TNI, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, BNPT dan para Narasumber.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sulteng Dr. Rudi Dewanto SE., MM mengadakan Rapat Rencana Pembangunan Gedung Pusdaops dan Aset BPBD lainnya. Bertempat, di ruang kerja Pj. Sekda Kantor Gubernur, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu. Jum’at, (6/1/2023).

Rapat ini diawali dengan penyampaian Drs. Arfan, M.Si Plt. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sulteng menyampaikan BPBD Prov. Sulteng berencana melakukan pembangunan kantor induk senilai 33 Milyar dengan menghapuskan bangunan lama yang bersumber dari APBD dan APBN. Langkah awal dari pembangunan ini yaitu pembangunan Pusdaops senilai 10 MIlyar untuk bangunan fisik.

Selanjutnya, Pj. Sekda Prov. Sulteng Dr. Rudi Dewanto SE., MM menjelaskan bahwa pembangunan Pusdaops ini akan mendapatkan bantuan dari BNPB namun perlu diperjelas mekanisme pembangunannya apakah BPBD nanti mendapatkan hibah dana atau hibah barang dari BNPB.

Ia juga menerangkan dalam pembangunan ini nantinya perlu ada penghapusan aset akan tetapi sebelum penghapusan dilakukan BPKAD perlu memperhatikan syarat-syarat untuk bisa menghapus sebuah aset, antara lain jika aset tersebut rusak berat; Idle atau tidak digunakan; melampaui masa manfaatnya.

Kemudian, Sitti Hasbiah N. Zaenong, M.Si Kepala Dinas Sosial Prov. Sulteng menjelaskan Dinas Sosial Prov. Sulteng akan membantu pembangunan Pusdaops ini dengan memberikan aset berupa tanah kepada BPBD Prov. Sulteng.

Diakhir rapat, Pj. Sekda Rudi Dewanto menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. BNPB akan memberikan bantuan dalam bentuk hibah kepada BPBD terkait dengan pembangunan Pusdaops
2. Surat Gubernur akan segera diantar kepada BNPB Pusat agar BNPB Pusat bisa memberikan bantuan
3. Berkaitan dengan penatausahaan dan tertib administrasi aset, akan dibentuk tim bersama BPKAD, Dinas Sosial Prov. Sulteng dan BPBD Prov. Sulteng untuk menyelesaikan administrasi terkait penerimaan aset
4. Koordinasi untuk penyerahan aset dari Dinas Sosial ke BPBD Prov. Sulteng perlu dilakukan langkah-langkah mengingat bahwa audit BPK terkait aset sudah mulai masuk sehingga diusahakan dalam waktu 2 minggu bisa selesai.
5. Terus melakukan Koordinasi terkait proses pengelolaan hibah dan penerimaan aset.

Turut Hadir : Kadis Sosial Prov. Sulteng, Plt Ketua Pelaksana BPBD, Kasubag Keuangan dan aset Dinsos, Kasub Aset BPBD, Kasub Aset BPKAD

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melalui bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) lakukan Desk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat di Ruang Rapat DKIPS Prov. Sulteng. Jumat (6/01/2023).

Pada pelaksanaan Desk membahas terkait kuesioner penilaian keterbukaan informasi publik untuk tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Hasim R, S.Kom., M.Si. Pada desk tersebut Hasim menjelaskan bahwa dalam kuesioner penilaian untuk tahun 2023 tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam desk tersebut, Hasim memberi arahan kepada petugas PPID pelaksana disetiap perangkat daerah agar dapat pro aktif dalam mendukung publikasi disetiap kegiatan setiap bidang pada masing-masing instansinya.

“Kalau anda ingin mendapatkan dukungan dari pimpinan OPD, anda harus proaktif dalam mendukung publikasi kegiatan yang dilakukan oleh bidang pada OPD masing-masing” ucap Hasim.

Sebagai tindak lanjut dari desk tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Utama melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik akan melakukan audiensi ke setiap OPD tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian diharapkan kedepannya setiap perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mendapatkan predikat informatif pada pelayanan keterbukaan informasi publik.

Turut hadir : Pejabat PPID tingkat Prov.Sulteng

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. H. Rudi Dewanto, SE., MM memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) BMD Provinsi Sulteng berupa Tanah Atas Mess Pemda di Jakarta. Bertempat, di Ruang Kerja Pj. Sekda Kantor Gubernur. Kamis, (5/1/2023)

Pada kesempatan itu, Pj. Sekda Rudi Dewanto menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas rencana pemanfaatan Aset Mess Pemda di Jakarta.

Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 219 bahwa BGS dan BSG BMD dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu :

1. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD, untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Adapun tahapan pelaksanaan BGS dan BSG atas barang milik daerah yang berada di Pengelola barang, meliputi ; (1) Inisiatif atau permohonan. (2) Penelitian administrasi. (3) Pembentukan Tim dan penilaian. (4) Perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan presentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan. (5) Pemilihan mitra, (6) Penerbitan keputusan, penandatanganan perjanjian dan pelaksana.

Terkahir, Pj. Sekda Rudi Dewanto membacakan hasil rapat pada pertemuan tersebut yaitu :

• Badan penghubung rencananya akan memanfaatkan aset daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berlokasi di Tanah Abang Jakarta.
• Berdarsarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Agar badan penghubung menyiapkan Timeline terkait pemanfaatan aset.
• Pelakasanaan dilapangan, diserahkan kepada badan penghubung pengelola barang.
• Badan penghubung menyiapkan dokumen, seperti ; surat permohonan aset, surat keputusan tim internal, dokumen awal BKT.
• Dokumen-dokumen tersebut di koordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Turut hadir : Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Perekonomian, Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, BPKAD, Bappeda, dan Bapenda.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didampingi oleh Dikjen Perumahan, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dikjen Cipta Karya dan Walikota Palu lakukan Groundbreaking Pembangunan Hunian Tetap dan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tondo II. Bertempat di kawasan Huntap Tondo II. Kamis (5/01/203).

Groundbreaking sendiri bukan hanya sekadar menandai dimulainya pengerjaan pembangunan hunian tetap Tondo II, akan tetapi merupakan sebuah prosesi untuk membuktikan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan hunian tetap beserta infrastruktur didalamnya.

Pada pembangunan huntap Tondo II ini, Bank dunia menekankan kepada pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana bank dunia berkeinginan bahwa proses yang dilaksanakan dalam pembangunan huntap Tondo II berjalan dengan bersih sehingga semua proses tidak memberikan kerugian kepada siapapun.

Dalam sambutan Direktorat Jendral Perumahan Ir. Iwan Suprianto, ST., MT mengatakan bahwa pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo menginstruksikan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana pada inpres tersebut disebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan huntap Tondo II harus dituntaskan pada tahun 2024 dan juga pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan sebuah kewajiban, sehingga dalam hal ini Iwan Suprianto mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa pembangunan huntap Tondo II bukan hanya sekadar proyek, akan tetapi merupakan sebuah misi atau operasi kemanusiaan yang harus dilaksanakan sepenuh hati. Yang mana Iwan Supriato mengharapkan pembangunan ini selesai tepat waktu sebagaimana bentuk kepedulian dan empati bagi pengungsi, selain itu juga diharapkan dapat dilaksanakan tepat mutu dan tepat biaya yang mana seluruh biaya yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam instruksi yang diberikan oleh Dikjen Perumahan Ir. Iwan Suprianto, ST., MT, agar seluruh pembangunan huntap Tondo II ini dapat diselesaikan pada tahun 2023. Adapun kendala-kendala yang terjadi kiranya dapat dikoordinasikan dan diselesaikan, yang mana pada tahun 2024 huntap Tondo II sudah harus dihuni dan serah terima aset.

“Sebagaimana sesuai dengan arahan Presiden, saya berharap bahwa pelaksanaan pembangunan hunian tetap pasca bencana ini dapat diselesaikan pada tahun 2023” ucap Iwan Suprianto.

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat penyintas bencana 28 september 2018, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengucapkan rasa terimakasih dan apresiasi kepada Kementerian PUPR dengan memulainya pekerjaan pembangunan hunian tetap dan infrastruktur permukiman kawasan hunian Tondo II Kota Palu. Rusdy Mastura berharap dengan adanya hunian dengan konstruksi anti gempa dan kondusif, dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di Sulawesi Tengah.

Turut Hadir : Wakil Ketua DPRD Prov.Sulteng, Kepala Satgas Penanganan Bencana Kementerian PURP Wil.Sulteng, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dikjen Ciptakarya, Walikota Palu, Unsur Forkopimda.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng