All posts by : cZaYY29RgA

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia Palu diapresiasi Gubernur Rusdy Mastura sebagai institusi pendidikan tinggi pelopor penyelenggara program studi teknik informatika dan Sistem Informasi di Sulteng.

“Semoga STMIK Bina Mulia terus mengembangkan kualitas agar berjaya menjadi kampus terdepan mencetak lulusan IT,” harap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. H. Rudi Dewanto, SE, MM saat membacakan sambutan gubernur pada Wisuda ke-17 STMIK Bina Mulia Palu, Sabtu (4/2), di Hotel Brizky.

Awal tahun ini, STMIK Bina Mulia yang diketuai Ir. Burhanuddin Andi Masse, M.Kom berhasil mewisuda 85 lulusan IT, terdiri dari 47 sarjana teknik informatika dan 38 sarjana sistem informasi.

Ke seluruh lulusan asisten berharap supaya komitmen menjaga nilai-nilai kejujuran dan kebenaran sesuai hakikat ilmu pengetahuan serta mengaplikasikan ilmunya untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat negeri 1000 Megalith.

Ia juga mendoakan semoga lulusan STMIK Bina Mulia cepat diserap dalam dunia kerja dan melanjutkan studi IT ke jenjang magister hingga doktor.

“Semoga (lulusan) siap mengabdi dan mendukung pembangunan daerah yang sejalan dengan gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju,” harapnya.

Terakhir Ia mengingatkan supaya lulusan jangan berhenti belajar dan menambah ilmu karena berbagai informasi terupdate dapat dengan mudah diakses dari genggaman tangan berkat smartphone.

“Ingat lah bahwa ilmu pengetahuan tak akan pernah cukup dan tak ada habisnya. (Untuk itu) Kalian harus tetap belajar, menjadi orang-orang adaptif, kreatif dan visioner,” tutupnya.

Turut hadir dalam wisuda ke-17, Kepala LLDIKTI Wilayah 16 Dr. Irwan Halid, M.Si, Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Dr. Samsinar Z. Moga, M.Si, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIMIK Adhi Guna Anwar S Panyiili, S.Kom, M.Kom dan mitra kerja.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Gubernur Rusdy Mastura diwakili Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Farida Lamarauna, SE, M.Si menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Geologi Indonesia (Pengda IAGI) Provinsi Sulteng periode 2022-2025 pada Sabtu (4/2), di hotel BW Coco.

Acara dirangkaikan rapat kerja pengurus terpilih yang juga dibuka staf ahli Farida Lamarauna.

Kedua momen ini diharapkan jadi momentum IAGI memajukan ilmu pengetahuan dan pembangunan Sulteng.

“Saya harap dapat dirumuskan program-program terbaik, diantaranya agar (IAGI) dapat merangkul sebanyak mungkin lulusan dan ahli geologi yang tersebar di negeri 1000 megalith untuk mengaplikasikan ilmunya,” kata staf ahli.

Termasuk menjalin kerjasama penelitian dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan beasiswa pendidikan ke luar negeri.

“Saya informasikan bahwa Sulawesi Tengah termasuk dalam 14 provinsi yang jadi target beasiswa Australia yang terbuka untuk ASN dan masyarakat, dan ini mungkin suatu kesempatan,” harapnya agar geolog daerah memperdalam ilmunya lewat program beasiswa.

Sementara Ketua Umum PP IAGI Dr.Ir. Muhammad Burhanuddin Nur, M.Sc mengapresiasi perkembangan IAGI Sulteng yang sangat cepat dengan usianya baru 4 tahun karena dibentuk persis setelah gempa 2018.

Harapnya lagi agar pemerintah daerah dapat mengakomodir tiap masukan dan rekomendasi IAGI untuk membangun Sulteng tangguh bencana.

“(Sulteng) mirip-mirip negeri 1000 gempa, Jepang yang sukses membangun karena memasukkan rekomendasi ahli kebumian,” Ia berpendapat.

Senada dengan itu semua, Ketua baru IAGI Sulteng Hamka Jaya, ST akan mengutamakan program-program peningkatan keilmuan untuk mengoptimalkan geologi sebagai sains dan engineering.

“Kami tetap mengharapkan support dan dukungan dari senior-senior kami,” singkatnya.

Turut hadir di acara Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako Dr. Eng. Ir. Andi Rusdin, ST, MT, M.Sc, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu dr. Husaema, MM dan Tenaga Ahli Gubernur Andi Aril Pattalau.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sulteng menggelar Wawancara Paritrana Award Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Wawancara tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 2-3 Februari 2023. Bertempat di Hotel Santika Palu. Jumat (3/02/2023).

Paritrana award merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam penjelasan yang diberikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sulteng Lubis Latif, mengatakan bahwa paritrana award merupakan penghargaan tertinggi bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha seluruh skala, baik skala besar, menengah dan kecil termasuk UMKM.

Paritrana award bertujuan untuk mengukur sejauh mana komitmen pemda ataupun pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepala tenaga kerja, baik yang bekerja dilingkup pemda seperti honorer, aparat desa maupun pekerja rentan yang berada pada kawasan tersebut.

Saat ini, Paritrana award sendiri dilakukan untuk yang ke-7 kalinya dan kali pertama dilakukan penilaian tingkat provinsi. Dalam hal ini pemda Kab/Kota yang meraih peringkat 1, nantinya akan mewakili Provinsi ketingkat nasional.

Dalam petunjuk Kemenko PMK sudah terdapat aturan terkait tim penilai, yang mana dalam tim penilai tersebut diketuai oleh Sekda, sekretaris merupakan kepala BPJS ketenagakerjaan Provinsi, serta anggota yang merupakan Kadis Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo), Perwakilan Serikat Pekerja dan 4 ahli yakni ahli hukum, ahli jaminan sosial, ahli ekonomi, dan ahli kebijakan publik.

Pada penjelasannya, Sekretaris Daerah Prov. Sulteng sekaligus Ketua Tim Penilaian Paritrana Award Novalina berharap, kiranya tenaga kerja semakin terlindungi dengan adanya jaminan sosial dan juga akan berpengaruh pada angka kemiskinan.

“Harapannya dengan adanya paritrana award tenaga kerja kita semakin terlindung dengan jaminan sosial dan juga akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan” ucap Novalina.

Turut hadir : Kadis Nakertrans Prov. Sulteng Arnold Firdaus, Perwakilan Apindo Achrul Udaya, Ahli Hukum Abd. Rasyid Talib, perwakilan serikat pekerja Karlan. S Ladandu, ahli ekonomi Ahlis Djirimu, ahli kebijakan publik Muzakir Tawil, ahli jaminan sosial Arifuddin Bidin.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Wakil Ketua TP PKK Prov. Sulteng Halima Amir Mengikuti Pelantikan Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya dan Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura secara daring di Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (02/02/2023).

Adapun Penjabat Tim Penggerak yang dilantik yaitu ; Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya Andar Ariani dan Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura Flora Yvonne De Queloe

Mengawali sambutannya, Ketua TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian menjelaskan bahwa TP PKK merupakan organisasi yang menjadi mitra pemerintah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota dimana PKK merupakan organisasi yang cukup kuat yang mana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 oleh sebab itu diharapkan koordinasi antar setiap pengurus baik pusat maupun daerah.

Lebih lanjut beliau berharap bahwa TP PKK mempunyai program yang jelas, tidak hanya menunggu kerjasama dari pihak lain sehingga bantuan dari anggaran daerah bisa jelas peruntukannya karena umumnya 10 Program Pokok PKK ada di setiap OPD.

“Kita tahu bahwa penganggaran ini unik unik untuk membiayai semua program PKK, oleh sebab itu kita juga bisa dengan melakukan kerjasama dengan OPD bagaimana agar Program-Program PKK itu bisa terlaksana dengan baik” lanjut Tri Tito Karnavian.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa inovasi kebijakan dan program kegiatan menjadi keharusan bagi setiap pemangku kepentingan tidak terkecuali TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan tingkat desa dan kelurahan.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa peran aktif PKK melalui 10 Program Pokok PKK sebagai gerakan nasional dengan kelembagaan yang terstruktur secara hirarki mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa, kelurahan bahkan sampai kelompok terkecil yakni keluarga melalui dasa wisma memiliki potensi yang luar bias ajika digerakkan dengan optimal.

“Itu yang dimaksudkan ketua umum PKK tadi dalam pengarahannya dukungan pemerintah daerah kepada pergerakkan PKK ini dilapangan” Tambah Sekjen Kemendagri.

Relevansi gerakan PKK sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dimana ketua TP PKK akan mengemban tugas mulia sebagai pimpinan derakan PKK di daerah sebagaimana visi dan misi yang akan diwujudkan dengan melakukan aksi nyata dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK dan implementasi 10 Program Pokok PKK.

Diakhir sambutan, Sekjen Kemendagri menyampaikan semoga dalam menjalankan tugas di daerah Ibu Pj. Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya dan Ibu Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Jayapura dapat menggerakkan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat sesuai situasi dan kondisi dengan tetap menjaga kearifan lokal sebagai identitas wilayah.

“Besar Harapan saya PKK semakin kratif dan inovatif dalam menjalankan perannya sebagai motivator dan fasilitator dimasyarakat yang tidak terkungkung pada rutinitas program dan kegiatan yang monoton” tutup beliau.

Turut Hadir: Ketua Umum TP PKK, Sekjen Kemendagri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemendagri, Pejabat Pmpinan Tinggi Pratama Kemendagri, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Plh Gubernur Papua, Pj. Bupati Jayapura, Pengurus TP PKK Pusat, Pengurus TP PKK Daerah yang hadir secara daring.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

PALU, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Makmun Amir menyaksikan dan memberikan sambutan peresmian Ruang Sekretariat Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kantor Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) di Jalan Kartini Palu, Kamis 2 Januari 2023,

Acara seremoni itu ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh Dirlantas Polda Sulteng Kombes Polisi Kingkin Winisuda,SH, SIK, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Palu Hasjudin, SE, MM dan Kepala Bapenda Provinsi Sulteng Drs. Rifki Anata Mustakim, M.Si

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Sulawesi Tengah memberikan selamat atas peresmian ruang sekretariat Tim Pembina SAMSAT Prov. Sulteng yang berada di Kantor PT. Jasa Raharja Palu. Terlebih special lagi menurut Wakil Gubernur, Sulteng jadi daerah ke-3 di Indonesia yang memiliki Ruang Sekretariat bersama Tim Pembina SAMSAT.

Mantan Bupati Banggai ini juga mengapresiasi SAMSAT yang sukses meningkatkan PAD tahun 2022 dari sektor pajak dan retribusi daerah,

“Terima kasih karena salah satu sumber pendapat daerah berkat kerja SAMSAT” ucapnya

Lebih lanjut dengan ruang ini, diharapkan mampu melahirkan inovasi mewujudkan target Gubernur Rusdy Mastura PAD 3 Triliun, harap Wakil Gubernur Sulteng itu,

Ditempat yang sama Dirlantas Polda Sulteng Kombes Polisi Kingkin Winisuda, SH, SIK mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini.

Kingkin mengatakan Ruang Sekretariat ini sebagai tindak lanjut dari peresmian Kantor Sekretariat bersama Tim Pembina Samsat tingkat Nasional Pusat, di ruang ini nanti digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan diskusi,evaluasi,menentukan atau merumuskan program-program unggulan dan inovasi-inovasi yg akan dikembangkan atau dilaksanakan di tempat-tempat pelayanan Samsat di Sulawesi Tengah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Ruang Sekretariat bersama ini dapat terwujud karena adanya komitmen, konsistensi,
sinergitas dan koordinasi yg solid antara Polri, Bapenda dan PT. Jasa Raharja serta para mitra pendukung yg sudah bekerjasama sampai dgn saat ini dan seterusnya.

Selain itu kata Kingkin, Sekretariat Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi ini juga akan menjadi penghubung ke Sekretariat Pembina Samsat di Tingkat Nasional, pungkasnya

Sementara itu Rifki Anata mengatakan “Semoga apa yang kita laksanakan ini akan membawa manfaat yang baik bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan pajak kususnya kendaraan bermotor serta dapat menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan Samsat,”

Rifki Anata juga berpesan, dari Sekber ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang inovatif dalam upaya kita bersama mendorong untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat hingga nantinya berimbas pada pendapatan daerah agar lebih maksimal lagi.

Ditempat yang sama Hasjudin, SE, MM Kacab PT. Jasa Raharja (Persero) Palu mengatakan, Inovasi Sekretariat Bersama Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan bersama baik Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Palu, mitra kerja Bank Sulteng, Bank Mandiri dan Bank BRI serta dapat digunakan mitra Dinas atau Instansi lain dalam keperluan peningkatan mutu dalam bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan, ungkapnya

Peresmian atau launching Sekber Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulteng, Dirlantas Polda Sulteng, Kepala Bapenda Provinsi Sulteng, Kepala Cabang PT. jasa Raharja (Persero) Palu, Para KA UPT Wilayah Pasigala, Kadishub Prov. Sulteng, Kasi STNK Subdit Regident, Kasat Lantas Polresta Palu, KBO Lantas Polres Sigi Mitra Bank Sulteng,Mitra Bank BRI,Mitra Bank Mandiri Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Richard Arnaldo menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Germas Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) Tahun 2023 secara Virtual. Bertempat, di ruang kerja Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah. Kamis, (2/2/2023).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Odo R.M Manuhutu selaku Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves RI.

Penyelenggaraan harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) bertujuan untuk mengoptimalisasi berbagai potensi untuk menggerakkan roda perekonimian Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah akan turut serta menjadi tuan rumah dalam pelaksanaannya ditahun 2023.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Richard Arnaldo menyampaikan beberapa topik utama yang menjadi pembahasan, diantaranya ; Penentuan tema dan launching logo kegiatan, Penjadwalan kegiatan dan penentuan lokasi, Pendataan jumlah UMKM,IKM, Artisan, Koperasi dan BumDes di Sulawesi Tengah, Pendampingan, pelatihan dan permodalan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marives Republik Indonesia Odo R.M Manuhutu memberikan beberapa masukan yakni ; Pada SK, agar melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kemenkeu dan lain-lain yang memiliki perwakilan di daerah, tempat pariwisata seperti Patung Megalitikum peninggalan prasejarah dan memaksimalkan belanja pemerintah daerah 95% untuk produk-produk dalam negeri.

Turut hadir : Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Wakil Gubernur Ma’mun Amir didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng membuka secara resmi Virtual Assessment Smart Governace Bagi Pejabat Pengawas Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng. Bertempat, diruang kerja Wakil Gubernur. Kamis, (2/2/2023)

Dalam laporannya, Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Sulteng Rachman Yape menerangkan bahwa tujuan pelaksanaan virtual assessment smart governance dengan metode cact kepada pejabat pengawas tahun 2023 adalah Pertama, sebagai bahan pemenuhan pelaksanaan manajemen asn sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, sebagai pemenuhan profil ASN pejabat pengawas sebagai pemenuhan syarat jabatan pejabat pengawas sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Ketiga, sebagai bahan pengembangan potensi dan kompetensi pejabat pengawas.

Selanjutnya, Rachman Yape menjelaskan bahwa pelaksanaan virtual assessment smart governance dengan metode CACT yang berlangsung diawali pembukaan dan pembekalan secara virtual pada Kamis, 2 Februari 2023 kemudian untuk pelaksanaan virtual assessment smart governance berlangsung selama 4 (empat) hari kerja dimulai 6 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023 bertempat di SMK Negeri 3 Palu Jl. Tanjung Santigi.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Ma’mun Amir mengatakan, selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah, menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pusat Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang telah sebagai memfasilitasi kegiatan ini.

Selanjutnya, Ma’mun Amir menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan ikhtiar kolaboratif bersama dalam rangka membangun SDM aparatur yang professional guna menciptakan tata kelola pemerintah daerah dan menghasilkan pelayanan publik berkualitas prima.

Untuk itu, birokrasi kita saat ini harus cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan atau secara global dikenal dengan dengan istilah vuca yaitu volatile, uncertain, complex, and ambiguous. ditambah dengan memasuki era revolusi industri 4.0 dimana kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah teknologi meningkat. kearah informasi penggunaan semakin

“SDM merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa dan tata kelola pemerintahan termasuk di dalamnya mutu pelayanan publik.” Kata Gubernur Ma’mun Amir

Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk menyelenggarakan manajemen ASN dengan lebih objektif dan profesional dengan mengedepankan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, dalam upaya melengkapi profil pegawai berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Terakhir, Ma’mun Amir berharap melalui pelaksanaan uji kompetensi ini akan berpengaruh pada penilaian indeks profesionalitas ASN dan mendorong penilaian sistem merit pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih baik, sehingga dapat mempercepat penerapan sesuai dengan Permenpan Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen talenta.

“Saya ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan assesment secara seksama, fokus dan maksimalkan kapasitas diri anda untuk menyelesaikan soal-soal dan simulasisimulasi yang diberikan agar meraih hasil yang optimal.” Tambahnya

Turut hadir : Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN RI, Tim VAC Smart Government BKN RI, Kepala Dinas, Kepala Badan, Pejabat Pengawas Lingkup Pemprov Sulteng.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Sigi, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Wakil Gubernur Drs. Ma’mun Amir didampingi mengikuti Penanaman 1000 Pohon secara hybred. Bertempat, di Halaman Kantor BPTP Sulteng Desa Maku, Kecamatan Dolo. Rabu, (1/2/2023)

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Ma’mun Amir didampingi Bupati Sigi Moh. Irwan, S.Sos., M.Si, Wakil Ketua TP- PKK Provinsi Sulteng Hj. Halima Amir, Kepala Balai Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Provinsi Sulteng Dr. Abdul Wahab, SP., MP, Kadis TPH Provinsi Nelson Metubun, SP, Kadis Pangan Provinsi Dr. Ir. Eva Rantung, M.Si.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kunjungan ibu negara beserta ibu-ibu menteri dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) yang salah satu kegiatanya adalah penanaman 1000 pohon buah secara simbolis disekitar Candi Borobudur – Magelang.

Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE Kabinet Indonesia dibentuk pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Ibu Negara dan Ibu Wakil Presiden bertepatan pada saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin periode 2019 – 2024 dimana sebelumnya bernama OASE Kabinet Kerja Periode 2014-2019.

Penanaman 1000 pohon tersebut di pimpin oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan ibu Wury Ma’mun Amin yang dilaksanakan secara hybrid se-Indonesia.

Pohon yang ditanam sebanyak 110 pohon yang terdiri dari beberapa jenis pohon diantaranya ; durian tampilan sebanyak 30 pohon, alpukat hijau bundar sebanyak 20 pohon, alpukat hijau panjang sebanyak 30 pohon, nangka lokal sebanyak 20 pohon, jeruk trigas sebanyak 20 pohon.

OASE Kabinet Indonesia Maju merupakan wadah atau organisasi khusus gagasan Ibu Negara dan Ibu Wakil Presiden serta disepakati oleh para pendamping menteri Kabinet Indonesia Maju untuk jejaring komunikasi, koordinasi, mendukung dan berperan dalam mensukseskan program Kabinet Indonesia Maju.

OASE Kabinet Indonesia Maju merupakan wadah untuk jejaring komunikasi dan koordinasi sehingga memudahkan seluruh anggotanya untuk secara bersama-sama melakukan serangkaian aktivitas yang berguna bagi masyarakat luas.

Turut hadir : Kapolres Sigi, Wakil Ketua PKK Kab. Sigi, Kadis Pangan Provinsi, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sigi, Kadis Kominfo Sigi, Kepala KPU Sigi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sigi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu, Kepala PMI Kabupaten Sigi, Camat Dolo dan Kepala Desa Maku.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Rudi Dewanto membuka secara resmi kegiatan Forum Group Discussion yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Ballroom Hotel Best Western Plus Coco Palu, rabu (01/02/2023).

Kegiatan Forum Group Discussion kali ini mengusung tema Urgensi Kebutuhan Listrik Bagi Perkembangan Industri Yang Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Biro Ekonomi Yuniarto Pasman menjelaskan bahwa kegiatan FGD kali ini bertujuan untuk mengatasi urgensi kebutuhan listrik bagi perkembangan industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup di Sulawesi Tengah dengan mendorong transisi energi melalui kerversi power listrik ke energi baru terbarukan.

Sementara itu, Gubernur yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya FGD kali ini sebagai salah satu upaya untuk mem framework kajian pemerintah daerah mengenai pasokan listrik untuk mendukung perumbuhan ekonomi.

“Olehnya saya berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan kita untuk selalu bersinergi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah” lanjut asisten II.

Lebih lanjut beliau menyampaikan tercapainya visi dan misi Pemprov Sulteng guna mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dalam hal penyediaan energi kelistrikan dan turut mewujudkan Sulawesi Tengah mandiri energi, serta urgensi kebutuhan listrik untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah serta mendorong transisi energi melalui konversi pembangkit listrik ke energi baru terbarukan sehubungan dengan peningkatan ekonomi daerah Sulawesi Tengah.

Di akhir sambutan, Asisten II menyampaikan pesan Gubernur agar kiranya BUMD Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengambil peran terkait hal tersebut yaitu mengembangkan bisnisnya dalam berbagai bidang tidak terkecuali bidang kelistrikan.

Turut hadir : Perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM, GM PLN UIW Suluttenggo, Kadis Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, Direktur Utama Bank Sulteng, Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Pejabat Lingkup Pemprov. Sulteng, Pejabat Lingkup Pemkab. Sigi

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Morowali, Sulawesi Tengah – Hari ke-2 Rapat Kerja Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tengah dimulai dengan Pemaparan Materi Sesi III. Bertempat di Hotel Metro, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Kab. Morowali. Selasa (31/01/2023).

Pada pemaparan sesi III ini, materi yang dibawakan berasal dari UPT KPH Gunung Dako, UPT KPH Pogogul, UPT KPH Dampelas Tinombo dan UPT KPH Banawa Lalundu. Adapun materi yang dibawakan berisikan program kerja, masalah, serta hambatan yang dialami oleh para UPT KPH di atas.

Narasumber pada sesi ini yaitu Kepala UPT KPH Gunung Dako Carnoto, S. Hut.T, MM menyampaikan salah satu masalah yang dialami oleh UPT KPH ini yaitu kekurangan anggota Polisi Hutan (Polhut) untuk mengawasi area hutan yang luas.

Masalah lainnya yaitu ; Penambangan Tanpa Izin (PETI), PETI ini hampir terjadi di seluruh UPT KPH yang ada. Ada beberapa penyebabnya salah satunya karena masyarakat sekitar merasa ekonomi mereka masih belum mencukupi sehingga mereka mencari uang tambahan dengan melakukan aktivitas ilegal tersebut.

Kemudian pemaparan sesi III dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kantor Cabang Dinas ESDM I, II, III, IV dan V serta Lab Dinas ESDM. Dalam pemaparan kali ini juga masalah yang kembali muncul yaitu adanya PETI.

Diakhir pemaparan ini disimpulkan yakni ; pertama, Dinas ESDM termasuk cabangnya lebih memperhatikan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang legal karena menurut informasi yang beredar ada beberapa hasil dari PETI disimpan dan ditampung oleh pemilik IUP yang legal.

Kedua, mengenai patroli hutan, seluruh UPT KPH yang ada di Sulawesi Tengah diharapkan agar tidak terlalu mempermasalahkan jumlah dari Polhut yang ada dan lebih berfokus pada strategi agar bisa mengefektifkan jumlah Polhut yang ada.

Saran lainnya yaitu, Polhut bisa dibantu oleh Masyarakat Mitra Polhut (MMP) atau bersama-sama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA). Tidak hanya itu Polhut juga bisa menggunakan bantuan teknologi misalnya drone.

Yang terakhir yaitu koordinasi sangat dibutuhkan, koordinasi dan kolaborasi harus dilakukan terus-menerus. Tiap pihak harus saling terbuka dalam berbagi informasi dan data sehingga bisa menyelesaikan permasalahan PETI dan Lainnya.

Turut hadir : Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, UPT Lingkup Kementerian LHK, UPT KPH se-Sulawesi Tengah, Kantor Dinas Cabang ESDM, Pelaku Usaha Pertambangan.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.